Bisnis.com, JAKARTA — Korea Utara mengirim menteri luar negerinya ke Rusia untuk perjalanan ketiganya dalam waktu kurang dari setahun tepat ketika pasukannya tiba di wilayah Kursk, Rusia, dekat perbatasan dengan Ukraina.

Mengutip kantor berita Korea Utara, KCNA pada Selasa (29/10/2024), Menteri Luar Negeri Choe Son Hui meninggalkan Pyongyang pada Senin waktu setempat. Dia memimpin sebuah delegasi dalam kunjungan resmi ke Rusia.

Secara terpisah, Kantor Berita Yonhap melaporkan bahwa agenda Choe dapat mencakup pembicaraan untuk mengatur kemungkinan perjalanan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Moskow, tanpa mengutip sumbernya.

Dikutip dari Bloomberg, Choe akan berdiskusi dengan rekan-rekan Rusianya tentang hubungan bilateral serta isu-isu politik internasional untuk menindaklanjuti pertemuan para pemimpin mereka pada bulan Juni, kata kedutaan Rusia di Pyongyang.

Dalam pertemuan Juni lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kim Jong Un sepakat untuk segera memberikan bantuan militer jika salah satu dari mereka diserang.

Meningkatnya hubungan antara Korea Utara dan Rusia telah membuat khawatir Korea Selatan dan sekutu-sekutunya, dan mereka telah mendiskusikan opsi-opsi untuk melawan tindakan tersebut. Para pejabat mengatakan keputusan Rusia untuk memasukkan pasukan Korea Utara menandai titik balik dalam perang yang semakin meluas menjadi perang global dengan lebih banyak aktor luar.

Sebagai tanggapan, Seoul telah meningkatkan prospek memasok senjata ke Ukraina, menggarisbawahi risiko menyeret semenanjung Korea yang terpecah ke dalam konflik. Korea Selatan juga mengirimkan pejabat tinggi ke Ukraina untuk berbagi informasi dan mendiskusikan kemungkinan kerja sama.

"Kolusi militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman keamanan serius bagi komunitas internasional dan masalah serius yang dapat membahayakan keamanan kita," kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam rapat Kabinet pada Selasa waktu setempat.

Masih belum jelas bagaimana pasukan Korea Utara akan membantu perjuangan Rusia melawan Ukraina, serta kapan atau apakah mereka akan terlibat dalam pertempuran. Namun, Yoon mengatakan bahwa mereka dapat bergabung di medan perang lebih awal dari yang diperkirakan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kunjungan publik terakhir Choe ke Moskow adalah pada Januari ketika dia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Putin dalam pertemuan yang dianggap AS dan mitra-mitranya sebagai fasilitasi pengiriman senjata dari Korea Utara untuk membantu serangan Kremlin terhadap Ukraina.

Meningkatnya frekuensi kunjungan delegasi tingkat tinggi ini merupakan tanda tumbuhnya persahabatan antara Putin dan Kim, setelah mereka semakin dikucilkan oleh negara-negara demokrasi terkemuka. AS dan Korea Selatan menuduh Kim mengirim jutaan peluru artileri dan sejumlah rudal balistik ke Putin, sebagai imbalan atas bantuan yang menopang perekonomian Korea Utara dan memajukan sistem persenjataannya.

"Kami semakin khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk dekat perbatasan dengan Ukraina," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, seraya menambahkan bahwa sekitar 10.000 tentara telah tiba di wilayah timur Rusia.

Pilihan apa yang harus diambil sebagai respons dapat memecah belah AS dan sekutu-sekutunya. Mereka harus memutuskan apakah akan menyamakan eskalasi dengan eskalasi tindakan Korea Utara.

Pasukan Pyongyang tiba di Rusia pada saat Ukraina juga sangat membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dan berusaha mempertahankan cengkeramannya di wilayah Kursk untuk memperkuat daya tawarnya mengenai kemungkinan perundingan dengan Moskow.

Bisnis.com, JAKARTA — Korea Utara mengirim menteri luar negerinya ke Rusia untuk perjalanan ketiganya dalam waktu kurang dari setahun tepat ketika pasukannya tiba di wilayah Kursk, Rusia, dekat perbatasan dengan Ukraina.

Mengutip kantor berita Korea Utara, KCNA pada Selasa (29/10/2024), Menteri Luar Negeri Choe Son Hui meninggalkan Pyongyang pada Senin waktu setempat. Dia memimpin sebuah delegasi dalam kunjungan resmi ke Rusia.

Secara terpisah, Kantor Berita Yonhap melaporkan bahwa agenda Choe dapat mencakup pembicaraan untuk mengatur kemungkinan perjalanan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Moskow, tanpa mengutip sumbernya.

Dikutip dari Bloomberg, Choe akan berdiskusi dengan rekan-rekan Rusianya tentang hubungan bilateral serta isu-isu politik internasional untuk menindaklanjuti pertemuan para pemimpin mereka pada bulan Juni, kata kedutaan Rusia di Pyongyang.

Dalam pertemuan Juni lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kim Jong Un sepakat untuk segera memberikan bantuan militer jika salah satu dari mereka diserang.

Meningkatnya hubungan antara Korea Utara dan Rusia telah membuat khawatir Korea Selatan dan sekutu-sekutunya, dan mereka telah mendiskusikan opsi-opsi untuk melawan tindakan tersebut. Para pejabat mengatakan keputusan Rusia untuk memasukkan pasukan Korea Utara menandai titik balik dalam perang yang semakin meluas menjadi perang global dengan lebih banyak aktor luar.

Sebagai tanggapan, Seoul telah meningkatkan prospek memasok senjata ke Ukraina, menggarisbawahi risiko menyeret semenanjung Korea yang terpecah ke dalam konflik. Korea Selatan juga mengirimkan pejabat tinggi ke Ukraina untuk berbagi informasi dan mendiskusikan kemungkinan kerja sama.

"Kolusi militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman keamanan serius bagi komunitas internasional dan masalah serius yang dapat membahayakan keamanan kita," kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam rapat Kabinet pada Selasa waktu setempat.

Masih belum jelas bagaimana pasukan Korea Utara akan membantu perjuangan Rusia melawan Ukraina, serta kapan atau apakah mereka akan terlibat dalam pertempuran. Namun, Yoon mengatakan bahwa mereka dapat bergabung di medan perang lebih awal dari yang diperkirakan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kunjungan publik terakhir Choe ke Moskow adalah pada Januari ketika dia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Putin dalam pertemuan yang dianggap AS dan mitra-mitranya sebagai fasilitasi pengiriman senjata dari Korea Utara untuk membantu serangan Kremlin terhadap Ukraina.

Meningkatnya frekuensi kunjungan delegasi tingkat tinggi ini merupakan tanda tumbuhnya persahabatan antara Putin dan Kim, setelah mereka semakin dikucilkan oleh negara-negara demokrasi terkemuka. AS dan Korea Selatan menuduh Kim mengirim jutaan peluru artileri dan sejumlah rudal balistik ke Putin, sebagai imbalan atas bantuan yang menopang perekonomian Korea Utara dan memajukan sistem persenjataannya.

"Kami semakin khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk dekat perbatasan dengan Ukraina," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, seraya menambahkan bahwa sekitar 10.000 tentara telah tiba di wilayah timur Rusia.

Pilihan apa yang harus diambil sebagai respons dapat memecah belah AS dan sekutu-sekutunya. Mereka harus memutuskan apakah akan menyamakan eskalasi dengan eskalasi tindakan Korea Utara.

Pasukan Pyongyang tiba di Rusia pada saat Ukraina juga sangat membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dan berusaha mempertahankan cengkeramannya di wilayah Kursk untuk memperkuat daya tawarnya mengenai kemungkinan perundingan dengan Moskow.

Bisnis.com,JAKARTA - Ukraina melarang penggunaan aplikasi pesan Telegram pada perangkat resmi yang digunakan oleh pejabat pemerintah, personel militer, dan pekerja penting, karena meyakini Rusia dapat memata-matai pesan dan pengguna.

Dalam pernyataan resminya, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional mengumumkan pembatasan tersebut setelah Kyrylo Budanov, kepala badan intelijen militer GUR Ukraina, mengungkapkan bukti kepada dewan mengenai kemampuan dinas khusus Rusia untuk memata-matai platform tersebut.

"Saya selalu mendukung dan terus mendukung kebebasan berbicara, tetapi masalah Telegram bukan masalah kebebasan berbicara, melainkan masalah keamanan nasional," terangnya, dikutip dariReuters,Sabtu (21/9/2024).

Adapun, Kepala pusat penanggulangan disinformasi dewan keamanan, Andriy Kovalenko, mengunggah di Telegram bahwa pembatasan tersebut hanya berlaku untuk perangkat resmi, bukan telepon pribadi.

Namun, pejabat keamanan Ukraina telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaannya selama perang.

Setelah keputusan itu diumumkan, Telegram mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengungkapkan data siapa pun atau isi pesan apa pun.

"Telegram tidak pernah memberikan data pesan apa pun ke negara mana pun, termasuk Rusia. Pesan yang dihapus akan dihapus selamanya dan secara teknis tidak mungkin dipulihkan," jelasnya.

Telegram menyatakan bahwa setiap kebocoran pesan yang dilaporkan telah terbukti sebagai hasil dari perangkat yang disusupkan, baik melalui penyitaan maupun malware.

Sebagai informasi, menurut basis data Telemetrio, sekitar 33.000 saluran Telegram aktif di Ukraina.Telegram banyak digunakan di Ukraina dan Rusia dan telah menjadi sumber informasi penting sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Apilkasi tersebut didirikan oleh Pavel Durov kelahiran Rusia. Dia meninggalkan Rusia pada 2014 setelah menolak memenuhi tuntutan untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial miliknya VKontakte, yang telah dijual olehnya.

Durov kemudian ditangkap kala mendarat di Prancis pada Agustus 2024, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap kejahatan terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan di Telegram.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)NATOyang digelar selama tiga hari di Washington,Amerika Serikat(AS) sejak Selasa (9/7/2024) akhirnya rampung.

KTT tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dideklarasikan oleh 32 pemimpin negara aliansiNATOdan empat mitra Indo-Pasifik mereka yaitu Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru.

Kendati begitu, penyelenggaraan dan kesepakatan dalam perhelatan KTTNATOitu juga mendapatkan kritik dari sejumlah negara. Mulai dari Turki, China, hingga Korea Utara angkat bicara dan menyoroti deklarasi KTTNATO.

Berdasarkan catatanBisnis, KTTNATOantara lain telah menyepakati untuk melanjutkan kebijakan pencegahannuklirdan akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip nonproliferasi nuklir.

Dalam dokumen hasil KTT tertuang pernyataan bahwa pengendalian senjata, pelucutan senjata, dan nonproliferasi telah dan harus terus memberikan kontribusi penting dalam mencapai tujuan keamanan aliansi tersebut dan dalam memastikan stabilitas strategis dan keamanan kolektif.

"Penangkalan nuklir merupakan landasan keamanan Aliansi. NATO menegaskan kembali komitmennya terhadap semua keputusan, prinsip, dan komitmen terkait penangkalan nuklir, kebijakan pengendalian senjata, serta tujuan nonproliferasi dan pelucutan senjata NATO sebagaimana dinyatakan dalam Konsep Strategis 2022 dan Komunike Vilnius 2023," kata dokumen hasil, dilansirTASS, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, NATO telah berjanji untuk tetap berkomitmen dalam mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan kredibilitas, efektivitas, keselamatan, dan keamanan misi pencegahan nuklir Aliansi.

Hal itu termasuk dengan memodernisasi kemampuan nuklirnya, memperkuat kemampuan perencanaan nuklirnya, dan beradaptasi sebagaimana diperlukan.

Di sisi lain, sejumlah negara melayangkan kritikan atas deklarasi hasil KTTNATO. Berikut rangkumannya:

TURKI

PresidenTurki, Recep Tayyip Erdogan enggan merestui upaya kerja sama antara NATO dengan Israel sebelum perdamaian di Palestina dapat terwujud.

Hal tersebut disampaikannya pada rangkaian KTT NATO ketika sejumlah negara mendorong agar aliansi tersebut memberikan dukungan kolektif kepada Israel.

“Sampai perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan tercapai diPalestina, upaya kerja sama dengan Israel di dalam NATO tidak akan disetujui oleh Turki,” katanya sebagaimana dilansirReuters, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Erdogan juga buka suara mengenai situasi politik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina hingga pemulihan hubungan dengan Suriah.

Menurutnya, Turki tengah melanjutkan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Terkait Suriah, dia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan untuk bertemu dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Hubungan diplomatik kedua negara terputus akibat perang saudara di Suriah pada 2012.

“Kami akan menyampaikan undangan kepada Assad kapan saja untuk kemungkinan melakukan pembicaraan [pemulihan hubungan kedua negara],” ujarnya.

Erdogan juga mengatakan bahwa Turki mengharapkan solidaritas dari sekutuNATOdalam perjuangannya melawan terorisme.

Sementara itu, dirinya juga menyinggung penjualan jet tempur F-16 yang dilakukan AS kepada Turki. Maret lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengizinkan transaksi senilai US$23 miliar tersebut usai Turki menyetujui Swedia bergabung dengan NATO.

"Saya berbicara dengan Biden. Biden menyebut bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dalam 3-4 pekan," pungkasnya.

China dan Korut

CHINA

Juru Bicara MisiChinauntukUni Eropamenyebut bahwa hasilKTTNATOdi Washington penuh dengan kebohongan dan provokasi.

Pasalnya, draf dokumen tersebut memuat pernyataan bahwa China menjadi salah satu pihak yang membiarkan terjadinya serangan Rusia ke Ukraina. Selain itu, negara pimpinan Xi Jinping tersebut juga dinilai menjadi tantangan sistemik bagi Eropa, khususnya dari segi keamanan.

“Seperti yang kita ketahui bersama, China bukanlah pencipta krisis di Ukraina,” katanya dalam pernyataan resmi Misi China untuk Uni Eropa, dilansirReuters, Kamis (11/7/2024).

Dia berpendapat, posisi China dalam perkara Rusia-Ukraina adalah untuk mendorong upaya perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur politik.

Juru bicara tersebut mengeklaim bahwa upaya China itu telah diakui dan mendapatkan apresiasi secara luas dari komunitas internasional.

Itu sebabnya, misi China untuk Uni Eropa menyoroti hasil KTT NATO yang dinilai melanggengkan narasi permusuhan layaknya masa Perang Dingin, yang penuh dengan provokasi.

“Deklarasi KTT NATO di Washington penuh dengan retorika masa Perang Dingin. Hal-hal yang disebut terkait China penuh dengan provokasi, kebohongan, hasutan, dan fitnah,” ujarnya.

Adapun, dalam persamuhan itu, negara-negara anggota NATO telah sepakat menekankan janji keanggotaan untuk Ukraina pada masa mendatang. Selain itu, blok tersebut juga menggarisbawahi ‘dukungan’ China terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Hal ini tercermin dengan kehadiran sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, hingga Australia dalam pertemuan tersebut. Negara-negara itu disinyalir tengah mendekat ke NATO usai meningkatnya aktivitas China di Laut China Selatan.

Di sisi lain, China telah berulang kali mengecam NATO dan memperingatkan agar blok tersebut tak melakukan ekspansi ke kawasan Asia-Pasifik.

“Kami dengan tegas menentang tindakan NATO yang melampaui karakternya sebagai aliansi pertahanan regional yang melibatkan diri ke Asia-Pasifik untuk memicu konfrontasi, permusuhan, serta mengganggu kemakmuran dan stabilitas kawasan ini,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Rabu (10/7/2024).

KOREA UTARA

Sementara itu,Korea Utara(Korut) mengkritik deklarasi KTTNATOtersebut pada Sabtu (13/7/2024). Juru bicara Kementerian Luar NegeriKorutmembuat pernyataan tersebut setelah

Dalam pernyataan yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), dan dikutipYonhap News, juru bicara tersebut mengatakan deklarasi itu memantik 'Perang Dingin' dan konfrontasi militer.

Dia mengatakan situasi itu memerlukan strategi baru untuk menangkal upaya AS memperluas aliansi militernya.

Republik Demokratik Rakyat Korea(DPRK) bersumpah akan mencegah agresi dan mempertahankan perdamaian dengan tindakan balasan strategis yang lebih kuat, menurut pernyataan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Korea Utara (Korut) akhirnya angkat bicara terkait deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)NATO.

KTTNATOyang digelar selama tiga hari di Washington,Amerika Serikat(AS) dan dimulai pada Selasa (9/7/2024), mengecam ekspor senjata Korut ke Rusia. Dalam deklarasinya, KTTNATOmenyebut praktik ekspor senjata itu ilegal dan memperingatkan adanya ‘tindakan balasan strategis’ yang kuat.

Dalam deklarasi itu, 32 pemimpin negara aliansiNATOdan empat mitra Indo-Pasifik mereka yaitu Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru, membahas kekhawatiran mengenai hubungan militer yang semakin erat antara Pyongyang dan Moskow.

Korut pun mengkritik deklarasi KTTNATOtersebut, Sabtu (13/7/2024). Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut membuat pernyataan tersebut setelah

Dalam pernyataan yang dirilisKantor Berita Pusat Korea(KCNA), dan dikutipYonhap News, juru bicara tersebut mengatakan deklarasi itu memantik 'Perang Dingin' dan konfrontasi militer.

Dia mengatakan situasi itu memerlukan strategi baru untuk menangkal upaya AS memperluas aliansi militernya.

Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) bersumpah akan mencegah agresi dan mempertahankan perdamaian dengan tindakan balasan strategis yang lebih kuat, menurut pernyataan itu.

Selain Korut, China juga angkat bicara ihwal deklarasi KTT Nato. Juru Bicara MisiChinauntukUni Eropamenyebut bahwa hasil konferensi tingkat tinggi di Washington itu penuh dengan kebohongan dan provokasi.

Pasalnya, draf dokumen tersebut memuat pernyataan bahwa China menjadi salah satu pihak yang membiarkan terjadinya serangan Rusia ke Ukraina. Selain itu, negara pimpinan Xi Jinping tersebut juga dinilai menjadi tantangan sistemik bagi Eropa, khususnya dari segi keamanan.

“Seperti yang kita ketahui bersama, China bukanlah pencipta krisis di Ukraina,” katanya dalam pernyataan resmi Misi China untuk Uni Eropa, dilansirReuterspada Kamis (11/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Saudi dilaporkan melayangkan gertakan ke negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu. Mengapa Saudi mengeluarkan langkah untuk membalas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan itu?

Salah satu titik terangnya ada pada Februari lalu. Saat itu, Rusia dan Arab Saudi merayakan peringatan 98 tahun terjalinnya hubungan bilateral. Pada 1926, Uni Soviet menjadi negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Kerajaan Hijaz dan Najd.

Saat ini, dengan Presiden Vladimir Putin yang menegaskan kekuasaannya selama enam tahun ke depan dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Raja Salman pada tahun 2022, kepemimpinan kedua negara terlihat stabil.

Merujuk tulisan Dr Diana Galeeva dari Universitas Oxford di Arab News, meskipun hubungan antara Rusia modern dan Arab Saudi terjalin pada tahun 1992, hubungan bilateral mencapai tingkat baru pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putin.

Kunjungan pertama raja Saudi ke Moskow diakui secara luas sebagai kunjungan bersejarah. Surat kabar The Guardian menyatakan bahwa hal ini menandakan pergeseran struktur kekuasaan global. Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan lebih dari 15 perjanjian kerja sama bernilai miliaran dolar yang mencakup bidang militer, minyak, dan eksplorasi ruang angkasa.

Pada saat itu, Kerajaan Arab Saudi ingin membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, meskipun kesepakatan tersebut belum selesai, karena kemudian mereka membeli sistem Pertahanan Area Ketinggian Tinggi Terminal Amerika seharga 15 miliar dolar AS. Dengan melakukan hal ini, negara ini mengikuti kebijakan keseluruhan “lindung nilai” dan mengembangkan hubungan dengan semua kekuatan.

Meskipun demikian, pengingkaran ini tidak merusak perkembangan positif antara Rusia dan Arab Saudi. Putin mengunjungi Arab Saudi pada 2019 – kunjungan pertamanya sejak 2007. Kunjungan tersebut diakhiri dengan perjanjian minyak. Putin juga mengunjungi UEA dan Arab Saudi pada 2023.

Apa manfaat interaksi tersebut bagi kedua negara? Menurut Galeeva kepetingan ekonomi tidak diragukan lagi merupakan faktor pendorong di balik hubungan Saudi-Rusia. Sebagai hasil dari persaingan geopolitiknya saat ini dengan negara-negara Barat, Moskow menganggap Riyadh sebagai mitra penting dalam membentuk sektor energi global dan dengan demikian meningkatkan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan hal penting mengingat pembatalan kontrak energi dengan negara-negara Barat dan sanksi yang dikenakan terkait serangan ke Ukraina.

Pada saat yang sama, Saudi telah mengikuti kebijakan luar negeri nasionalis baru, dengan mengutamakan prioritas mereka sendiri, terutama prioritas ekonomi. Hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan dengan Moskow.

Kesepakatan OPEC+, yang dipimpin oleh Rusia, Arab Saudi, dan UEA pada Oktober 2022 serta April dan Juni 2023, telah membantu meningkatkan pendapatan energi. Hasil dari kesepakatan ini – yang landasannya dinegosiasikan selama kunjungan resmi kedua pemimpin – menjadi sangat penting bagi Rusia.

Pada Januari 2023, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menyatakan bahwa pendapatan dari minyak dan gas telah meningkat sebesar 28 persen pada 2022. Kompleks bahan bakar dan energi juga mengambil peran utama dalam pembentukan PDB Rusia pada 2023 (lebih dari 27 persen) . PDB Arab Saudi juga meningkat, dari 874 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 1,1 miliar dolar AS pada 2022 dan 1,3 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Arab Saudi berperan penting dalam diversifikasi ekonomi Rusia di bawah sanksi Barat. Bagi Riyadh, perjanjian tersebut sesuai dengan inisiatif diversifikasinya. Misalnya, ekspor produk pertanian Rusia ke Kerajaan Arab Saudi meningkat sebesar 49 persen pada tahun 2022, mendekati 1 miliar dolar AS.

Arab Saudi telah diundang untuk bergabung dengan kelompok BRICS, di mana Rusia memainkan peran penting bersama dengan Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Daripada mempertimbangkan keputusan untuk bergabung dengan blok tersebut sebagai keputusan politis, tampaknya Arab Saudi lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa BRICS adalah “saluran yang bermanfaat dan penting” untuk memperluas kolaborasi ekonomi.

Para pejabat Rusia pun mengapresiasi posisi ini. Dalam pidatonya di Majelis Federal pada bulan Februari, Putin mencatat: “Negara-negara BRICS, dengan mempertimbangkan negara-negara yang baru-baru ini menjadi anggota asosiasi ini (Argentina, Mesir, Iran, Ethiopia dan UEA), akan menyumbang sekitar 37 persen pendapatan global. PDB (pada tahun 2028), sedangkan angka G7 akan turun di bawah 28 persen.”

Singkatnya, landasan yang dibangun oleh para pemimpin saat ini dalam beberapa tahun terakhir akan membawa dinamika positif lebih lanjut dalam hubungan Saudi-Rusia, dan hal ini akan menimbulkan diversifikasi. Selain hard power, kedua negara juga bisa mendapatkan manfaat dari soft power sebagai mekanisme kolaborasi.

Rusia dapat lebih diintegrasikan ke dalam program diversifikasi ekonomi Saudi yang dikenal sebagai Visi 2030. Misalnya, Rusia dapat menjadi tuan rumah forum bilateral “Rusia dalam Visi Saudi 2030” bagi para pemangku kepentingan bisnis dan investasi, dengan pameran mengenai potensi industri di wilayah Rusia dan Arab Saudi.

Selain itu, penggunaan soft power agama juga bisa berperan. Ini adalah salah satu tujuan Visi 2030 untuk menjadikan dunia Muslim sebagai pusat perhatian. Lebih banyak hal yang bisa dilakukan oleh wilayah Muslim Rusia dalam membangun hubungan. Rusia tahun lalu meluncurkan program percontohan perbankan dan keuangan Islam, sehingga bank-bank Saudi bisa mendapat izin untuk melaksanakan operasi ini.

Demi mencapai tujuannya untuk mendiversifikasi perekonomiannya, Riyadh merasa tidak terlalu terikat dengan Washington melalui perjanjian 'minyak untuk perlindungan' yang dimulai pada 1945, dan pada saat yang sama menuntut pakta bantuan, Jean-Michel Bezat mencatat dalam kolomnya di Le Monde.

Sebagai bagian dari rencana Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, ambisi ini memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan dibiayai oleh sumber daya utamanya. Minyak, yang telah dieksploitasi sejak tahun 1938, menjadi sangat penting. Riyadh akan melakukan segala daya untuk memperluas produksi selama mungkin.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Saudi dilaporkan melayangkan gertakan ke negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu. Mengapa Saudi mengeluarkan langkah untuk membalas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan itu?

Salah satu titik terangnya ada pada Februari lalu. Saat itu, Rusia dan Arab Saudi merayakan peringatan 98 tahun terjalinnya hubungan bilateral. Pada 1926, Uni Soviet menjadi negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Kerajaan Hijaz dan Najd.

Saat ini, dengan Presiden Vladimir Putin yang menegaskan kekuasaannya selama enam tahun ke depan dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Raja Salman pada tahun 2022, kepemimpinan kedua negara terlihat stabil.

Merujuk tulisan Dr Diana Galeeva dari Universitas Oxford di Arab News, meskipun hubungan antara Rusia modern dan Arab Saudi terjalin pada tahun 1992, hubungan bilateral mencapai tingkat baru pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putin.

Kunjungan pertama raja Saudi ke Moskow diakui secara luas sebagai kunjungan bersejarah. Surat kabar The Guardian menyatakan bahwa hal ini menandakan pergeseran struktur kekuasaan global. Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan lebih dari 15 perjanjian kerja sama bernilai miliaran dolar yang mencakup bidang militer, minyak, dan eksplorasi ruang angkasa.

Pada saat itu, Kerajaan Arab Saudi ingin membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, meskipun kesepakatan tersebut belum selesai, karena kemudian mereka membeli sistem Pertahanan Area Ketinggian Tinggi Terminal Amerika seharga 15 miliar dolar AS. Dengan melakukan hal ini, negara ini mengikuti kebijakan keseluruhan “lindung nilai” dan mengembangkan hubungan dengan semua kekuatan.

Meskipun demikian, pengingkaran ini tidak merusak perkembangan positif antara Rusia dan Arab Saudi. Putin mengunjungi Arab Saudi pada 2019 – kunjungan pertamanya sejak 2007. Kunjungan tersebut diakhiri dengan perjanjian minyak. Putin juga mengunjungi UEA dan Arab Saudi pada 2023.

Apa manfaat interaksi tersebut bagi kedua negara? Menurut Galeeva kepetingan ekonomi tidak diragukan lagi merupakan faktor pendorong di balik hubungan Saudi-Rusia. Sebagai hasil dari persaingan geopolitiknya saat ini dengan negara-negara Barat, Moskow menganggap Riyadh sebagai mitra penting dalam membentuk sektor energi global dan dengan demikian meningkatkan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan hal penting mengingat pembatalan kontrak energi dengan negara-negara Barat dan sanksi yang dikenakan terkait serangan ke Ukraina.

Pada saat yang sama, Saudi telah mengikuti kebijakan luar negeri nasionalis baru, dengan mengutamakan prioritas mereka sendiri, terutama prioritas ekonomi. Hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan dengan Moskow.

Kesepakatan OPEC+, yang dipimpin oleh Rusia, Arab Saudi, dan UEA pada Oktober 2022 serta April dan Juni 2023, telah membantu meningkatkan pendapatan energi. Hasil dari kesepakatan ini – yang landasannya dinegosiasikan selama kunjungan resmi kedua pemimpin – menjadi sangat penting bagi Rusia.

Pada Januari 2023, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menyatakan bahwa pendapatan dari minyak dan gas telah meningkat sebesar 28 persen pada 2022. Kompleks bahan bakar dan energi juga mengambil peran utama dalam pembentukan PDB Rusia pada 2023 (lebih dari 27 persen) . PDB Arab Saudi juga meningkat, dari 874 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 1,1 miliar dolar AS pada 2022 dan 1,3 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Arab Saudi berperan penting dalam diversifikasi ekonomi Rusia di bawah sanksi Barat. Bagi Riyadh, perjanjian tersebut sesuai dengan inisiatif diversifikasinya. Misalnya, ekspor produk pertanian Rusia ke Kerajaan Arab Saudi meningkat sebesar 49 persen pada tahun 2022, mendekati 1 miliar dolar AS.

Arab Saudi telah diundang untuk bergabung dengan kelompok BRICS, di mana Rusia memainkan peran penting bersama dengan Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Daripada mempertimbangkan keputusan untuk bergabung dengan blok tersebut sebagai keputusan politis, tampaknya Arab Saudi lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa BRICS adalah “saluran yang bermanfaat dan penting” untuk memperluas kolaborasi ekonomi.

Para pejabat Rusia pun mengapresiasi posisi ini. Dalam pidatonya di Majelis Federal pada bulan Februari, Putin mencatat: “Negara-negara BRICS, dengan mempertimbangkan negara-negara yang baru-baru ini menjadi anggota asosiasi ini (Argentina, Mesir, Iran, Ethiopia dan UEA), akan menyumbang sekitar 37 persen pendapatan global. PDB (pada tahun 2028), sedangkan angka G7 akan turun di bawah 28 persen.”

Singkatnya, landasan yang dibangun oleh para pemimpin saat ini dalam beberapa tahun terakhir akan membawa dinamika positif lebih lanjut dalam hubungan Saudi-Rusia, dan hal ini akan menimbulkan diversifikasi. Selain hard power, kedua negara juga bisa mendapatkan manfaat dari soft power sebagai mekanisme kolaborasi.

Rusia dapat lebih diintegrasikan ke dalam program diversifikasi ekonomi Saudi yang dikenal sebagai Visi 2030. Misalnya, Rusia dapat menjadi tuan rumah forum bilateral “Rusia dalam Visi Saudi 2030” bagi para pemangku kepentingan bisnis dan investasi, dengan pameran mengenai potensi industri di wilayah Rusia dan Arab Saudi.

Selain itu, penggunaan soft power agama juga bisa berperan. Ini adalah salah satu tujuan Visi 2030 untuk menjadikan dunia Muslim sebagai pusat perhatian. Lebih banyak hal yang bisa dilakukan oleh wilayah Muslim Rusia dalam membangun hubungan. Rusia tahun lalu meluncurkan program percontohan perbankan dan keuangan Islam, sehingga bank-bank Saudi bisa mendapat izin untuk melaksanakan operasi ini.

Demi mencapai tujuannya untuk mendiversifikasi perekonomiannya, Riyadh merasa tidak terlalu terikat dengan Washington melalui perjanjian 'minyak untuk perlindungan' yang dimulai pada 1945, dan pada saat yang sama menuntut pakta bantuan, Jean-Michel Bezat mencatat dalam kolomnya di Le Monde.

Sebagai bagian dari rencana Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, ambisi ini memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan dibiayai oleh sumber daya utamanya. Minyak, yang telah dieksploitasi sejak tahun 1938, menjadi sangat penting. Riyadh akan melakukan segala daya untuk memperluas produksi selama mungkin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana meyakini bahwa Ukraina tidak akan bergabung dalam keanggotaan NATO.

Hikmahanto menjelaskan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang digelar pekan ini tidak membahas keanggotaan Ukraina. Pasalnya, hal itu menjadi pemicu Rusia menyerang Ukraina sejak dua tahun lalu.

"Menurut saya tidak, karena ini yang menjadiconcerndari Rusia menyerang Ukraina," katanya, saat ditanyaiBisnis, pada Rabu (10/7/2024).

Saat ditanyai ihwal peluang sekutu membantu Ukraina menyerang Rusia, Hikmahanto menampik. Menurutnya, hal itu akan memicu peluang terjadinya Perang Dunia III.

Namun di sisi lain, jelasnya, jika sekutu tidak membantu, maka Ukraina akan benar-benar hancur oleh Rusia.

"Ini yang sangat sulit. Karena kalau menyerang Rusia benar jadi Perang Dunia III. Tapi kalau dibiarkan maka Ukraina akan dihabisi oleh Rusia," ujarnya.

Menurut Hikmahanto, perang Rusia dengan Ukraina ini tentu berdampak bagi Indonesia. Salah satunya adalah krisis pasokan bahan pangan dan nilai impor akan jauh lebih mahal.

"Dampak secara tidak langsung adalah adanya krisissupply chaindan biaya barang impor akan mahal," tambahnya.

Seperti diketahui, KTT NATO digelar selama 3 hari di Washington, Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada Selasa (9/7/2024).

DilansirTASS, para peserta KTT akan berbicara tentang penguatan potensi militer aliansi, peningkatan jumlah tentara negara-negara anggotanya, perolehan senjata baru, termasuk sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal, serta persyaratan baru untuk meningkatkan anggaran pertahanan negara-negara Eropa.

Para pemimpin negara NATO berkemungkinan akan membuat pernyataan politik, dengan bermaksud menerima keanggotaan Ukraina di masa mendatang, setelah berakhirnya konflik dengan Rusia.

Sementara, Rusia menganggap hal itu hanya janji semu, lantaran berkedok jaminan keamanan untuk Kyiv sejumlah keputusan akan dibuat khususnya mengenai pasokan senjata, pelatihan militer, dan pertukaran informasi intelijen, yang tentu akan memperpanjang konflik militer dengan negaranya.