Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyebutkan penyebab utama kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan kondisi yang sama juga terjadi pada tren sumbangsih industri pengolahan nonmigas atau manufaktur terhadap PDB yang susut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari 25% pada 2014 menjadi 18,67% pada 2023.

"Kontribusi sektor TPT terhadap PDB juga turun dari 2,2% menjadi 1,1%, selama 10 tahun telah terjadi tren deindustrialisasi," kata Redma kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Padahal, dia mengakui bahwa program substitusi impor dari Kementerian Perindustrian semula berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut mendorong industri hilir untuk memanfaatkan bahan baku tekstil yang ada dalam negeri.

Faktanya, kebijakan tersebut makin terasa percuma lantaran tidak ada dukungan dari Kementerian/Lembaga lain sehingga importasi produk ilegal terus mencuat di pasar domestik.

"Di sisi lain daya saing kita tidak bisa improve karena cost yang lebih tinggi dibanding negara pesaing terutama untuk cost energi dan logistik," jelasnya.

Produsen lokal sebelumnya telah meminta penurunan tarif listrik sebesar 30% bagi industri padat karya khususnya sektor tekstil. Namun, insentif tersebut tak bisa langsung dilakukan lantaran berkenaan dengan Kementerian lainnya.

Menurut Redma, hal yang paling penting untuk dibenahi pada pemerintahan mendatang yakni pengentasan impor barang ilegal yang menjegal pertumbuhan industri TPT.

"Jadi pembenahan harus dilakukan di Bea Cukai sebagai sumber masalah impor ilegal, serta energi cost terutama yang menggunakan gas," terangnya.

Lebih lanjut, terkait dengan isu susunan kabinet yang telah beredar jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Redma menyoroti beberapa pos kementerian, salah satunya Kementerian Keuangan.

"Sorotan kami ada di pos Menteri Keuangan yang selama ini kami anggap sebagai sumber terjadinya deindustrialisasi dan tidak peka terhadap terjadinya PHK dan penutupan pabrik," tuturnya.

Dia pun blak-blakan pesimis apabila Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Menteri Keuangan. Menurut dia, hal tersebut akan membuat sektor manufaktur sulit untuk pulih. Sementara itu, Redma menilai untuk posisi Menteri lainnya di bidang perekonomian masih sesuai dengan kapasitasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap salah satu penyebab banyak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang harus ditutup. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR.

Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Itu alasannya mengapa OJK ingin pengendalian BPR di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan begitu, pemerintah daerah dilarang ikut mengendalikan langsung.

"Oleh karena itu memang koordinasi di bawah BPD itu merupakan salah satu solusi yang kita sedang apa namanya kita terapkan pada saat ini," terangnya.

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena menurutnya BPD lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia ditemui usai acara.

Dian menyebut, selama ini saat BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah. Saat menyelesaikan masalah di BPR banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," pungkasnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

Badai PHK massal melanda industri tekstil beberapa waktu ke belakang. Kondisi ini direspons Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang mengakui adanya penutupan sejumlah pabrik di Jawa Barat.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini mengatakan, ada sejumlah pabrik yang menutup usahanya di Jawa Barat. Tapi ada juga yang hanya memindahkan basis produksinya ke wilayah lain.

"Kemudian PHK massal, benar terjadi PHK di beberapa tempat di Jawa Barat. Ini ada dua, satu relokasi pabrik dari Jawa Barat ke daerah lain, ada juga yang memang pabriknya ditutup," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil menyebut ada dua penyebab utama yang membuat industri tekstil tertekan. Pertama menyangkut persoalan mesin tua dan kedua soal biaya keekonomian yang tinggi dibanding negara lain.

"Masalahnya ada dua, mesinnya tua, kedua biaya ekonominya tinggi dibanding negara lain. Ini terkait produktivitas kerja kita. Kita harus cari jalan tengah," sebut dia.

Di satu sisi, hak-hak buruh harus bisa terpenuhi dengan baik. Namun Bahlil berpesan kepada buruh untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Pasalnya jika pabrik sampai tutup maka kerugian akan dirasakan semua pihak.

"Hak-hak buruh harus diperhatikan. Buruh juga harus perhatikan keberlangsungan perusahaan. Kalo tutup kan rugi semua," tuturnya.

Tutupnya lapangan kerja hingga tidak berjalannya aktivitas produksi juga berdampak pada penerimaan negara yang berkurang. Namun di tengah tutupnya sejumlah Pabrik, Bahlil menyebut ada juga pabrik-pabrik baru yang buka.

"Tapi jangan sedih, ada yang pergi ada yang datang. Contoh kemarin kita resmikan pabrik sepatu di Kawasan Industri Terpadu Batang, di Jawa Tengah. Itu menciptakan lapangan kerja 2 ribu lebih," ungkapnya.

Menurutnya untuk mendatangkan investor perlu beberapa upaya, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Pemerintah dapat memberikan sejumlah insentif perpajakan, sementara dari perbankan bisa mendorong pembiayaan untuk peremajaan mesin.

"Kedua harus ada kerja sama dengan saudara-saudara kita buruh, lapangan kerja mereka dengan upah layak. Tapi buruh harus mengerti kalau industri nggak jalan gimana pabrik mau survive," jelas dia.