Jakarta: Konflik di Gaza, Palestina telah menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi jumlah pasti korban tewas masih menjadi perdebatan karena berbagai faktor, termasuk kepentingan politik, tantangan dalam verifikasi data, dan perbedaan metode pelaporan oleh berbagai pihak.

Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada 8 November 2024, 8.119 korban jiwa telah diverifikasi selama perang Gaza.

Namun, jumlah ini jauh lebih rendah dari total lebih dari 43.300 korban yang dilaporkan oleh otoritas kesehatan Palestina selama 13 bulan terakhir, angka yang PBB anggap cukup dapat diandalkan.

Wanita dan Anak-Anak Mendominasi Korban

Menurut laporan PBB, sekitar 70% dari korban jiwa yang diverifikasi adalah wanita dan anak-anak.
Anak-anak berusia 18 tahun ke bawah mewakili sekitar 44% dari total korban, dengan anak-anak berusia 5 hingga 9 tahun menjadi kelompok usia terbesar di antara korban, diikuti oleh mereka yang berusia 10-14 tahun, dan kemudian anak-anak yang berusia hingga 4 tahun.

Mengapa Jumlah Korban di Gaza Menjadi Kontroversi?

Angka resmi korban jiwa dari Kementerian Kesehatan Palestina sering dipertanyakan, terutama karena pengaruh Hamas dalam pemerintahan Gaza.

Namun, banyak pakar dan organisasi internasional, seperti Airwars, menyatakan bahwa angka ini memiliki tingkat keandalan yang cukup tinggi.

Pada bulan Juli, survei Airwars menemukan bahwa lebih dari 70% identitas korban yang tercatat sesuai dengan daftar resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza.

Publikasi daftar korban ini dianggap sebagai langkah transparansi yang memungkinkan verifikasi independen dan meningkatkan kredibilitas data yang disampaikan.

Namun, kritik juga muncul dari Washington Institute for Near East Policy, yang menyoroti kemungkinan bahwa Hamas memiliki insentif untuk memperbesar jumlah korban sipil untuk mendapatkan simpati internasional dan menghentikan operasi militer Israel.

Dalam laporannya, Institute menunjukkan perbedaan dalam metodologi penghitungan, terutama sejak invasi darat Israel di Gaza pada November.

Banyak rumah sakit di Gaza bagian utara berhenti beroperasi, dan laporan jumlah korban beralih ke data dari media, yang memiliki tingkat akurasi lebih rendah dan cenderung memunculkan ketidakpastian terkait angka korban.

Laporan yang lebih menyoroti kematian wanita dan anak-anak, sementara kematian pria dewasa kadang tidak dilaporkan secara lengkap, menimbulkan persepsi bahwa angka korban sipil lebih tinggi.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pernah menyatakan keraguannya terhadap angka yang dilaporkan oleh pihak Palestina pada 25 Oktober 2023, meskipun kemudian memperhalus pernyataannya setelah bertemu dengan para pemimpin Muslim Amerika.

Di sisi lain, lembaga internasional seperti PBB tetap menggunakan data dari Kementerian Kesehatan Palestina karena keterbatasan akses dan tidak adanya alternatif lain yang lebih kredibel.

Kementerian Kesehatan Palestina mengumpulkan data dari rumah sakit publik dan swasta di Gaza. Setiap hari, kementerian menerbitkan jumlah korban tewas dan rincian pribadi korban dalam registri terkomputerisasi, yang kemudian diverifikasi oleh unit khusus.

Pihak Israel mengklaim bahwa operasi militer mereka dilakukan sesuai dengan prinsip distingsi dan proporsionalitas, dengan penilaian hati-hati terhadap potensi kerugian sipil.

Namun, PBB mengkritik penggunaan senjata dengan dampak luas di daerah padat penduduk, yang sering kali mengakibatkan banyaknya korban sipil.

Mengapa Penghitungan Korban Menjadi Tantangan?

Penghitungan korban jiwa dalam konflik di Gaza sangat sulit dilakukan karena kondisi perang di daerah perkotaan yang padat. Banyak korban yang tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena keterbatasan akses akibat serangan yang berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya sumber daya, seperti bahan bakar untuk ambulans, memperumit upaya penghitungan korban jiwa secara akurat.

Kementerian Kesehatan juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi korban yang sudah dalam kondisi tidak dapat dikenali atau yang tidak memiliki keluarga yang melaporkan.

Di sisi lain, para pakar menyoroti bahwa kematian tidak langsung juga harus diperhitungkan. Selama satu tahun terakhir, situasi kesehatan di Gaza memburuk secara signifikan.

Kekerasan yang terus berlangsung, kekurangan air bersih, makanan, dan layanan kesehatan, serta kerusakan infrastruktur rumah sakit dan perpindahan penduduk, secara tidak terelakkan akan menyebabkan kematian lebih lanjut.

Dalam sebuah surat yang diterbitkan pada bulan Juli di jurnal medis The Lancet, diperkirakan bahwa konflik ini bisa menyebabkan kematian 186.000 warga Palestina. Dari total 2,3 juta penduduk Gaza pada tahun 2022, angka ini mewakili 7,9% dari total populasi Gaza.

Kesimpulan

Jumlah korban jiwa di Gaza masih menjadi topik yang kontroversial dan sering diperdebatkan, karena adanya kepentingan politik, ketidakpastian dalam verifikasi data, serta kondisi perang yang kompleks.

Meskipun angka resmi menunjukkan lebih dari 43.300 orang tewas, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Sedangkan verifikasi oleh PBB atas 8.119 korban jiwa yang telah diverifikasi menunjukkan kemungkinan jumlah korban lebih rendah. Namun perlu diingat bahwa PBB telah menyatakan laporan dari Kementerian Gaza cukup bisa dipercaya.

Diluar perdebatan, yang pasti adalah konflik ini telah menimbulkan penderitaan besar bagi warga sipil, terutama wanita dan anak-anak, yang menjadi kelompok paling rentan dan terkena dampak paling parah.

Baca Juga:
PBB: 70 Persen Korban Jiwa di Gaza Anak-anak dan Perempuan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Tel Aviv: Kematian pemimpin politik Hamas, Yahya Sinwar mendapat reaksi dari banyak pemimpin dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, kematian Sinwar merupakan awal dari akhir perang Gaza.

Netanyahu mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi bahwa "cahaya menang atas kegelapan" di wilayah tersebut dan bahwa kematian Sinwar merupakan "tonggak penting" dalam kemunduran kelompok tersebut.

"Hamas tidak akan lagi memerintah Gaza," katanya, dilansir dari Al Jazeera, Jumat, 18 Oktober 2024.
Kelompok kampanye Israel, Forum Sandera dan Keluarga Hilang, menyambut baik pernyataan tentara Israel, dengan mengatakan kematian Sinwar akan membantu "memastikan" pembebasan tawanan yang masih berada di Gaza.

Mereka berharap dengan kematian Sinwar, nasib keluarga mereka yang ditawan Hamas, dapat segera kembali.

Beberapa reaksi negara mengenai kematian Sinwar:

Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, kematian Sinwar menandai momen kelegaan bagi warga Israel.

“Yahya Sinwar merupakan rintangan yang tidak dapat diatasi untuk mencapai semua tujuan tersebut. Rintangan itu sudah tidak ada lagi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

“Saya akan segera berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu dan para pemimpin Israel lainnya untuk memberi selamat kepada mereka, untuk membahas jalur untuk membawa para sandera pulang ke keluarga mereka, dan untuk mengakhiri perang ini untuk selamanya, yang telah menyebabkan begitu banyak kehancuran bagi orang-orang yang tidak bersalah,” kata Biden.

Wakil Presiden Kamala Harris juga bergembira atas kematian Sinwar. Calon presiden AS ini mengatakan, kematian pemimpin Hamas itu sebagai kesempatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

“Keadilan telah ditegakkan, Sinwar bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan orang tak berdosa, termasuk korban 7 Oktober dan sandera yang terbunuh di Gaza,” kata Harris.

Jerman

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock mencap Sinwar sebagao pembunuh kejam dan seorang teroris. Jerman memang diketahui sebagai sekutu dekat Israel yang mendukung perang di Gaza.

"Hamas harus segera membebaskan semua sandera yang ditahan selama serangannya pada 7 Oktober di Israel dan meletakkan senjatanya," lanjut Baerbock.

Prancis

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga setuju bahwa kematian Yahya Sinwar akan membuka titik terang dari perang Gaza. Ia menyerukan pembebasan semua sandera yang ditahan Hamas.

Prancis menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan Hamas,” kata Macron.

Italia

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengakui percaya jika kematian Yahya Sinwar membuat Israel 'jumawa' atas Hamas.

"Saya berharap dengan hilangnya pemimpin Hamas ini, akan mengarah pada gencatan senjata di Gaza," ucapnya.

Sejauh ini, baru Italia yang menegaskan gencatan senjata di Gaza.

Inggris

Menteri Pertahanan Inggris, John Healey mengatakan, ia tidak akan berduka atas kematian Yahya Sinwar yang disebut sebagai 'pemimpin teroris'.

"Serangan di Israel selatan tahun lalu tidak hanya memicu hari paling gelap dan paling mematikan bagi orang-orang Yahudi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga memicu konflik selama lebih dari setahun dan tingkat korban sipil Palestina yang tidak dapat ditoleransi," pungkasnya.

Baca juga: Israel Konfirmasi Pemimpin Politik Hamas Yahya Sinwar Tewas


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tel Aviv: Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan, pengujian DNA sedang dilakukan untuk memastikan apakah orang yang terbunuh adalah pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Hal ini disampaikan AFP pada Kamis, 17 Oktober 2024.

“Israel akan menyimpan DNA Sinwar dan data biometrik lainnya dari masa tahanannya di sana,” kata pejabat itu.

Radio militer Israel melaporkan insiden itu terjadi selama operasi darat yang ditargetkan di kota Rafah, Gaza selatan, di mana pasukan Israel menewaskan tiga anggota Hamas.

Siaran militer itu juga mengatakan bukti visual menunjukkan Sinwar adalah salah satu dari mereka yang terbunuh, dan bahwa pengujian DNA sedang dilakukan.

Israel telah membunuh banyak pemimpin Hamas, termasuk mantan kepala politik tertinggi Ismail Haniyeh dalam serangan akhir Juli.

Setelah kematian Haniyeh, Sinwar diangkat sebagai pemimpin baru Hamas, sebuah kelompok yang telah kehilangan banyak kekuasaannya sejak perang dimulai dengan IDF yang mengalahkan hampir semua batalionnya dalam pertempuran di Gaza.

Mohammed Deif, yang merupakan komandan militer tertinggi sayap militer Hamas, juga tewas pada bulan Juli, IDF mengonfirmasi pada Agustus.

Israel juga telah menghancurkan struktur komando kelompok militan Lebanon Hizbullah, termasuk membunuh pemimpin utamanya Hassan Nasrallah bulan lalu.

Baca juga: Israel Selidiki Kemungkinan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Tewas

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Gaza: Perang "brutal" selama setahun telah mengubah Jalur Gaza menjadi kuburan bagi puluhan ribu orang dan lautan puing. Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menyaksikan bagaimana kekejian Israel dan sekutunya menghancurkan Gaza.

"Perang brutal selama 12 bulan telah mengubah Jalur Gaza menjadi lautan puing yang tak dapat dikenali dan kuburan bagi puluhan ribu orang, di antaranya terlalu banyak anak-anak," kata Philippe Lazzarini, komisaris jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), di platform media sosial X pada peringatan pertama konflik Gaza.

"Satu tahun telah berlalu, dan tidak ada hari berlalu tanpa keluarga-keluarga di Gaza mengalami penderitaan yang tak terkatakan, karena pemindahan paksa, penyakit, kelaparan, dan kematian telah menjadi norma sehari-hari bagi 2 juta orang yang terjebak di daerah kantong yang dibom dan dikepung," kata Lazzarini, dilansir dari China News, Selasa, 8 Oktober 2024.

Menurutnya, anak-anak yang paling menjadi korban dalam perang ini.

"Anak-anak adalah yang pertama dan paling menderita. Selain pembunuhan dan cedera, setiap anak di Gaza mengalami trauma, banyak di antaranya dengan bekas luka yang tidak terlihat seumur hidup,” ujar Lazzarini.

“Lebih dari 650.000 anak kehilangan satu tahun lagi kesempatan belajar. Alih-alih berada di ruang kelas, mereka harus berjuang di antara puing-puing dengan putus asa dan takut," ungkapnya.

Lazzarini mencatat, Timur Tengah terjun semakin dalam ke dalam konflik, pembunuhan, dan kengerian belaka.

"Perluasan perang ke Lebanon mendatangkan malapetaka bagi warga sipil, banyak yang terpaksa menghidupkan kembali trauma masa lalu," ucap Lazzarini.

Israel telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Hamas di Jalur Gaza untuk membalas amukan Hamas melalui perbatasan selatan Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang.

Jumlah korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 41.909, dengan jumlah korban luka-luka mencapai 97.303, kata otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza.

Baca juga: Setahun Perang Gaza, AS Pasok Rp281,9 Triliun Senjata ke Israel

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Gaza: Amerika Serikat (AS) jadi negara yang paling getol membantu Israel dalam perang di Gaza setahun terakhir. Negeri Paman Sam telah memasok Israel sedikitnya USD17,9 miliar (setara Rp281,9 triliun) dalam bentuk bantuan militer sejak perangnya di Gaza dimulai pada 7 Oktober tahun lalu.

Jumlah bantuan militer ini dikutip menurut laporan untuk proyek Biaya Perang Universitas Brown. Laporan ini dirilis pada peringatan serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan.

Laporan tersebut mengatakan, pengeluaran tersebut mencakup USD4 miliar untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal Iron Dome dan David's Sling milik Israel, serta uang tunai untuk senjata dan bahan bakar jet.

“Laporan tersebut menyatakan bahwa dana tambahan sebesar USD4,86 miliar diberikan untuk operasi militer AS di Timur Tengah selama jangka waktu tersebut,”

lapor Al Jazeera, Selasa, 8 Oktober 2024.

Angka ini, kata Al Jazeera, mencakup biaya yang terkait dengan kampanye militer AS untuk meredakan serangan Houthi di Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut kelompok yang bermarkas di Yaman tersebut, serangan dilakukan sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat Gaza.

Perhitungan tersebut dilakukan oleh Linda J Bilmes, seorang profesor di Sekolah Pemerintahan John F Kennedy Harvard, yang menilai biaya perang AS sejak serangan 11 September, bersama dengan peneliti William D Hartung dan Stephen Semler.

Setahun perang Gaza

Sudah setahun perang Gaza terjadi dengan lebih dari 42 ribu warga tewas akibat perang tersebut. Sebanyak 70 persen korban tewas adalah anak-anak dan perempuan.

Perang juga menyebabkan ratusan tentara Israel tewas.

Saat ini perang meluas hingga ke Lebanon dan sekitarnya. Sementara, Gaza terus dibombardir hingga jutaan warganya mengungsi.

Bantuan kemanusiaan yang datang pun tak memadai karena ‘ditahan’ oleh pihak Israel. Korban tewas juga termasuk para pekerja bantuan dan jurnalis.

Belum ada tanda-tanda perang akan berakhir, padahal Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Internasional (ICJ).

Israel dan sekutunya seakan tutup mata pada penderitaan warga Palestina, termasuk Gaza dan Tepi Barat. Bahkan berani menerobos hukum internasional.

Baca juga: 1 Tahun Genosida Gaza: Media Jadi Kaki Tangan Pemerintah AS dan Israel

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Doha: Delegasi Hamas bertemu dengan mediator Qatar dan Mesir di Doha untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan kemungkinan pertukaran sandera dan tahanan. Hamas mengatakan kepala negosiatornya Khalil al-Hayya bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dan kepala intelijen Mesir Abbas Kamel.

Kelompok pejuang Palestina itu mengatakan, mereka telah membahas perkembangan mengenai perjuangan Palestina dan agresi di Jalur Gaza tanpa mengindikasikan bahwa pembicaraan telah menghasilkan terobosan.

Laman France24, Kamis, 12 September 2024 melaporkan, negosiasi di balik layar selama berbulan-bulan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat telah gagal mengamankan penghentian pertempuran antara Hamas dan Israel, kecuali gencatan senjata selama satu minggu yang dimulai pada akhir November.

Selama satu-satunya jeda dalam perang yang sekarang telah berlangsung selama 11 bulan, 105 sandera dibebaskan ke Israel dengan imbalan 240 tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para mediator.

Putaran mediasi terkini yang diadakan di Doha dan Kairo didasarkan pada kerangka kerja yang ditetapkan pada Mei oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan "proposal penghubung" yang disampaikan kepada para pihak pada Agustus.

Pernyataan Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk segera menerapkan perjanjian gencatan senjata berdasarkan deklarasi Presiden Biden.

Tekanan untuk mencapai kesepakatan meningkat setelah otoritas Israel mengumumkan kematian enam sandera pada awal September ketika jasad mereka ditemukan dari terowongan Gaza.

Namun dalam menghadapi seruan eksternal untuk mencapai kesepakatan, baik Israel maupun Hamas secara terbuka mengisyaratkan posisi negosiasi mereka semakin kuat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan kembali seruannya agar Israel mengendalikan apa yang disebut Koridor Philadelphia di perbatasan Gaza-Mesir, titik kritis utama dalam negosiasi, dengan mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk menghentikan Hamas mempersenjatai diri kembali.

Pekan lalu, Mesir dan kemudian Qatar menolak tuduhan bahwa perbatasan tersebut digunakan untuk mempersenjatai Hamas, menuduh Netanyahu mencoba mengalihkan opini publik Israel dan menghalangi kesepakatan gencatan senjata.

Dalam pernyataan Rabu kemarin, Hamas juga menegaskan kembali tuntutannya agar Israel menarik diri dari "semua wilayah Gaza". Kelompok militan tersebut juga mengklaim tidak mengajukan tuntutan lebih lanjut kepada negosiator dan pada saat yang sama "menolak persyaratan baru apa pun untuk perjanjian ini dari pihak mana pun".

Baca juga: Perang Gaza Masuki Bulan ke-12, Harapan Gencatan Senjata Masih Tipis

(FJR)

Yerusalem: Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, memicu kemarahan karena akan membangun sinagoga Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki jika ia bisa. Pernyataannya memperkuat narasi bahwa situs suci umat Islam dan simbol nasional Palestina tersebut terancam.

Ben-Gvir, yang telah berulang kali mengabaikan larangan lama pemerintah Israel terhadap orang Yahudi untuk berdoa di situs tersebut mengatakan kepada Radio Angkatan Darat, jika memungkinkan, ia akan membangun sinagoge di kompleks Al-Aqsa, yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount.

Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas Palestina. Orang Yahudi juga menganggap tempat ini sebagai situs Bait Suci Pertama dan Kedua, yang terakhir dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 M.
"Jika saya dapat melakukan apa pun yang saya inginkan, saya akan memasang bendera Israel di situs tersebut," kata Ben-Gvir dalam wawancara tersebut, dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 27 Agustus 2024.

Ketika ditanya beberapa kali oleh seorang jurnalis apakah ia akan membangun sinagoge di situs tersebut jika itu terserah padanya, Ben-Gvir akhirnya menjawab: "Ya."

Berdasarkan status quo yang telah berlaku selama puluhan tahun yang dipertahankan oleh otoritas Israel, orang Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks tersebut di Yerusalem Timur yang diduduki selama jam-jam tertentu, tetapi mereka tidak diizinkan untuk berdoa di sana atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan.

Ben-Gvir juga dikritik oleh beberapa orang Yahudi Ortodoks, yang menganggap situs tersebut terlalu suci untuk dimasuki orang Yahudi. Menurut para rabi terkemuka, orang Yahudi dilarang memasuki bagian mana pun dari Al-Aqsa karena kesuciannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan di kompleks tersebut semakin dilanggar oleh kaum nasionalis garis keras seperti Ben-Gvir, yang terkadang memicu konfrontasi dengan warga Palestina.

Kampanye untuk membangun "Kuil Ketiga" di Al-Aqsa yang pernah dianggap sebagai gerakan pinggiran, kini berkembang di Israel. Banyak warga Palestina melihat adanya kesamaan dengan apa yang terjadi di Hebron, tempat Masjid Ibrahimi, yang juga dikenal sebagai Gua Leluhur, dipisahkan.

Sejak menjabat pada Desember 2022, Ben-Gvir, sebagai menteri keamanan nasional telah mengunjungi situs suci tersebut setidaknya enam kali, yang menuai kecaman keras.

Kompleks Masjid Al-Aqsa dikelola oleh Yordania, tetapi akses ke situs itu sendiri dikontrol oleh pasukan keamanan Israel. Ben-Gvir mengatakan, orang Yahudi seharusnya diizinkan untuk berdoa di kompleks itu.

"Orang Arab dapat berdoa di mana pun mereka mau, jadi orang Yahudi seharusnya dapat berdoa di mana pun mereka mau," ujarnya.

Iamengklaim bahwa kebijakan saat ini mengizinkan orang Yahudi untuk berdoa di situs ini.

Beberapa politisi Yahudi ultra-Ortodoks sebelumnya telah mengecam upaya Ben-Gvir untuk mendorong orang Yahudi berdoa di Al-Aqsa.

Salah satunya, Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel, sebelumnya menyebut komentar Ben-Gvir tentang subjek itu sebagai "penistaan agama". Arbel menambahkan, "larangan orang Yahudi berdoa di Temple Mount adalah posisi semua orang besar Israel selama beberapa generasi".

Makin Berbahaya

Yordania membalas pernyataan terbaru Ben-Gvir.

"Al-Aqsa dan tempat-tempat suci itu adalah tempat ibadah yang murni bagi umat Islam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sufian Qudah dalam sebuah pernyataan.

“Yordania akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan serangan terhadap tempat-tempat suci dan kami sedang mempersiapkan berkas hukum yang diperlukan untuk mengambil tindakan di pengadilan internasional terhadap serangan terhadap tempat-tempat suci,” kata Qudah.

Beberapa pejabat Israel juga mengecam Ben-Gvir, sementara pernyataan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan “tidak ada perubahan” pada kebijakan saat ini.

“Menentang status quo di Temple Mount adalah tindakan yang berbahaya, tidak perlu, dan tidak bertanggung jawab,” kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant di X.

“Tindakan Ben-Gvir membahayakan keamanan nasional Negara Israel,” sambung Gallant.

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan di X bahwa komentar berulang Ben-Gvir menunjukkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan kendali atas pemerintahannya.

Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh memperingatkan bahwa “Al-Aqsa dan tempat-tempat suci adalah garis merah yang tidak akan kami biarkan disentuh sama sekali”.

Hamas, yang terlibat perang sengit dengan Israel di Jalur Gaza, mengatakan komentar menteri itu "berbahaya" dan meminta negara-negara Arab dan Islam "untuk bertanggung jawab melindungi tempat-tempat suci".

Kementerian Luar Negeri Mesir meminta Israel untuk mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan dan menghentikan pernyataan provokatif yang bertujuan untuk meningkatkan ketegangan.

"Pernyataan-pernyataan ini menghalangi upaya untuk mencapai gencatan senjata dan gencatan senjata di Jalur Gaza dan menimbulkan ancaman serius bagi masa depan penyelesaian akhir masalah Palestina, yang didasarkan pada solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina merdeka di sepanjang perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata pernyataan itu.

Komentar itu muncul kurang dari dua minggu setelah Ben-Gvir memicu kemarahan, termasuk dari para rabi Israel yang berpengaruh, dengan mengunjungi kompleks itu bersama ratusan pendukung, banyak di antaranya tampak berdoa secara terbuka yang menentang aturan status quo.

Baca juga: Bikin Ulah Lagi, Menteri Keamanan Nasional Israel Serbu Masjid Al-Aqsa

(FJR)

Kairo: Negosiasi Gencatan Senjata konflik Israel-Hamas yang di mediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir dengan proposal rancangan AS pada akhir pekan lalu gagal membuahkan hasil. Hasil tersebut berbeda dengan pernyataan Presiden AS Joe Biden yang optimistis gencatan senjata terjadi.

Melansir Al-Jazeera, dalam Negosiasi yang dilakukan di Ibu Kota Mesir Kairo, poin utama yang menjadi topik pembahasan adalah Koridor Philadelphi, daratan sepanjang 14.5 km di antara perbatasan Gaza Selatan dan Mesir.

Dalam "Bridging Proposal" yang dipromosikan oleh AS, berdasarkan pernyataan pengamat Israel-Palestina Hugh Lovatt melansir Al-Jazeera, proposal tersebut memberikan akses untuk tentara Israel untuk tetap mendiami Koridor Philadelphi, meskipun dengan jumlah yang minimum.
Ini terlihat sebagai "Deal Breaker" untuk Hamas yang berulang kali menyatakan bahwa syarat-syarat gencatan senjata adalah Israel menghentikan agresinya, penarikan penuh pasukan mereka dari Gaza, dan rekonstruksi.

Pada 11 Agustus Hamas menyatakan siap untuk mengimplementasikan "proposal Biden" yang terlihat memiliki syarat-syarat tersebut.

Meskipun begitu, Melansir Jerusalem Post, berdasarkan pernyataan tertulis dari kabinet Netanyahu, ada 3 syarat agar mereka setuju gencatan senjata: tidak ada gencatan senjata permananen, seluruh sandera Hamas kembali ke Israel, dan Tentara Keamanan Israel (IDF) tetap mendiami koridor Philadelphi.

Mengapa Koridor Philadelphi?

Berdasarkan American Israel Public Affais Commitee (AIPAC), Israel menduga bahwa Koridor Philadelphi yang merupakan zona penyangga, telah digunakan oleh Hamas untuk menyelundupkan persenjataan militer untuk mendukung aksi mereka melawan Israel, melalui terowongan yang berada di bawah kawasan tersebut.

Pada tahun 2009, AS dan Israel menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) yang menyatakan akan mencegah suplai senjata termasuk bahan baku dan bahan peledak ke Gaza untuk "Hamas dan pasukan teroris lainnya".

Karena itulah dari perspektif Israel, kesepakatan gencatan senjata harus membiarkan mereka mereka tetap meninggalkan pasukan mereka untuk "mencegah penyelundupan senjata" untuk Hamas.

Di sisi lain, posisi Israel terhadap Philadelphi Koridor tidak disetujui oleh Hamas dan juga Mesir. Melansir Al-Jazeera, Mesir menyatakan telah menghancurkan terowongan yang digunakan orang-orang Palestina, namun Israel tetap mempertanyakan keefektifan upaya Mesir.

Baca Juga:
Blinken Akhiri Tur Timur Tengah, Gencatan Senjata Gaza Belum Juga Tercapai

(SUR)

Gaza: Kelompok pejuang Palestina Hamas dan gerakan Jihad Islam menegaskan persyaratan untuk setiap kesepakatan dengan Israel. Syarat tersebut termasuk penghentian perang Gaza, penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina.

Persyaratan tersebut diuraikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Hamas pada Rabu, 21 Agustus 2024, usai pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dewan Syura Hamas Mohamed Ismail Darwish, Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziad al-Nakhala dan wakilnya Mohamed Hindi di lokasi pertemuan yang dirahasiakan.

Dalam pernyataan tersebut disampaikan, kedua kelompok menekankan perlu untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat ke Gaza, terlepas dari hasil perundingan mengenai diakhirinya perang.
“Kami menggarisbawahi perlunya menghentikan agresi Israel dan perang di Gaza, menghukum para pemimpin pendudukan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, serta meninjau perkembangan lapangan dan ketahanan kemampuan perlawanan untuk menyerang seluruh wilayah Palestina yang diduduki,” kata pernyataan tersebut, dikutip dari Anadolu, Kamis, 22 Agustus 2024.

Mengenai perundingan gencatan senjata, para peserta meninjau kemajuan negosiasi tidak langsung dan sikap menghalangi kekuatan pendudukan yang menghambat upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Pernyataan itu kembali menekankan, setiap perjanjian harus mencakup penghentian agresi secara menyeluruh, penarikan penuh pasukan Israel wilayah tersebut, dimulainya rekonstruksi, penghentian blokade, dan kesepakatan pertukaran tahanan yang serius.

Baik Hamas maupun Jihad Islam menilai, pemimpin pendudukan bertanggung jawab atas kegagalan upaya mediator (Qatar dan Mesir) dengan bersikeras melanjutkan agresi dan menolak hal yang telah disepakati pada tahap sebelumnya, terutama proposal yang diterima Hamas pada 2 Juli.

Pertemuan antara Hamas dan Jihad Islam terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan menarik tentara dari Koridor Philadelphi di perbatasan dengan Mesir dan Koridor Netzarim yang memisahkan wilayah utara dan selatan.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berbicara dengan Netanyahu pada Rabu malam untuk membahas perkembangan negosiasi.

Pada Selasa, surat kabar berbahasa Ibrani Maariv melaporkan bahwa Netanyahu mengatakan kepada perwakilan keluarga tahanan Israel di Gaza bahwa ‘Israel tidak akan, dalam keadaan apa pun, meninggalkan Koridor Philadelphi dan Poros Netzarim, meskipun mendapat tekanan besar untuk melakukannya.’

Baca juga: Anggota Fatah Tewas Dibunuh Israel dalam Serangan ke Lebanon

(FJR)

Tel Aviv: Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Israel, B'Tselem melaporkan adanya kekerasan dalam penjara Israel yang dialami oleh para tahanan Palestina. Laporan tersebut diambil dari kesaksian para tahanan Palestina yang bertahan dalam penahanan Israel.

"Leher saya sakit akibat pukulan dan sangat dingin di sana (penjara). Saya hampir tidak bisa berdiri, tapi mereka (militer Israel) memaksa kami berdiri di samping pagar kawat berduri setiap hari," kata Shaimaa Abu Jiab-Abu Foul (32) dari Kamp Pengungsi Jabalya kepada B'Tselem.

Dikutip dari Instagram mereka, Shaimaa mengaku diberikan makanan lewat pagar berduri. "Tetapi saya hampir tidak bisa makan," sambung dia.
Kesaksian lain diberikan oleh SB dari Yerusalem Timur. Menurutnya, kondisinya sangat tidak higienis.

"Kondisi yang tidak higienis memaksa kami untuk mandi, tidak ada air panas, larangan menjemur pakaian dan tidak boleh keluar, yang berarti kami harus tinggal di sel sempit untuk waktu yang lama dan tidak terpapar matahari, sehingga menyebabkan kami terpapar penyakit kulit," lanjutnya.

SB mengatakan, terkena jamur kuku. Namun, pengobatan yang ia terima adalah Tylenol.

Sementara Muhammad Srur (34) dari Distrik Ramallah mengaku mendengar suara teriakan tahanan lainnya yang dipukul para penjaga. Srur mengatakan, mereka berpindah dari satu kelompok tahanan ke kelompok lainnya untuk memukul dan mengumpat.

Srur menuturkan, ia pernah dirundung dengan disuruh berdiri, menutup matanya dan melilitkan bendera Israel, lalu mengambil videonya. "Kemudian salah satu dari mereka melingkarkan lengannya ke leher saya, mendorong saya ke bawah. Saya mendengar para tahanan tertawa dan saling meminta untuk merekam video," cerita Srur.

Tak hanya laki-laki, tahanan perempuan pun mendapat perlakuan sama. Seperti yang diceritakan Nabilah Miqdad (39), yang merupakan ibu dari lima anak.

"Mereka menempatkan kami di dalam kandang yang hanya memiliki kasur kecil dan selimut tipis yang tidak cukup untuk kami semua. Kami meminta lebih banyak selimut tapi mereka (tentara) menolak," kata Nabilah.

"Kami harus makan dengan tangan terikat dan begitulah kami juga pergi ke kamar mandi. Itu mengerikan," sambung dia.

Dari unggahan @theimeu di Instagram, terkait dengan penyiksaan yang diterima tahanan, mereka meminta agar hukum internasional ditegakkan. Pasalnya, penyiksaan itu bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku.

"Kesaksian tentang pelecehan Israel ini tidak menyisakan ruang untuk keraguan bahwa Israel memiliki kebijakan sistemik dan institusional untuk menyiksa semua tawanan Palestina," kata mereka.

"Israel menggunakan uang dan dukungan AS untuk menjalankan kamp penyiksaan dan memperpanjang genosida terhadap warga Palestina. AS harus menghentikan aliran senjata ke Israel dan menggunakan kekuatan untuk menegakkan gencatan senjata segera dan permanen," pungkas unggahan tersebut.

Baca juga: Korban Tewas Serangan Israel ke Gaza Capai 40.000 Jiwa

(FJR)

Gaza: Perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina. Sebanyak 16.456 diantaranya anak-anak dan lebih dari 11.000 perempuan.

Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan tonggak sejarah yang suram itu. Dilansir dari Al Jazeera, Jumat, 16 Agustus 2024, angka tersebut kemungkinan besar kurang dari jumlah sebenarnya karena masih ada 10 ribu warga Palestina hilang.

"Dapatkah Anda bayangkan apa artinya 40.000? Itu adalah angka bencana yang tidak dapat dibayangkan oleh dunia," Aseel Matar, seorang wanita Palestina di Gaza.
"Meskipun demikian, dunia melihat, menyadari, mendengar, dan mengawasi kami setiap hari, setiap menit, tetapi tetap diam, dan kami tidak berdaya. Kami kelelahan, kami tidak punya energi lagi," sambung dia.

Tak lama setelah pengumuman kementerian tentang jumlah korban tewas, putaran baru perundingan gencatan senjata yang bertujuan untuk menghentikan perang dimulai di ibu kota Qatar, Doha, pada Kamis sore. Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat menjadi penengah dalam perundingan berisiko tinggi tersebut, yang dihadiri oleh pejabat tinggi Israel.

PBB mengatakan pemboman Israel telah merusak atau menghancurkan dua pertiga bangunan di seluruh Jalur Gaza.

"Hari ini menandai tonggak sejarah yang suram bagi dunia," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk.

"Situasi yang tak terbayangkan ini sebagian besar disebabkan oleh kegagalan berulang kali oleh (militer Israel) untuk mematuhi aturan perang," ucapnya.

Serangan gencar Israel di Gaza, yang menjadi subjek tuduhan genosida di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ), telah menyebabkan lebih dari 90 persen penduduk Jalur Gaza mengungsi dan menciptakan bencana kemanusiaan, yang diperburuk oleh penolakan Israel yang meluas atas bantuan kemanusiaan penting ke Gaza.

Meskipun ICJ memerintahkan Israel untuk mengizinkan bantuan bagi Gaza, Juli menandai tingkat bantuan terendah yang masuk ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, ketika perang dimulai menyusul serangan Hamas ke Israel selatan yang menewaskan lebih dari 1.100 orang, banyak dari mereka adalah warga sipil Israel.

Di tengah kondisi yang memburuk, kelaparan dan penyakit mematikan seperti polio telah menyebar di Gaza.

“Kita membutuhkan gencatan senjata, bahkan gencatan senjata sementara untuk berhasil melaksanakan serangan ini. Jika tidak, kita berisiko menyebarkan virus lebih jauh, termasuk lintas batas,” kata Hanan Balkhy, direktur regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Jumlah korban tewas yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan bersifat konservatif, dengan sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet pada bulan Juli menyatakan bahwa angka tersebut dapat mencapai setinggi 186.000 orang, suatu angka yang akan mewakili sekitar 8 persen dari seluruh populasi Gaza.

Pasukan Israel telah menargetkan sekolah, pekerja kemanusiaan, fasilitas medis, dan tempat penampungan PBB selama perang, termasuk beberapa yang menampung banyak orang terlantar. Israel menyatakan bahwa fasilitas tersebut digunakan oleh Hamas untuk tujuan militer, tetapi klaim tersebut seringkali tidak memiliki bukti.

Dalam 10 hari pertama bulan ini saja, Israel menyerang sedikitnya lima sekolah di seluruh Gaza, menewaskan lebih dari 150 orang.

Baca juga: 40 Ribu Lebih Warga Palestina Terbunuh dalam Serangan Israel ke Gaza

(FJR)

Istanbul: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Kamis, 15 Agustus 2024, mengungkapkan bahwa rata-rata hampir 130 orang telah tewas setiap hari di Jalur Gaza akibat serangan Israel.

"Besarnya kehancuran tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah oleh militer Israel sangat mengejutkan," kata Turk dalam sebuah pernyataan.

Turk menekankan bahwa situasi tak terbayangkan di wilayah kantong Palestina yang terkepung itu sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran hukum perang yang terus dilakukan tentara Israel.

Dia juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi warga sipil, properti, dan infrastruktur sesuai hukum kemanusiaan internasional (International Humanitarian Law/IHL).

"Kami telah mendokumentasikan pelanggaran serius terhadap IHL oleh militer Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, termasuk Hamas," kata dia.

Turk mendesak semua pihak untuk menyepakati gencatan senjata segera, menghentikan permusuhan, dan menghentikan pertumpahan darah.

"Ketika dunia merenung dan mempertimbangkan ketidakmampuan untuk mencegah pembantaian ini, saya mendesak semua pihak untuk menyetujui gencatan senjata segera, meletakkan senjata, dan menghentikan pembunuhan untuk selamanya," katanya.

Para sandera harus dibebaskan, kata dia, begitu pula warga Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang.

Turk juga mendesak agar pendudukan ilegal oleh Israel segara diakhiri dan solusi dua negara yang disepakati secara internasional harus menjadi kenyataan.

Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Serangan membabi buta Israel di Gaza yang terus berlanjut menuai kecaman internasional.

Serangan-serangan itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina, yang sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 92.400 lainnya, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Lebih dari 10 bulan sejak Israel melancarkan agresi, sebagian besar wilayah Gaza hancur. Pengepungan Israel juga melumpuhkan pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan. AFP PHOTO/Bashar Taleb/Eyad Baba

(WWD)