Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan jumlah bank bangkut, dalam hal ini Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dapat bertambah hingga akhir 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pihaknya berpeluang menutup hingga 20 BPR/BPRS hingga penghujung tahun ini. Faktor keuangan menjadi masalah utama yang dihadapi bank-bank tersebut.

“Mungkin, angka 20 [bank bangkrut] mungkin. Karena memang ada yang bermasalah,” katanya kepada wartawan usai peluncuranRoadmapPenguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa jumlah tersebut hanya merupakan perkiraan dari OJK. Menurut Dian, pihaknya saat ini sedang melakukan upaya penyehatan agar jumlah BPR/BPRS yang bangkrut tak bertambah.

“Mudah-mudahan bisa kurang dari itu. Sebenarnya bisa dikatakan sekarang sudah ada upaya penyehatan. Dengan menambah modal, investor baru, segala macam itu selesai sebenarnya. Itu yang sedang diusahakan sekarang,” pungkasnya.

Adapun, OJK telah mencabut izin usaha terhadap 13 BPR dan 2 BPRS sepanjang tahun ini. Terbaru, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital dicabut izin usahanya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Tanah Air.

Sebelumnya, Dian menyebut bahwa pencabutan izin usaha itu merupakan bentuk upaya pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional sekaligus melindungi konsumen.

“Ini dilakukan karena Pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan perubahan jumlah bank di Indonesia pada kuartal II/2024. Selama periode ini, tercatat terjadi pengurangan sebanyak 9 bank.

Dalam Laporan Kelembagaan LPS Triwulan II 2024 yang diterbitkan di Koran Bisnis Indonesia edisi Senin (30/9/2024), LPS menerangkan bahwa jumlah bank pada kuartal II/2024 tercatat sebanyak 1.663 bank. Jika dirinci, jumlah ini terdiri dari 106 bank umum dan 1.557 BPR/BPRS.

Jumlah ini berkurang 9 bank dibandingkan dengan posisi kuartal I/2024. "Berkurangnya jumlah bank pada triwulan II 2024 dikarenakan adanya 5 BPR yang dicabut izin usahanya dan 5 bank merger menjadi 1 bank," tulis LPS.

Dari jumlah bank yang ada di Indonesia, LPS juga melaporkan total simpanan di bank umum mencapai Rp8.773 triliun per Juni 2024. Nilai ini tumbuh 1,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau QtQ. Jumlah rekening simpanan bank umum tercatat sebanyak 584,18 juta rekening atau tumbuh 2,37% QtQ.

Sementara, nilai total simpanan di BPR/BPRS pada periode yang sama tercatat senilai Rp167,07 triliun dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 16,11 juta rekening.

"Berdasarkan cakupan penjaminan maksimum Rp2 miliar, jumlah rekening simpanan bank umum yang dijamin penuh mencapai sebesar 99,94% atau sekitar 584 juta rekening," tulis LPS.

Adapun, dari awal tahun hingga kuartal II/2024, LPS telah melakukan likuidasi 12 BPR/BPRS dengan jumlah rekening layak bayar sebanyak 82.917 rekening atau 99,52% dari total rekening dari kedua belas BPR tersebut.

Nominal simpanan layak bayar tercatat senilai Rp403,71 miliar atau 99,52% dari total simpanan pada 12 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Sebelumnya, LPS menyampaikan hingga akhir 2024 dianggarkan Rp1,2 triliun untuk pembayaran klaim simpanan nasabah dari BPR yang tutup.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa angka tumbangnya bank pada awal 2024 telah melampai angka rata-rata tahun lalu yakni sebanyak 7-8 BPR.

Meski begitu, dia menyebut tutupnya beberapa BPR tersebut bukan mengindikasikan ekonomi yang memburuk, melainkan buruknya tata kelola yang ada. “Lima bulan terakhir ini ada 12 BPR yang tutup, hal tersebut lebih banyak dari kelemahan manajemen atau adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh para pengurus BPR,” jelasnya.

Purbaya juga menyebut LPS secara teliti memantau secara berkala kondisi kesehatan BPR-BPR. "Untuk saat ini terpantau dalam kondisi sehat, namun yang pasti ke depan kami pun selalu siap apabila OJK menyerahkan BPR kepada LPS apabila ada BPR yang bermasalah,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah salah satu bank bangkrut, PT BPR Sumber Artha Waru Ageng, yang beralamat di JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kel. Wadungsari, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengatakan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng, dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.

“Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Kata Annas, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

Adapun, dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng bersumber dari dana LPS.

Lebih lanjut, nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

“Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS,” katanya.

Annas juga mengimbau agar nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Tak hanya itu, dia pun mewanti-wanti nasabah agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah.

“Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS,” katanya.

Adapun, Annas menyampaikan agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Di mana syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan Tidak melakukan pidana yang merugikan bank.