JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko mengungkapkan dukungan organisasi tersebut terhadap pemberantasan judi online (judol).

Projo menegaskan komitmennya melalui delapan maklumat perlawanan terhadap judi online, sekaligus menanggapi tudingan yang menyebut Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, terlibat dalam praktik judi online setelah penangkapan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Adapun Budi merupakan eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelum berubah menjadi Komdigi.

"Projo, sebagai organisasi yang tegas menentang praktik judi online, baru-baru ini menghadapi serangan fitnah yang ditujukan kepada organisasi dan Ketua Umum kami, Budi Arie Setiadi," ujar Handoko saat membacakan maklumat di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/11/2024).

"Dalam upaya menjaga marwah dan integritas organisasi, DPP Projo merasa perlu untuk menegaskan kembali komitmen kami dalam memberantas judi online," tambahnya.

Berikut adalah delapan maklumat yang disampaikan oleh Projo:

1. Projo menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.
2. Budi Arie telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo untuk memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online.
3. Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Hal ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI.
4. Projo menilai pegawai Komdigi pelindung situs judi online yang ditangkap adalah pengkhianat negara dan penghisap darah rakyat. Bersamaan dengan itu, Projo meyakini Budi Arie tidak terkait persengkokolan jahat para pegawai Komdigi yang ditangkap.
5. Projo mendukung penuh langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polri dan menunggu serta mendukung penuh Polri untuk melakukan penangkapan bandar besar judi online.
6. Projo akan setia dan mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam perjuangan memberantas judi online sampai ke akar-akarnya.
7. Projo sebagai organisasi setia di garis rakyat menentang penghisapan dan penipuan terhadap rakyat kecil.
8. Projo menyerukan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu melawan judi online demi masa depan keluarga dan anak-anak kita.

Maklumat tersebut ditandatangani oleh Handoko pada hari yang sama.

Sebelumnya, nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi disebut-sebut terkait dalam lingkaran kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Budi Arie pun telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus tersebut.

"Tunggu saja, dalami saja, kita siap," ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi memblokir 400 pinjol ilegal lagi.

Pemblokiran dilakukan dalam periode Agustus hingga September 2024. Pinjol ilegal itu tersebar di berbagai situs dan aplikasi, serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.

Selain itu, Satgas PASTI mengungkapkan telah menutup 68 tawaran investasi ilegal yang menggunakan modus peniruan atau duplikasi produk, situs, maupun media sosial dari entitas berizin.

Praktik penipuan ini dilakukan oleh oknum yang menyalahgunakan nama perusahaan resmi demi menarik korban dengan tujuan penipuan atau "impersonation".

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antar anggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak berdiri pada 2017, hingga 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.398 entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, 1.528 merupakan entitas investasi ilegal, 9.610 terkait pinjaman online ilegal atau pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan tidak menggunakan layanan pinjol atau pinpri ilegal, mengingat resiko besar, termasuk penyalahgunaan data pribadi.

Masyarakat juga diminta untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi yang beredar di media sosial, terutama Telegram, yang kerap digunakan sebagai saluran oleh pelaku penipuan dengan modus impersonation.

Jakarta -

Rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mendapat banyak penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat.

Salah satunya ada dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Sebab aturan kebijakan kemasan polos tanpa merek ini dinilai dapat menggerus omzet para pedagang.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, pada awalnya mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal. "Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Simak juga Video 'Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan dan menghentikan 2.742 aktivitas entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi ilegal. Angka itu merupakan akumulasi yang dilakukan sejak tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari).

"Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal," kata dia dalam konferesi pers virtual, Jumat (1/11/2024).

OJK juga menerima pengaduan 332.590 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlidungan konsumen (APPK), temasuk 26.881 pengaduan. Kemudian, dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Total tersebut 13.020 pengaduan pinjol ilegal, 880 terkait investasi ilegal," terangnya.

Dalam rangka penegakkan dan perlindungan konsumen, OJK memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pada periode Januari- 28 Oktober 2024, OJK melayangkan 238 surat peringatan kepada 165 PUJK, 6 surat perintah kepada 6 PUJK, 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

"Selain itu ada 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.800 pengaduan dengan kerugian Rp 193,29 miliar,"pungkasnya.

(ada/hns)

Jakarta -

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membawa pulang empat penghargaan dari ajang Global ESG Awards yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Keempat penghargaan tersebut, antara lain Platinum Award kategori Education and Awareness Program, Platinum Award kategori Renewable Energy Integration, Gold Award kategori Supporting Economically Weaker Sections, dan Gold Award kategori Terrestrial Biodiversity Conservation.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PTBA, Suherman menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi ini. Menurutnya, penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen PTBA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Apresiasi ini tentunya menjadi kebanggan bagi kami, sekaligus memotivasi kami untuk memberikan dampak positif yang lebih besar pada lingkungan dan masyarakat," kata Suherman, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), PTBA telah mengembangkan berbagai program untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang pendidikan, PTBA menjalankan berbagai program seperti Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Sekitar Bukit Asam (Bidiksiba), Beasiswa Ayo Sekolah, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika (Gernas Tastaka), Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca (Gernas Tastaba).

Perusahaan pun melaksanakan berbagai program untuk peningkatan kemandirian ekonomi dan tingkat pendapatan riil dalam bentuk pembinaan usaha bagi para mitra binaan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di sekitar wilayah perusahaan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, PTBA menjalankan program Eco Agrotomation yang mendorong budidaya tanaman berbasis otomasi ramah lingkungan untuk mendukung program penghijauan dan reklamasi di wilayah PTBA maupun perusahaan lainnya. PTBA juga mengembangkan irigasi pertanian berbasis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk lahan pertanian tadah hujan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"PTBA senantiasa berkontribusi secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Noble Purpose (Tujuan Mulia) PTBA sebagai anggota Grup MIND ID, yaitu pertambangan untuk membangun peradaban, menciptakan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik," tegas Suherman.

Global ESG Awards diselenggarakan oleh Global Awards 2030 Limited, sebuah organisasi yang berbasis di Inggris dengan misi untuk mendorong agenda keberlanjutan dan transformasi rendah karbon. Pada tahun ini, Global ESG Awards diikuti oleh 35 perusahaan dari seluruh dunia.

Acara ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan terdepan dalam mendukung SDGs.

(prf/ega)

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko hadir di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah pemanggilan calon wakil menteri.

Usai bertemu Prabowo, Budiman mengatakan, dirinya mengaku diminta untuk memberantas kemiskinan.

"Pak Prabowo tadi mengatakan meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kelompok istana untuk mengkoordinasikan bagaimana memberantas kemiskinan se-Indonesia," kata Budiman di Kertanegara Jakarta, Selasa (15/10/20å24).

Pada kesempatan itu, Budiman mengungkap, Prabowo akan membentuk instansi setingkat kementerian. Dia mengatakan, institusi itu bertugas untuk memberantas kemiskinan.

"Tapi insyallah, katanya beliau ya, suatu insititusi setingkat menteri," katanya.

"Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insyallah lembaga baru tapi yang tanggungjawabnya memberantas kemiskinan," tambahnya.

Simak Video: Prabowo Ajak Indonesia Bersatu Hilangkan Kemiskinan-Kelaparan

[Gambas:Video 20detik]

(acd/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa dalam empat bulan terakhir, telah berhasil mengungkap 198 kasus judi online dengan 247 tersangka.

Dirsiber Bareskrim Polri Kombes Himawan Sutanto Saragih menjelaskan, kasus ini terungkap setekah Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) PemberantasanJudi Online.

"Sejak 21 Juni 2024 hingga 6 Oktober 2024, Polri telah berhasil mengungkap 198 kasus perjudian daring dengan melakukan penangkapan terhadap 247 tersangka," kata Kombes Pol Himawan Sutanto Saragih pada Selasa (8/10/2024).

Dalam proses penegakan hukum, Polri juga menyita sejumlah barang bukti.

Rinciannya mencakup 265 unit handphone, 542 unit laptop, 273 rekening, 30 akun judi daring, 1 unit mobil, 1 unit motor, 1.051 kartu ATM, serta total uang yang disita dari rekening yang diajukan untuk diblokir sebesar Rp 6,1 miliar.

Selain penegakan hukum, selama periode yang sama, Polri juga melaksanakan kegiatan preemptive dan preventive.

Tercatat sebanyak 11.708 kegiatan edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui sekolah, kampus, dan instansi pemerintah.

"Kegiatan preemptive dan preventive ini meliputi pengajuan pemblokiran terhadap 52.151 situs atau konten yang terkait dengan praktik perjudian daring kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika," lanjutnya.

Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas dan menekan praktik perjudian daring melalui pendekatan preemptive, preventive, dan penegakan hukum.

"Kami percaya bahwa sinergi ini merupakan kunci dalam memberantas kejahatan yang merusak tatanan nasional dan ekonomi," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir atau menghentikan 10.890 entitas keuangan ilegal selama periode 2017 hingga Agustus 2024 sebagai upaya untuk memberantas kegiatan keuangan yang melanggar hukum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa dari 1 Januari hingga 31 Agustus 2024, OJK menerima sebanyak 11.712 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 11.712 pengaduan," ujarnya, Jumat (6/9/2024) seperti dilansir dari Antara.

Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 11.091 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal, sementara 621 pengaduan terkait investasi ilegal.

Friderica menjelaskan bahwa 10.890 entitas ilegal yang diblokir terdiri dari 1.459 investasi ilegal, 9.180 pinjaman online ilegal, dan 251 gadai ilegal.

Pada periode Januari hingga Agustus 2024, OJK berhasil menghentikan 2.741 entitas ilegal, yang terdiri dari 2.500 entitas pinjaman online ilegal dan 241 penawaran investasi ilegal melalui berbagai situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam upaya penegakan ketentuan perlindungan konsumen, Friderica menyatakan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menerima informasi mengenai 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

"Satgas Pasti mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk segera memerintahkan pihak bank terkait melakukan pemblokiran," jelasnya.

Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas Pasti juga menemukan nomor WhatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi, dan tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 995 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dunia pendidikan memiliki peran penting dalam peperangan dengan sikap koruptif di Indonesia. Tugas itu bukan cuma diberikan kepada KPK saja.

“Tugas pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas KPK saja, tapi tugas bersama baik dari eksekutif, legislatif, pelaku usaha, bahkan akademisi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juli 2024.

Ghufron menjelaskan tugas akademisi adalah memastikan integritas mahasiswa terbentuk selama kuliah. Sikap koruptif di masa depan diyakini bisa hilang jika peran itu dijalankan dengan baik.

Baca juga: Hari Anak Nasional, KPK Ajak Tanamkan Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

“Perlu diingat bahwa perguruan tinggi memegang peranan yang sangat penting untuk menyemai dan melembagakan nilai-nilai integritas di kalangan mahasiswa dan masyarakat,” ujar Ghufron.
KPK siap membantu akademisi menguatkan materi peningkatan integritas bagi mahasiswa. Lembaga Antirasuah juga mau mengajak perguruan tinggi membuat kajian ilmiah terkait cara efektif untuk membasmi korupsi di Indonesia.

“Oleh karena itu, mari kita bergandengan dalam memberantas korupsi di Indonesia,” ucap Ghufron.

(ABK)

rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah melakukan pemblokiran rekening terhadap 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online/daring hingga periode Juni 2024.

Jika dirinci, berdasarkan data perseroan, jumlah rekening terkait judi online yang diblokir BNI pada Januari hingga Desember 2023 tercatat 106 rekening. Kemudian, pada Januari hingga Juni 2024, tercatat sebanyak 108 rekening yang telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut perseroan, pemblokiran rekening terhadap ratusan rekening terkait judi online itu merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Dalam memerangi judi online, Royke menjelaskan bahwa BNI menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan menerapkan sistem tersebut, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat.

Di sisi lain, BNI turut mengimbau seluruh nasabah untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Royke mengatakan langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," kata Royke.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

OJK mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik dan terus menyempurnakan sistem IT.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang masyarakat yang melakukan jual beli rekening belum dapat dipastikan memiliki tingkat literasi yang memadai untuk memahami risiko terkait rekening yang diperjualbelikan.

Oleh sebab itu, OJK terus berkoordinasi dengan intens kepada pihak bank dan pihak terkait, untuk memastikan customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD) berjalan dengan baik.

“OJK mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik dan terus menyempurnakan sistem IT untuk dapat mendeteksi transaksi fraud dan pencucian uang yang berkaitan dengan judi online,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Rabu.

Friderica menyebutkan bahwa pemilik rekening yang melakukan jual beli rekening memiliki risiko hukum. Pemilik rekening tersebut berpotensi menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dianggap turut serta dalam mendukung kegiatan judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke perusahaan perbankan untuk meminta mereka memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi-transaksi terindikasi judi online, termasuk perilaku nasabah yang melakukan jual beli rekening.

OJK meminta bank untuk melakukan beberapa penguatan, salah satunya memperkuat fungsi satuan kerja dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diharapkan dapat menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online, fraud, dan lain sebagainya.

“Kemudian, kami meminta agar bank mengintensifkan upaya untuk meminimalisir terjadinya jual beli rekening. Ini tentu terkait juga dengan masalah edukasi publik yang harus dilakukan oleh teman-teman perbankan kepada para nasabahnya dan edukasi mengenai hak dan kewajibannya ketika dia mendapatkan rekening bank itu,” kata Dian.

Terkait masalah jual beli rekening, Dian mengakui sulitnya untuk mendeteksi indikasi kegiatan tersebut pada saat nasabah membuka rekening di bank. Mengingat hal itu, langkah edukasi kepada nasabah harus lebih ditonjolkan.

Dian mengatakan, parameter untuk pendeteksian indikasi judi online terus disempurnakan dengan mengandalkan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem anti-fraud yang sudah dimiliki oleh bank.

Menurut dia, pemberantasan aksi jual beli rekening dan judi online memiliki parameter yang sangat khusus, berbeda dengan parameter yang dipakai untuk pendeteksian pencucian uang yang skalanya besar.

“Kalau transaksi judi online kadang-kadang hanya melibatkan uang Rp10 ribu, dan ini yang sebelumnya tidak terdeteksi. Sekarang parameter itu sudah kita pakai, untuk transaksi yang kecil tetapi sering dan dilakukan penarikan yang segera, itu juga salah satu indikator,” kata Dian pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengungkapkan, perseroan telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online (judol).

Langkah pertama yang dilakukan bank plat merah tersebut yaitu aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri atau web crawling.

“Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Langkah selanjutnya, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu.

Dengan metode itu, Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Langkah terakhir, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Melalui kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, Ali mengatakan bahwa tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga melakukan enhanced due diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip know your customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” ujar Ali.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

Ali menyampaikan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Bank Mandiri, imbuh Ali, memastikan layanan perbankannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening yang terindikasi dengan aktivitas judi online. Jumlah tersebut didasarkan dari data Kemenkominfo.

“OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama,” ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin (8/7).

Hingga Juni 2024, Dian mengatakan bahwa OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7 ribu rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online.

OJK juga meminta kepada bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP. Nantinya, antar-bank juga akan saling bertukar data terkait rekening yang digunakan transaksi judi online.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024