Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik pengusaha. Aturan itu disebut menimbulkan keresahan di kalangan Industri.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, idustri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," katanya usai detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Apalagi ada kebijakan yang standarisasi kemasan ini, ya ini mengkuatirkan teman-teman di industri hasil tembakau di Jawa Timur," sambung dia.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Akhirnya pengaruhnya kan perjalanan menuju 8%. Jadi industri hasil tembakau ini bisa menyumbang 1% pertumbuhan," imbuhnya.

Adik berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Ia juga berharap Prabowo dapat menunda aturan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan diriset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Langkah itu dilakukan dengan mengirimkan ratusan karyawannya untuk belajar di berbagai universitas di dunia. Sampai hari ini sudah ada 500 karyawan PLN yang sedang dan sudah belajar di luar negeri.

"Per hari ini insan PLN yang telah dan sedang dan akan mengambil akuisisi ilmu teknologi terkait energi baru terbarukan di seluruh universitas terbaik di dunia ada lebih kurang 500 orang," kata dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Dia menegaskan dengan cara itulah membuktikan PLN serius untuk meningkatkan kemampuan karyawannya dalam mengembangkan energi baru terbarukan.

"PLN melakukan investasi SDM secara serius dalam master degree maupun doctor degree," lanjutnya.

Dalam melakukan transisi energi ke energi baru terbarukan, PLN memiliki skenario bernama Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Dengan skenario itu, PLN memiliki rencana besar untuk membangun infrastruktur transmisi energi demi cita-cita Indonesia tersebut tercapai.

Namun, pihaknya membutuhkan dana besar untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Dia memperkirakan dana yang dibutuhkan PLN mencapai Rp 20 triliun per tahun.

"Proposal PLN konkret, kita membutuhkan dukungan pemerintah untuk mensukseskan ini sekitar US$ 15 billion. Kalau dukungan goverment untuk infrastruktur transmisi dan lain lain ini bisa diwujudkan sampai 2060. Artinya bukan US$ 15 billion one time, tidak ya. Jadi kira-kira Rp 20 triliun setahun diinject ke PLN untuk pembangunan infrastruktur ini," pungkasnya. (ada/rrd)

Padahal menurutnya saat ini penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sudah menjadi salah satu faktor penentu bagi investor atau perusahaan asing untuk menanamkan modalnya. Begitu juga dengan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi prioritas utama mereka.

"Saya di Kementerian Investasi walaupun relatif masih baru, bertemu dengan investor luar maupun dalam dan mereka memang untuk mereka berinvestasi, perilaku yang berhubungan dengan tata kelola yang berkelanjutan dan berkesinambungan dari lingkungan hidup itu menjadi salah satu prioritas utama mereka melakukan investasi," ungkapnya dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mencontohkan di sektor pembuatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), banyak perusahaan luar negeri yang hanya ingin membangun fasilitas produksinya di negara yang sudah menggunakan EBT. Dengan begitu mereka bisa memastikan supply energi yang mereka gunakan untuk produksi EV sudah ramah lingkungan.

"Contohnya mereka mau bikin EV car di sini, manufactory, mereka inginnya ya energinya berasal dari energi bersih. Karena kalau tidak datang dari energi bersih ini tidak sesuai dengan visi misi dan policy mereka yang ingin membawa energi bersih ini menjadi champion ke depannya," ucap Rosan.

Untuk itu Rosa mengaku pihaknya saat ini sedang mendorong pembangunan kawasan industri berbasis EBT di Indonesia, termasuk di dalam kawasan itu nanti akan ada perusahaan-perusahaan penyedia energi bersih. Dengan begitu para investor tidak akan 'lari' dari RI dan memilih untuk berinvestasi di negara tetangga.

"Ini juga yang kami lihat bahwa ini adalah suatu yang tidak terelakkan. Makanya kita mencoba untuk mendorong pembangunan, contohnya industrial estate (kawasan industri) yang berbasis dengan clean energy," terangnya.

"Bukan kita harus, memang itu adalah permintaan, demand pasar yang memang harus kita lakukan. Kalau nggak nanti kita akan tertinggal oleh banyak negara, terutama paling gampang oleh negara-negara tetangga kita atau neighbouring country," sambung Rosan lagi.

(fdl/fdl)

Namun, Director of Legal & Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto mengungkap pihaknya membutuhkan dana besar untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Dia memperkirakan dana yang dibutuhkan PLN mencapai Rp 20 triliun per tahun.

"Proposal PLN konkret, kita membutuhkan dukungan pemerintah untuk mensukseskan ini sekitar US$ 15 billion. Kalau dukungan goverment untuk infrastruktur transmisi dan lain lain ini bisa diwujudkan sampai 2060. Artinya bukan US$ 15 billion one time, tidak ya. Jadi kira-kira Rp 20 triliun setahun diinject ke PLN untuk pembangunan infrastruktur ini," kata dia dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya jika dana itu tercukupi setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur transmisi, maka cita-cita Indonesia nol emisi karbon pada 2060 buka sekedar mimpi.

"Insyaallah mimpi kita untuk menjadi lebih hijau di kemudian hari bukan sebatas isapan jempol," tambahnya.

PLN berencana untuk membangun aset-aset besar yang menghasilkan energi hijau di Indonesia. Menurutnya potensi energi hijau di Indonesia sangat besar.

"Kita akan menjemput energi hijau yang ada pusat-pusat pembangkitan seperti Sumatera yang kita tahu ada hydro power di Aceh Sumatera Utara dan beberapa di Sumatera Barat, sedangkan aset-aset geothermal kita di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat," pungkasnya. (ada/rrd)

PT Freeport Indonesia mengatakan telah melakukan berbagai upaya untuk berkontribusi dalam menurukan emisi karbon. VP Government Relation Freeport, Harry Pancasakti mengatakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Freeport mengkonfersi energi listrik yang digunakan menjadi energi gas.

Harry mengungkap Freeport telah melakukan subtitusi pembangkit energi listrik. Dia menerangkan sebelumnya perusahaan menggunakan hingga 129 mega watt diesel fuel, kemudian dikonversi menjadi biofuel dan dikonfersi kembali menjadi gas.

"Bertepatan sudah habisnya umur power plant berbasis batu bara kita konversi menjadi PLTG dengan pembangkit gas, dari 200 mega watt menjadi 270 mega watt sehingga emisi kabron jauh signifikan," kata dia dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, Freeport juga telah mengubah transportasi lokomotif menjadi tenaga listrik. Lokomotif itu digunakan untuk aktivitas di pertambangannya.

"Transport lokomotif listrik yang equivalent kepastian 50 sampai 60 unit dari equipment bahan bakar diesel, ini lompatan logistik transport," ungkapnya.

Harry mengatakan dengan berbagai hal yang telah dilakukan seperti mengubah mesin di pabriknya menjadi tenaga listrik dan gas, maka penurunan emisi karbon di Freeport akan signifikan. Ditargetkan ada penurunan emisi karbon hingga 40% pada 2030.

"Overall kalau dibandingkan dengan brandmark 2018, di mana tingkat emisi sekitar 4,7 juta ton emisi karbon per ton tembaga. Untuk tahun 2030, nanti kita prediksi kita akan turun 1,9 juta ton emisi karbon per ton tembaga, sehingga overall terjadi penurunan >40% emisi karbon. Ini target cukup agresif dan memenuhi harapan pemerintah," pungkasnya.

Pemerintah berencana memperpanjang program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Sebelumnya, program ini dijadwalkan akan rampung akhir 2024.

Kebijakan HGBT saat ini baru menyasar tujuh sektor, antara lain industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, petrokimia, serta sarung tangan karet.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi bercerita, dirinya sempat kesulitan tidur karena program tersebut akan berakhir pada 2024. Menurutnya, kebijakan ini membantu industri mampu menghadirkan pupuk yang terjangkau.

"Kebijakan gas untuk sektor hilir gimana? Sekarang ada HGBT tapi akan berakhir 2024. Saya awal tahun nggak bisa tidur, pertengahan tahun agak bisa tidur nyenyak karena ada Ratas (Rapat Terbatas) yang mengatakan HGBT akan ditindaklanjuti," kata Rahmad dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mengaku, tidurnya kembali terganggu lantaran keberlanjutan dari program HGBT ini belum diputuskan secara resmi melalui peraturan. Kebijakan HGBT 2024 direalisasikan lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 91 Tahun 2023 tentang tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

"Tapi sekarang agak terbangun-bangun setiap malam karena itu belum diputus dengan baik. Sehingga, keberlangsungan pasokan sumber gas pada harga yang ditetapkan pemerintah ini sektor pupuk belum tahu apa kiblatnya," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk bisa mendatangkan efek berganda ke sektor-sektor lainnya, khususnya pangan. Bahkan, bisa-bisa hal ini berujung pada peningkatan impor.

"Bayangkan kalo harga pupuk naik Rp 1.000 saja, berdasarkan price elasticity yang kita hitung, maka konsumsi urea turun sebesar 13%," kata dia.

"Dampak pada produksi pertanian itu berapa? setengah ton per hektare. Artinya apa? Indonesia harus akan impor 2 juta ton beras. Jadi sinkronisasi kebijakan saya rasa penting," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, Kebijakan HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024. Itu berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di BidangIndustri.

Kelanjutan HGBT ini juga sebelumnya telah dibahas oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Katanya, Ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui kelanjutan program itu.

Selain persetujuan atas kelanjutannya, Agus menyebut, Jokowi juga menyetujui kelanjutan dari program HGBT, tetapi juga perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai penambahan sektor-sektor yang akan menerima program HGBT.

Agus juga bilang, hal ini akan menjadi salah satu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Domestik. RPP ini akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia.

"Selain itu, kami sedang mengusulkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini kami terus berjuang untuk program HGBT sektor industri. Alhamdulillah, Bapak Presiden juga menyetujui terhadap penyusunan RPP tersebut," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Simak Video: Sedihnya Agen-Konsumen Karena LPG Non Subsidi Naik Harga

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah terus menggeber program hilirisasi khususnya di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba). Program ini dinilai terbukti berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di daerah pertambangan.

Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengatakan angka pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi basis investasi industri pertambangan bisa mencapai 25% atau lima kali lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hasil riset kami di Reforminer menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah yang menjadi basis investasi tambang itu luar biasa naik signifikan," kata Komaidi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

"Misalnya di daerah Halmahera di Maluku, itu pertumbuhan ekonominya antara 2020-2023 itu di kisaran 20-25%, itu luar biasa di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang average hanya 5-6%" terangnya lagi.

Meski begitu, menurutnya angka pertumbuhan ekonomi ini tidak mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat. Sebab meski pertumbuhan ekonomi daerahnya sangat tinggi, tingkat kemiskinan di wilayah itu malah bertambah.

"Tetapi di daerah-daerah itu angka kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan naik signifikan," ucapnya.

Komaidi menjelaskan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilihat dari empat indikator, yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi perusahaan, dan nilai ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Dari keempat indikator itu, menurutnya investasi perusahaan lah yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat signifikan. Namun indikator konsumsi rumah tangga yang sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah.

"Paling besar adalah dari komponen investasi swasta atau pembentukan modal bruto tetap. Nah dari situ kita lihat, kita cocokan juga dengan pola investasi, ada sesuatu data yang cukup menarik di dalam tiga tahun terakhir, itu PMA (Penyertaan Modal Asing) 60% ada di luar Jawa, ternyata ada di basis-basis smelter itu. Artinya apa? Artinya kue ekonomi yang naik signifikan tadi tidak kembali ke masyarakat setempat," jelas Komaidi.

Menurutnya kondisi ketimpangan antara investasi dengan uang yang masuk ke kantong masyarakat ini terlihat dari tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Hal inilah yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

"Indikator kedalaman kemiskinannya nambah nih, baik di dalam P1 di kedalaman kemiskinan, maupun P2 di keparahan kemiskinan. Keparahan kemiskinan itu indikator kesenjangan antara penduduk miskin itu semakin tinggi, kalau kedalaman itu artinya pengeluaran penduduk itu semakin jauh dari garis kemiskinan. Jadi kalau garis kemiskinannya satu bulan Rp 500 ribu, itu semakin jauh dari angka itu, artinya di bawah itu," jelasnya lagi.

"Tapi di satu sisi ekonominya seolah-olah indikator makronya bagus, tapi indikator sosial masyarakatnya ini yang saya kira PR bersama, terutama di pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, kalau ini tidak dilakukan interferensi ini akan menjadi bom waktu karena kemudian di daerah merasa ini kekayaan alam kami dikerok tapi kami nggak dapat apa-apa, saya kira ini problem yang sangat mendasar," jelasnya lagi.

Belum lagi menurutnya yang perlu menjadi perhatian juga adalah sebagian besar investasi di sektor pertambangan minerba ini adalah perusahaan asing. Kemudian investasi yang masuk dalam bentuk paket, artinya usai menanamkan investasi di wilayah-wilayah ini mereka bisa langsung mengambil hasil bumi Indonesia.

"Tambah lagi investasi itu paketnya sebagian besar, PMA-nya, adalah dari non-domestik ya, dan itu paket. Artinya mereka yang tanam, kemudian tumbuh, ambil bawa pulang sementara yang punya lahan nggak kebagian, ini yang saya kira menjadi persoalan di dalam 3-5 tahun ke depan kira-kira permasalahan sosial yang akan timbul di dalam konteks hilirisasi adalah itu," pungkas Komaidi.

Simak Video: detikcom Leaders Forum, Kupas Arah Kebijakan Energi Demi Indonesia Hijau

[Gambas:Video 20detik]

PT Freeport Indonesia akan menggenjot peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga melalui Smelter di Gresik, Jawa Timur. Tahun depan Indonesia dapat memproduksi katoda tembaga hingga 1,5 juta ton.

VP Government Relation Freeport, Harry Pancasakti mengatakan dengan begitu Indonesia dapat menjadi produsen katoda tembaga di dunia.

Produksi itu merupakan gabungan dari produksi Freeport dengan Amman Mineral. Freeport sendiri produksi katoda tembaganya ditargetkan mencapai 1 juta ton ditambah dengan Amman Mineral akan mencapai 500 ribu ton.

"Secara dimensi mungkin Indonesia akan menjadi 1,5 juta ton katoda tembaga per tahun yang dapat diproduksi atau dihasilkan Indonesia. Ini akan menempatkan Indonesia dalam big five produsen katoda di dunia," kata dia dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Freeport sendiri telah berinvestasi membangun smelter di Gresik Jawa Timur mencapai Rp 61 triliun. Dia menyebut ada nilai tambah dari hilirisasi tembaga ini, namun menurutnya akan cukup kecil.

"Memproses dan memurnikan produk dari hasil penambangan dan pengolahan dari konsentrat tembaga menjadi tembaga murni nilai tambahnya hanya 3,5% sampai 5%. Sementara investasi yang diperlukan seperti smelter di Gresik itu hampir Rp 60 triliun. Jadi margin sangat kecil apabila dibandingkan nilai tambah yang akan didapatkan," ungkapnya.

Nilai tambah itu yang diakui menjadi tantangan Indonesia. Karena katoda tembaga juga harus diproduksi menjadi produk yang nilai tambahnya lebih besar lagi, sehingga jangan sampai hasilnya malah lebih banyak diekspor.

"Dari produk smelter baru sejauh ini komitmen dari salah satu industri di kawasan khusus Gresik 100 ribu ton per tahun, sisa 500 ribu ton, kalau memang tidak ada konsumen dalam negeri, otomatis terpaksa kita ekspor dan ekspornya nggak jauh-jauh Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Malaysia. Justru negara tetangga yang akan menikmati nilai tambah yang lebih besar dari produksi katoda," pungkasnya.

Ketersediaan pupuk di Indonesia menjadi salah satu kunci penting untuk mencapai ketahanan pangan hingga mendorong hilirisasi energi. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut ada sejumlah tantangan yang dihadapi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengatakan, dalam proses produksi urea, pupuk menghasilkan amonia. Amonia tidak mengandung karbon sehingga kerap disebut juga sebagai transition fuel.

"Amonia menjadi penting karena sumber energi yang tidak mengandung karbon atau transition fuel," kata Rahmad, dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa(17/9/2024).

Akan tetapi, produksi pupuk dalam negeri Indonesia masih bergantung pada sumber energi gas alam. Bahkan, kalau dihitung produktivitas pertanian Indonesia sebesar 32% bergantung pada pupuk berbasis gas alam.

Padahal, gas alam juga merupakan sumber energi tak terbarukan sehingga sewaktu-waktu akan habis. Selain itu, gas alam masih menghasilkan karbon.

"Tantangannya bukan pada pasar, pasarnya besar sekali. (Tantangan) pada sumbernya, bahan bakunya. Kita punya pasar yang meningkat besar tapi apa punya bahan baku? Bahan baku gas alam itu non renewable, akan habis di titik tertentu. Tantangan terbesar kami memastikan jaringan pasoknya," ujarnya.

Atas kondisi ini, pihaknya tengah melakukan inovasi dengan merubah gas alam sebagai main feedstock ke sumber yang berbasis energi baru terbarukan (EBT) atau renewable resources.

Kendati demikian, ia optimistis Indonesia masih dapat memenuhi kebutuhan bahan baku gas alamnya untuk produksi pupuk dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini didukung dengan temuan-temuan baru potensi jumbo gas alam di Indonesia.

"Kalau kita menilik yang disampaikan detikcom Leaders Forum minggu lalu terkait energi, sepertinya cukup optimis bahwa sumber-sumber gas baru ditemukan, baik itu di Aceh maupun di tempat lain," kata dia.

"Cuma ini kan sektor hulu migas ini butuh waktu cukup Panjang. Mudah-mudahan kecepatan antara discovery sampai produksi bisa menutup kebutuhan kita saat ini," sambungnya.

Rahmat mengatakan, pihaknya juga bekerja cukup erat dengan pemerintah untuk memastikan pasokan gas. Salah satunya, saat ini tengah dikembangkan base production melalui pembangunan Pabrik di Papua Barat.

"Investasi cukup besar, karena sumber gas cukup melimpah. Kita akan bangun industri-industri yang mendekati sumber bahan bakunya," tutupnya.

Forum kali ini mengangkat tema 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia'. detikcom Leaders Forum 2024 akan menghadirkan para narasumber kompeten yang berkaitan inovasi energi dan sumber daya dalam mendukung Indonesia hijau.

Banyak hal yang akan dibahas dalam forum ini, mulai investasi, hilirisasi, hingga energi baru terbarukan. Selain itu, ada dua panel diskusi yang masing-masing membahas tema yang berbeda.

Dalam panel diskusi pertama, tema yang diangkat adalah 'Investasi dalam Hilirisasi untuk Mendukung Industri Berkelanjutan. Dalam panel ini akan membahas bagaimana hilirisasi di sektor tambang, hingga energi membantu menciptakan produk bernilai tambah serta mendukung industri yang lebih ramah lingkungan.

Lalu bagaimana investasi dapat diarahkan untuk proyek hilirisasi yang mendukung keberlanjutan, termasuk green financing dan insentif bagi investor. Dalam diskusi ini akan diisi oleh beberapa narasumber, seperti VP Government Relations PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi, Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro.

Lalu panel diskusi kedua membahas 'Geliat Energi Terbarukan dalam Mencapai Target Net Zero Emission'. Pada sesi ini akan membahas bagaimana energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro berkontribusi dalam mencapai target net zero emissions. Apa saja teknologi terbaru dalam energi terbarukan yang dapat meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya, seperti perkembangan dalam penyimpanan energi. Selain itu, dibahas juga tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam infrastruktur energi yang ada.

Narasumber yang akan menjadi pembicara kali ini, yakni Dosen Ekonomi UI Berly Martawardaya, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Zulfan Hilal, Vice Chairman Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Achmad Rofiqi, Direktur Utama Pertamina NRE John Anis, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto.

Acara ini bisa disaksikan secara langsung (live) melalui situs, aplikasi dan media sosial detikcom. Jangan sampai terlewat!

Sebagai informasi, implementasi energi baru terbarukan menjadi isu yang terus didorong pemerintah. Selain menjaga kelestarian alam, energi baru terbarukan dinilai lebih menguntungkan secara jangka panjang.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil lambat laun bisa merugikan. Sektor yang terdampak mulai dari lingkungan hingga perekonomian.

"Ketika misalkan energi kita dipenuhi (oleh fosil), oke murah tapi tidak ramah lingkungan. Ini akan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang," katanya kepada detikcom, Kamis (12/9). (das/das)

Akan hadir Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang memberikan keynote speech. detikcom Leaders Forum kali ini akan diselenggarakan di Astor Ballroom, St. Regis Jakarta pukul 9.00 WIB.

Topik diskusi seputar investasi, hilirisasi, hingga energi baru terbarukan akan dibahas oleh para narasumber kompeten. Dalam panel discussion 1, tema yang diangkat adalah 'Investasi dalam Hilirisasi untuk Mendukung Industri Berkelanjutan'.

Lalu panel discussion 2 membahas 'Geliat Energi Terbarukan dalam Mencapai Target Net Zero Emission'. Acara ini bisa disaksikan secara langsung (live) melalui situs, aplikasi dan media sosial detikcom. Jangan sampai terlewat!

Sebagai informasi, implementasi energi baru terbarukan menjadi isu yang terus didorong pemerintah. Selain menjaga kelestarian alam, energi baru terbarukan dinilai lebih menguntungkan secara jangka panjang.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil lambat laun bisa merugikan. Sektor yang terdampak mulai dari lingkungan hingga perekonomian.

"Ketika misalkan energi kita dipenuhi (oleh fosil), oke murah tapi tidak ramah lingkungan. Ini akan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang," katanya kepada detikcom, Kamis (12/9). (aid/das)