Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program transmigrasi ke Pulau Papua untuk menyuplai tenaga kerja penggarap program food estate di Merauke, Papua Selatan.

Iftiah menjelaskan kebutuhan tenaga kerja food estate Merauke akan dipenuhi dengan memobilisasi tenaga kerja yang telah tersedia di Pulau Papua.

"Kami sampaikan bahwa dari sisi kami kementerian transmigrasi itu nanti akan mensupport food estate itu dengan memanfaatkan transmigrasi lokal," kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Iftitah pun menegaskan Ia tidak akan ingkar dari pernyataan yang telah disampaikannya tersebut.

Kendati demikian, ia mengaku tidak dapat memastikan apakah kementerian lain akan mengambil kebijakan yang serupa dengan kementerian transmigrasi.

"Kalau dari kementerian transmigrasi pasti (food estate digarap warga lokal). Karena definisi transmigrasi lokal itu kan tidak mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua," tutur dia.

"Kalau dari sisi kami, kalau dari sisi kementerian lain itu silakan ditanyakan ke kementerian lain," sambungnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR Iftitah juga menegaskan peraturan undang-undang hingga peraturan daerah yang berlaku saat ini membuat program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua sudah tidak mungkin untuk dilakukan.

Iftitah pun mengklaim program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua juga sudah tidak dilakukan sejak 2004.

"Penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi," kata Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Dilansir dari Antara, Iftitah sebelumnya mengaku ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur terutama Papua.

Ia mengklaim program itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar," kata Iftitah, Senin (21/10).

Sebelumnya, dihimpun dari pemberitaan sejumlah media, terdapat penolakan dari mahasiswa di Kota Jayapura, Papua yang menolak program transmigrasi.

Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal mengerjakan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Rencananya proyek tersebut bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Hashim menyebut pembangunan giant sea wall diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun. Proyek untuk mencegah wilayah utara Pulau Jawa tenggelam itu juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Lantas, sejauh mana progres dan tahapan pembangunan giant sea wall?

Dalam catatan detikcom, untuk wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya proyek tersebut dibangun sepanjang 46 kilometer. Dari jumlah tersebut yang sudah berhasil dibangun adalah sepanjang 13 kilometer.

Artinya masih ada 33 kilometer lagi tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta yang belum diselesaikan. Kementerian PUPR mendapat tugas untuk pengerjaan 11 km, sementara Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22 kilometer.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasinya melalui konsep pembangunan Giant Sea Wall. Khusus di Jakarta terdapat beberapa tahapan pembangunan yang telah dirancang hingga 2040.

"Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk Giant Sea Wall di Kementerian PUPR," kata Airlangga dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Giant Sea Wall di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Program pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta terdiri dari 3 tahap yakni fase A yang pembangunannya berupa tanggul dan sungai kurang lebih 120 km sampai 2030. Lanjut fase B pembangunan sisi barat 20 km mulai 2030. Sisanya fase C yang merupakan sisi timur sepanjang 12 km dibangun mulai 2040.

Tanggul laut atau lepas pantai akan dibangun jika penurunan tanah di pesisir terus terjadi. Sampai 2040 diperkirakan masih terdapat bukaan tanggul laut sebagai akses kapal dan akan ditutup jika penurunan permukaan tanah semakin parah. Tanggul laut ini direncanakan akan diintegrasikan dengan jaringan tol dan pengembangan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau di Jakarta tanggulnya masih terpisah-pisah atau terbuka, sehingga kalau ini disatukan mulai dari wilayah Banten sampai Cirebon, maka ini akan terintegrasi dan membuka akses langsung juga untuk dibuat jalan tol, jalan kereta api dan logistik cost kita akan semakin bersaing," ucapnya.

Terkait detail pendanaan masih akan terus dibahas. Sejauh ini estimasi kebutuhan anggaran pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa untuk tanggul fase A dan B diperkirakan mencapai Rp 164,1 triliun.

Hamparan sawah hijau terlihat saat memasuki desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Desa itu berjarak 95 kilometer (km) dari Jakarta Selatan, kurang lebih seperti perjalanan pulang pergi Jakarta Selatan-Bogor.

Sawah-sawah hijau itu kebanyakan berada di sisi belakang rumah warga desa Jatisari. Seperti seorang petani bernama Suleeman yang sawahnya berada di belakang kediamannya. Tidak persis dibatasi tembok, Suleeman tetap harus berjalan sekitar 100 meter menuju sawahnya. Mungkin melewati 3 sampai 4 rumah di samping dan belakang rumahnya.

Setiap pagi menuju sawah, Eman sapaan akrabnya melalui jalan yang dicor ala kadarnya. Itu saja hanya beberapa meter. Namun, hal itu terobati dengan pohon-pohon rindang mengiringi perjalanan Eman. Tak jarang suara kokokan dan kicauan burung saling saut ikut menyambut Suleeman di pagi hari

Bertani menjadi satu-satunya pekerjaan dan pemasukan untuk Eman dan keluarga. Ibarat, pahit dan manisnya menjadi petani sudah rasakan. Pria yang akrab disapa Eman itu menyebut permasalahan petani tak pernah lepas dari pendapatan, gagal panen, hingga kepastian penyerapan.

Eman mengaku telah lama bekerja sama dengan Bulog dalam menggarap sawah sebesar 5,5 hektare (ha). Dengan begitu, dia mendapatkan kepastian penyerapan beras dari Bulog. Kini, melalui program Mitra Tani, dirinya juga dibina oleh pihak ketiga yakni Era Tani dalam masa produksi padi.

"Tinggal kurang lebih sebulan lagi ini bisa panen. Karena ini dengan Bulog memang saya serahkan semua (hasil panen) ke Bulog dengan harga Bulog," ucap Eman saat ditemui detikcom beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (17/10/2024).

Suleeman di antara hamparan sawah/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Eman mengatakan cukup terbantu dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bulog melalui Era Tani. Namun, dia berharap dapat lebih banyak dimudahkan lagi dengan program itu, pertama permodalan yang cukup karena dirinya masih harus sewa mesin alat pertanian, pasokan pupuk hingga saran dari dirinya bisa terlibat.

"Ini saya juga nggak ada (alat mesin pertanian) harusnya kan ada. Ini saya semprotan ngerental, Rp 25.000 satu alat semprot, ya modal (biaya sewa) dari Bulog. Terus ini kalau lagi sundep kan disemprot, kalau kita biasanya ya disemprot aja atau dikeringkan juga, biar nggak ada hama-hama. Cuma kadang nggak boleh, ya jadinya banyak sundep gini," jelasnya.

Kondisi di desa Jatiragas, secara keseluruhan merupakan buruh tani. Pendapatan buruh tani menurut Eman sangat pas-pasan. Setiap buruh tani digaji per hari kerja sebesar Rp 100 ribu per orang.

"Bersihnya mungkin Rp 105.000 per orang, kan Rp 80.000 cash kan, Rp 25.000 kan saya beli rokok," terangnya.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Dari sisi kondisi persawahan pada area milik Eman baik. Warna hijau menuju kekuningan mendominasi, tanda akan tiba waktu panen. Namun, jika dilihat lebih dekat, pada sisi-sisi padi terdapat rumput atau parasit yang menggangu pertumbuhan padi.

Eman juga bercerita dirinya sering kali kesulitan mendapatkan pupuk. Ia mengatakan penjualan pupuk subsidi memang dibatasi untuk tujuan pemerataan. Namun, dia resah dengan oknum yang memanfaatkan pupuk subsidi.

"Pupuk subsidi kan dibagikan per orang per ha itu 2 kuintal. Kekurangannya kan beli. Nah ada orang juga yang nggak nyawah itu asal ada KTP, KK (Kartu Keluarga) bisa tebus (pupuk subsidi). Itu yang nggak nyawah kebagian dan dijual ke orang lain. Itu kan nggak benar. Jadi banyak yang nggak kebagian," tutur Eman.

Masih di Kecamatan yang sama, tepatnya di desa Cikalongsari, petani bernama Latif mengatakan kondisi pertanian di tempatnya menyedihkan akibat kekeringan. Hanya berjarak lebih dari 500 meter, kondisi persawahan di desa Cikalongsari sangat berbalik dari Jatisari.

Sejauh mata memandang, seperti sebesar lapangan sepakbola, sawah yang dilanda kekeringan. Katanya, pengairan di desa-desa sekitar pompa yang digunakan bergilir karena terbatas.

Latif mengelola lahan sawah sebesar 3,3 ha. Seperti Eman, Latif juga bermitra dengan Bulog. Namun, kondisi sawahnya disebut kurang bagus karena telah dilanda banyak hama, kekeringan, sehingga produksi padinya diprediksi tidak akan maksimal.

"Tadinya masih pucuk, timbul lagi, dihantam tikus. Jadi petani tuh seperti di keyek-keyek. Ini para petani lagi musibah. Kita lagi memerangi hama juga. Jadi ya biasanya yang dikeringkan dulu aja, jangan dikasih air, karena biar aman (dari hama). Ini kan tapi nggak boleh kering sebentar," tuturnya.

Latif di antara hamparan sawah yang mengering/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Dalam wawancara terpisah, petani asal Banyuwangi bernama Rizal juga mengikuti program Mitra Tani dari Bulog. Rizal menjadi petani setelah lulus D3 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan fokus meneruskan pertanian milik ayahnya.

"Bertani menjadi satu satunya mata pencaharian saya, ada beberapa jenis tanaman yang saya budidayakan selain padi seperti cabai rawit, timun, pare, jagung," ungkap dia.

Rizal mengikuti program Mitra Tani sudah satu musim tanam atau empat bulan. Dia mengaku sangat terbantu dengan program tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan setelah dia gagal panen pada dua kali musim tanam akibat serangan hama.

"Luas areal yang masuk ke dalam Mitra Tani Bulog sementara yang belum panen ada kurang lebih 9 ha. Keuntungan yang saya dapat dari sisi permodalan sangat terbantu dan dari hasil jual panennya yang harganya tidak kalah saing dengan harga dari pabrik swasta," ucapnya.

Rizal berharap program Mitra Bulog ini dapat berkembang terus untuk mengantarkan kebaikan kepada petani. Dia menyarankan agar Bulog dapat bekerja sama dengan BUMN pangan lainnya khususnya pupuk.

"Karena kelangkaan dan keterbatasan jatah pupuk yang diberikan ke petani menjadi hambatan petani dalam melakukan budidaya tanaman. Akan lebih baik, apabila pihak Bulog, bisa menyediakan pupuk subsidi, yang kemudian bisa dibeli oleh para petani mitranya," jelasnya.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita menyampaikan, program Mitra Tani menjadi cara Bulog melakukan jembut bola gabah langsung ke petani. Dengan begitu, dapat membantu petani untuk kepastian penyaluran dan harga. Sementara Bulog, juga mendapatkan kepastian pasokan dalam negeri

Tidak hanya mengambil hasil produksi, Bulog juga melibatkan kemitraan untuk mendampingi petani, dari sisi produksi hingga pembiayaan.

"Mitra Tani mengedepankan kolaborasi dengan petani, kami memperkuat rantai pasokan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memberikan pelatihan kepada petani mengenai metode pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan," ujar Febby

Menanggapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan stok dalam negeri, Bulog berencana memperluas jangkauan Program Mitra Tani. Febby menyebut program itu merupakan inisiatif hulu yang dirancang mengatasi tantangan ketahanan pangan dengan mendukung petani secara langsung.

"Program ini berfokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian krusial seperti pupuk dan benih, sekaligus menawarkan pembiayaan produksi untuk memastikan petani dapat menjalankan praktik pertanian berkelanjutan," jelasnya.

Sementara Ketua PMO Mitra Tani Perum Bulog, Fahrurozi menjelaskan, Mitra Tani hadir dalam rangka merangkai budi daya menuju ekosistem yang ideal dalam menyejahterakan petani, peningkatan produktivitas, meningkatkan keberlanjutan pertanian dan akses pangan berkualitas serta penguatan kepastian pasokan hulu perusahaan.

Latar belakang lain hadir program tersebut karena semakin menyempitnya lahan pertanian akibat konversi ke non pertanian (perumahan/pabrik/infrastruktur). Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Perum Bulog membentuk Mitra Tani untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

"Dari Mitra Tani Perum Bulog, petani mendapatkan pendampingan pelaksanaan budidaya oleh agronomist/tenaga ahli, pemberian asuransi gagal panen untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama, pinjaman pembiayaan biaya saprodi atau biaya usaha tani, menjadi standby buyer untuk jaminan pembelian hasil panen dengan harga minimal HPP atau harga pasar," jelasnya.

Ada lima skema kemitraan dalam program tersebut, pertama, skema pendampingan/kontrak farming. Jadi, lahan milik petani dan dilakukan bud idaya dengan biaya oleh petani dan hasilnya dijamin dibeli oleh Perum Bulog minimal harga pasar dengan fasilitas pendampingan oleh agronomist dan asuransi gagal panen.

Kedua, skema bagi hasil. Jadi, lahan milik petani dan dikerjakan oleh petani, sebagian atau seluruh biaya usaha tani diberikan pinjaman oleh Perum Bulog dalam bentuk pupuk, benih, pestisida dan sewa alat-alat pertanian.

"Hasil panen wajib disetorkan ke Perum bulog sebagai bagian dari pengembalian pinjaman sebesar nilai yang dipinjamkan oleh petani," terangnya.

Ketiga, skema sewa lahan, pada skema ini lahan disewa oleh Perum Bulog dan seluruh biaya usaha tani dibiayai oleh Bulog dan hasilnya diserap oleh Bulog dan petani sebagai penggarap atas lahan tersebut dan mendapatkan bagi hasil atas hasil yang dikerjakan.

"(Keempat) skema kemitraan sinergis, di mana pada skema ini bulog bekerja sama dengan gapoktan/mitra swasta/ universitas untuk melakukan budidaya di lahan milik petani atau lahan sewa dan semua hasil budi daya dapat jaminan di offtaker oleh Bulog," ucapnya.

Kelima, skema Program Makmur BUMN, pada skema ini Bulog bekerja sama dengan BUMN lainnya yang bergerak di sektor pangan dalam melakukan budidaya dan bulog sebagai standby buyer/offtaker atas hasil budidaya yang dilakukan.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Terkait kepastian penyerapan oleh Bulog, Pengamat Pangan Agus Saifullah mengatakan memang menjadi tugas Bulog guna menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras dalam negeri. Penyerapan itu tentunya sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.

"Pemerintah itu memiliki patokan harga seperti ini, oleh sebab itu kewajibannya Bulog menyediaan dengan harga untuk public service (cadangan beras pemerintah)," terang dia ditemui beberapa waktu lalu.

Namun tidak bisa dipungkiri juga jika petani ingin menjual kepada perusahaan lain. Karena biasanya banyak juga penggilingan atau perusahaan beras menawarkan harga di atas dari Bulog.

"Petani diberi kebebasan menjual, begitu juga ke konsumen, yang penting ketersediaan Bulog ada. Kita nggak bisa melarang seseorang membeli harga tinggi kalau ada yang beli, nggak bisa larang juga pemerintah memiliki patokan, oleh sebab itu menyediakan harga cukup tadi," tuturnya.

Stok Bulog

Stok beras Bulog, realisasi pengadaan gabah dalam negeri mencapai 1.014.723 sampai 13 Oktober 2024. Pengadaan dilakukan melalui Sentra Penggilingan Beras Bulog, Tim Jemput Gabah, dan Mitra Penggilingan.

Secara rinci, pengadaan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) 643.519 ton, pengadaan beras komersial 371.294 ton. Realisasi importasi sampai yang sudah masuk 2,8 juta ton. Saat ini jumlah stok CBP di gudang Bulog 1,248 juta ton, komersial 257 ribut ton. Jadi jumlah total stok beras di gudang Bulog 1,5 juta ton.

Lewat Mitra Tani, Bulog Mengantar Kebaikan sampai ke Petani Foto: Aulia Damayanti/detikcom

JAKARTA, investor.id - PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau INTI Group, bersama anak perusahaannya, yaitu PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS), akan membangun 500 stasiun monitoring frekuensi radio (SMFR) transportable milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.

Dalam pembangunannya, INTI menggandeng mitra berskala global PT Rohde Schwarz Indonesia. Perangkat sistem pemantau penggunaan dan okupansi frekuensi radio bernama INTI MONFR400 tersebut pun ditargetkan bisa diimplementasikan pada 500 lokasi di wilayah seluruh Indonesia tahun 2029.

INTI MONFR400 merupakan perangkat untuk memantau frekuensi radio serta menentukan arah/lokasi dari sinyal pemancar radio. Perangkat ini berfungsi untuk memantau penggunaan dan okupansi spektrum frekuensi radio (SRF) sekaligus menganalisis berbagai jenis transmisi radio dan memastikan gelombang radio yang efisien dan aman.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Arie Setiadi pun disebut mengapresiasi upaya INTI untuk mempercepat pembangunannya.

Direktur PT INTENS Rizqi Ayunda Pratama mengatakan, upaya tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya INTI Group untuk berkontribusi terhadap pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional.

“Dengan tingkat TKDN (tingkat komponen dakan negeru) yang tinggi, produk ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi,” ungkap Rizqi, dalam pernyataannya, Selasa (15/10/2024).

Pada tahap perdana, Kemenkominfo telah membeli delapan unit SMFR portable dan tiga unit Argus Software melalui e-Katalog pada 25 September 2024. INTI pun akan membangun dan menempatkan SMFR di tiga Balai Monitor SFR atau tujuh titik lokasi di Tanah Air.

Tiga SMFR akan dibangun di Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar, yakni di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng. Dua SMFR di Balai Monitor SFR Kelas II Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Dua SMFR dibangun di Balai Monitor SFR Kelas II Palu, yakni di Kota Palu dan Kabupaten Morowali.

“Pilot project ini akan menjadi awal yang baik bagi INTI Group untuk terlibat secara langsung dalam national supply chain. Kami optimistis dapat mendukung target Kemenkominfo untuk mengimplementasikan SMFR Transportable dengan potensi 500 area di Indonesia untuk dimonitor,” pungkas Rizqi.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News