Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor. Alasannya, aturan ini mengancam kelangsungan industri dalam negeri.

Selain itu, Aturan tersebut menghapus syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor, sehingga memudahkan produk luar negeri masuk dan mengancam industri lokal.

Inilah yang kemudian disebut-sebut menjadi biang kerok kehancuran PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang kini diputus pailit, termasuk perusahaan tekstil lainnya yang gulung tikar.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyerahkan keputusan merevisi aturan Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah.

"Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Shinta usai ditemui wartawan usai konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terangnya.

"Jadi ini yang dasarnya yang kita harus (segera tangani) adalah illegal import, juga penangkapan daripada safeguard maupun anti-dumping. Itu yang selama ini kita harus (terus diupayakan)," terang Shinta.

Senagai informasi, sebelumnya Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan sempat menyebut bahwa Permendag 8/2024 telah mengganggu operasional industridalam negeri.

Dia menilai Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," tutupnya.