Jakarta -

Indonesia mengalami deflasi lima bulan secara berturut-turut. Terakhir, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan pada September 2024.

Deflasi yang terjadi ini diperkirakan karena daya beli masyarakat yang menurun, terutama kelas menengah. Pengeluaran kelas menengah sendiri meski banyak untuk makanan, tetapi kebutuhan lainnya mengalami penurunan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mencontohkan pembelian kendaraan bermotor dan kebutuhan perumahan yang turun.

"Kelas menengah kan cenderung bisa dilihat dari pembelian kendaraan roda 2, kemarin kan 4,1% minus ya, kemudian pembelian semen juga growth-nya turun, biasanya di atas 2,5%, perkembangannya kemarin sekitar 2% untuk bangun konsumsi," kata dia kepada detikcom, Sabtu (5/10/2024).

Penurunan konsumsi juga ditandai dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya hal ini ditandai dengan menurunnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Artinya banyak orang yang biasanya, kan rata-rata kalau orang di kelas menengah itu banyak pekerja di sektor formal, sebagian kecil formal. Mereka sudah nggak dibayarin oleh bosnya, tapi kalau saya dari PHK berarti kan nggak dibayar," jelas dia.

Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan saat ini penurunan pendapatan kelas menengah menyebabkan fenomena makan tabungan. Selain itu, tingginya pengeluaran juga memaksa kelas menengah terjebak pinjaman online (pinjol).

"Karena pendapatan tidak mampu menutup kebutuhan. Lama-lama kan tabungan terus berkurang, utang makin banyak akhirnya permintaan turun sehingga jadi deflasi," jelas dia.

Bhima mengatakan kelas menengah juga menghadapi pengeluaran yang banyak untuk pajak, barang/jasa, perumahan, pendidikan dan makanan. Bhima menjelaskan, tingginya pengeluaran tersebut membuat pendapatan untuk pribadi ikut menurun.

"Penurunan pendapatan pribadi, karena kenaikan biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi, hingga biaya sewa rumah dan cicilan kendaraan bermotor," terangnya.

Dalam data BPS sendiri, sejumlah indikator konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi yang mengindikasikan pelemahan konsumsi kelompok masyarakat menengah.

Beberapa indikator itu di antaranya penjualan sepeda motor secara kuartal terkoreksi 17,24%. Sementara penjualan mobil penumpang turun 13,68%. Di sisi lain penumpang angkutan udara dan tingkat hunian hotel meningkat. BPS mengindikasikan peningkatan konsumsi pada kelas atas.

Simak Video: 9 Juta Lebih Kelas Menengah Jatuh Miskin. Apa Efeknya Bagi Negara?

[Gambas:Video 20detik]

(ada/fdl)

Jakarta: Berencana merantau ke Jakarta? Kota metropolitan ini memang memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Indonesia.

Namun, dengan mengatur skala prioritas dan menabung secara konsisten, biaya hidup di Jakarta tidak akan menjadi hambatan untuk mengejar karier yang lebih baik.

Melansir dari laman Sahabat Pegadaian, ada beberapa atau hitungan biaya hidup di Jakarta. Berikut penjelasannya di bawah ini.

Perkiraan biaya hidup di Jakarta untuk perantau

Saat merantau ke Jakarta, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan makanan. Untuk merencanakan biaya hidup di Jakarta, perhatikan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Berikut rincian perkiraan biaya hidup di Jakarta yang dapat menjadi gambaran:

1. Biaya tempat tinggal

Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar di Jakarta. Seseorang dapat memilih kos, rumah kontrakan, atau apartemen.

Biaya sewa kos di Jakarta yaitu antara Rp1 juta hingga Rp4 juta per bulan, sedangkan apartemen lebih mahal, mulai dari Rp4 juta hingga Rp10 juta per bulan. Namun, harga tersebut dapat bervariasi tergantung lokasi dan fasilitas yang disediakan.

Baca juga: Biaya Hidup Jakarta Paling Mahal, Buat Apa Saja Sih?

2. Biaya konsumsi

Biaya makan di Jakarta bisa disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki. Dengan itu, bisa memilih untuk makan di warteg atau food court. Warteg menawarkan harga yang lebih terjangkau, sekitar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per porsi.

Jika makan tiga kali sehari, biaya konsumsi tersebut sekitar Rp45 ribu hingga Rp60 ribu per hari.

3. Biaya transportasi

Jika tinggal jauh dari kantor, siapkan biaya transportasi. Jakarta memiliki berbagai pilihan transportasi umum seperti Bus Transjakarta, MRT, dan KRL.

Biaya transportasi memiliki harga di antara Rp3.500 hingga Rp14.000, tergantung jenis transportasi dan jarak yang ingin ditempuh.

4. Biaya komunikasi

Biaya internet merupakan kebutuhan penting di Jakarta. Pilihlah paket internet yang paling terjangkau dan provider seperti WI-FI, dengan jaringan yang bagus untuk menghemat pengeluaran.

Biaya internet di Jakarta berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Sedangkan jika ingin menggunakan kuota untuk kepentingan lainnya di Jakarta jika ingin bepergian harus menggunakan internet juga yang disebut Kuota, sebagai contoh kartu internet XL dengan harga Rp60 ribu sudah memiliki kuota internet sebanyak 14 Giga-Byte (GB) untuk sebulan.

5. Biaya belanja bulanan

Untuk menghemat pengeluaran bulanan di Jakarta, seseorang dapat menerapkan strategi belanja yang hemat. Belilah bahan dasar dan masak sendiri untuk mengurangi biaya makan di luar.

Biasanya, disarankan untuk menbuat buku keuangan pribadi dan catat pengeluaran setiap bulan untuk menghindari belanja berlebihan.

6. Biaya utilitas

Berikutnya selain biaya sewa tempat tinggal, seseorang juga memerlukan pertimbangan biaya utilitas seperti tagihan air, listrik, dan lainnya.

Baca juga: Biaya Hidup Tinggi, Perantau Urungkan Niat ke Jakarta

7. Biaya Lainnya

Setelah memenuhi kebutuhan penting, sisihkan sebagian gaji untuk dana darurat. Dana darurat akan membantu diri dalam menghadapi situasi tak terduga seperti biaya pengobatan atau kerusakan barang elektronik.

Contoh Hitungan Biaya Hidup di Jakarta

Berikut adalah contoh perhitungan biaya hidup di Jakarta yang dapat membantu seseorang untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan:

Rico yang bekerja di Jakarta tinggal di kos dengan harga sewa sebesar Rp1,75 juta setiap bulannya. Ia tinggal di dekat tempat kerja. Maka dari itu, Dita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Setiap harinya, ia berjalan kaki untuk menuju kantor. Sehari-harinya, Dita menghabiskan sekitar Rp45 ribu untuk makan di warteg dekat kos.

Untuk air dan listrik, Dita menyiapkan sekitar Rp200 ribu setiap bulannya. Adapun kebutuhan belanja bulanan, hiburan, dan lainnya yang dimungkinkan butuh biaya Rp800 ribu. Maka, berapa total biaya hidup di Jakarta untuk Rico?

• Biaya tempat tinggal: Kuantitas yang dimiliki ada 1 dengan total biaya Rp1,75 juta.
• Biaya Transportasi: tidak ada, karena Rico sering berjalan kaki menuju kantor
• Biaya Konsumsi: Kuantitas yang diperlukan untuk sebulan (30 hari) serta membutuhkan biaya Rp1,35 juta.
• Biaya Utilitas: Kuantitas yang dimiliki hanya satu, pada kos atau apartemen yang disewa, sehingga memerlukan biaya Rp200 ribu.
• Biaya belanja bulanan dan lainnya: Kuantitas yang dimiliki atau diperlukan hanya satu kali untuk sebulan, sehingga memerlukan biaya Rp800 ribu.

Jadi total biaya yang diperlukan oleh Rico secara keseluruhan yaitu mencapai Rp4,1 juta.

Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk mempersiapkan biaya hidup di Jakarta. Ingatlah untuk selalu menyisihkan uang untuk tabungan selain kebutuhan utama dan dana darurat. (Muhammad Rizky H).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat kelompok kelas menengah sedang menjadi perhatian berbagai pihak. Hal ini seiring dengan adanya fenomena jutaan kelas menengah yang turun kelas setiap tahunnya.

Padahal, masyarakat kelas menengah memiliki peranan krusial terhadap perekonomian nasional.

Data menunjukan, aktivitas konsumsi rumah tangga nasional utamanya digerakkan oleh kelompok masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah masing-masing berkontribusi sekitar 40 persen terhadap total pengeluaran penduduk setiap tahunnya.

Dengan demikian, kedua kelompok ini berkontribusi lebih dari 80 persen terhadap total pengeluaran penduduk.

"Ini yang menjelaskan betapa pentingnya kelas menengah dan aspiring middle class," kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

"Kenapa penting? Karena besarnya pengeluaran mereka, besaran konsumsi mereka itu sekitar 82 persen total konsumsi masyarakat," sambungnya.

Meskipun demikian, jika dilihat lebih rinci, porsi pengeluaran kelompok menengah terhadap total pengeluaran masyarakat menunjukan tren penurunan setiap tahunnya pada periode 2019-2024.

Tercatat pada 2019, porsi pengeluaran masyarakat mencapai 43,39 persen, pada 2021 menjadi 41,62 persen, pada 2022 menjadi 39,57 persen, pada 2023 menjadi 38,80 persen, dan pada 2024 menjadi 38,48 persen.

Pada saat bersamaan, porsi pengeluaran masyarakat menuju kelas menengah tercatat cenderung meningkat.

Data menunjukan, porsi konsumsi kelompok ini pada 2019 sebesar 40,64 persen, pada 2021 sebesar 41,35 persen, pada 2022 sebesar 42,55 persen, pada 2023 sebesar 42,53 persen, dan pada 2024 sebesar 43,21 persen.

Besarnya porsi konsumsi kelas menengah menjadi bukti nyata argumen yang menyebutkan "pentingnya kelas menengah" bagi perekonomian nasional.

Pasalnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung ekonomi, dengan kontribusi lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kelas menengah memiliki peran yang sangat critical dan krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara. Di saat bantalannya itu tebal, maka ekonomi suatu negara akan relatif tidak rentan terhadap gejolak," tuturnya.

Sebagai informasi, masyarakat kelas menengah selama beberapa tahun terakhir sedang mengalami tekanan. Hal itu terefleksikan dari data jumlah kelas menengah yang kian berkurang pada periode 2019-2024.

Tercatat jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019, 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023, dan 47,85 juta jiwa (17,13 persen) pada 2023.

Pada periode yang sama, jumlah masyarakat menuju kelas menengah bertambah setiap tahunnya. Tercatat masyarakat menuju kelas menengah pada 2019 mencapai 128,85 juta jiwa (48,20 persen), 130,82 juta jiwa (48,17 persen) pada 2021, 134,93 juta jiwa (49,21 persen) pada 2022, 136,92 juta jiwa (49,47 persen) pada 2023, dan 137,50 juta jiwa (49,22 persen) pada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pos pengeluaran masyarakat untuk membayar cicilan pinjaman atau utang kembali melonjak. Hal ini diikuti dengan pengeluaran masyarakat untuk konsumsi "lesu."

Berdasarkan data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) periode Juli 2024, proporsi pendapatan masyarakat yang dipakai untuk membayar cicilan mencapai 10,7 persen pada Juli 2024.

Angka ini meningkat signifikan dari bulan sebelumnya yang mencapai 9,6 persen.

Di sisi lain, pengeluaran warga untuk konsumsi tercatat menurun. Bank sentral mencatat, porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi sebesar 73,8 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 73,9 persen.

Pada saat bersamaan, pengeluaran masyarakat untuk tabungan kembali menurun. Tercatat porsi pengeluaran masyarakat untuk tabungan menyusut dari 16,5 persen menjadi 15,5 persen.

"Pada Juli 2024 rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi tercatat relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 73,8 persen. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan/utang mengalami peningkatan," tulis bank sentral dalam Survei Konsumen, dikutip Kamis (8/8/2024).

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, penurunan konsumsi dialami oleh kelompok pengeluaran di atas Rp 3 juta.

Tercatat, pengeluaran untuk konsumsi kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta sampai Rp 4 juta turun ke 72,9 persen, kelompok Rp 4,1 juta sampai Rp 5 juta turun ke 69,5 persen, dan kelompok di atas Rp 5 juta turun ke 65,9 persen.

Sementara itu, kelompok pengeluaran Rp 1 juta sampai Rp 2 juta masih mencatatkan kenaikan proporsi konsumsi ke 76,5 persen dan untuk kelompok Rp 2,1 juta sampai Rp 3 juta naik ke 74,3 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pos pengeluaran masyarakat untuk membayar cicilan pinjaman atau utang kembali melonjak. Hal ini diikuti dengan pengeluaran masyarakat untuk konsumsi "lesu."

Berdasarkan data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) periode Juli 2024, proporsi pendapatan masyarakat yang dipakai untuk membayar cicilan mencapai 10,7 persen pada Juli 2024.

Angka ini meningkat signifikan dari bulan sebelumnya yang mencapai 9,6 persen.

Di sisi lain, pengeluaran warga untuk konsumsi tercatat menurun. Bank sentral mencatat, porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi sebesar 73,8 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 73,9 persen.

Pada saat bersamaan, pengeluaran masyarakat untuk tabungan kembali menurun. Tercatat porsi pengeluaran masyarakat untuk tabungan menyusut dari 16,5 persen menjadi 15,5 persen.

"Pada Juli 2024 rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi tercatat relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 73,8 persen. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan/utang mengalami peningkatan," tulis bank sentral dalam Survei Konsumen, dikutip Kamis (8/8/2024).

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, penurunan konsumsi dialami oleh kelompok pengeluaran di atas Rp 3 juta.

Tercatat, pengeluaran untuk konsumsi kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta sampai Rp 4 juta turun ke 72,9 persen, kelompok Rp 4,1 juta sampai Rp 5 juta turun ke 69,5 persen, dan kelompok di atas Rp 5 juta turun ke 65,9 persen.

Sementara itu, kelompok pengeluaran Rp 1 juta sampai Rp 2 juta masih mencatatkan kenaikan proporsi konsumsi ke 76,5 persen dan untuk kelompok Rp 2,1 juta sampai Rp 3 juta naik ke 74,3 persen.

Adapun pengeluaran untuk pembayaran cicilan utang meningkat di hampir seluruh kelompok pengeluaran.

Kenaikan signifikan dicatatkan oleh kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta sampai Rp 5 juta, yakni dari 10,1 persen ke 14,4 persen, kemudian untuk kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta meningkat dari 14,7 persen ke 17,8 persen.

Lalu, kenaikan pengeluaran untuk membayar cicilan utang juga dialami oleh kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta sampai Rp 3 juta ke 10,1 persen, serta kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta sampai Rp 4 juta naik ke 11,7 persen.

Sementara untuk kelompok pengeluaran Rp 1 juta hingga Rp 2 juta, pengeluaran untuk membayar cicilan utang tercatat menurun dari 7,7 persen ke 7,4 persen.

"Porsi cicilan pinjaman terhadap pendapatan terindikasi meningkat terutama pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp 4,1 juta sampai Rp 5 juta," tulis BI dalam laporannya.