Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Eko Margiyono mengatakan lembaganya sudah memperingatkan soal adanya potensi serangan siber. Namun, peringatan tersebut tak dipedulikan.

"Lemhannas sudah mengingatkan jauh-jauh hari berkaitan dengan serangan (siber)," ujar pelaksana tugas (Plt) Gubernur Lemhannas Eko Margiyono di Istana Wakil Presiden, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut dia, masyarakat Indonesia kurang peduli terhadap keamanan data. Banyak pihak yang menganggap kehilangan data bukan suatu persoalan serius.
Dia kerap menemukan kasus kloning data handphone. Tanpa berpindah tangan, tapi data hilang.

"Itu yang cukup berbahaya, sangat berbahaya yang hilang itu. Tapi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi itu bisa dilakukan," terang dia.

Jenderal TNI bintang tiga ini menyebut setiap pihak dapat menjadi sasaran serangan siber. Dia mengingatkan kasus penyadapan handphone milik almarhum ibu negara Ani Yudhoyono pada 2012.

"Kita sudah banyak hal-hal, termasuk serangan-serangan di websitenya pemerintah oleh para hacker," ujar dia.

Baca Juga: Sentil Menkominfo, Pakar: Kalau Peretasan Terjadi di Negara Besar, Pejabat Otomatis Mundur

Dia menyampaikan harus dilakukan upaya mitigasi serangan siber. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Semuanya berkaitan dengan pengamanan kembali sense of security kita berkaitan dengan data ini harus kita tingkatkan," ujar dia.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait diretasnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan korban-korban yang terdampak dari (peretasan) PDNS," kata Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, kepada wartawan pada Rabu (10/7/2024).

Ia berharap, hal ini bisa menjadi dasar buat Safenet dan tim advokasi lain menyusun bentuk tanggung jawab dari negara.

"Kemungkinan kami akan melakukan gugatan kepada pemerintah, kepada Menkominfo dan Presiden atas kelalaian tersebut. Hingga saat ini kami sedang memformulasikan hal tersebut," lanjut dia.

"Salah satu opsinya itu (PTUN). Bisa juga class action," sebut Nenden.

Namun demikian, Nenden berujar, pihaknya masih menunggu perkembangan situasi.

Ia menambahkan, Safenet juga telah mengajukan permohonan informasi publik terkait situasi terkini kasus peretasan PDNS, termasuk di dalamnya informasi soal jumlah data ataupun jumlah layanan apa saja yang terdampak dari situasi tersebut.

"Tapi hingga saat ini kami masih menunggu jawaban dari Kominfo," kata Nenden.

Sebagai informasi, serangan siber terhadap PDNS 2 milik PT Telkom terjadi pada 20 Juni 2024. Akibatnya, sejumlah layanan publik pada 20 Juni sempat mengalami kendala.

Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Direktorat Jenderal Imigrasi yang membuat mobilitas masuk dan ke luar negeri di bandara terganggu.

Setelah ditelusuri, didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga 26 Juni 2024, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi forensik digital.

Terkait serangan siber tersebut, Budi Arie yang hingga kini menolak melepas jabatannya berujar bahwa si peretas meminta uang 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar sebagai tebusan.

Tetapi, pemerintah tidak akan memenuhi permintaan tersebut. Belakangan, selagi pemerintah tak meminta maaf atas peristiwa ini, justru si peretas yang meminta maaf dan berjanji bakal mengembalikan kunci pembuka ransomware PDNS.

Jakarta: Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, menyentil sikap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setadi yang tak mundur setelah terjadi peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Ruby menilai bila kasus ini terjadi di negara besar, pejabat yang bertanggung jawab atas peristiwa peretasan otomatis bakal mundur dari jabatannya.

"Kalau terjadi di negara besar yang bermoral lebih baik, banyak pejabat mereka otomatis dengan legawa mengundurkan diri," ujar Ruby dalam diskusi virtul bertajuk Misteri Mister X Di Pusat Data Nasional, yang ditayangkan di YouTube Medcom.id, Sabtu, 6 Juli 2024.

Dia menilai mengundurkan diri merupakan bentuk bertanggung jawab. Menkominfo dianggap tidak bisa menangani persoalan dengan cepat.
Menurut dia, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab satu orang. Terlebih, kesalahan hanya dibebankan kepada seorang staf yang mengelola PDNS.

"Kita gak mau terima tanggung jawab staf saja, logikanya PDN ini milik Kominfo, yang membiayai proyek anggaran Kominfo, yang mendapat tender, yang bangun, dan mengoperasikan pihak ketiga," jelas dia.

Baca Juga: Bertanggung Jawab Atas Peretasan PDNS, Budi Arie Didesak Mundur dari Menkominfo

Ruby memandang harus ada tanggung jawab yang berjenjang. Mulai dari pihak pengguna anggaran, pemilik anggaran, hingga yang menjalankan PDNS.

"Sehingga harus ada tanggung jawab berjenjang, tanggung jawab di sisi owner, tanggung jawab pembangunannya, dan tanggung jawab di sisi operasionalnya," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan berdasarkan hasil forensik, ada pengguna dari pihak internal yang sering menggunakan password. Pihak internal ini yang kemudian dianggap bersalah atas serangan ransomware LockBit 3.0.

"Kami sudah mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password-nya hingga terjadi permasalahan yang sangat serius ini," ujar Menko Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.

(AZF)

Jakarta: Pemerintah menegaskan mundurnya Semuel Abrijani Pangerapan dari jabatan Dirjen Aptika Kominfo tak akan menghalangi proses audit tata kelola data dan keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Proses audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo dipastikan tetap berlanjut.

"Hal ini (audit) penting, agar kejadian serangan siber di PDN tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Rumadi Ahmad, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNS dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Pemerintah akan memperkuat kembali back up data agar ketika terjadi serangan siber, layanan dapat pulih lebih cepat, serta data publik dapat dienkripsi secara aman dengan standar keamanan dan tata kelola data tier-4.

"Sehingga perlahan, kepercayaan publik dan instansi pemerintah kepada PDN ini dapat berangsur pulih kembali," kata Rumadi.

Baca Juga: Menko Polhukam: Pemerintah Serius Perkuat Keamanan PDNS

Pemerintah juga akan melakukan review dan audit kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

"Di dalam proses penyusunan Rancangan Perpres Lembaga Pengelola Data Pribadi sesuai amanat UU 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi," kata Rumadi.

(AZF)