Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan dan menghentikan 2.742 aktivitas entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi ilegal. Angka itu merupakan akumulasi yang dilakukan sejak tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari).

"Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal," kata dia dalam konferesi pers virtual, Jumat (1/11/2024).

OJK juga menerima pengaduan 332.590 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlidungan konsumen (APPK), temasuk 26.881 pengaduan. Kemudian, dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Total tersebut 13.020 pengaduan pinjol ilegal, 880 terkait investasi ilegal," terangnya.

Dalam rangka penegakkan dan perlindungan konsumen, OJK memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pada periode Januari- 28 Oktober 2024, OJK melayangkan 238 surat peringatan kepada 165 PUJK, 6 surat perintah kepada 6 PUJK, 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

"Selain itu ada 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.800 pengaduan dengan kerugian Rp 193,29 miliar,"pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melaporkan sebanyak 1083 pengaduan sepanjang semester I-2024. Dari jenis produk, layanan pinjaman online (pinjol) multiguna dari fintech p2p lending menempati peringkat teratas.

Pengaduan berasal dari dua kanal yakni kanal Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 1.073 pengaduan dan sebanyak 10 pengaduan melalui kanal Non APPK melalui walk-in atau mengirim surat langsung ke LAPS SJK.

“Secara total LAPS SJK telah menerima dan menangani 6.733 pengaduan sejak 1 januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2024,” beber Kepala Hubungan Kelembagaan LAPS SJK, Raymas Putro dalam keterangannya, pada Jumat (26/7/2024).

Dia menerangkan, pengaduan yang diterima LAPS SJK masih didominasi dari sektor perbankan, dan IKNB. Lima besar sektor jasa keuangan yang paling banyak diadukan tahun 2024 adalah sektor perbankan dengan 504 pengaduan, fintech p2p lending/LPBBTI 264 pengaduan, sektor pembiayaan 170 pengaduan, asuransi 133 pengaduan, dan pasar modal 6 pengaduan.

Menurut Raymas, tren pengaduan 2024 cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu dengan pengaduan yang diterima adalah 1.071, maka pengaduan pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 1%.

“Jika melihat tren pengaduan saat ini, prediksi kami hingga akhir tahun 2024 pengaduan yang diterima LAPS SJK meningkat sekitar 8-10%,” imbuh Raymas.

Sementara itu, dari jenis produk jasa keuangan yang diadukan, trennya belum banyak berubah. Terbanyak diadukan adalah produk fintech p2p lending berupa produk pinjaman online (pinjol) multiguna dengan kontribusi 23%. Lalu ada kartu kredit 12%, pembiayaan multiguna 8%, kredit pemilikan rumah atau KPR 5%, produk tabungan 5% dan asuransi unit link 5%, dan sisanya dari produk lainnya.

Tindak Lanjut LAPS SJK

Raymas menuturkan, LAPS SJK telah menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk dengan melakukan verifikasi dari setiap pengaduan.

Sesuai POJK 61/POJK.07/2020, pengaduan yang dapat diselesaikan oleh LAPS SJK adalah pengaduan sudah melalui proses internal dispute resolution (IDR); atau bukan sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain; dan atau bersifat keperdataan.

Sampai dengan 30 Juni 2024, sebanyak 2.511 pengaduan telah selesai ditangani, dengan rincian 1.442 pengaduan selesai melalui verifikasi, 1.126 selesai melalui mediasi, dan 22 selesai melalui arbitrase. Selanjutnya, terdapat 2.810 pengaduan yang ditolak atau tidak memenuhi kriteria di LAPS SJK.

Selanjutnya, pengaduan 2024 berdasarkan demografi provinsi domisili konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di LAPS SJK pada semester I-2024 masih didominasi dari Pulau Jawa.

Dalam catatan LAPS SJK, DKI Jakarta mencatat 303 pengaduan, Jawa Barat 206 pengaduan, Jawa Timur 111 pengaduan, Sumatera Utara 104 pengaduan, Jawa Tengah 56 pengaduan, dan provinsi lainnya 303 pengaduan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News