JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kedua tersangka yang ditahan KPK yakni Budi Sylvana (BS) dan Satrio Wibowo (SW).

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Dirut PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik (AT); pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (BS); dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Satrio Wibowo (SW).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 3 Oktober 2024 sampai 22 Oktober 2024. Budi ditahan di rumah tahanan negara (rutan) KPK pada Gedung ACLC, sedangkan Satrio ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Sebelumnya, KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, barang, hingga uang terkait penyidikan kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020. Kasus tersebut kini dalam penyidikan KPK. 

“Bahwa penyidikan perkara ini bergulir sejak September 2023, KPK telah menetapkan tiga tersangka dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 300 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Disampaikan Tessa, tim penyidik KPK terus menelusuri aset-aset yang diduga bersumber dari korupsi APD. Upaya penyitaan pun telah dilakukan pada Juni 2024.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) tak kunjung menahan tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah Hendry Lie. Bos Sriwijaya Air itu tak ditahan karena memenuhi dua syarat.

"Maka, sepanjang dia memenui dua syarat, syarat objektif dan syarat subjektif, aparat penegak hukum, apakah dia penyidik, penuntut umum, hakim, bisa menggunakan kewenangan ini (tidak menahan)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan Selasa, 9 Juli 2024.

Harli mengatakan kewenangan penahanan berada di tangan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Ini dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut dia, Hendry Lie tak ditahan karena salah satunya memenuhi syarat subjektivitas dari aparat penegak hukum.

Penyidik merasa belum perlu menahan tersangka. Meski Hendry Lie sudah menyandang status tersangka sejak 27 April 2024.

"Mungkin dengan berbagai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk tadi, karena alasan sakit," ungkap Harli.

Baca Juga: 2 Tersangka Korupsi Timah Belum Ditahan, Kejagung: Kewenangan Penyidik

Meski tak ditahan, penyidikian kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015-2022 yang menjerat Hendry Lie dipastikan akan terus diproses. Penyidik juga dipastikan akan menyita aset seperti para tersangka korupsi timah lainnya.

Korps Adhyaksa telah mengantongi nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp300,003 triliun.

Rinciannya, kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis sebesar Rp271,6 triliun.

(AZF)