Jakarta -

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan subsidi untuk tabung gas LPG 3 kilogram tidak akan mengalami perubahan skema menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seperti diketahui, pemerintah memang membuka opsi skema subsidi tepat sasaran melalui penyaluran BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia bilang dirinya akan melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil rapat koordinasi dengan semua kementerian, Bahlil mengatakan LPG sampai saat ini sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Namun Bahlil bilang subsidi tepat sasaran akan tetap diupayakan untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan. Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," papar Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkas Bahlil.

(hal/eds)

Jakarta -

Menyambut tingginya antusiasme para jurnalis dalam berpartisipasi pada ajang PLN Journalist Award (PJA) 2024, PT PLN (Persero) memperpanjang masa pendaftaran yang semula berakhir pada 31 Oktober 2024 menjadi 14 November 2024.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan perpanjangan masa pendaftaran dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi para jurnalis untuk mengirimkan karya terbaiknya dalam PJA 2024.

"Melihat antusiasme yang begitu tinggi dari insan pers dalam mengikuti PLN Journalist Award, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi para jurnalis yang belum sempat mengirimkan karyanya. Kami memperpanjang batas waktu pendaftaran hingga 14 November," ujar Darmawan, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Darmawan menyampaikan, PLN Journalist Award 2024 merupakan wadah untuk mengapresiasi jurnalis yang memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi hingga pelosok negeri.

Dengan tema 'Salurkan Energi Bersih, Wujudkan Kolaborasi', PLN telah menyiapkan total hadiah sebesar Rp 480 juta bagi para pemenang PJA 2024.

"Kegiatan ini adalah bentuk penghargaan PLN kepada para jurnalis yang konsisten mendukung penyebaran informasi mengenai sektor energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia," kata Darmawan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto menjelaskan bahwa kompetisi di PJA 2024 terbagi dalam enam kategori, yaitu karya tulis hard news, feature, audio visual, video berita, foto cerita, dan foto tunggal.

PLN Foto: dok. PLN

"Kami menyiapkan total hadiah Rp 480 juta untuk tiga pemenang di setiap kategori. Pendaftaran masih tersisa 2 minggu, sehingga kami mengajak seluruh jurnalis di Indonesia untuk ikut serta," kata Gregorius.

Adapun ketentuan kompetisi ini adalah peserta harus merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jurnalis, baik tetap maupun lepas (freelance), dan bekerja di media massa lokal, nasional, cetak, online, atau televisi.

Gregorius menegaskan bahwa tidak ada biaya pendaftaran dan peserta yang berminat dapat langsung mengisi formulir melalui tautan yang disediakan serta melengkapi berkas yang dibutuhkan.

"Karya jurnalistik yang didaftarkan harus telah dipublikasikan antara 1 Januari 2024 hingga 14 November 2024. Batas waktu pengiriman karya diperpanjang hingga 14 November 2024, pukul 23.59 WIB," pungkasnya.

Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait PJA 2024, dapat mengakses tautan berikut: https://web.pln.co.id/pln-journalist-award-2024.

(prf/ega)

Jakarta -

Miliarder teknologi Elon Musk mengumumkan akan memberikan US$ 1 juta atau setara Rp 15,45 miliar (kurs Rp 15.450) setiap hari kepada pemilih terdaftar di negara bagian. Namun hal ini justru menuai pandangan negatif dari para ahli hukum pemilu.

Dikutip dari CNN Internasional, Senin (21/10/2024), para ahli hukum pemilu menilai bahwa undian tersebut dapat melanggar hukum, di mana terdapat larangan pembayaran kepada orang untuk mendaftar.

Pernyataan Musk terkait pemberian US$ 1 juta itu disampaikannya saat berkampanye untuk mantan Presiden AS Donald Trump hari Sabtu lalu. Musk mendorong agar para pemilih di negara bagian medan perang menandatangani petisi yang mendukung amandemen, dan berharap jumlah pemilih bisa tembus 2 juta orang.

"Kami akan memberikan US$ $1 juta secara acak kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi, setiap hari, mulai sekarang hingga pemilihan," kata Musk pada acara kampanye di Harrisburg, Pennsylvania.

Pemilik X dan CEO Tesla tersebut merujuk pada petisi yang diluncurkan oleh komite aksi politiknya yang menegaskan dukungan terhadap hak atas kebebasan berbicara dan memiliki senjata.

Dalam situs web tempat petisi tersebut, disebutkan program ini secara eksklusif terbuka untuk pemilih terdaftar di Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina.

Musk sendiri telah memberikan lebih dari US$ 75 juta kepada super PAC pro-Trump miliknya, dan mengatakan bahwa ia berharap undian berhadiah tersebut akan meningkatkan pendaftaran di antara para pemilih Trump.

Orang terkaya di dunia itu juga baru-baru ini mengikuti jejak kampanye di Pennsylvania, mengadakan acara-acara yang mendukung Trump, mempromosikan petisinya, dan menyebarkan teori konspirasi tentang pemilihan umum 2020.

Pemenang pertama US$ 1 juta itu diumumkan pada hari Sabtu, dengan Musk menyerahkan cek raksasa kepada seorang pendukung Trump dalam acaranya di Harrisburg. Lalu pemenang kedua pada hari Minggu sore dalam sebuah acara di Pittsburgh.

Sementara itu, undang-undang federal menetapkan bahwa siapa pun yang membayar atau menawarkan untuk membayar atau menerima pembayaran, baik untuk pendaftaran pemilihan atau untuk memilih merupakan tindak pidana. Tindakan tersebut dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

"Ketika Anda mulai membatasi hadiah atau pemberian hadiah hanya untuk pemilih terdaftar atau hanya orang-orang yang telah memilih, di situlah muncul kekhawatiran penyuapan," kata Derek Muller, seorang ahli hukum pemilu yang mengajar di Sekolah Hukum Notre Dame.

Terlepas dari kecilnya peluang Musk untuk dituntut, pakar hukum pemilu yang disegani lainnya mengutuk keras perilaku miliarder tersebut.

"Ini bukan kasus yang sangat ketat, inilah yang ingin dikriminalisasi oleh undang-undang tersebut," kata David Becker, mantan pejabat Departemen Kehakiman

Becker mengatakan, faktanya hadiah tersebut hanya tersedia bagi pemilih terdaftar di salah satu dari tujuh negara bagian yang dapat memengaruhi hasil pemilihan presiden. Menurutnya, hal ini merupakan bukti kuat niat Musk untuk memengaruhi pemilihan, yang dapat menjadi masalah hukum.

Pakar hukum pemilu di Fakultas Hukum UCLA dan kritikus Trump, Rick Hasen, juga menyoroti masalah ini. Dalam sebuah posting blog, ia mengatakan bahwa undian berhadiah Musk merupakan pembelian suara yang ilegal.

Ia pun merujuk pada buku petunjuk kejahatan pemilu Departemen Kehakiman, di mana secara khusus disebutkan menawarkan peluang lotre yang untuk mendorong atau memberi penghargaan terhadap tindakan seperti pendaftaran pemilih adalah ilegal.

(shc/rrd)

Jakarta -

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan perpanjangan waktu bagi exchanger kripto untuk memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Hal ini diatur dalam Peraturan Bappebti No 9 Tahun 2024.

Perpanjangan ini berlaku hingga pekan terakhir bulan November 2024 dan ditujukan kepada exchanger yang saat ini berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK). Sehingga mereka memiliki kesempatan lebih untuk melengkapi seluruh kewajiban yang diatur dalam regulasi.

Dalam kebijakan tersebut, exchanger yang telah terdaftar sebagai CPFAK kini diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan PFAK setelah mereka berhasil menjadi anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto. CPFAK yang belum memperoleh keanggotaan diwajibkan untuk menyelesaikan proses tersebut.

CEO INDODAX, Oscar Darmawan, menyebut dengan adanya tambahan waktu hingga pekan terakhir November 2024, industri kripto di Indonesia akan memiliki kesempatan dan kesiapan yang lebih baik untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami sangat menyambut baik keputusan ini, karena memberikan ruang bagi lebih banyak exchanger untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini juga akan membantu memperkuat industri kripto secara keseluruhan dengan memastikan setiap exchanger mematuhi standar yang telah ditetapkan," ujar Oscar dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya, INDODAX telah mengambil langkah proaktif dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti. INDODAX telah menyelesaikan seluruh dokumen dan prosedur yang diperlukan, termasuk memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari CFX, dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) dari KKI dan ICC.

Saat ini, INDODAX sedang menunggu proses validasi serta persetujuan dari pihak Bappebti. Ia juga memastikan seluruh operasional perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga proses tersebut akan berjalan dengan baik.

"Kami terus mendukung setiap regulasi yang bertujuan untuk memperkuat pasar kripto di Indonesia. Keamanan, transparansi, dan kepatuhan adalah prioritas utama kami dalam melayani pengguna serta menjaga integritas platform kami," ungkap Oscar.

Sebagai informasi, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, Rabu, (16/10).

"Terbitnya Perba ini adalah salah satu upaya Bappebti dalam mewujudkan ekosistem aset kripto yang berintegritas, modern, dan adaptif. Di sisi lain, Bappebti tetap konsisten mengedepankan perlindungan masyarakat dengan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepastian hukum dalam mengakses aset kripto sebagai salah satu pilihan investasi," beber Kepala Bappebti Kasan.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengutarakan, Perba Nomor 9 Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia yang telah disempurnakan atas Perba sebelumnya.

Beberapa poin penting dalam Perba perubahan ini meliputi penambahan jenis pelanggan dan penyesuaian persyaratan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pedagang Fisik Aset Krito (PFAK) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terdapat juga pembahasan mengenai kewajiban Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), pemberiaan tanda daftar sebagai CPFAK, serta hak Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Aset Kripto di dalam Perba terbaru tersebut.

"Jika dalam Perba sebelumnya pihak yang dapat menjadi pelanggan aset kripto hanya perseorangan, maka dalam Perba Nomor 9 Tahun 2024 ini
nonperseorangan seperti badan hukum dan badan usaha juga dapat menjadi pelanggan aset kripto," imbuh Aldison.

Perba terbaru ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi banyak pihak untuk aktif bertransaksi aset kripto. Meski demikian, hanya PFAK dengan persyaratan yang telah memiliki sistem dalam penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules terintegrasi, serta persyaratan teknis lainnya yang dapat menerima pelanggan nonperseorangan.

Menurut Aldison, PFAK yang telah berizin Bappebti wajib memiliki PKS dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri sesuai dengan Perba Nomor 9 Tahun 2024. Adapun syarat dan mekanisme PKS telah diatur di dalam Perba tersebut. Selain itu, Perba ini mengatur pembatasan kewenangan bagi PFAK yang tidak memiliki PKS dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Hal penting lainnya yang diatur di dalam Perba Nomor 9 Tahun 2024 ini adalah kewajiban CPFAK yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti untuk menjadi anggota Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Aset Kripto. Hal ini harus dipenuhi paling lambat tujuh hari kerja sejak Perba ini ditetapkan," sebut Aldison.

"Sementara itu, keanggotaan tersebut didapatkan dengan memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK). Apabila hal itu tidak diperhatikan, maka tanda daftar CPFAK dapat dibatalkan atau tidak berlaku," tutupnya.

(ily/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran tahap I seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan berakhir pada Minggu (20/10/2024).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para pelamar untuk terus memantau perkembangan data pendaftaran mereka.

BKN juga meminta pelamar untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan submit seluruh persyaratan pendaftaran secara lengkap dan tidak lupa mengakhiri pendaftaran.

"Cek perkembangannya dan pastikan akhiri pendaftaran setelah submit seluruh persyaratan lengkap," demikian informasi yang diunggah di akun resmi Instagram BKN @BKNgoid, sebagaimana dilansir pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam unggahannya, BKN juga menyampaikan statistik pendaftaran PPPK guru berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 12.00 WIB pada Jumat (18/10/2024).

Tercatat, jumlah pelamar seleksi PPPK guru mencapai 247.451 orang, dengan 186.498 di antaranya sudah melakukan submit atau mengakhiri pendaftarannya.

Dari data tersebut, sebanyak 63.108 pelamar memenuhi syarat dari instansi, sementara 2.963 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk pendaftaran tenaga kesehatan (nakes), terdapat 88.381 pelamar, di mana 47.477 di antaranya telah mengakhiri pendaftaran.

Dari jumlah tersebut, 13.197 pelamar memenuhi syarat dari instansi, sedangkan 398 pelamar tidak memenuhi syarat.

Sementara itu, untuk pendaftaran PPPK teknis, jumlah pelamar yang mendaftar mencapai 949.997 orang, dengan 683.102 orang yang sudah mengakhiri pendaftaran.

Dari jumlah ini, 180.303 pelamar memenuhi syarat dari instansi, dan 8.111 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sebagai informasi, seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 resmi dibuka mulai 1 Oktober 2024.

Seleksi dibagi menjadi dua periode pendaftaran.

Pendaftaran tahap I berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024, diperuntukkan bagi pelamar prioritas, termasuk Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, serta Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai database BKN.

Pendaftaran tahap II akan dimulai pada 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran tahap I seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan berakhir pada Minggu (20/10/2024).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para pelamar untuk terus memantau perkembangan data pendaftaran mereka.

BKN juga meminta pelamar untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan submit seluruh persyaratan pendaftaran secara lengkap dan tidak lupa mengakhiri pendaftaran.

"Cek perkembangannya dan pastikan akhiri pendaftaran setelah submit seluruh persyaratan lengkap," demikian informasi yang diunggah di akun resmi Instagram BKN @BKNgoid, sebagaimana dilansir pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam unggahannya, BKN juga menyampaikan statistik pendaftaran PPPK guru berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 12.00 WIB pada Jumat (18/10/2024).

Tercatat, jumlah pelamar seleksi PPPK guru mencapai 247.451 orang, dengan 186.498 di antaranya sudah melakukan submit atau mengakhiri pendaftarannya.

Dari data tersebut, sebanyak 63.108 pelamar memenuhi syarat dari instansi, sementara 2.963 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk pendaftaran tenaga kesehatan (nakes), terdapat 88.381 pelamar, di mana 47.477 di antaranya telah mengakhiri pendaftaran.

Dari jumlah tersebut, 13.197 pelamar memenuhi syarat dari instansi, sedangkan 398 pelamar tidak memenuhi syarat.

Sementara itu, untuk pendaftaran PPPK teknis, jumlah pelamar yang mendaftar mencapai 949.997 orang, dengan 683.102 orang yang sudah mengakhiri pendaftaran.

Dari jumlah ini, 180.303 pelamar memenuhi syarat dari instansi, dan 8.111 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sebagai informasi, seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 resmi dibuka mulai 1 Oktober 2024.

Seleksi dibagi menjadi dua periode pendaftaran.

Pendaftaran tahap I berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024, diperuntukkan bagi pelamar prioritas, termasuk Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, serta Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai database BKN.

Pendaftaran tahap II akan dimulai pada 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.

Seleksi PPPK Tanpa Sistem Passing Grade

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa seleksi PPPK tidak menggunakan sistem nilai ambang batas (passing grade).

Pelamar seleksi PPPK akan dinyatakan lulus jika berada di peringkat terbaik.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," ujar Anas dalam siaran pers di laman resmi Kemenpan RB, Rabu (2/8/2024).

Anas menjelaskan bahwa dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi bertujuan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Selain itu, akan ada tes wawancara berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Menteri Anas juga mengungkapkan bahwa pemerintah menetapkan formasi terbesar untuk seleksi PPPK pada tahun 2024, dengan total 1.031.554 dari 1.280.547 formasi CASN 2024 (data per 22 Agustus 2024).

Ia menegaskan bahwa besarnya formasi PPPK yang dialokasikan merupakan upaya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Jakarta -

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mulai hari ini, 16 Oktober, sampai dengan 14 November 2024. Setidaknya, ada 3.035.723 pelamar yang lolos seleksi administrasi dan kini bertarung di SKD.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengimbau para pelamar untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menawarkan kelulusan, termasuk yang mengaku apalagi mengatasnamakan pejabat atau pegawai instansi pemerintah.

"Memenuhi ambang batas SKD atau tidak sudah dapat kalian saksikan sendiri di layar komputer setelah ujian dan masyarakat umum juga dapat memantau sendiri live score para peserta," kata Haryomo, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Mekanisme pelaksanaan SKD sendiri menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.

Sementara untuk komponen yang diujikan di tahap SKD meliputi Tes Intelegensia Umum (TIU); Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas atau passing grade dan karakteristik masing-masing jenis materi.

Selain itu, pelaksanaan ujian dengan CAT BKN sendiri berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat mengetahui memenuhi ambang batas atau tidak, sesaat setelah selesai mengerjakan seluruh soal SKD.

Tidak hanya itu, masyarakat umum kapan pun dan di mana pun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor SKD para pelamar melalui layanan LIVE SCORE yang tersedia di tayangan kanal Youtube BKN, Official CAT, untuk pantauan skor SKD di titik lokasi BKN Pusat dan masing-masing official Youtube Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia sesuai wilayah masing-masing titik lokasi.

Haryomo mengatakan, seiring pelaksanaan SKD ini juga dilaksanakan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih berlangsung. Oleh karena itu menurutnya BKN punya PR yang padat untuk memastikan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun ini - CPNS dan PPPK dapat berjalan dengan lancar.

Seluruh rangkaian seleksi CASN disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan meminta agar para pelamar untuk merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah, seperti media sosial BKN dan instansi yang dilamar untuk menghindari disinformasi dan hoaks yang rawan terjadi di musim seleksi.

Pelaksanaan SKD sendiri merupakan tahap kedua yang harus dilewati sebelum lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB. Pelamar yang berhak melaju ke tahap SKB merupakan peserta yang berhasil memenuhi ambang batas atau passing grade sesuai urutan yang menduduki 3 kali formasi atau jabatan yang dilamar.

Sebagai tambahan informasi, untuk tahun ini pemerintah membuka seleksi CPNS untuk 250.407 formasi fresh graduate. Formasi ini terbagi atas porsi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah sebanyak 135.701.

(shc/kil)

Jakarta -

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hadir sebagai program yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Dengan itu, jangan sampai detikers ketinggalan karena tidak memiliki JKN BPJS Kesehatan.

Sejatinya pendaftaran peserta BPJS Kesehatan mandiri ini bisa dilakukan kesehatan bisa dilakukan secara offline ke kantor BPJS terdekat dan online via Mobile JKN. Jika telah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan akan membayar iuran perbulan secara mandiri.

Manfaatnya dari program ini ialah kesehatan tingkat pertama perawatan rawat inap intensif atau non-intensif. Peserta BPJS juga mendapatkan rujukan untuk perawatan lanjutan seperti rawat jalan dan rawat inap.

Berikut syarat dan cara pendaftaran JKN BPJS Kesehatan :

Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan

1. Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) danKartu Keluarga (KK).

2. Siapkan buku tabungan Bank yang mendukung autodebit dari BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BCA (rekening yang digunakan bisa milik Kepala Keluarga atau anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga).

3. Untuk Warga Negara Asing (WNA), siapkan paspor dan izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Calon peserta wajib melakukan pembayaran iuran pertama dalam waktu minimum 14 hari dan maksimum 30 hari setelah pendaftaran.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Secara Offline

1. Calon peserta dapat langsung mengunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

2. Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan siapkan dokumen seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan foto berwarna ukuran 3×4.

3. Setelah itu, peserta akan menerima nomor virtual account atau kode pembayaran untuk menyelesaikan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS, dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh aplikasi Mobile JKN dari Playstore atau Appstore.

2. Buka aplikasi, di halaman awal pilih Masuk/Daftar di pojok kiri atas.

3. Pilih opsi daftar, isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, masukkan Captcha, dan klik verifikasi data.

4. Setelah verifikasi, lanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan klik kirim kode verifikasi.

5. Bacalah syarat dan ketentuan, dan klik "Saya Setuju."

6. Di halaman verifikasi OTP, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke ponsel.

7. Klik Registrasi untuk menyelesaikan pendaftaran akun.

8. Kembali ke menu utama aplikasi, pilih menu pendaftaran peserta baru.

9. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), kemudian masukkan Captcha dan klik lanjut.

10. Data peserta akan ditampilkan sesuai dengan Kartu Keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil.

11. Isi formulir pendaftaran peserta dengan hati-hati dan klik simpan.

12. Pilih kelas rawat inap; secara otomatis, akan muncul informasi mengenai iuran per jiwa dan iuran satu keluarga.

13. Masukkan email dan nomor telepon untuk verifikasi, kemudian masukkan OTP yang dikirimkan ke ponsel dan klik verifikasi.

14. Setelah semua data terisi dengan benar, klik selanjutnya.

15. Peserta akan menerima virtual account guna pembayaran tagihan melalui email yang terdaftar dan terhubung dengan mobile JKN.

Demikian cara pendaftaran akun JKN BPJS Kesehatan, semoga bermanfaat bagi detikers!

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 5 Oktober 2024 dimulai dari sejak September 2022 lalu, Aplikasi Temu telah tiga kali berusaha mendaftarkan merek di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Disusul, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendukung rencana pemerintah untuk menghapus status mitra bagi pengemudi ojek online (ojol). SPAI mendesak rencana itu harus segera diwujudkan.

Selanjutnya, PT Hutama Karya (Persero) akan segera melakukan penyesuaian tarif pada Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka). Besaran kenaikannya bervariasi tergantung jenis kendaraan dan jarak tempuhnya. Sebagai contoh, dari Terbanggi Besar – Kayuagung untuk golongan I naik dari Rp170.500 menjadi Rp 255.500.

Berikutnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka lowongan kerja untuk posisi insinyur, instruktur, dan operator dengan tenggat waktu pendaftaran di bulan ini. Dari beberapa posisi yang dibutuhkan perusahaan, empat di antaranya memiliki batas waktu pendaftaran hingga akhir bulan atau 31 Oktober 2024.

Terakhir, Presiden Jokowi telah membuka kembali keran ekspor pasir laut di Indonesia untuk hasil sedimentasi, setelah 20 tahun ditutup. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Aplikasi Temu 3 Kali Gagal Daftar Merek di Indonesia....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

Jakarta -

SSCASN BKN atau Sistem Seleksi Calon ASN 2024 telah membuka pendaftaran seleksi Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 yang terbagi dalam dua gelombang.

Pendaftaran tersebut melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ yang mana detikers harus memiliki akun terlebih dahulu. Terdapat empat kategori pelamar yang bisa mendaftar pada tahun ini.

Empat kategori pelamar tersebut yakni, Eks Tenaga Honorer Kategori II, Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN, tenaga non ASN termasuk lulusan PPG yang aktif bekerja di Pemerintah Daerah, dan pelamar prioritas bagi Guru dan D4 Bidan Pendidik Tahun 2023.

SSCASN BKN dalam pembukaan pendaftaran PPPK terdapat beberapa dokumen yang harus pakai meterai. Meterai mana yang dipakai? Apakah meterai tempel atau E-meterai?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menjelaskan hal ini pada akun Instagram resmi mereka.

Melansir laman Instagram @bkngoidofficial, pelamar PPPK 2024 boleh memakai meterai tempel atau e-meterai dan pelamar dapat memilih salah satu dari dua opsi yang tersedia.

Cara Menggunakan e-Meterai

Berikut cara menggunakan e-meterai :

1. Buka laman https://meterai-elektronik.com/ dan login menggunakan akun yang terdaftar.

2. Klik "Beli e-Meterai" lalu pilih jumlah e-meterai yang dibutuhkan dan klik "Beli"

3. Diarahkan ke bagian konfirmasi, cek detail pembelian, lalu klik "Lanjutkan"

4. Pilih metode pembayaran menggunakan QRIS, lalu scan barcode . Jika pembayaran berhasil, klik "Refresh Tab" di browser Anda dan akan keluar pemberitahuan pembelian "berhasil"

5. Klik "Lihat Invoice untuk melihat detail pembelian lalu masuk ke menu "Kuota e-Meterai" dan pilih "Lihat Kuota" untuk memastikan kembali jumlah yang dibeli.

6. Klik tombol "Download" untuk mengunduh bukti pembelian.

Cara menggunakan e-Meterai pada dokumen CPNS 2024

1. Buka laman https://meterai-elektronik.com

2. Klik Menu Pembubuhan, pilih "Pembubuhan Dokumen" Klik "Saya Mengerti", siapkan dokumen yang telah ditandatangani dan pastikan dokumen berformat PDF

3. Klik "Upload Dokumen", lalu "Klik Disini" atau "Seret Dokumen PDF"

4. Pilih dokumen, Klik "Open"

5. Posisikan e-Meterai di samping tanda tangan, pastikan posisi meterai elektronik tidak menimpa atau menghalangi objek lainnya

6. Klik "Lanjutkan", isi keterangan lalu klik "Lanjutkan"

7. Cek kembali peletakan e-meterai, klik "Lanjutkan" Refresh Tab, cek status, dan klik "Download" untuk mengunduh dokumen

8. Buka dokumen yang sudah dibubuhi meterai elektronik, cek validasi e-Meterai dengan klik "Check Verify".

Dokumen yang telah dipasang meterai elektronik dapat langsung diungkan ke portal SSCASN BKN.

Cara Menggunakan Meterai Tempel

Mudah sekali bagi detikers jika ingin menggunakan meterai tempel, siapkan meterai yang telah dibeli dari toko resmi.

Persiapkan dokumen yang sudah diprint, lalu tempel meterai pada bagian bawah kertas dan posisinya di atas nama.

Tempel agak sebelah kiri, sebab tanda tangan pelamar wajib mengenai meterai. Scan dokumen tersebut dan upload sesuai ketentuan di laman sscasn.bkn.go.id

Jadwal Pendaftaran PPPK 2024

Terkait dengan jadwal pendaftaran PPPK 2024 telah disampaikan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

(fdl/fdl)

Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga terus sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR code. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong upaya penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Kami terus gencarkan sosialisasi dan pendaftaran QR Code ini, apalagi sekarang verifikasi sudah lebih cepat paska-pemakaian AI (Artificial Intelligent)," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Heppy mengatakan hingga 1 Oktober 2024 kemarin setidaknya sudah ada 5.515.878 kendaraan yang terdaftar dan mendapat QR Code. QR Code ini melekat pada kendaraan sehingga satu kendaraan hanya memiliki satu QR Code sesuai dengan dokumen STNK yang dimiliki oleh setiap kendaraan.

"Bagi yang sudah punya QR Code kami ingatkan agar agar senantiasa dibawa saat melakukan pengisian, bisa dicetak disimpan di dompet atau disimpan fotonya di handphone," imbau Heppy.

"Terpenting kembali kami imbau agar QR code ini dijaga kerahasiaannya untuk menghindari disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," sambungnya.

Lebih lanjut Heppy menjelaskan, QR code di kendaraan yang sudah tersebut digunakan oleh Pertamina Patra Niaga untuk mencatat transaksi BBM penugasan (seperti Pertalite dan Solar) secara lebih baik dan transparan.

Menurutnya hal ini menjadi penting mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk penugasan tersebut, sehingga Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM Subsidi yang dimandatkan oleh Regulator (BPH Migas).

"Hingga saat ini lokasi yang difokuskan untuk program QR Pertalite ini adalah beberapa wilayah di Jawa, Madura, Bali atau 'JAMALI' dan beberapa wilayah di luar 'JAMALI' yaitu Kaltim, Kalut, Malut, Kepri, Gorontalo dan NTT," terang Heppy.

Di luar itu Heppy mengatakan pendaftaran QR Code untuk pembelian BBM subsidi ini masih terus di buka pada website https://subsiditepat.mypertamina.id dengan menyertakan kelengkapan dokumen berupa KTP, STNK dan foto kendaraan tampak samping yang terlihat jumlah roda dan plat nopol.

"Bagi pendaftar yang membutuhkan bantuan mendaftar, dapat mengunjungi SPBU terdekat untuk mendapatkan bantuan langsung dari petugas, Petugas di SPBU siap membantu menjelaskan dan memandu langkah-langkah pendaftaran agar masyarakat bisa mendapatkan QR code dengan lebih cepat dan tanpa hambatan," imbau Heppy.

Informasi seputar registrasi dan informasi terkait program subsidi tepat QR Pertalite, masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Seleksi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 resmi dibuka mulai tanggal 1 Oktober yang dibagi menjadi 2 periode pendaftaran. Periode I dibuka 1-20 Oktober 2024 yang diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

Sementara periode II dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.

Baca Juga: Tergolong Miskin, 400.000 PNS dan PPPK Gaji Rp7 Juta Berhak Terima Zakat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan, calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Kementerian PANRB telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024. Aturan tersebut yakni Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024; serta KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024.

Menteri Anas mengungkapkan, di tahun 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sejumlah 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024 (data per 22 Agustus 2024). Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah," ujar Anas dalam keterangan resmi, Selasa (1/10/2024).

Pendaftaran Seleksi PPPK diumumkan berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Prioritas kelulusan seleksi PPPK tahun 2024 secara berurutan diberlakukan bagi pelamar prioritas; eks THK-II sesuai database THK-II di BKN; non-ASN terdata di database BKN; serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," kata dia.

Baca Juga: PPPK Bisa Melamar CPNS Tanpa Harus Resign, Begini Aturannya

Untuk diketahui dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.