Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54% secara Year-on-Year (YoY), dari Rp4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp5,70 triliun pada September 2024.

Pertumbuhan ini mencakup peningkatan sebesar 14,33% pada segmen mikro, yang naik dari Rp3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,74 triliun pada periode yang sama di 2024. Segmen UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91%, dari Rp1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp1,96 triliun pada tahun ini.

Peningkatan ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM.

"Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM," kata Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan resmi, ditulis Jumat (1/11/2024).

Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses. Hal ini diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh sebesar 9,55% dari Rp49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp54,73 triliun pada September 2024, dengan rasio NPL Gross tetap terjaga di level 2,21%. Segmen komersial mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,29% YoY, meningkat dari Rp23,45 triliun menjadi Rp25,85 triliun.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, menyampaikan bahwa kondisi perbankan di tengah persaingan suku bunga yang ketat tetap terkelola dengan baik. Bank DKI fokus menjaga likuiditas yang memadai, dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 86,19%, AL/NCD sebesar 103,24%, AL/DPK sebesar 18,14%, dan NSFR sebesar 104,17%.

Selain itu, Bank DKI terus melakukan upaya untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) melalui optimalisasi dana murah dan repricing dana mahal. Hingga September 2024, DPK mencapai Rp63,50 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun lalu.

Dengan berbagai pencapaian ini, hingga akhir Q3/2024, total aset Bank DKI meningkat sebesar 3,19%, menjadi Rp80,74 triliun dibandingkan Rp78,24 triliun pada September 2023. Konsistensi ekspansi bisnis yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar Rp513,23 miliar.

Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui inovasi produk serta pelayanan yang optimal, memastikan setiap langkah menuju masa depan yang berkelanjutan.

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara, contohnya dalam mengurangi beban subsidi energi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi, sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG. Namun di sisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan.

"Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," kata Rosa dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu konsep KPBU di mana badan usaha menerima penugasan. Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehingga cost akan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas tumah tangga. Pipa transmisi terus bertambah, dilanjutkan dengan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah. PGN juga melakukan konsep beyond pipeline.

Salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta. Pada tahun 2025, PGN menargertkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021 -2025 PGN menbangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR. Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk menbangun infratruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersil. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan diantaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," katanya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM Laode Sulaeman mengatakan pihaknya menilai bahwa salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri serta mekanisme beyond pipeline khususnya oleh badan usaha.

Sedangkan Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan mengatakan BPH Migas sendiri mengaku akan mendukung pembangunan jargas, khususnya dalam mengatur dari sisi harga.

"Kami (BPH Migas) support pada sisi harga di Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil-nya, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap, infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," kata Idham.

Kinerja perekonomian pascapandemi COVID-19 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,11% pada triwulan I -2024 dan diperkirakan ekonomi akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian yang bagus mengingat berbagai kondisi internal dan eksternal seperti ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lepas dari ketahanan sektor perbankan nasional yang terus terjaga.

Industri perbankan masih menjadi jantung yang menggerakkan denyut perekonomian di berbagai sektor. Dana Masyarakat yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 8.722 triliun per Juni 2024 dengan trend positif. Sedangkan kredit yang disalurkan mencapai Rp 7.478 triliun pada waktu yang sama atau tumbuh secara tahunan sebesar 11,4%.

Yang sangat menarik adalah pertumbuhan kredit investasi mencapai 13,8%. Kredit modal kerja naik hampir 12% sementara kredit konsumsi meningkat sampai 10,98%. Sementara kualitas kredit cukup terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan sebesar 2,26%. Kalau dilihat NPL bersih, nilainya hanya sebesar 0,78%.

Perkembangan positif kinerja perbankan ini tidak lepas dari kebijakan proaktif dan konsisten Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan mendorong kontribusi industri perbankan. OJK secara konsisten berhasil menjaga daya tahan sektor perbankan yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang mencapai 26%.

Profitabilitas perbankan secara umum positif dengan ROA 2,69% serta margin bunga bersih (NIM) sebesar 4,59%. Perbankan Syariah juga menunjukan kinerja positif di mana nilai asetnya sudah mencapai Rp 895 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp 614 triliun lebih.

Total dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah mencapai Rp 702 triliun. Profil risiko perbankan syariah juga sangat terjaga tercermin dari NPF 2,14%.

Optimalisasi Perbankan

Kinerja sektor perbankan yang baik secara riil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Peran ini tidak lepas dari dukungan OJK melalui berbagai kebijakan yang progresif. Sebagai otoritas bidang perbankan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan pondasi bagi peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sektor perbankan tidak lepas dari sikap tegas OJK memaksa perbankan dalam menerapkan tata kelola (GCG) bagi bank umum melalui POJK/ 17 /2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Stabilitas sektor keuangan dan kinerja perbankan yang kian solid harus menjadi modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan berarti mengurangi risiko krisis dan ini harus menjadi pondasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berbagai peraturan dan imbauan (moral suasion) agar perbankan tidak mengambil risiko yang berlebihan berhasil membuat perbankan resilien sekaligus dinamis.

Capaian ini adalah kontribusi signifikan OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, melalui POJK Nomor 51/2017 OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam POJK itu disebutkan bahwa produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.

Ketentuan bagi lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kembali ditekankan pada POJK 17/2023 yang mewajibkan perbankan menerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

OJK mendorong agar industri perbankan menjadi perbankan hijau (green banking) untuk memenuhi trend global tuntutan akan green banking. Aturan taksonomi hijau yang dikeluarkan OJK menyediakan peta arah mengembangkan keuangan berkelanjutan. OJK juga mendorong layanan keuangan berbasis teknologi termasuk mendukung pendirian bank digital.

Meningkatkan pertumbuhan investasi pro-lingkungan merupakan syarat sekaligus juga tujuan dari kebijakan ekonomi makro modern saat ini khususnya di Indonesia. Menyadari investasi harus naik signifikan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka mendorong investasi hijau sangat diperlukan.

Apalagi kita menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang khususnya mencapai Indonesia Emas.

Peran industri perbankan yang selama ini sudah menjadi jantung perekonomian nasional harus terus dioptimalkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan pembangunan nasional. OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan terus berupaya dan mendorong perbankan untuk senantiasa menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Abdul Mongid
Gurubesar FEB UNESA
Senior Economist Segara Research Institute

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Presiden Terpilih Prabowo Subianto memilih tiga orang untuk menempati posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Ketiganya masing-masing mendapatkan tugas dari Prabowo.

Anggito Abimanyu mengatakan ketiganya ditugaskan untuk membantu tugas-tugas dari Menkeu, Sri Mulyani. Menurutnya, Prabowo menitipkan banyak pesan kepada mereka. Salah satu fokus utamanya, optimalisasi penerimaan negara.

"Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara," kata Anggito usai ditemui di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya harus punya program-program strategis. Selain itu, Prabowo ingin penerimaan negara setara dengan beberapa negara lain, misalnya Kamboja yang sebesar 18%. Dia menekankan Prabowo ingin pihaknya untuk melakukan segala upaya dan strategi dalam hal kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.

"Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera, kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata acara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan," jelasnya.

Kemudian Suasil menjelaskan pihaknya akan mendorong pembangunan, menciptakan investasi, hingga mendorong sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini Suasil masih menjabat sebagai Wamenkeu I.

"Kita akan menjaga keuangan negara, di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya," kata Suasil.

Sementara itu, Thomas mengatakan tugas yang penting dan tanggung jawab besar, yakni membantu Menkeu Sri Mulyani.

" Kami bertiga, kami adalah trio, Wamen 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujarnya.

Kementerian ESDM mengungkap upaya penerapan teknologi untuk mengoptimalkan produksi migas yang sudah dilakukan dalam tiga bulan terakhir. Sebab teknologi jadi salah satu hal penting dalam menggeber produksi migas.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, mengatakan penerapan teknologi untuk optimalisasi produksi jadi salah satu cara untuk memikat para investor selain dari sisi eksplorasi.

Dia mengatakan Kementerian ESDM sedang menjalankan 4 upaya dalam menerapkan teknologi untuk menggeber produksi migas. Pertama, di Blok Cepu tepatnya pada proyek Banyu Urip Infill Clastic ExxonMobil yang merencanakan 7 sumur untuk penerapannya.

"Kami merencanakan 7 sumur, 1 sumur sudah produksi 13.000 barrel per hari. Satu sumur lagi akan aktif mungkin minggu ini atau minggu depan," kata Ariana di Teras Ramayana, Jakarta pada Senin(23/09/2024).

Kedua, penerapan Enchanced Oil Recovery (EOR) di Lapangan Minas yang termasuk dalam Blok Rokan. Ariana menyebut untuk tahap awal Area-A menargetkan injeksi chemical pada tahun 2025 dan untuk fullscale produksi paling lambat tahun 2029 sesuai arahan Menteri ESDM.

Ketiga, Ariana mengatakan kini kerja sama Petrochina di Blok Rokan yang ditindak lanjuti pada rangkaian Indonesia-China Energy Forum ke-7 di Bali pada awal September kemarin. Dari sini, Pertamina telah siapkan area-F dengan Skema Kerja Sama Operasi (KSO).

Keempat, terdapat kerja sama dengan Sinopec di 5 Lapangan Pertamina seperti di Rantau, Tanjung, Pamusian, Jirak, dan Zulu. Progresnya, tim teknis sudah evaluasi teknologi ke lapangan di China bulan lalu dan tim Sinopec akan turun ke 5 lapangan tersebut.

"Untuk melakukan semua ini tentu butuh dukungan kebijakan pemerintah untuk menunjang penerapan optimalisasi produksi migas," tutup Ariana.

Saksikan Live DetikSore: