Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM subsidi sudah hampir selesai. Namun, ia tak mengungkap kapan pembatasan akan dilakukan.

"Menyangkut dengan harga dan pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024),

Dia menegaskan, pengaturan BBM subsidi ini menunggu waktu yang tepat. "Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, dan saya pikir tidak lagi yang saya harus menyampaikan kendalanya," imbuhnya.

Bahlil juga mengkonfirmasi, pengaturan BBM subsidi menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. "Oh iya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Pemerintah akan mengatur pembelian BBM bersubsidi. Hingga saat ini, aturan untuk pengetatan pembelian BBM subsidi itu masih digodok.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam dibahas. Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan untuk membatasi BBM subsidi tersebut.

"Oh iya, untuk menyangkut dengan BBM subsidi, kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya. Jadi, belum ada aturan itu dan belum ada yang diterapkan ya. Biar clear, masih dalam pembahasan, dan saya pikir dalam waktu 1-2 minggu ini belum ada," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) kemarin.

Dia meminta agar tidak berspekulasi apa-apa karena aturannya masih dibahas. "Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas," jelas dia.

Dia mengatakan, pemerintah akan mengumumkan pengaturan pembelian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. "Semuanya nanti kita umumkan. Yang jelas, BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi, tepat sasaran," ujarnya.

"Jangan orang seperti saya atau Pak Agus (Menteri Perindustrian) dikasih BBM subsidi dong. Nggak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang memang layak untuk mendapatkan," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan masih membahas aturan terkait pengaturan BBM subsidi. Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan untuk membatasi BBM subsidi tersebut.

"Oh iya, untuk menyangkut dengan BBM subsidi, kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya. Jadi belum ada aturan itu dan belum ada yang diterapkan ya. Biar clear, masih dalam pembahasan. Dan saya pikir dalam waktu 1-2 minggu ini belum ada," katanya di DPR Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia meminta agar tidak berspekulasi apa-apa. Dia bilang, hingga saat ini aturannya masih dibahas.

"Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas," jelas dia.

Dia mengatakan, pemerintah nantinya akan mengumumkan pengaturan BBM subsidi. Dia bilang, yang jelas BBM subsidi akan diberikan kepada yang berhak.

"Semuanya nanti kita umumkan. Yang jelas, BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi, tepat sasaran," ujarnya.

"Jangan orang seperti saya atau Pak Agus (Menteri Perindustrian) dikasih BBM subsidi dong. Nggak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang memang layak untuk mendapatkan," ujarnya.

Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober mendatang. Selama ini, pemerintah memberikan subsidi untuk solar dan Pertalite.

Wacana untuk mengatur pembelian BBM subsidi sudah berlangsung cukup lama. Pengaturan itu bertujuan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Bicara mengenai rencana pengaturan BBM subsidi, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pengaturan ini menunggu aturannya terbit terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi.

"Rencana 1 Oktober seperti yang disampaikan Menteri ESDM tentu revisi perpres atau permennya terbit dulu, lalu sosialisasi baru implementasi," katanya kepada detikcom, Selasa (3/9/2024).

Dia melanjutkan, sesuai dengan kajian, pengaturan pembelian BBM subsidi ini disarankan mengacu pada kapasitas mesin. Namun, ia belum bisa bicara lebih jauh.

"Sesuai kajian-kajian sebelumnya, pengaturan konsumen pengguna disarankan menggunakan kapasitas mesin. Tapi detailnya bagaimana, kita tunggu," katanya.

Saleh belum bisa memberikan penjelasan lebih mengenai batas kapasitas mesin dalam pengaturan pembelian BBM subsidi ini. Termasuk, apakah pengaturan ini dilakukan secara serentak atau bertahap.

"Sosialisasi dulu setelah permen terbit," kata Saleh.

Simak Video:Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan mengatur konsumen BBM subsidi. Seiring dengan itu revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sedang berjalan.

Lewat revisi aturan tersebut pemerintah akan mengatur konsumen bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar subsidi.

Saat ditanya mengenai kriteria terbaru konsumen BBM subsidi, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pembahasan untuk kriteria penerima BBM subsidi ini sudah rampung di tingkat menteri koordinator (menko).

"Iya lagi dibahas. Udah hampir...udah selesai sih pembahasannya. Kan sudah dibahas di rakor menko, waktu itu Pak Menko sudah memberikan penjelasan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan regulasinya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program-program sosialisasi.

"Kita sekarang sedang menyelesaikan regulasinya. Regulasinya, sambil menyiapkan program-program untuk sosialisasi," ujarnya.

Saat kembali ditanya kriteria apakah mobil Pajero dan Fortuner tidak boleh membeli BBM subsidi, Dadan mempertanyakan apakah mobil-mobil itu layak mendapatkan BBM subsidi.

"Kira-kira layak nggak ya dia?" ujar Dadan.

"Sepertinya mobilnya juga kan bagus," tambah Dadan.