REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melakukan uji coba makan siang gratis mengadopsi program yang akan dikerjakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemkot Solo menyebut anggaran Rp7.500 per porsi bisa direalisasikan.

"Kita ini kan sudah ada tradisi masing-masing. Ke depan ini diawali di tahun ajaran baru, di sekolah ada program makan di hari Jumat, anggap saja Jumat berkah," kata Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Senin (22/7/2024).

Teguh mengatakan nantinya untuk uji coba makan gratis ini dengan anggaran Rp7.500/porsi. "Mestinya lebih sederhana tetapi mutu dan kualitasnya tidak kalah. Kalau kemarin dari Rp12.000/porsi, hitungannya di APBN turun jadi Rp7.500/porsi. Kalau di Solo itu jalan," katanya.

Menurut dia, program tersebut bukan untuk mendahului pusat. Sebab, sudah ada beberapa sekolah di Solo yang melakukan program tersebut.

"Di beberapa sekolah sudah ada, tetapi seminggu sekali," katanya.

Sementara itu, ia memastikan tidak ada pemaksaan dari pemerintah pada sekolah terkait program tersebut. "Ini justru ide kreatif sekolah, jadi tidak ada pemaksaan. Ini kesempatan yang baik, tinggal nanti dinas menjadwalkan di beberapa sekolah dulu. Nanti kami meninjau pas makan bersama," katanya.

Teguh mengatakan, program tersebut tidak dilakukan setiap hari karena harus menyesuaikan anggaran yang ada. "Memang tidak setiap hari, karena anggaran kan sudah berjalan. Jadi lepas dari perencanaan APBN, karena transisinya Oktober," katanya.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan.

Menurut anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi, saat ini tim pakar telah memulai pilot project atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar Hasan, Kamis pekan lalu.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.

Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.

"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.

Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp15.000 per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar 1 dolar AS atau Rp15.000.

"Jadi ini semacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macem ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.

Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wilayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi.

"Nanti harga setelah itu," kata Hasan.