Sebanyak 5 juta buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024. Buru mengklaim aksi ini bisa membuat 15.000 pabrik berhenti beroperasi sementara.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," kata Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Senin kemarin.

"Sekurang-kurangnya di 15 ribu pabrik di seluruh wilayah Indonesia stop produksi. Sekali lagi produksi stop, pelayanan jasa-jasa yang mengikuti pemogokan itu instruksinya stop. Produksi berhenti pada waktu mogok nasional diperkirakan 5 juta buruh bergabung," jelasnya lagi.

Dalam hal ini buruh meminta pemerintah untuk tidak menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam perhitungan kenaikan upah minimum 2025.

Permintaan ini dilakukan seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan.

"Sikap resmi partai buruh dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan kenaikan upah minimum 2025, mematuhi semua keputusan, saya ulangi, mematuhi semua keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu 21 norma hukum atau 21 pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum kecuali dimaknai lain," terangnya.

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelas Said.

Terkait hal itu, serikat buruh dengan tegas tetap meminta kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10%. Sedangkan bagi perusahaan yang sekiranya tidak mampu untuk meningkatkan upah minimum pegawainya 8-10%, menurut Said perihal ini dapat dibicarakan lebih jauh bersama serikat buruh terkait.

"Berkenaan dengan upah minimum, oleh karena itu KSPI dalam sikap resminya juga meminta kenaikan upah minimum tetap 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu nanti kita diskusikan," tegasnya.

"Kenaikan upah 8-10% untuk perusahaan yang tidak mampu maka kita akan mendiskusikan formulanya (perhitungan kenaikan upah), dan kita buat syarat-syarat tidak mampu perusahaan itu. Misal merugi 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan akuntan publik," ucap Said lagi.

Menurut Said kenaikan upah minimum 8-10% ini selain meningkatkan kesejahteraan buruh, juga dapat secara langsung mendorong tingkat konsumsi masyarakat hingga Rp 200 triliun, yang kemudian turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau upah naik 1,57%, konsumsi (naik) cuma sekitar Rp 26 triliun. Kalau upah naik sekitar 8,7%, konsumsi sekitar Rp 188 triliun naiknya. Kalau upah naik sampai 10%, konsumsi lebih dari Rp 200 triliun naiknya," jelasnya.

"Upah minimum naik, purchasing power naik, daya beli. Daya beli naik, konsumsi naik. Kami ada penelitiannya, penelitian sangat-sangat ilmiah," terang Said lagi.

Kemudian Said menyebut aksi mogok nasional ini akan diawali dengan pengiriman surat resmi dari sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam KSPI maupun Partai Buruh seperti FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), SPN (Serikat Pekerja Nasional), FSPTSK (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) dan serikat buruh lainnya kepada Kementerian dan Lembaga terkait.

"Jadi yang mengorganisir mogok nasional adalah serikat buruh, bukan partai buruh. Karena partai buruh dalam undang-undang nggak boleh mengorganisir pemogokan. Jadi yang akan mengorganisir pemogokan yang kita namakan mogok nasional adalah serikat buruh," jelas Said.

"Partai buruh hanya mendukung secara politik, akan menginstruksikan seluruh jajaran partai buruh di 38 Provinsi, 393 Kabupaten-Kota untuk mendukung pemogokan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh," paparnya lagi.

Selanjutnya para buruh akan memulai rangkaian aksi mogok nasional dengan melakukan unjuk rasa pada 6-7 November 2024 di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Namun untuk aksi unjuk rasa awal ini hanya diikuti oleh sejumlah serikat buruh saja.

"Sebelum mogok nasional, aksi akan digelar di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 6 November. Serikat pekerja SPN akan aksi Rabu, 6 November 2024. Ribuan (buruh anggota) SPN se-Jawa Barat, Banten, DKI ke Kemenaker," katanya.

"Nanti hari Kamis-nya tanggal 7 (November 2024), ada FSPMI ke Kemnaker dan Menko Perekonomian. Terus bergelombang ke dua menteri ini, Menaker Menko Perekonomian, dan BPS, dan tentu Istana nanti. Kalau secara nasional ke Istana," pungkas Said.

Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan 5 juta buruh yang bekerja untuk 15.000 pabrik di seluruh wilayah Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024. Aksi ini rencananya dapat diperpanjang jika permintaan para buruh tidak dipenuhi.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," kata Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Senin (4/11/2024).

"Sekurang-kurangnya di 15 ribu pabrik di seluruh wilayah Indonesia stop produksi. Sekali lagi produksi stop, pelayanan jasa-jasa yang mengikuti
pemogokkan itu instruksinya stop. Produksi berhenti pada waktu mogok nasional diperkirakan 5 juta buruh bergabung," jelasnya lagi.

Dalam hal ini buruh meminta kepada pemerintah untuk tidak menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam perhitungan kenaikan upah minimum 2025.

Permintaan ini dilakukan seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan.

"Sikap resmi partai buruh dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan kenaikan upah minimum 2025, mematuhi semua keputusan, saya ulangi, mematuhi semua keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu 21 norma hukum atau 21 pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum kecuali dimaknai lain," terangnya.

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelas Said.

Terkait hal itu, serikat buruh dengan tegas tetap meminta kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10%. Sedangkan bagi perusahaan yang sekiranya tidak mampu untuk meningkatkan upah minimum pegawainya 8-10%, menurut Said perihal ini dapat dibicarakan lebih jauh bersama serikat buruh terkait.

"Berkenaan dengan upah minimum, oleh karena itu KSPI dalam sikap resminya juga meminta kenaikan upah minimum tetap 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu nanti kita diskusikan," tegasnya.

"Kenaikan upah 8-10% untuk perusahaan yang tidak mampu maka kita akan mendiskusikan formulanya (perhitungan kenaikan upah), dan kita buat syarat-syarat tidak mampu perusahaan itu. Misal merugi 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan akuntan publik," ucap Said lagi.

Kemudian Said menyebut aksi mogok nasional ini akan diawali dengan pengiriman surat resmi dari sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam KSPI maupun Partai Buruh seperti FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), SPN (Serikat Pekerja Nasional), FSPTSK (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) dan serikat buruh lainnya kepada Kementerian dan Lembaga terkait.

"Jadi yang mengorganisir mogok nasional adalah serikat buruh, bukan partai buruh. Karena partai buruh dalam undang-undang nggak boleh mengorganisir pemogokan. Jadi yang akan mengorganisir pemogokan yang kita namakan mogok nasional adalah serikat buruh," jelas Said.

"Partai buruh hanya mendukung secara politik, akan menginstruksikan seluruh jajaran partai buruh di 38 Provinsi, 393 Kabupaten-Kota untuk mendukung pemogokan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh," paparnya lagi.

Selanjutnya para buruh akan memulai rangkaian aksi mogok nasional dengan melakukan unjuk rasa pada 6-7 November 2024 di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Namun untuk aksi unjuk rasa awal ini hanya diikuti oleh sejumlah serikat buruh saja.

"Sebelum mogok nasional, aksi akan digelar di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 6 November. Serikat pekerja SPN akan aksi Rabu, 6 November 2024. Ribuan (buruh anggota) SPN se-Jawa Barat, Banten, DKI ke Kemenaker," katanya.

"Nanti hari Kamis-nya tanggal 7 (November 2024), ada FSPMI ke Kemnaker dan Menko Perekonomian. Terus bergelombang ke dua menteri ini, Menaker Menko Perekonomian, dan BPS, dan tentu Istana nanti. Kalau secara nasional ke Istana," pungkas Said.

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Pemerintah merestui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Selain dua ormas keagamaan tersebut, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses. Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini.

"Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.