IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, aturan baru soal rumus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) belum tentu diterbitkan pada besok, 7 November 2024.

“Belum tentu besok,” ujar Yassierli dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan UMP ini juga telah disinggung pada saat Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Prabowo Subianto pada sore tadi. Namun, dia enggan untuk membeberkan hasil dari Sidang Kabinet.

“Nanti saya kasih press release aja karena sebenarnya tadi ada kesepakatan terkait dengan Sidang Kabinet ini ada yang diminta untuk jadi ini. Nanti mungkin pas di Kementerian saya buat press release,” katanya.

Dia hanya menegaskan, secara umum telah dibahas dengan Presiden Prabowo terkait aturan rumus UMP. “Secara umum aja. Nanti saya buat detail. Bocorannya belum selesai kita bahas,” ujarnya.

Meski begitu, Yassierli menegaskan dirinya telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan bahkan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

“Dewan pengupahan nasional sudah, kemudian LKS Tripartit. Tapi kan mintanya istilahnya apa saya lupa bahwa itu kita bener mengoptimalkan LKS Tripartit kita sudah dua kali rapat,” kata Yassierli.

“Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat jadi kita masih bahas kita harus bener-bener firm bahwa Peraturan Menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2025 segera dibahas dengan gubernur seluruh Indonesia pada pekan ini.

Rencananya pembahasan dijadwalkan pada Kamis (31/10/2024) atau Jumat (1/11/2024).

"Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional dan besok insyaallah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana ini (membahas UMP)," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (29/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, saat ini Kemenaker sedang menunggu hasil penghitungan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan inflasi yang diperkirakan akan dilaporkan pada awal November 2024.

Hal itu akan jadi salah satu rujukan dalam membahas UMP 2025.

"Kita mengunggu penghitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November itu angka peruntungan akan keluar dan nanti dari situ kita akan koordinasi nya, kita akan dapat solusinya seperti apa," jelas Yassierli.

Sebelumnya,Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri memberikan penjelasan soal perkembangan proses penetapan UMP 2025 yang akan segera diumumkan pada November 2024.

Menurut Indah, saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP, yakni tetap merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2025 segera dibahas dengan gubernur seluruh Indonesia pada pekan ini.

Rencananya pembahasan dijadwalkan pada Kamis (31/10/2024) atau Jumat (1/11/2024).

"Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional dan besok insyaallah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana ini (membahas UMP)," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (29/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, saat ini Kemenaker sedang menunggu hasil penghitungan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan inflasi yang diperkirakan akan dilaporkan pada awal November 2024.

Hal itu akan jadi salah satu rujukan dalam membahas UMP 2025.

"Kita mengunggu penghitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November itu angka peruntungan akan keluar dan nanti dari situ kita akan koordinasi nya, kita akan dapat solusinya seperti apa," jelas Yassierli.

Sebelumnya,Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri memberikan penjelasan soal perkembangan proses penetapan UMP 2025 yang akan segera diumumkan pada November 2024.

Menurut Indah, saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP, yakni tetap merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2025 segera dibahas dengan gubernur seluruh Indonesia pada pekan ini.

Rencananya pembahasan dijadwalkan pada Kamis (31/10/2024) atau Jumat (1/11/2024).

"Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional dan besok insyaallah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana ini (membahas UMP)," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (29/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, saat ini Kemenaker sedang menunggu hasil penghitungan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan inflasi yang diperkirakan akan dilaporkan pada awal November 2024.

Hal itu akan jadi salah satu rujukan dalam membahas UMP 2025.

"Kita mengunggu penghitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November itu angka peruntungan akan keluar dan nanti dari situ kita akan koordinasi nya, kita akan dapat solusinya seperti apa," jelas Yassierli.

Sebelumnya,Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri memberikan penjelasan soal perkembangan proses penetapan UMP 2025 yang akan segera diumumkan pada November 2024.

Menurut Indah, saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP, yakni tetap merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

Kemudian berdasarkan rekomendasi Depenas, pemerintah diminta untuk menyesuaikan besaran indeks untuk perhitungan pengupahan yang disimbolkan dengan alfa.

"Kita tetap pakai PP 51, tapi Depenas merekomendasikan ke pemerintah untuk meng-ajust alfa-nya. Kalau di PP 51 kan cuma sampai 0,3 kan, nah Depenas mengusulkan ke pemerintah untuk upah tahun depan boleh dong dilonggarkan (besaran) alfa-nya," ujar Indah di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Tunggu, nanti keputusannya. (Menggunakan) alfa baru," lanjutnya.

Indah melanjutkan, Depenas sebelumnya sudah bersidang untuk melihat teknis usulan kenaikan dan komponen untuk UMP 2025. Di dalam sidang tersebut ada usulan dari pengusaha dan serikat pekerja.

Dengan demikian, dibuka peluang untuk penyesuaian besaran UMP 2025.

"Dewan Pengupahan Nasional berhak mengusulkan (kepada) pemerintah melakukan penyesuaian di alfa- nya," ungkap Indah.

Indah menambahkan, UMP 2025 paling lambat akan diumumkan pada 21 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum akan diumumkan pada November setiap tahunnya. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) pun tengah membahas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Wakil Ketua Depenas Agus Dermawan menyampaikan, pembahasan upah minimum tengah berlangsung dan masih berproses sembari menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dia mengharapkan pembahasan ini dapat rampung pada akhir atau awal November 2024.

“Depenas kerja keras untuk upah minimum 2025,” kata Agus kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sinyal bahwa penetapan UMP tahun depan masih mengacu pada PP No.51/2023.

Menurutnya, formula dalam beleid itu penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Sebagai informasi, penetapan UMP 2024 merujuk pada formula yang tertuang dalam PP No.51/2023. Tercatat, UMP 2024 tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.067.381,00.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, dengan UMP 2024 sebesar Rp4.024.270,00.

Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan berikutnya dengan UMP 2024 sebesar Rp3.640.000,00, diikuti Sulawesi Utara Rp3.545.000,00, Aceh Rp3.460.672,00, dan Sumatera Selatan Rp3.456.874,00.

Lalu, provinsi mana saja dengan UMP 2024 terendah? Berikut daftarnya:

10 Provinsi dengan UMP 2024 terendah

1. Jawa Tengah Rp2.036.947,00

2. Jawa Barat Rp2.057.495,00

3. DI Yogyakarta Rp2.125.897,61

4. Jawa Timur Rp2.165.244,30

5. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826,00

6. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067,00

7. Bengkulu Rp2.507.079,24

8. Kalimantan Barat Rp2.702.616,00

9. Lampung Rp2.716.497,00

10. Banten Rp2.727.812,11