Dana pensiun tidak dapat dicairkan sekaligus sebelum kepesertaan mencapai 10 tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan itu akan berlaku mulai Oktober 2024.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Aturan tersebut memang berlaku 6 bulan setelah diundangkan pada 29 April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono pernah memberikan penjelasan soal dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum kepesertaan 10 tahun. Dia mengatakan bahwa peserta tetap dapat dana pensiunnya secara berkala setiap bulannya.

Ogi menerangkan prinsip program pensiun adalah menjaga penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi, pensiunan menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan.

"Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga. Sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya," terang dia dalam keterangannya pada 8 September 2024, dikutip Senin (30/9/2024).

Ogi menuturkan, prinsipnya saat pekerja atau seseorang pensiun diperkenankan untuk menarik dana pensiunnya sebanyak 20%. Namun, sisanya 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan.

"80% itu dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah itu adalah prinsipnya seperti itu," terang dia.

Dengan cara itu dana pensiun tetap akan cair 100% walaupun dengan berkala atau bulanan. Karena sebelumnya dana pensiun dapat dicairkan sekaligus tetapi dikenakan potongan 5%.

"Di masa yang lalu sebelum POJK itu diterbitkan, POJK 27/2023 dan juga POJK 8/2024, maka dalam praktiknya kurang dari sebulan anuitas itu dicairkan atau direedem. Nah itu dikenakan rendah sampai dengan 5%, tetapi kami melihat bahwa itu tidak, kurang pas untuk menjadi program pensiunan," ujarnya.

Meski demikian, Ogi mengungkapkan ada pengecualian bagi kepesertaan yang jika dikurangi 20% dana pensiunnya lebih kecil dari Rp 1,6 juta per bulan atau di bawah Rp 500 juta. Jika kepesertaan memenuhi pengecualian itu, maka diperbolehkan untuk dicairkan sekaligus.

"Nah jadi kita juga memperhatikan bagi para pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah, itu ketentuannya boleh dicairkan sekaligus kalau ketentuan, kalau manfaat pensiunnya itu kurang dari 1,6 juta. Atau nilai tunainya itu kurang dari Rp 500 juta, nah itu ketentuan yang kita lakukan," jelasnya.

Ketentuan mengenai aturan dana pensiun tersebut telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

"Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku 6 bulan sejak POJK 8-2024 itu diterbitkan, diundangkan tanggal 29 April 2024, dan itu 6 bulan sejak itu itu mulai berlaku. Jadi memang di akhir Oktober 2024 ini mulai berlaku efektifnya," pungkasnya.

Dana pensiun tidak dapat dicairkan sekaligus sebelum kepesertaan mencapai 10 tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan itu akan berlaku mulai Oktober 2024.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Aturan tersebut memang berlaku 6 bulan setelah diundangkan pada 29 April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono pernah memberikan penjelasan soal dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum kepesertaan 10 tahun. Dia mengatakan bahwa peserta tetap dapat dana pensiunnya secara berkala setiap bulannya.

Ogi menerangkan prinsip program pensiun adalah menjaga penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi, pensiunan menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan.

"Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga. Sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya," terang dia dalam keterangannya pada 8 September 2024, dikutip Senin (30/9/2024).

Ogi menuturkan, prinsipnya saat pekerja atau seseorang pensiun diperkenankan untuk menarik dana pensiunnya sebanyak 20%. Namun, sisanya 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan.

"80% itu dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah itu adalah prinsipnya seperti itu," terang dia.

Dengan cara itu dana pensiun tetap akan cair 100% walaupun dengan berkala atau bulanan. Karena sebelumnya dana pensiun dapat dicairkan sekaligus tetapi dikenakan potongan 5%.

"Di masa yang lalu sebelum POJK itu diterbitkan, POJK 27/2023 dan juga POJK 8/2024, maka dalam praktiknya kurang dari sebulan anuitas itu dicairkan atau direedem. Nah itu dikenakan rendah sampai dengan 5%, tetapi kami melihat bahwa itu tidak, kurang pas untuk menjadi program pensiunan," ujarnya.

Meski demikian, Ogi mengungkapkan ada pengecualian bagi kepesertaan yang jika dikurangi 20% dana pensiunnya lebih kecil dari Rp 1,6 juta per bulan atau di bawah Rp 500 juta. Jika kepesertaan memenuhi pengecualian itu, maka diperbolehkan untuk dicairkan sekaligus.

"Nah jadi kita juga memperhatikan bagi para pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah, itu ketentuannya boleh dicairkan sekaligus kalau ketentuan, kalau manfaat pensiunnya itu kurang dari 1,6 juta. Atau nilai tunainya itu kurang dari Rp 500 juta, nah itu ketentuan yang kita lakukan," jelasnya.

Ketentuan mengenai aturan dana pensiun tersebut telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

"Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku 6 bulan sejak POJK 8-2024 itu diterbitkan, diundangkan tanggal 29 April 2024, dan itu 6 bulan sejak itu itu mulai berlaku. Jadi memang di akhir Oktober 2024 ini mulai berlaku efektifnya," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal melarang pencairan dana pensiun (dapen) sebelum usia kepesertaan menginjak 10 tahun. Aturan tersebut akan berlaku mulai Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono memberikan klarifikasi soal aturan tersebut. Ia mengatakan tujuan pelaksanaan program pensiun baru itu adalah menjaga kesinambungan penghasilan pekerja setelah memasuki usia pensiun

"Jadi sebenarnya setelah usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Itu prinsip daripada pensiunan, program pensiunan," demikian penjelasan Ogi dalam keterangan resmi, Minggu (8/9).

Dalam ketentuan yang ada, saat seseorang pensiun maka diperkenankan menarik 20 persen. Lalu, 80 persen sisanya dilakukan pembayaran berkala bulanan oleh program dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan perusahaan asuransi.

Produk Anuitas merupakan salah satu instrumen asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, janda/duda, anak untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Lebih lanjut, Ogi mengatakan sebetulnya peserta pensiun bisa menerima dana bulanan, tapi tak boleh dicairkan.

"Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya," kata dia.

Ogi lantas menjelaskan jika manfaat pensiun usai dikurangi 20 persen lebih kecil daripada Rp1,6 juta per bulan, atau nilai tunainya sekitar Rp500 juta, itu boleh dicairkan sekaligus.

Berdasarkan ketentuan, dana pensiun boleh dicairkan sekaligus jika manfaat pensiunnya kurang dari Rp1,6 juta atau nilai tunai kurang dari Rp500 juta.

"Nah jadi ini adalah program pensiun. Jadi berbeda dengan tabungan hari tua, atau jaminan hari tua yang ada di BPJS TK misalnya, itu pada saat pensiun boleh dicairkan secara tunai," tambah dia.

Ogi juga menerangkan jaminan pensiun (JP) yang ada di BPJS TK juga memiliki skema seperti prinsip dana pensiun. Dana itu tidak bisa dicairkan, tetapi bisa diterima setiap bulan.

"Nah jadi saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta," ungkap Ogi.

Sebelumnya, latar belakang aturan baru tersebut dikarenakan OJK memandang industri Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) cenderung kurang berkembang. Pasalnya, 80 persen tertanggungnya langsung mencairkan di muka.

Hal itu membuat statistik dana pensiun dari DPPK tak pernah naik. Sebab, begitu dana masuk, keluar dari Program Pensiun Iuran Pasti masuk anuitas, dan dicairkan hanya kurang dari sebulan. OJK menilai tindakan semacam itu menyalahi aturan main dana pensiun.

JAKARTA, investor.id – Dana pensiun yang dialihkan ke produk anuitas hanya bisa dicarikan saat usai kepesertaan melampaui 10 tahun mulai akhir Oktober 2024. Pencairan dana pensiun melalui skema anuitas ini diterapkan secara berkala per bulan, atau sekaligus dengan syarat.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut tercantum dalam POJK 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun dan POJK 8/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Pasal 39 dalam POJK 27/2023 menerangkan, pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala. Mereka dapat memilih pembayaran manfaat pensiun secara berkala dengan dua cara:

dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau

memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah

Jika melalui Dana Pensiun, manfaat pensiun dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan seumur hidup. Sedangkan dalam hal peserta meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau anak yang sah paling sedikit 60% dari hak peserta. Sementara pembayaran pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 tahun.

Kemudian jika peserta memilih untuk pembayaran manfaat pensiun dengan cara membeli anuitas dari perusahaan asuransi, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dari anuitas yang dimaksud. Salah satu syarat yang diatur yaitu produk anuitas punya manfaat paling singkat selama 10 tahun.

Aturan ini kemudian diselaraskan dengan POJK 8/2024 di Pasal 10 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh menyediakan produk asuransi anuitas untuk program dana pensiun yang menawarkan penebusan polis (pencairan dana) kurang dari jangka waktu manfaat pensiun 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan program pensiun anuitas adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun.

“Jadi sebenarnya, setelah memasuki usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala atau bulanan. Itu prinsip daripada program pensiun,” ujar Ogi dalam konferensi pers pada Jumat (6/9/2024).

Ada Pengecualian

Lebih lanjut, Ogi menerangkan bahwa dalam ketentuan yang ada saat ini, ketika seseorang memasuki usia pensiun, maka diperkenankan 20% bisa ditarik sekaligus. Sementara nilai pokok sebesar 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh Dana Pensiun atau melalui skema asuransi anuitas.

“Prinsipnya seperti itu,” kata Ogi.

Adapun dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, memungkinkan bagi peserta mencairkan dana pensiun atau anuitas yang dimiliki bahkan kurang dari sebulan kepesertaan. Sebagai konsekuensi, peserta pun dikenakan sanksi denda sebesar 5% dari nilai pokok.

“Tetapi kami melihat itu kurang pas untuk menjadi program pensiun. Harusnya anuitas itu diberikan secara berkala setiap bulan,” kata Ogi.

“Kalau itu tidak bisa dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga ... Tapi tetap bisa menerima bulanan, tapi tidak bisa mencairkan pokoknya. Itu yang kita harapkan itu bisa dicairkan selama 10 tahun. Tetapi setiap bulan para pensiunan masih bisa menerima manfaat pensiunnya,” kata Ogi yang menerangkan maksud dari program anuitas.

Dia pun menuturkan bahwa OJK menyadari tidak semua segmen peserta punya kecukupan dana pensiun untuk memenuhi kebutuhan masa pensiunnya. Merujuk International Labour Organization (ILO), seorang pensiunan sedikitnya membutuhkan dana sebesar 40% dari pendapatan terakhir saat bekerja.

“Ada pengecualian disini, kami menyadari bahwa apabila manfaat pensiunnya setelah dikurangi 20% tadi itu lebih kecil dari Rp 1,6 juta (pembayaran manfaat pensiun per bulan) atau nilai tunainya sekitar Rp 500 juta, itu bisa dicairkan sekaligus,” tegas Ogi.

Dia menambahkan, Jaminan Pensiun (JP) berbeda dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program JHT dalam hal ini bisa dicairkan penuh atau sekaligus saat peserta pensiun, tapi manfaat jaminan pensiun atau dana pensiun memang dirancang untuk dicairkan secara berkala per bulan.

“Saya berharap penjelasan ini lebih clear, dan bisa dipahami terutama oleh peserta, yang memang ketentuan (tentang produk anuitas) ini berlaku 6 bulan sejak POJK 8/2024 itu diterbitkan/diundangkan 29 April 2024. Jadi di akhir Oktober 2024 ini mulai berlaku efektifnya,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News