Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru berhasil mencatatkan realisasi pajak daerah sebesar Rp692 miliar per 24 Oktober 2024, meningkat Rp42 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berkontribusi signifikan dalam angka ini, dengan capaian Rp162 miliar, naik 14% atau sekitar Rp20 miliar dari tahun lalu.

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menyampaikan apresiasi kepada camat, lurah, dan ketua RW yang berhasil mengajak masyarakat membayar PBB-P2 tepat waktu. Pihaknya berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan pajak yang akuntabel dan transparan, yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Keberhasilan daerah otonom tidak hanya diukur dari kemandirian, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan PAD tanpa terlalu bergantung pada pusat. Kami ingin menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang mandiri dengan PAD sebagai penopang utama,” ujarnya, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru Alek Kurniawan menambahkan bahwa sektor pajak daerah kini mencapai Rp838,72 miliar atau 82,38% dari target PAD 2024 yang dipatok Rp1,018 triliun.

"Ini adalah capaian yang sangat baik dan menunjukkan kontribusi pajak daerah sebagai pilar utama dalam pendapatan daerah Pekanbaru,” kata Alek.

Pemkot Pekanbaru juga berfokus pada peningkatan indeks kemandirian fiskal, yang saat ini berada di angka 35,16%, sebagai tanda optimisme untuk mencapai target di atas 50%.

“Kami terus bekerja sama dengan seluruh OPD untuk memaksimalkan potensi PAD agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Alek.

Sebagai apresiasi kepada wajib pajak, Pemkot Pekanbaru mengadakan Gebyar Undian PBB-P2 Berhadiah untuk mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak. Berbagai hadiah, seperti paket umrah, sepeda motor, dan perangkat elektronik, diberikan kepada wajib pajak yang taat.

Kecamatan Marpoyan Damai meraih penghargaan tertinggi dalam realisasi PBB-P2, dengan insentif khusus juga diberikan bagi kecamatan dan kelurahan yang mencatatkan capaian terbaik.

Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Pekanbaru akan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan pajak yang akuntabel, sehingga pembangunan kota dapat terus berlangsung dengan dukungan dari pajak yang terhimpun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk melayani para pemilik kendaraan bermotor yang ingin melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan, Samsat Induk Jakarta akan ditambah jam operasionalnya.

Dikutip dari akun Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta @humaspajakjakarta, Jumat (25/10/2024), disebutkan bahwa mulai pekan ini hingga 28 Desember 2024, Samsat Induk Jakarta siap melayani wajib pajak di hari Sabtu.

"Mulai pekan ini hingga 28 Desember 2024, Samsat Induk Jakarta siap melayani Sobat di hari Sabtu. Yuk, manfaatkan waktu weekend untuk urus pajak kendaraan bermotor!" tulis keterangan pada unggahan tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by Bapenda DKI Jakarta (@humaspajakjakarta)

Berikut ini lokasi Samsat di Jakarta:
1. Samsat Jakarta Barat: Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng, Jakarta Barat
2. Samsat Jakarta Selatan: Komplek Gedung Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
3. Samsat Jakarta Timur: Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Jakarta Timur
4. Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat: Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Jakarta Utara

Namun, perlu diketahui, untuk waktu operasinya sendiri hanya setengah hari, yakni mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Meski hanya sebentar, tapi ini bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak yang memiliki kesibukan pada Senin-Jumat hingga tak sempat bayar pajak kendaraan.

Untuk bayar pajak tahunan atau pengesahan STNK, bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Signal. Tapi, untuk pajak lima tahunan, pemilik kendaraan atau wajib pajak harus datang ke Samsat.

Berikut ini tata cara bayar pajak kendaraan lima tahunan di Samsat:
Persyaratan

• STNK Asli dan Foto Copy
• BPKB Asli dan Foto Copy (BPKB Asli diperlihatkan ke petugas)
• KTP Asli dan Foto Copy KTP Pemilik sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan atas nama perorangan)
• Foto Copy Domisisi Perusahaan, NPWP Perusahaan, SIUP Perusahaan dan TDP Perusahaan (untuk kendaraan atas nama perusahaan)
• Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, Surat Kuasa diatas Kop Surat Perusahaan, ttd pemberi kuasa dan stempel perusahaan diatas materai (*melampirkan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa)

Cek Fisik Kendaraan

1. Lakukan pengecekan fisik terlebih dulu dengan memarkirkan kendaraan di area yang disediakan
2. Ambil nomor antrean
3. Petugas akan melakukan cek fisik, nomor rangka, dan mesin
4. Hasil cek fisik akan disahkan
5. Pemohon melakukan pembayaran formulir PNBP dan melengkapinya
6. Selanjutnya mendaftar di customer service
7. Mengambil nomor antrean untuk perpanjang STNK
8. Petugas akan melakukan verifikasi berkas
9. Lakukan pembayaran setelah dipanggil oleh petugas
10. Setelah itu ambil STNK dan TNKB baru

Biaya Pajak Lima Tahunan
Biaya yang harus dibayarkan sedikit berbeda dari pajak tahunan. Sebab, pada pajak lima tahunan terdapat tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK dan PNBP Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, berikut ini tarif PNBP yang harus dibayar:
PNBP STNK

• Kendaraan roda dua atau tiga Rp 100.000
• Kendaraan roda empat atau lebih Rp 200.000

PNPB TNKB

• Kendaraan roda dua atau roda tiga Rp 60.000
• Kendaraan roda empat atau lebih Rp 100.000

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pentingnya sinergitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Sinergitas Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tingkat Nasional serta Penandatanganan Keputusan Bersama Pembina SAMSAT Tingkat Nasional tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor.

Dalam sambutannya, Maurits mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor.

"Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, selain sebagai ajang koordinasi antara Pembina Samsat Tingkat Nasional dan Daerah, juga kegiatan ini sangat strategis guna mengimplementasikan kebijakan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), sehingga terlaksana secara terintegrasi, cepat, transparan, akuntabel dan informatif," ujar Maurits dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/8/2024).

Maurits menekankan PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

"Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD. Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Pemerintah urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda,? ujar Maurits.

Maurits menjelaskan terjadi penurunan yang cukup signifikan realisasi PKB dan BBNKB yang seharusnya diterima. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain, kurangnya akurasi data potensi kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak kendaraan bermotor masih kurang dan belum tegasnya penerapan sanksi.

Hal ini terbukti bahwa pada 2021 realisasi PKB dan BBNKB seluruh Indonesia sebesar Rp77,91 Triliun atau 47,39 persen dari total PAD sebesar Rp164,42 triliun. Kemudian, pada Tahun 2022 realisasi sebesar Rp88,78 triliun atau 46,53 persen dari total PAD sebesar Rp190,79 triliun. Sementara itu, di 2023 realisasi Rp87,45 triliun atau 42,93 persen. Dari total PAD sebesar Rp203,69 trilliun.

Berdasarkan data tersebut, Maurits menegasknya pentingnya kolaborasi antar Tim Pembina SAMSAT Daerah, melalui sinergitas dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di Daerah. Demikian juga, Pemda agar melakukan langkah-langkah yang strategis dan inovatif.

Strategi yang dapat diimpelementasikan antara lain dengan melakukan koordinasi ke seluruh Pemda atas persiapan implementasi UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pemungutan Opsen PKB dan opsen BBNKB berlaku efektif mulai 5 Januari 2025.

"Kemudian, melakukan kolaborasi kemitraan dengan para stakeholder terkait untuk menyusun program kerja bersama dengan menjadikan Regident Ranmor, Pembayaran PKB, BBNKB dan Pembayaran SWDKLLJ sebagai persyaratan utama,? tutur Maurits.

Kendaraan bermotor adalah satu pendapatan tersendiri yang berkontribusi dalam pendapatan daerah

Tangerang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan gelaran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk kendaraan bermotor, sehingga target pendapatan daerah terpenuhi.

Al Muktabar mengatakan pendapatan daerah yang dimaksud bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Kendaraan bermotor adalah satu pendapatan tersendiri yang berkontribusi dalam pendapatan daerah, yang terbesar dari PKB dan BBNKB. Pameran ini diharapkan akan mendorong komponen pendapatan khususnya di Provinsi Banten dengan terjual kendaraan baru dan diharapkan sebagian besar beroperasi di Provinsi Banten," kata dia di Tangerang, Kamis.

Selain itu Al Muktabar mengatakan dengan diselenggarakannya GIIAS, dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dan nasional.

Perekonomian sekitar lokasi pameran, khususnya UMKM dan hunian hotel di kawasan Banten turut menggeliat dengan aktivitas pameran otomotif tersebut.

"Kami mengapresiasi atas kegiatan berskala internasional yang diinisiasi oleh GAIKINDO terkait pameran industri otomotif yang diselenggarakan di Provinsi Banten," ujar Al Muktabar.

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin membuka acara GIIAS 2024, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hadir dalam acara tersebut.

Pada tahun ini, terdapat 55 jenama ikut serta dalam meramaikan pameran GIIAS. Sebanyak 31 jenama berasal dari kendaraan penumpang (roda empat), empat jenama dari segmen komersial dan juga sebanyak 21 datang dari jenama sepeda motor baik konvensional maupun elektrik.

Pameran ini juga akan diramaikan dengan industri pendukung. Pada gelaran yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, sebanyak 120 jenama industri pendukung untuk kebutuhan otomotif juga ikut meramaikannya.

Pameran GIIAS 2024 berlangsung di ICE BSD Tangerang, mulai 18 sampai dengan 28 Juli 2024.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Acara tahun ini luar biasa, pariwisata hadir pertama untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Medan (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengatakan festival bunga dan buah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Acara tahun ini luar biasa, pariwisata hadir pertama untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur Kemenparekraf Agustin Peranginangin, di Berastagi, Kamis.

Menurutnya, target Pemerintah Kabupaten Karo dengan jumlah wisatawan yang hadir mencapai 80.000 selama tiga hari ini berdampak positif bagi daerah ini.

"Kalau target 80.000 saja yang datang dengan berbelanja sekitar Rp250 ribu saja, itu sudah Rp20 miliar dalam acara ini," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Agustin menyatakan kemeriahan festival bunga dan buah ini berdampak kepada pendapatan masyarakat, restoran dan perhotelan. Tentu dampak yang positif ini meningkatkan pendapatan daerah Karo.

Dia berharap acara ini bisa lebih baik lagi ke depan, karena ini masuk agenda Karisma Event Nusantara (KEN). Misalkan saja, pihak perhotelan juga terlibat dalam mempromosikan maupun masyarakat dalam kegiatan nasional ini di lingkungannya.

Berbagai acara yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karo, seperti parade mobil hias dengan menonjolkan hasil alam Karo, melibatkan pemangku kepentingan maupun perusahaan, kreasi anak sekolah, hiburan rakyat, dan mengundang grup band nasional maupun melibatkan UMKM.

Pemkab Karo menargetkan sebanyak 80.000 sampai 90.000 wisatawan hadir di acara festival bunga dan buah, di Taman Mejuah-Juah Berastagi, Kabupaten Karo pada 4-6 Juli 2024.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024