IDXChannel - Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah Kementerian menjadi 44 dalam kabinet 2024-2029 dinilai akan menjadi tantangan ke depannya.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Akhmad Akbar Susamto mengakui, penambahan jumlah Kementerian tersebut dapat memberikan pelayanan publik yang lebih spesifik. Namun, juga menimbulkan kekhawatiran terkait anggaran dan efektivitas koordinasi antar Kementerian.

Salah satu kekhawatiran utama adalah pembengkakan anggaran dalam hal ini APBN. Menurutnya, seorang Menteri tidak hanya membutuhkan gaji dan tunjangan, tetapi juga pejabat di bawahnya, fasilitas, dan hingga petugas pengawal Menteri, yang semuanya akan menambah beban anggaran negara.

“Dari segi anggaran akan lebih bengkak. Seorang Menteri bukan sekadar gaji dan tunjangan, pasti akan ada pejabat di bawahnya, fasilitas termasuk petugas pengawal Menteri yang akan menambah anggaran,” kata Akbar dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Selain masalah anggaran, penambahan Kementerian juga dianggap sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan orang-orang yang ingin menjadi Menteri. “Itu saya kira yang harus diperhatikan, kalau tidak hati-hati, saya rasa lebih banyak memberatkannya daripada hal positifnya,” kata dia.

Di samping itu, dengan bertambahnya jumlah Kementerian, koordinasi akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, ada usulan untuk menambah jumlah Kementerian Koordinator (Kemenko).

Di satu sisi, penambahan Kemenko dapat memperkuat koordinasi Kementerian di bawah satu Kemenko. Sementara di sisi lain, juga dapat melemahkan koordinasi antar Kemenko.

Dalam memilih orang untuk mengisi posisi Menteri nantinya, Akbar menegaskan, integritas menjadi salah satu kriteria utama. Seorang Menteri harus memiliki komitmen, kemampuan dasar, kemampuan untuk menjadi koordinator, serta kemampuan untuk memimpin dengan baik.

“Menteri harus cekatan, kalau tidak, nanti tidak bisa mengimplementasikan hal-hal yang teknis,” ujar Akbar.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengatakan, belum ada keputusan final terkait jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Meskipun, dia mengakui bahwa ada keinginan untuk memisahkan nomenklatur sejumlah kementerian yang ada di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Belum, itu (penambahan kementerian) masih wacananya, masih belum mengerucut ya, masih ada keinginan untuk ada kementerian perumahan sendiri, ada apa segala macam tapi itu masih (belum final),” kata Drajad mengenai calon Menkeu dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.ma

Dradjad mengungkapkan bahwa kementerian yang ada saat ini kerap tidak seharusnya disatukan karena standarnya sebenarnya berbeda.

Dia mencontohkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang seharusnya tidak disatukan. Sebab, kehutanan dan lingkungan hidup tidak identik dari sisi akademis dan ilmiah.

“Kalau kita tarik kembali ke belakang, kehutanan, perikanan, kelautan itu semua bagian dari pertanian. Pertanian dalam arti luas itu adalah semua yang terkait pemanfaatan tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Jadi, termasuk mikroorganisme, bio teknologi itu sebenarnya bisa masuk pertanian. Dulu zaman Pak Harto (Soeharto), itu kementeriannya cuma satu kementerian pertanian,” ujarnya.

Menurut dia, pemanfaatan tanaman, hewan, dan mikroorganisme, tidak selalu berkaitan dengan lingkungan. Sebab, lingkungan juga berurusan dengan bahan beracun dan berbahaya. Lalu, mencakup urusan karbon, sampah, udara dan yang lainnya.

“Pak Jokowi memutuskan digabung, ya itu lebih sifatnya adalah adimistrasi pemerintahan, politik pemerintahan. Kalau nanti diputuskan oleh Pak Prabowo itu dipisah, ya bagus juga karena lingkungan hidup itu luas sekali ya,” katanya.

Apalagi, Dradjad mengatakan, jika Indonesia ingin fokus pada transisi energi hijau dan masuk dalam perdagangan karbon.

“Itu memang harus spesial gitu karena standarnya saja beda. Ini standar dia ramah lingkungan enggaknya itu beda (kehutanan dan lingkungan hidup),” ujarnya.

Demikian juga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang santer isunya bakal dipisah pada masa kepemimpinan Prabowo.

Dradjad mengatakan, kedua bidang tersebut memang berbeda. Sebab, pekerjaan umum itu sebenarnya lebih mengurusi perihal air bersih, sanitasi hingga drainase. Sedangkan perumahan rakyat lebih kepada penyediaan rumah.

“Jadi, ya kalau itu dipisah juga enggak masalah. Kuncinya adalah ruang fiskalnya cukup,” kata Dradjad.

Revisi UU Kementerian Negara

Masih terkait wacana penambahan kementerian, Dradjad lantas menyinggung perihal kemungkinan membuat formal sejumlah posisi atau jabatan yang sebelumnya tidak formal.

Dia mencontohkan soal posisi ketua badan negara, satuan tugas, dan utusan khusus presiden yang bukan jabatan formal tetapi setingkat dengan menteri atau wakil menteri.

Menurut Dradjad, posisi utusan presiden itu lahir karena pembatasan ruang bagi presiden untuk mengurangi atau menambah jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Saya kebetulan ikut di pansus (panita khusus) Kementerian Negara itu (dulu). Jadi, memang di situ kita waktu itu restriktif sekali ngaturnya dan ruangan bagi presiden untuk menambah mengurangi itu enggak banyak,” ujar Dradjad.

“Sehingga, akhirnya kita melihat sekarang ada istilahnya itu utusan khusus presiden. Utusan khusus presiden itu levelnya setingkat menteri. Sekarang sudah ada. Utusan khusus presiden siapa coba? Ketua Umum PPP i(Partai Persatuan Pembangunan),” katanya lagi.

Oleh karena itu, dia menduga bahwa revisi UU Kementerian Negara bertujuan untuk memformalkan posisi atau jabatan seperti utusan untuk presiden tersebut.

“Sehingga, nampaknya mungkin nanti yang sifatnya tadi informal mungkin ada diformalkan dalam UU Kementerian Negara gitu,” ujar Dradjad.

Tantangan anggaran

Namun, dia mengungkapkan, tantangan utama dari menambah jumlah pos kementerian adalah anggaran. Sebab, program tidak akan berjalan tanpa adanya anggaran.

“Ketika nanti Presiden terpilih atau Pak Prabowo sudah jadi Presiden, tentu akan ngitung karena yang membatasi adalah anggaran. Kita mau bikin 100 kementerian juga bisa, tapi kalau anggarannya enggak ada, bisa apa kementeriannya. Ujungnya nanti anggaran,” katanya.

Menurut Dradjad, pemerintah nantinya harus kreatif menjadi sumber penerimaan negara lainnya di luar pajak jika ingin menambah jumlah kementerian.

“Kuncinya anggarannya harus dicari dananya lebih besar. Anggarannya harus lebih besar karena kalau enggak, ya simpel sajalah kayak kita di rumah tangga saja. Kita bisa saja pengen punya a, b, c tapi kalau uangnya enggak ada gimana,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku, bingung jika ada yang menyebutkan jumlah menteri bakal melebihi jumlah menteri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya justru makanya saya juga bingung gitu loh kita aja yang di dalam belum tahu. Yang beredar di luar kayak tadi ada yang ngomong 44 menteri, kami juga bingung,” ujar Dasco pada 12 September 2024.

“Sehingga, jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” katanya lagi.

Dasco pun mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.

"Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” ujar Dasco.

Namun, belum lama ini, Dasco mengonfirmasi bahwa susunan kabinet bakal diumumkan langsung usai pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com pada 16 September 2024.

Hanya saja, dia menyebut, belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa kabinet yang gemuk akan lebih sulit bergerak maju dengan cepat.

Hal itu dikatakan Yunarto saat ditanya tanggapannya mengenai kabar bahwa bakal ada 44 menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

“Kalau kemudian tujuannya adalah untuk menampung jumlah menteri yang berasal dari kader partai politik, ya berarti betul-betul ya kita bicara mengenai politik akomodatif. Apa pun yang terlalu akomodatif dan gemuk, bukan sehat ya, itu pasti akan sulit untuk bergerak maju,” kata Yunarto dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (13/9/2024).

Dia pun menyayangkan jika benar jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo bakal bertambah. Sebab, kabinet yang gemuk bakal kontraproduktif dengan target yang dicanangkan.

“Kita tahu Pak Prabowo ini ambisinya luar biasa ketika berbicara pertumbuhan ekonomi delapan persen, termasuk beberapa program populis lain. Itu catatan kritis yang saya sih berharap Pak Prabowo ini jauh lebih berani dibandingkan Pak Jokowi yang awal dikatakan akan jauh lebih berani membangun kabinet ramping,” ujarnya.

Selain itu, Yunarto menyebut, penambahan jumlah kementerian bakal berdampak pada anggaran. Dalam pandangannya, anggaran kementerian yang sudah ada bakal dikurangi karena harus dibagi dengan kementerian yang baru.

Menurut Yunarto, hal tersebut juga bakal berdampak pada capaian dari pemerintahan yang akan sulit dicapai karena keterbatasan anggaran.

“Kalau kita bicara jumlahnya (kementerian) dinaikkan 10, andaikata betul, kementerian-kementerian yang eksisting itu jatah anggarannya akan dkiurangi lho. Artinya kan mencapai targetnya lebih susah secara kuantitatif,” katanya.

Namun, berbicara mengenai politik akomodatif, Yunarto mengakui bahwa susunan kabinet pasti mengakomodasi partai politik sejak era reformasi.

Stabilitas pemerintahan

Hanya saja, dia mengatakan bahwa menjaga stabilitas atau program pemerintahan bisa berjalan, tidak melulu dengan politik akomodatif. Sebab, hanya membutuhkan dukungan 50 persen ditambah satu di DPR RI.

Yunarto mencontohkan di Amerika Serikat. Presiden Barack Obama saat menjabat berhasil menggolkan program Obama Care padahal hanya didukung minoritas partai di parlemen.

Menurut dia, partai politik di parlemen tidak akan berani melawan rakyat jika memang program yang digulirkan pemerintah memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

“Kita tahu kalau niatnya adalah membangun atau merangkul sebesar-besarnya koalisi atas nama seakan-akan nilai luhur persatuan nasional padahal nyatanya itu cuma bagi-bagi kursi menteri akhirnya berakibat pada jumlah kursi menteri yang diperbanyak, anggaran sulit untuk dibagi, ya buat saya yang nanti akan jadi korban pertama ya Pak prabowo sendiri,” ujarnya.

“Sulit untuk kemudian mencapai program-program apalagi program populis yang kita tahu targetnya lumayan ambisius kalau kita lihat pada masa kampanye kemarin,” kata Yunarto lagi.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa kuncinya kini berada di tangan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih terkait pembentukan kabinet atau penunjukkan menteri.

Hanya saja, dia berharap agar Prabowo bisa lebih berani ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mewujudkan kabinet yang ramping.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, kemungkinan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih dari 34.

"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu.

"Ya mungkin sekitar itu (44),” katanya melanjutkan.

Rumor penambahan jumlah menteri sebelumnya berawal dari politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Pria yang karib disapa Bamsoet itu mendengar bahwa kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi 44 menteri.

Hal itu diungkapkan Bamsoet saat menanggapi revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang bakal menghapus batasan jumlah kementerian.

”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024.

Revisi UU Kementerian

Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna DPR.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar Baleg DPR bersama Pemerintah pada Senin, 9 September 2024.

Sebanyak sembilan fraksi menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Paripurna untuk disahkan.

Diberitakan sebelumnya, draf RUU Kementerian disebut mengubah Pasal 15 yang sebelumnya mengatur tentang keseluruhan jumlah kementerian, yaitu 34. Lalu, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pandangannya saat rapat pleno, anggota Baleg DPR dari Fraksi PDI-P Diah Pitaloka sempat mengemukakan perihal jumlah kementerian tersebut.

Dia mengatakan, presiden tetap harus memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, meski memiliki keleluasan untuk membentuk kementerian tanpa batasan jumlah.

“Fraksi PDI-P berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan jumlah kementerian negeri harus memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, baik itu good governance ataupun good government,” kata Diah.