Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Kebijakan ini bertujuan agar para siswa dapat lebih fokus membangun basis pengetahuan yang relevan dengan minat dan rencana studi lanjut. Menanggapi kebijakan baru Kemendikbud-Ristek tersebut, Dosen Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Tuti Budirahayu Dra MSi berpendapat, berbagai studi sosiologi tentang dampak penjurusan siswa SMA menunjukkan sisi negatif.

Terutama pada siswa yang dikotakkan pada jurusan IPS atau Bahasa. “Mereka yang masuk ke jurusan IPS dan Bahasa cenderung mendapatkan label sebagai anak-anak nakal, bandel, dan tidak secerdas anak-anak jurusan IPA,” terangnya dikutip dari laman Unair, Kamis, 25 Juli 2024.
Penjurusan tersebut kemudian dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai bentuk stratifikasi berdasarkan karakter, kecerdasan, dan perilaku yang berbeda. Konstruksi tersebut terus berlanjut hingga siswa lulus dan melanjutkan pendidikan maupun bekerja.

“Dari sisi dampak penjurusan yang tidak menguntungkan siswa IPS dan Bahasa, saya patut mengapresiasi kebijakan Kemendikbudristek untuk menghapus penjurusan,” sebutnya.

Permasalahan Inti Pendidikan

Di sisi lain, meski dari pandangan di atas memunculkan efek positif, namun persoalan pendidikan yang sesungguhnya bukanlah pada hal tersebut. Pada beberapa sekolah yang memiliki kualitas pendidikan memadai, penjurusan tidak menghalangi siswa dengan jurusan IPS dan Bahasa sukses di perguruan tinggi.

“Hal itu karena mereka memang benar-benar meminati jurusannya. Lalu belajar dengan baik, dan sekolah juga menyediakan fasilitas belajar serta guru-guru yang baik pula,” ucap Tuti.

Persoalan yang sebenarnya muncul adalah ketika setelah lulus SMA. Di mana siswa dari jurusan IPA lebih leluasa memasuki jurusan-jurusan yang tidak hanya ditujukan untuk mereka. Dengan katan lain, jurusan IPA juga dapat masuk ke dalam jurusan-jurusan yang sesungguhnya diperuntukkan bagi siswa IPS dan Bahasa.

“Terjadi diskriminasi pada siswa IPS dan Bahasa karena dianggap tidak pandai dalam berlogika, matematika atau ilmu eksakta. Inilah yang kemudian menyebabkan siswa IPS dan Bahasa berada pada strata kedua atau ketiga setelah siswa jurusan IPA,” jelas Tuti.

Lebih lanjut, Tuti menjelaskan, agar kebijakan baru Kemendikbudristek mengenai penghapusan sistem jurusan berjalan dengan baik, implementasinya harus berjalan dengan matang. Berbagai pihak, mulai dari sekolah, pemerintah, siswa, dan orang tua harus turut mendukung dan berpartisipasi.

“Sepengamatan saya tentang sistem pendidikan dan pembelajaran Kurikulum Merdeka, guru cenderung mendapat beban lebih berat. Sebaliknya, orang tua masih minim pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan baru di era Menteri Nadiem Makarim,” terangnya.

Akibat dari hal tersebut adalah sering terjadi kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua. Sehingga persiapan yang matang harus pemerintah lakukan agar implementasinya memajukan pendidikan Indonesia.

Baca juga: Penghapusan Jurusan di SMA Bagian dari Implementasi Kurikulum Merdeka

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA masih menuai respons beragam dari kalangan praktisi serta pengamat pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai masih menyisakan beberapa isu di lapangan.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang Edi Subhkan mengatakan, keputusan penghapusan IPA, IPS, dan Bahasa memiliki dampak positif serta negatif. Dia mengungkapkan, salah satu pertimbangan dihapuskannya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa adalah karena adanya semacam stigma.

“Jadi ada stigma kalau anak-anak pintar masuknya IPA, yang tidak terlalu pintar masuknya IPS, dan yang paling tidak pintar itu masuknya Bahasa. Jadi ada stigma negatif yang merugikan siswa itu sendiri. Padahal mungkin saja ada anak pintar yang memang mau belajar bahasa karena minatnya bahasa,” ucap Edi kepada Republika, Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan, penghapusan penjurusan di SMA juga dimaksudkan agar siswa bisa memiliki keleluasaan untuk mengambil mata pelajaran (mapel) yang akan menunjang studi lanjutan maupun kariernya di masa depan. Edi menyebut, ada cukup banyak pilihan program studi di tingkat pendidikan tinggi yang tidak terakomodasi oleh penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA.

“Jadi peniadaan jurusan ini memberikan peluang bagi yang mau studi lanjut atau melanjutkan karier yang tidak secara langsung ditunjang ketiga penjurusan itu. Jadi ada sisi fleksibilitas di situ,” ujar Edi.

Kendati demikian, Edi mencatat, dihapuskannya penjurusan di tingkat SMA juga memiliki kekurangan. Misalnya ketika siswa tidak bisa menentukan mapel pilihan apa yang hendak diambilnya. “Maka mungkin saja dia (siswa) akan memilih mapel yang mubazir. Artinya tidak bisa menunjang betul karier atau bekal studi lanjut,” ucapnya.

Selain itu, Edi menambahkan, dengan diberikannya keleluasaan pada siswa untuk memilih mapel secara mandiri, muncul kemungkinan ada beberapa mapel yang tidak dipilih atau sepi peminat. “Akhirnya guru yang mengampu mapel tersebut tidak bisa memenuhi target minimal jam mengajar dalam satu minggu. Imbasnya pasti terkait dengan keberlanjutan dari kariernya dia, termasuk tunjangan, sertifikasi guru, dan seterusnya,” kata Edi.

Menurut Edi, persoalan lainnya adalah mungkin saja tidak semua sekolah itu bisa memenuhi kebutuhan pilihan mapel siswa. “Jadi pilihan siswa beragam, tapi gurunya tidak ada,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas PGRI Semarang, Sri Suciati, mengatakan, sistem penjurusan yang diterapkan sebelum diberlakukannya Kurikulum Merdeka sebenarnya membuat siswa memiliki jalur lebih terstruktur dan spesifik. Kendati demikian, pilihan mata pelajaran yang dapat diambil siswa memang lebih terbatas.

“Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa tidak akan menjadi masalah jika model penggantinya membuat siswa lebih nyaman dan menjadi lebih senang belajar karena sesuai dengan pilihan pribadinya,” kata Sri kepada Republika.

Dengan dihapuskannya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, mulai kelas XI, siswa akan dapat memilih empat dari 14 mapel pilihan. Menurut Sri, model tersebut memang lebih fleksibel bagi siswa. Sebab mereka bisa mengombinasikan mapel dengan pilihan variatif serta menyesuaikan dengan berbagai tujuan karier dan akademisnya.

“Dampak yang timbul (dari penghapusan IPA, IPS, dan Bahasa), sebenarnya hanya butuh penyesuaian saja. Masa transisi yang biasanya akan membuat sekolah sedikit kerepotan. Namun jika sudah berjalan, akan menjadi terbiasa,” kata Sri.

Sementara itu guru dari SMAN 3 Semarang, Endang W, mengungkapkan, meski penjurusan dihapus, mapel rumpun atau peminatan tetap diterapkan di Kurikulum Merdeka. “Siswa masih bisa memilih mapel yang diminati atau yang sesuai kemampuannya,” katanya kepada Republika.

Ketika ditanya apakah peminatan mapel secara mandiri oleh siswa lebih efektif dalam mengungkap kemampuan atau potensi mereka, Endang enggan menjawab langsung. “Selama yang saya lihat lebih efektif tentu saja dengan bantuan orang tua dan peran BK yang mengarahkan serta meyakinkan siswa,” ujarnya.

Kendati demikian, Endang menilai, akan ada beberapa kendala jika siswa harus memilih mapel yang diminatinya secara mandiri. Misalnya ketika menu yang tersedia terbatas dibanding dengan peminatan atau pilihan siswa. “Sehingga siswa yang terlambat memilih kelas akan mendapat kelas sisa, yang mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Pemprov Jawa Barat mengungkapkan, jurusan IPA, IPS, dan bahasa pada SMA di Jawa Barat masih berlaku di tahun ajaran 2024/2025. Penghapusan penjurusan belum akan dilakukan karena belum ada sosialisasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Sementara iya (masih berlaku), karena belum ada sosialisasi," ucap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, di Bandung, Rabu (24/7/2024).

Bey memperoleh informasi bahwa penghapusan penjurusan tidak mudah dilakukan. Pihaknya bakal menunggu aturan terbaru dari Kemendikbudristek.

Sebelumnya, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan merespons positif terhadap kebijakan Kemendikbudristek yang menghapus penjurusan IPS, IPA, dan Bahasa di SMA di Indonesia. Namun, ia memberikan sejumlah catatan penting terkait hal tersebut.

"Bagus (penghapusan) supaya tidak ada stigma IPA lebih unggul dari IPS," ucap pengamat pendidikan tersebut saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Penghapusan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa, ia mengatakan, seharusnya sejak dulu dilakukan. Cecep mencontohkan, hal serupa telah dilakukan sejak lama oleh negara maju yang tidak memakai penjurusan.

"Tujuan SMA menyiapkan untuk perguruan tinggi lalu penjurusan bukan di SMA tapi di SMK terjun ke lapangan ke masyarakat, oleh karena itu tepat," kata dia.

Namun begitu, Cecep menilai, kebijakan tersebut tidak hanya sebatas penghapusan penjurusan. Ia mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan standarisasi terkait hal itu.

"Dengan standar akan berpengaruh kepada kebutuhan lab, sarana prasarana lain, standar dilengkapi dengan baik," kata Cecep.

Selain itu, jumlah guru pun harus ditambah termasuk kompetisinya ditingkatkan. Anggaran pun harus ditambah dampak dari kebijakan tersebut.

"Standarisasi lain harus dipenuhi, tidak berarti menghapus penjurusan selesai justru pemerintah melakukan studi dulu disiapkan dulu infrastrukturnya," ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA — SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta menjadi salah satu sekolah yang menerapkan peniadaan jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Kepala SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Hery Nugroho mengatakan, peniadaan jurusan ini setidaknya sudah berjalan dua tahun terakhir.

“Sudah mulai kita implementasikan. Kalau dari sisi kami pihak sekolah, itu siap-siap saja karena kurikulum itu dinamis. Perkembangan kurikulum itu kita pahami, pasti sudah berdasar analisis dari pakar di kementerian, dan siap kita implementasikan, di Muhammadiyah sudah kita laksanakan karena sudah Implementasi Kurikulum Merdeka,” kata Hery kepada Republika.

Menurut Hery, siswa menjadi lebih fleksibel dalam mengambil mata pelajaran (mapel) dengan adanya peniadaan jurusan ini. Bahkan, dengan mapel yang bisa dipilih oleh siswa sesuai minat dan kemampuannya, juga membuat anak lebih fokus dalam mengikuti mapel yang diinginkan.

“Anak bisa lebih fokus terhadap pelajaran tertentu, tidak seluas dulu yang hanya IPA, IPS, Bahasa yang itu (tiap jurusan) ada banyak sekali pilihannya. Kalau IPA kan ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS itu ada sosiologi, antropologi, ekonomi,” ucap Hery.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY juga mengatakan, hampir seluruh sekolah di DIY sudah melaksanakan penghapusan atau peniadaan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa ini. Bahkan, untuk sekolah negeri sudah 100 persen yang menerapkan peniadaan jurusan sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

“Sekolah negeri sudah semua, sudah tidak ada jurusan (IPA, IPS, dan Bahasa),” kata Wakil Kepala Disdikpora DIY, Suhirman kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan, sekolah swasta juga sudah banyak yang melaksanakan. Meski, kata Suhirman, masih ada beberapa sekolah swasta yang belum menerapkan kebijakan ini. “Namun secara keseluruhan sebenarnya hampir semua sekolah itu sudah siap (melaksanakan penghapusan jurusan ini),” ucap Suhirman.

Kebijakan penghapusan jurusan dipertanyakan DPRD...

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mempertanyakan kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Menurut dia, kebijakan dikhawatirkan menjadi kebijakan yang sporadis.

Kebijakan ini akan diterapkan oleh Kemendikbudristek pada tahun ajaran 2024/2025 secara nasional. Di DIY sendiri, kebijakan peniadaan jurusan sudah berjalan sejak dua tahun lalu di hampir seluruh SMA.

“Kebijakan penghapusan jurusan SMA yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek patut dipertanyakan. Sistem ini sudah berlangsung lama (di DIY) dan terbukti cukup baik. Saya khawatir ini akan jadi kebijakan sporadis saja yang justru akan membingungkan sekolah,” kata Huda kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Hal ini dikatakan Huda mengingat kebijakan tersebut diambil di akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, Huda juga khawatir kebijakan ini justru akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan selanjutnya.

“Apalagi kebijakan diambil di akhir masa jabatan, belum tentu menteri yang akan datang sama kebijakannya. Bukan rahasia lagi kalau ganti menteri, ganti kebijakan. Dikhawatirkan ini hanya akan menjadi PR bagi pemerintahan yang akan datang,” ucap Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dinilai positif oleh sekolah di DIY. Meski Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai memberlakukan kebijakan ini secara nasional pada tahun ajaran 2024/2025, namun sekolah-sekolah di DIY sudah melaksanakan peniadaan jurusan ini selama dua tahun ini.

Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta di DIY, sudah melaksanakan peniadaan jurusan ini sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Salah satunya SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta (Muhi) yang sudah menerapkan peniadaan jurusan ini selama dua tahun terakhir.

“Sudah mulai kita implementasikan. Kalau dari sisi kami pihak sekolah, itu siap-siap saja karena kurikulum itu dinamis. Perkembangan kurikulum itu kita pahami, pasti sudah berdasar analisis dari pakar di kementerian, dan siap kita implementasikan, di Muhi sudah kita laksanakan karena sudah Implementasi Kurikulum Merdeka,” kata Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Hery Nugroho kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Menurut Hery, siswa menjadi lebih fleksibel dalam mengambil mata pelajaran (mapel) dengan adanya peniadaan jurusan ini. Bahkan, dengan mapel yang bisa dipilih oleh siswa sesuai minat dan kemampuannya, juga membuat anak lebih fokus dalam mengikuti mapel yang diinginkan.

“Anak bisa lebih fokus terhadap pelajaran tertentu, tidak seluas dulu yang hanya IPA, IPS, Bahasa yang itu (tiap jurusan) ada banyak sekali pilihannya. Kalau IPA kan ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS itu ada sosiologi, antropologi, ekonomi,” ucap Hery.

Dengan peniadaan jurusan ini, pihaknya harus menyiapkan paket-paket mapel untuk dipilih siswa sesuai dengan minatnya. Pengelompokkan mapel ke dalam paket-paket ini juga berdasarkan program studi apa yang nantinya akan dipilih siswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

“Sekarang bisa lebih fokus dari sisi anak, tergantung mereka nanti di perguruan tinggi akan memilih prodi apa, itu (pilihan mapelnya) kan sudah disesuaikan. Misalnya di perguruan tinggi ingin masuk kedokteran, mapel pendukung apa yang dibutuhkan, dan itu kita siapkan,” jelasnya.

Pemilihan mapel ini juga dikomunikasikan dengan orang tua/wali siswa, termasuk dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling. Dengan begitu, siswa tidak hanya memilih mapel sendiri, namun juga dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

“Anak-anak lebih antisipatif juga sekarang. Kalau kondisi sekarang, anak dituntut sejak kelas 11 itu sudah harus mulai memilih dan memastikan mau ke perguruan tinggi mana, mau ke prodi atau bidang apa yang akan digeluti. Nanti pemilihan mapelnya sesuai dengan kebutuhan prodi yang akan diambil di perguruan tinggi,” ungkap Hery.

Meski sudah melaksanakan peniadaan jurusan ini, Hery menyebut masih ada kendala untuk menyediakan lebih banyak kelas dalam rangka melayani seluruh pilihan siswa. Terlebih, tidak semua kelas yang disediakan memiliki jumlah siswa yang sama.

“Tapi kita bersyukur sumber daya manusia (SDM) kita siap. Prinsipnya, anak-anak bisa kita layani walaupun dengan berbagai dinamika yang ada,” kata Hery.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai memberlakukan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA pada tahun ajaran baru 2024/2025. Namun, Provinsi DIY sudah mulai menjalankan peniadaan jurusan di SMA ini sejak dua tahun lalu atau tahun ajaran 2022/2023.

“Itu sebenarnya bukan baru saat ini (diterapkan di DIY). Peniadaan jurusan itu sudah dua tahun yang lalu, yang jadi bagian implementasi Kurikulum Merdeka. Jadi, anak-anak yang mengalami itu sekarang sudah kelas 12,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Suhirman menyebut, peniadaan jurusan ini diterapkan dengan menyiapkan paket-paket mata pelajaran untuk siswa. Nantinya, paket-paket tersebut dapat dipilih siswa sesuai minat dan kemampuannya.

Meski begitu, dalam pemilihan mata pelajaran ini, juga harus didampingi oleh orang tua ataupun wali murid. Selain itu, paket-paket mata pelajaran yang disediakan juga disesuaikan dengan ketersediaan guru yang ada di masing-masing sekolah.

“Sekolah menyiapkan pilihan mata pelajaran, kemudian pemilihannya itu dikomunikasikan dengan orang tuanya. Artinya tidak hanya anaknya, tapi juga orang tuanya, dan disesuaikan dengan keberadaan guru di sekolah itu untuk melayani pelajaran apa yang ada. Intinya ada paket-paket pilihan tertentu, yang siswa itu bisa memilih, dan dikomunikasikan dengan orang tua dan sekolah,” ucap Suhirman.

Suhirman menyebut, sosialisasi untuk implementasi Kurikulum Merdeka ini sudah dilakukan ke seluruh sekolah, termasuk swasta. Untuk itu, sekolah swasta juga didorong menerapkan Kurikulum Merdeka ini dengan penghapusan penjurusan di SMA.

“Sebelumnya sudah ada sosialisasi kurikulum, artinya sekolah-sekolah itu untuk yang memilih implementasi Kurikulum Merdeka ini sudah siap semuanya. Sebelum menerapkan kan sudah ada rambu-rambunya, sekolah harus siap,” jelasnya.

Suhirman juga menuturkan, peniadaan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA ini juga dalam rangka mengakomodasi kemampuan siswa itu sendiri. Melalui peniadaan jurusan ini, siswa bisa mengambil mata pelajaran yang diinginkan, di mana sebelumnya tidak diberikan di jurusan yang diambil ketika masih diterapkan sistem penjurusan.

“Ini disesuaikan dengan pilihan siswa, artinya mengakomodir kemampuan siswa dan pilihan siswa, artinya lebih luas,” jelasnya.

Meski peniadaan jurusan di SMA ini sudah dua tahun berjalan di DIY yang merupakan Kota Pendidikan ini, Suhirman menyebut tidak ada masalah. Hanya saja, masih ada kendala yang dihadapi yakni masih ada orang tua yang menginginkan sekolah tetap menerapkan adanya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA.

“Ini mungkin orang tuanya yang masih perlu kita sosialisasikan dan edukasi lebih detail. Melalui sekolah juga terus disosialisasikan setiap kali ada penerimaan siswa baru, itu kan biasanya ada orang tuanya dan diundang sebelum masuk sekolah untuk diberikan pemahaman,” kata Suhirman.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat tengah mengkaji kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Seperti diketahui aturan tersebut bakal diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2024/2025.

Plh Kepala Disdik Jawa Barat Ade Afriandi mengaku belum mendapatkan informasi lengkap terkait kebijakan penghapusan jurusan IPS, IPA, dan bahasa. Termasuk penggantinya akan seperti apa. "Masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, menurut teman-teman kantor cabang dinas sampai kemarin belum ada sosialisasi," ucap dia belum lama ini.

Ade mengatakan, akan melakukan kajian dan diskusi terkait penerapan di SMA di Jawa Barat. Ia mengetahui bahwa penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa bagian dari kurikulum merdeka. "Kita mengkaji lagi untuk penerapan nantinya akan seperti apa," kata Ade.

Sementara itu, kampus ITB merespons penghapusan jurusan dengan santai. Mereka mengatakan tidak akan mempengaruhi terhadap seleksi penerimaan mahasiswa baru S1 di kampus tersebut. "ITB tidak terpengaruh atas kebijakan tersebut," kata Kepala Humas dan Komunikasi ITB Naomi Haswanto.

Ia melanjutkan, ITB tidak mensyaratkan dalam penerimaan mahasiswaa jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Namun begitu, untuk masuk ke suatu prodi harus memiliki bekal ilmu dari mata pelajaran tersebut.