JAKARTA,investor.id - Rencana pemerintah untuk membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diharapkan tidak menimbulkan keresahan.  Komisi VII DPR RI meminta agar pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 khususnya pada pasal kriteria penerima dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melanggar. 

“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas. Sebagai contoh saja misalnya Angkot, UMKM, Ambulans, atau mereka yang terdaftar dalam DTKS. Bagian kedua yang perlu diperjelas adalah tentang sanksi bagi pembeli dan penjual melanggar aturan BBM bersubsidi ini,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Adapun jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah biosolar dan pertalite. Eddy mengatakan  BBM jenis Solar justru lebih banyak digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri. 

“Sementara Pertalite lebih banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan semi mewah atau mereka yang sebenarnya gajinya di atas rata-rata dan tidak berhak mendapatkan subsidi,” kata Eddy.

Menurut dia, bila pemerintah akan menjalankan pembatasan subsidi maka harus  melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini tidak menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat. Dalam hal ini psikologi masyarakat harus tetap dijaga agar tidak timbul keresahan, khususnya di sektor UMKM, pengemudi ojol, ojek online dan lain-lain.

“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak atas BBM bersubsidi tersebut sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” kata Eddy. 

Eddy meyakini bahwa melalui pembatasan subsidi ini, pemerintah dapat menghemat anggaran yang sangat signifikan yang dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi atau menambah bantuan sosial bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja, bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” terang Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM bersubsidi.

”Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya , Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini  kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi ,“ kata  dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Polusi udara yang meningkat di kota-kota besar di Indonesia dan membahayakan kesehatan merupakan bukti nyata pentingnya menghadapi dampak perubahan iklim.  Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada upaya mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

"Saat ini bauran energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 13 persen. Padahal Indonesia kaya dengan sumber-sumber energi terbarukan. Saya terus berupaya membangun kerja kolektif agar percepatan transisi energi bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat. Itulah kenapa RUU EBT terus kami upayakan agar segera disahkan,"  ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (7/7/2024).

Menurut dia, selain penguatan komitmen membangun sumber energi geothermal, tenaga surya dan angin, Indonesia juga perlu meningkatkan produksi biomassa, tanaman tebu, sorgum dan tentunya kelapa sawit untuk kebutuhan bioetanol, biodiesel dan bioavtur. Implementasi program B35 saja dapat menghemat impor diesel sekitar 9,84 juta kiloliter  per tahun atau setara dengan penghematan devisa sekitar US$ 5,54 miliar per tahun.

“Apalagi jika penggunaan bioetanol juga dimanfaatkan secara massif untuk Pertalite, niscaya impor BBM akan menurun drastis dan kita menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan," terang Eddy.

Secara khusus, Eddy juga menyampaikan prioritas kebijakan energi Prabowo-Gibran adalah melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia Raja Ekonomi Hijau dunia.  "Mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan adalah bagian dari upaya mewujudkan visi-misi Prabowo-Gibran menjadi Raja Ekonomi Hijau Dunia dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia," kata Eddy.

Presiden Jokowi telah memberikan perhatian pada ancaman dampak perubahan iklim. Khususnya yang berkaitan dengan ancaman kelaparan 500 juta orang secara global dan turunnya produktivitas pertanian. Eddy menuturkan bahwa perhatian Presiden Jokowi terhadap ancaman perubahan iklim itu sebaiknya menjadi kesadaran bersama stakeholder dan para pengambil kebijakan dari pusat sampai daerah.

"Tentu harapannya dengan atensi khusus Presiden Jokowi ini kita semua punya kesadaran yang sama terhadap dampak perubahan iklim, khususnya para pengambil kebijakan dari pusat sampai daerah," pungkas Eddy.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News