PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna BBM subsidi seperti Pertalite atau Solar, untuk mendaftarkan kendaraannya. Dengan begitu pemilik kendaraan bisa membeli BBM subsidi menggunakan QR Code yang sudah terdaftar.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan per hari ini setidaknya ada 4.122.358 kendaraan sudah terverifikasi pendaftarannya dan bisa bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat dan dukungan pada kebijakan Pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM Subsidi ke depannya," terang Heppy dalam keterangan resminya, Senin (2/9/2024).

Lebih lanjut, Heppy menerangkan proses pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Proses dapat dilakukan secara online melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.

"Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024," terangnya.

Untuk melakukan pendaftaran, Heppy menjelaskan diperlukan sejumlah dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Kemudian ia juga mengimbau agar seluruh dokumen yang diperlukan itu dapat terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu untuk memastikan dokumen foto yang diunggah jelas dan tidak pecah, ia meminta file yang dikirim memiliki resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

"Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," imbau Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat Pertalite masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.iddan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Kebijakan pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar bakal segera rampung. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, regulasi soal pengaturan tersebut akan rampung sekitar 2 minggu ke depan.

Ia menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan untuk menyelesaikan kebijakan tersebut. kriteria pengguna BBM subsidi itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Kita lagi finalisasi dari sisi regulasinya. Jadi mungkin dalam dua mingguan lagi selesai," ujar Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan progres terkini revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Luhut menargetkan regulasi yang bakal mengatur kriteria pengguna BBM itu selesai sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai. Menurutnya hal ini juga ada kaitannya dengan kualitas udara Indonesia.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintahan selanjutnya, karena menurut saya penting karena tadi menyangkut pada air quality," katanya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kelanjutan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Menurut dia, nasib kebijakan ini akan ditentukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, yakni Bahlil Lahadalia.

"Ya ini kan kita lihat baru ada transisi ke Menteri ESDM, kita tunggu saja (kapan penerapannya)," ujar Airlangga saat ditemui di The St Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Airlangga menyebutkan, Kementerian ESDM perlu mempersiapkan dengan matang terlebih dahulu untuk penerapan kebijakan pembatasan BBM subsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Itu sekarang kita lihat Kementerian ESDM perlu menyiapkan untuk itu (pelaksanaan pembatasan),” katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan pemerintah akan mulai melakukan sosialisasi kriteria pengguna BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, pada 1 September 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan, pembahasan terkait kriteria pengguna BBM subsidi hampir rampung setelah dibahas dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Koordinator.

"Lagi dibahas (kriteria pengguna BBM subsidi), sudah hampir selesai sih. Pembahasannya kan sudah di rakor menko, waktu itu Pak Menko sudah memberikan penjelasan," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (9/8/2024).

Meskipun pembahasan hampir selesai, Dadan tidak mengungkapkan kapan ketentuan baru akan diterapkan. Sembari menyusun aturan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait ketentuan pengguna BBM subsidi.

Dia juga memberi sinyal bahwa pengguna mobil bermesin diesel seperti Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner nantinya tidak akan bisa menikmati solar subsidi dengan adanya aturan terbaru.

"Kira-kira layak enggak ya dia? Sepertinya, mobilnya juga bagus kan," kata Dadan.

JAKARTA,investor.id - Rencana pemerintah untuk membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diharapkan tidak menimbulkan keresahan.  Komisi VII DPR RI meminta agar pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 khususnya pada pasal kriteria penerima dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melanggar. 

“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas. Sebagai contoh saja misalnya Angkot, UMKM, Ambulans, atau mereka yang terdaftar dalam DTKS. Bagian kedua yang perlu diperjelas adalah tentang sanksi bagi pembeli dan penjual melanggar aturan BBM bersubsidi ini,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Adapun jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah biosolar dan pertalite. Eddy mengatakan  BBM jenis Solar justru lebih banyak digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri. 

“Sementara Pertalite lebih banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan semi mewah atau mereka yang sebenarnya gajinya di atas rata-rata dan tidak berhak mendapatkan subsidi,” kata Eddy.

Menurut dia, bila pemerintah akan menjalankan pembatasan subsidi maka harus  melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini tidak menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat. Dalam hal ini psikologi masyarakat harus tetap dijaga agar tidak timbul keresahan, khususnya di sektor UMKM, pengemudi ojol, ojek online dan lain-lain.

“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak atas BBM bersubsidi tersebut sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” kata Eddy. 

Eddy meyakini bahwa melalui pembatasan subsidi ini, pemerintah dapat menghemat anggaran yang sangat signifikan yang dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi atau menambah bantuan sosial bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja, bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” terang Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM bersubsidi.

”Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya , Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini  kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi ,“ kata  dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News