Jakarta -

Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi itu disebut merugikan negara Rp 400 miliar, di mana dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016.

"Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di Tanah Air. Terakhir ia dikenal sebagai pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin (AMIN) dalam pemilu 2024.

Berikut sepak terjang Tom Lembong:

Ditunjuk Jokowi Jadi Mendag

Tom Lembong dipercaya menjadi Mendag di pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla (JK), menggantikan Rachmat Gobel. Saat itu penunjukannya cukup mengejutkan beberapa pihak karena namanya jarang terdengar di publik.

"Pak Tom kan pelaku riil ya kan? Juga punya latar belakang di penanganan risiko pas di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), pernah di Morgan Stanley, pernah di Deutsche Bank. Saya rasa pengalaman-pengalaman seperti itu akan baik dalam manajemen pengelolaan kita," kata Jokowi menjelaskan alasan memilih Tom Lembong di Istana Negara, Jakarta, 13 Agustus 2015.

Tom Lembong dikabarkan merupakan relawan Jokowi di masa kampanye pada tahun 2014. Kedekatan secara personal itu disebut-sebut adalah titik awal Tom Lembong dipercaya untuk masuk Kabinet Kerja.

Jadi Kepala BKPM

Setahun berselang pada Juli 2016, posisi Tom Lembong digantikan dengan Enggartiasto Lukita. Jokowi kemudian menempatkannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani.

Tom Lembong menjabat sebagai Kepala BKPM selama lebih dari 3 tahun hingga 23 Oktober 2019. Selama itu, ia banyak membantu Jokowi termasuk dalam hal memberi 'contekan' di forum internasional yang sempat heboh.

Kebijakan Tom Lembong selama menjabat sebagai Kepala BKPM pun tak luput dari kritikan Bahlil Lahadalia yang menggantikannya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Salah satunya terkait realisasi investasi yang tidak seberapa.

"Kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus. Saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat. Ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard (Tom Lembong), dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua," ucap Bahlil saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat, Kamis (11/7).

Jadi Oposisi

Setelah menyudahi jabatannya sebagai Kepala BKPM pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Tom Lembong tidak lagi mengisi posisi strategis di pemerintahan. Pada 2021, ia justru menyeberang kutub politik dengan bergabung bersama Anies Baswedan di masa pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA).

Tom Lembong bahkan menjabat sebagai Co-Captain di Tim Pemenangan Nasional AMIN. Saat itu lah ia banyak mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi, ia bahkan mengaku menyesal pernah menjadi bagian di dalamnya.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2).

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia disebut tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati dinilai gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintahan Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Dia menyebut dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong menilai salah satu penyebabnya adalah aliran investasi di Indonesia yang hanya berfokus ke industri padat modal, bukan padat karya. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran angka 5% disebut manfaatnya sangat sedikit diterima masyarakat.

(aid/das)

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Penetapan ini diumumkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam jumpa pers di Kanto Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Ia merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Tom kini merupakan pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin.

Tom pun sebenarnya pernah berada di dalam lingkup pemerintah. Dia menduduki jabatan bergengsi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya, dia pernah menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Bahkan, di masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).

Berdasarkan catatan detikcom, jejak karier Tom diketahui terbentang panjang di berbagai perusahaan finansial. Dia pernah menjabat CEO dan Managing Partner di perusahaan asuransi Quvat Capital.

Tom Lembang juga sempat bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, Farindo Investments, dan sempat 2 tahun bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tom merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab mengelola aset para obligator BLBI di BPPN. Alumnus Universitas Harvard ini pun sempat menjadi sorotan ketika restrukturisasi aset Sinar Mas pada 2001.

Selain itu, Tom Lembong pernah dinobatkan sebagai Young Global Leader (YGL) di World Economic Forum (Davos) pada 2008. Tom Lembong kini menjabat sebagai Co-Captain di Timnas AMIN.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Krisis moneter atau krismon 1998 membawa malapetaka kepada konglomerasi Grup Salim.

Pasca-krisis mendera, kerajaan bisnis yang mulanya dirintisSudono Salimatau Liem Sioe Liong—bersama Sudwikatmono, sepupu Soeharto, Djuhar Sutanto dan Ibrahim Risjad atau yang belakangan dijuluki The Gang of Four—harus berhadapan dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

JAKARTA - Ada 14 bank bangkrut yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Januari-Juli 2024. Adapun otoritas mencabut izin yang rata-rata bank perekonomian rakyat (BPR) tersebut karena indikasi melakukan praktik fraud.

Pada semester I ini saja, 14 BPR ini jumlahnya sudah tiga kali lipat dibandingkan angka tahun lalu. Jumlah BPR yang kerap disebut bank bangkrut ini juga sudah tutup di atas rata-rata 18 tahun terakhir.

Terbaru, muncul bank bangkrut bernama PT BPR Sumber Artha Waru Agung dari Sidoarjo yang kemudian dicabut izinnya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha WaruAgung.

" Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagiantindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuatindustri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangannya di Surabaya pada Rabu (24/7/2024).

Sehari sebelumnya, pada Selasa (23/7/2024), OJK juga telah mencabut izin BPR Lubuk Raya Mandiri di Padang, Sumatera Barat dan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dana nasabah BPR bangkrut tersebut pastinya sudah dijamin oleh LPS. Namun, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, realisasi pencairan anggaran penyelamatan bank jatuh itu tergantung dengan keadaan, mempertimbangkan program konsolidasi BPR dari OJK.

"Ada program semacam konsolidasi, jadi kita dapat angka dari OJK sekitar 12 waktu itu, ya. Tapi mungkin juga akan bergeser bisa lebih bisa kurang. Kita tunggu perkembangan yang ada," ujarnya belum lama ini.

Terhitung, hingga pekan keempat Juli tahun ini, jumlah bank yang bangkrut mencapai 14 perusahaan. Di mana, seluruh bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK merupakan BPR.

Apabila dirinci, pada bulan sebelumnya, yakni April 2024 saja, sudah ada empat bank bangkrut di Indonesia, mulai dari BPR Dananta di Kudus, BPRS Saka Dana Mulia di Kudus, BPR Bali Artha Anugrah dan BPR Sembilan Mutiara di Sumatera Barat.

Bahkan, pada tiga bulan pertama, OJK juga telah mencabut BPR Aceh Utara, BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) hingga Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

Daftar 14 BPR yang tutup hingga Juli 2024

1. BPR Wijaya Kusuma2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Bali Artha Anugrah
10. PT BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Ageng

Oleh Dr Mangasa Augustinus Sipahutar *)

Pada periode awal 2024 hingga Mei 2024 kinerja perbankan nasional dinilai cukup menggembirakan. Pertumbuhan kredit tercatat 12,15% dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,63%.

Bisnis.com, JAKARTA — Perut yang laparlah yang boleh jadi menyelamatkan Grup Salim dari hantaman krisis. Konglomerasi itu keluar dari kemelut 1997/1998 dengan masih menggenggam salah satu cabang bisnis utamanya, Indofood, setelah kehilangan dua angsa bertelur emas lainnya, BCA dan Indocementt.

Alasannya mungkin sederhana saja, pada saat krisis, orang boleh kehilangan tabungan, kegiatan konstruksi bisa terhenti seketika, tetapi perut yang lapar dan periuk nasi yang kosong, tidak bisa dibiarkan lama-lama menganggur.