JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku masih mengkaji kebijakan baru terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Dalam rancangan aturan tersebut, kendaraan umum dan roda dua akan menjadi prioritas penerima BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menyatakan, bahwa rencana pembatasan BBM subsidi ini masih dalam tahap penyempurnaan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membuka ruang diskusi publik guna mendapatkan masukan terkait aturan tersebut.

"Usulan pembatasan bagi angkutan umum dan kendaraan roda dua sedang didalami. Kami mencari formulasi yang tidak akan mengganggu konsumen, namun tetap memastikan kuota BBM bersubsidi tidak terlampaui," jelas Agus dalam acara Coffee Morning Energy Edition bertema "Subsidi BBM Tepat Sasaran untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Rabu (18/9).

Usulan ini awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam diskusi yang sama. Menurut Sugeng, langkah ini penting agar subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Sudah saatnya kita pertimbangkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Saya mengusulkan hanya kendaraan umum dan roda dua yang diperbolehkan mengakses Pertalite dan Biosolar bersubsidi," tegas Sugeng.

Pembatasan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi di Tanah Air. Untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan berkeadilan, diperlukan kajian yang mendalam serta keterlibatan berbagai pihak terkait.

Senada dengan Sugeng, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menuturkan, bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan tersebut.

"Kami sepakat kendaraan roda dua dan angkutan umum tetap diizinkan menggunakan Pertalite. Namun, kriteria bagi pengguna lainnya masih dalam pembahasan lebih lanjut," jelas Rachmat.

JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini mengakui bahwa BBM subsidi jenis Pertalite memiliki kandungan sulfur tinggi dan dianggap ?kotor?. Namun, ternyata bukan hanya Pertalite, Pertamax yang memiliki RON 92 juga memiliki kandungan sulfur yang cukup tinggi, yaitu 130 ppm. Padahal, Pertamina mengklaim Pertamax sebagai BBM berkualitas.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan kandungan sulfur Pertalite ada di angka 500 ppm. Sedangkan standar yang dianjurkan dalam aturan adalah 50 ppm.

?BBM subsidi dengan kandungan sulfur yang tinggi nantinya akan dihilangkan secara bertahap. Nantinya, BBM tersebut akan diganti dengan sulfur yang lebih rendah sehingga kualitasnya lebih baik tapi harga jualnya tetap sama,? kata Kaimuddin di gedung Kemenko Marves, Jakarta, belum lama ini.

Bukan hanya BBM Pertalite saja yang memiliki kandungan sulfur di atas ambang batas. Pertamax yang memiliki RON 92 juga memiliki kandungan sulfur cukup tinggi. Berdasarkan laman resmi Pertamina, kandungan sulfur di Pertamax adalah 130 ppm.

Padahal, Pertamina mengklaim bahwa Pertamax merupakan jenis BBM berkualitas yang dapat membuat mesin lebih bersih dan pembakaran lebih baik. Namun, kandungan sulfur yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan mesin hingga berdampak pada lingkungan serta kesehatan.

Melansir Tutorchase, kualitas bahan bakar sangat dipengaruhi oleh kandungan sulfurnya. Sulfur merupakan unsur alami dalam minyak mentah, sering kali terdapat dalam bahan bakar dalam jumlah yang bervariasi.

Bahan bakar dengan kandungan sulfur tinggi yang dibakar akan menghasilkan sulfur dioksida (SO2), gas berbahaya yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini sangat memprihatinkan karena sulfur dioksida merupakan penyebab utama hujan asam.

Dampak Negatif BBM Berkandungan Sulfur Tinggi

Kandungan sulfur yang tinggi dalam BBM, baik Pertalite maupun Pertamax, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi kendaraan maupun lingkungan.

1. Polusi Udara dan Hujan Asam

Saat dibakar, BBM dengan kandungan sulfur tinggi menghasilkan sulfur dioksida (SO2), gas berbahaya yang berkontribusi pada pencemaran udara.

Sulfur dioksida juga merupakan penyebab utama hujan asam, yang dapat merusak ekosistem, bangunan, dan infrastruktur, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan hewan.

2. Kerusakan Mesin

Sulfur dalam BBM dapat menyebabkan korosi dan keausan pada komponen mesin, seperti piston, ring piston, dan katup. Hal ini dapat mengurangi umur mesin dan meningkatkan biaya perawatan kendaraan.

3. Penurunan Efisiensi Bahan Bakar

BBM dengan sulfur tinggi cenderung menghasilkan energi panas yang lebih sedikit saat dibakar dibandingkan dengan BBM dengan sulfur rendah.

Akibatnya, kendaraan atau mesin yang menggunakan BBM sulfur tinggi akan membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan jumlah energi yang sama, sehingga menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkatdanboros.

JAKARTA - Pemerintah bakal menghapus Pertalite dan Pertamax dari peredaran mulai akhir tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakaan jenis BBM tersebut akan diganti dengan jenis BBM yang punya sulfur lebih rendah ketimbang pertalite atau pertamax.

"Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan dilakukan secara daerah per daerah, dan rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang pertama," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis malam (12/9/2024).

Baca Juga: Mengenal Pertamax Green, Jenis BBM Baru Pengganti Pertalite yang Mulai Dibatasi

Lebih lanjut, Kaimudin mengatakan penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 dan 5 yang saat ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya penggunaan BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 bisa menurunkan emisi gas buang yang lebih bersih.

"Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang disediakan adalah BBM yang rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4," sambungnya.

Meski demikian, Kaimudin memastikan BBM baru rendah sulfur tersebut akan memiliki harga jual yang sama seperti jenis pertalite dan pertamax saat ini, meski ada penambahan biaya produksi untuk menghasilkan produk baru tersebut.

Penambahan biaya itulah yang nantinya akan ditanggung pemerintah yang diberikan kepada PT Pertamina berupa modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi bisa ditambal pemerintah dan tidak berpengaruh terhadap harga jual ke konsumen.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," lanjutnya.

Baca Juga: Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Subsidi Pertalite dan Solar Orang Kaya

Pada kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengungkapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan tambahan investasi sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Investasi ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di kilang.

"Melalui investasi Pertamina di RDMP Balikpapan, kami sudah investasi sekitar USD5 miliar, itu akan bisa produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar," tambahnya.

Sehingga saat ini, dikatakan Wisnu, PT Pertamina masih menunggu regulasi dari Pemerintah terkait penyaluran atau perdagangan bahan bakar rendah sulfur tersebut.

"Untuk itu kami sedang menunggu Pemerintah untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM karena kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who's gonna pay the bill," pungkasnya.

JAKARTA - Bakar Bakar Minyak atau BBM rendah sulfur digadang-gadang bakal menjadi pengganti Pertalite dan dapat menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan bagi konsumen. Hal ini juga seiring gencarnya wacana soal pembatasan BBM yang bakal diterapkan awal bulan depan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menjelaskan, BBM jenis pertalite sendiri nantinya akan digantikan dengan BBM low sulfur yang akan diproduksi baru oleh PT Pertamina (Persero) lewat penambahan teknologi.

"Nanti yang sulfur tinggi per daerah akan dihilangkan. Namun akan ada subsidi yang low sulfur," ujarnya dalam media briefing di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024).

Meski demikian, Kaimudin memastikan untuk harga BBM low sulfur yang akan dijual ke masayrakat nantinya memiliki harga yang sama dengan harga pertalite yang akan dihapus. Sebab pemerintah akan tetap memberikan kompensasi kepada Pertamina akan adanya penambahan biaya untuk memproduksi BBM low sulfur.

"Saya tidak tahu namanya apa (BBM baru low sulfur), tapi bensin yang kotor ini akan kita hilangkan, tapi untuk harganya akan sama. Namanya apa kita masih belum tahu, itu terseah Pertamina nanti. Tapi intinya kita mau menghilangkan BBM low sulfur di Indoensia," tambahnya.

Lebih lanjut, Kaimudin menjelaskan, BBM low sulfur akan diproduksi oleh PT Pertamina dengan memberikan tambahan suntikan modal kerja. Sehingga penambahan biaya produksi ini tidak berdampak pada peningkatan harga jual di pasar.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," lanjutnya.

Rencananya, jenis BBM yang akan diganti dengan BBM low sulfur adalah Pertamax dan Pertalite karena punya kandungan sulfur yang cukup tinggi. Pertamax memiliki kandungan sulfur yaitu 400 ppm, sedangkan Pertalite punya sulfur 500 ppm.

"Kita akan memberikan payung hukum untuk kita bisa memberikan subsidi dan kompensasi kepada BBM untuk memperbaiki kualitasnya," kata Kaimudin.

"Akan ada payung hukumnya supaya kita bisa minta Pertamina untuk upgrade. Jadi kalau dibilang kapan startnya, begitu aturan dikeluarkan, pemerintah akan diberi penugasan untuk memproduksi BBM dengan kualitas lebih baik," pungkasnya.

JAKARTA - Upaya mewujudkan subsidi tepat terus dilakukan Pertamina Patra Niaga . Setelah diterapkan di 41 Kota/Kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR CodePertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

?Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya. Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,? terang Heppy.

Heppy menjelaskan, bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

JAKARTA - Sinyal pembatasan BBM (bahan bakar minyak) makin kuat, setelah 3 menteri merapat ke kantor Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sore ini. Ketiga menteri tersebut yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Adapun rapat itu membahas soal rencana pembatasan penyaluran BBM berdasarkan jenis kendaraan. Soal pembatasan BBM Demikian diungkapkan oleh Wahyu Sakti Trenggono seraya mengatakan bahwa tidak ada perubahan penyaluran subsidi terhadap nelayan.

"Oh masalah BBM. Iya itu tapi tidak ada yang berubah (bagi nelayan). ( Pertalite ) ada pembatasan di kendaraan tertentu. Yang pasti nanti ke Pak Menko ya," jelas Wahyu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Namun demikian, Wahyu Sakti malah menyebutkan bahwa pembatasan BBM akan dilakukan mulai 1 September 2024 dan bukan pada 17 Agutus 2024 seperti yang ramai diberitakan.

"(17 Agustus pembatasan?) Enggak. September. 1 September lah," tutupnya.

Setelah Wahyu Sakti, Menteri Arifin meyusul keluar kantor Kemenko Perekonomian. Namun dikatakannya, hasil rapat akan disampaikan oleh Menko Airlangga.

"Nanti tanya sama Kemenko. Bahasannya ya sudah dibahas tinggal tanya ke Kemenko," jelas Menteri ESDM, Arifin.