JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Pertemuan itu membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan TNI.

Adapun penandatanganan itu tidak dilakukan hari ini melainkan dalam waktu mendatang.

"Tadi kami di dalam sudah berbicara, sudah berbincang, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, antara Kementerian Kehutanan dan TNI," kata Raja Juli Antoni dalam jumpa pers usai pertemuan.

"Yang kira-kira ruang lingkupnya, pertama tentu adalah bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah oleh tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber baik air maupun oksigen kita," tambahnya.

Kedua, rencana nota kesepahaman itu akan mengatur soal kerja sama rehabilitasi terhadap lahan-lahan yang tandus, termasuk reboisasi atau reforestasi terhadap hutan-hutan yang tidak produktif lagi.

Menurutnya, rencana penandatanganan ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian/lembaga di kabinet Merah Putih harus bersinergi atau berkolaborasi dengan TNI/Polri.

"Sekali lagi, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki, keberhasilan Kementerian Kehutanan sangat tergantung kepada kerja sama dan kolaborasi dengan bapak-bapak TNI yang memang memiliki jaringan yang luas sampai ke pelosok desa," ungkap politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Ia pun meyakini TNI memiliki semangat nasionalisme yang kuat terlebih untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang ada di Republik Indonesia.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menambahkan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

Terlebih ia mengungkapkan luas tanah di RI mencapai 125 juta hektare yang mesti dijaga dengan baik.

"Ada hutan sejumlah 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga akan mengakibatkan bencana alam dan sebagainya," ujar Panglima TNI.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini mengaku akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam implementasi menjaga hutan di wilayah NKRI.

Para Babinsa akan bekerja sama dengan polisi hutan dalam menjaga seluruh hutan di NKRI.

"Kita ada Babinsa di lapangan nanti akan bekerja sama dengan Polisi Kehutanan untuk menjaga hutan tersebut dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul," ungkap Panglima TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa untuk menjaga hutan Indonesia dibutuhkan bantuan dari TNI maupun Polri.

Menurutnya apa yang disampaikan tidak main-main mengingat keterbatasan armada dari Kementerian Kehutanan.

Ini disampaikan Raja Juli usai bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, membahas soal rencana penandatanganan nota kesepahaman untuk menjaga hutan.

"Pertama, seperti dikatakan oleh Pak Panglima tadi, kawasan hutan itu jumlahnya 125 juta hektare di seluruh Indonesia, dengan sumber daya manusia kami yang sangat terbatas, dengan dukungan anggaran yang juga perlu efisiensi di sana-sini, maka mustahil hutan dapat dijaga fungsinya kalau tidak ada bantuan dari TNI dan Polri. Ini realistis ya," kata Raja Juli dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Maka dari itu, ia mengakui, kedatangan ke Mabes TNI dalam rangka sowan sekaligus meminta tolong pada Panglima TNI untuk menjaga hutan bersama.

Ia menegaskan bahwa permintaan tolong ini tidak secara personal melainkan akan diikat resmi antar lembaga melalui memorandum of understanding (MoU).

"Nanti kita buat MoU-nya supaya institusional, saling mengikat sehingga tidak hanya hubungan saya dan Pak Panglima, tetapi juga jajaran di bawah, sampai di pelosok-pelosok desa, di perbatasan-perbatasan yang memang sulit ditembus kecuali memang ada jaringan atau jajaran TNI-Polri," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Meski begitu, Raja Juli mengaku belum mengetahui seperti apa bentuk kerja sama yang nantinya diteken Kementerian Kehutanan dan TNI untuk menjaga hutan.

Apakah kerja sama itu berbentuk satuan tugas (Satgas) bersama atau yang lain, Raja Juli belum bisa menerkanya.

"Tapi sekali lagi saya betul-betul minta bantuan, pertolongan, agar sekali lagi apa yang menjadi perintah Pak Prabowo bisa saya lakukan dengan efektif dan baik, yaitu menjaga hutan kita sebagai paru-paru dunia yang akan menghasilkan oksigen, sumber-sumber air yang juga akan bermanfaat bagi swasembada pangan kita yang harus kita jaga," imbuhnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sepakat dengan yang disampaikan Menteri Kehutanan.

Menurutnya, luasnya hutan Indonesia yang mencapai ratusan hektar memang perlu dijaga bersama.

"Ada hutan sejumlah 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga akan mengakibatkan bencana alam dan sebagainya," ujar Panglima TNI.

Untuk itu, Panglima TNI akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar bekerja sama dengan polisi hutan untuk menjaga hutan hingga melakukan reboisasi hutan yang sudah gundul.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kehutanan resmi melepas ekspor petai ke Jepang sebanyak 500kg pada hari Selasa (29/10).

Upaya tersebut sebagai sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program perhutanan sosial.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Kehutanan.

"Kami mendorong kementerian kehutanan ke depan dapat meningkatkan pendapatan negara dan penguatan pangan nasional," ujar Reynaldi Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI.

Dia melanjutkan bahwa produk-produk pangan Indonesia harus diperkenalkan ke luar negeri seperti petai, jengkol, dan produk-produk lainnya.

IKAPPI menyoroti langkah ini merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan cita-cita besar keinginan Presiden RI Prabowi Subianto untuk swasembada pangan di 4-5 ke depan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepas ekspor hasil produk perhutanan sosial ke Jepang. Ada 9 ton produk agroforestry yang diekspor sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu.

Dia menjelaskan komoditas agroforestry yang diekspor salah satunya merupakan petai hasil produksi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) KTH Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah. Kemudian, ada jengkol, cabai rawit oranye, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daun salam, bunga pepaya, kelapa parut, nangka muda rebus, hingga daun singkong rebus.

"Total kuantitas 9 ton dengan nilai transaksi ekonomi sebesar Rp 989.000.000," kata Raja Juli di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

"Sekarang petani hutan di Pati di Sukobubuk ini sudah bisa mengeksplor agroforestry. Petai, jengkol, cabai, nangka, daun pepaya, dan daun singkong rebus yang insyaallah ini akan meningkatkan sejahtera masyarakat," tambahnya.

Raja Juli menuturkan pihaknya akan terus menjajaki pasar ekspor hasil agroforestry. Dia berharap jumlah hasil produksi perhutanan sosial bisa terus meningkat.

"Alhamdulillah ini satu kontainer, per dua minggu nanti sudah bisa dikirim dua kontainer. Tadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, di banyak negara juga demand-nya sudah ada, tinggal sekarang sebenarnya adalah menghubungkan ya antara tadi supply, petani, kemudian dengan demand," jelasnya.

"Nah, tadi saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Pertanian Sosial, konsep integrative area development itu perlu kita kerjakan," tambahnya.

Dia mengatakan pihaknya akan mengutamakan kualitas produk yang akan diekspor. Dia menyebutkan kuantitas produk harus diiringi dengan kualitas.

"Kita juga akan kerja sama dengan koperasi, dengan institusi perbankan barang kali untuk memastikan bahwa apa yang ditanam tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki pasar di lokal maupun di global," ujarnya.

Raja Juli mengatakan hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas.

"Poin penting saya adalah kami di Kementerian Kehutanan siap melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hutan menjadi tulang punggung untuk swasembada pangan," ujar Raja Juli.

"Jadi hutannya tetap lestari, tetapi rakyat sejahtera, dan kemudian hasilnya ini akan menjadi bagian dari program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Pak Prabowo Subianto," pungkasnya.

Simak Video Raja Juli Usai Retret: Komunikasi Mampet Kini Jadi Cair

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel- Presiden Prabowo Subianto disebut berencana menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana Presiden Prabowo untuk kelanjutan pembangunan IKN itu saat retreat menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

“Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN,” kata Raja Juli dikutip dari akun media sosial pribadinya, Minggu (27/10/2024).

Dalam pengarahannya, kata Raja Juli, Prabowo menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas, yakni sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. “Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya.”

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang trias politika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” ujarnya.

Bahkan, Raja Juli mengungkapkan Presiden Prabowo berharap pada Agustus 2028, Sidang Paripurna DPR/MPR bisa diselenggarakan di IKN. Selain itu, Presiden Prabowo berharap pelantikan Presiden dan Wapres tahun 2029 bisa diselenggarakan di IKN.

“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan harapan presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelum pensiun. Jokowi berharap eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif, bukan hanya Plt.

Terlepas dari itu, Raja Juli mengatakan yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah pak [residen Prabowo Subianto, namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan harapan disampaikan kepada mantan Presiden Joko Widodo agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala OIKN definitif," kata Raja Juli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Raja Juli kembali menekankan bahwa semuanya adalah hak prerogatif presiden, termasuk keputusan pengganti dirinya sebagai Wakil Kepala OIKN. Ia hanya berharap keputusan dapat dilakukan sesegera mungkin agar OIKN bisa kembali bekerja dengan cepat.

"Sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif pak presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai Plt Wakil Kepala OIKN. Saya berharap sesegera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat," tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, kata Raja Juli, penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN setelah pertama kali perlu berkonsultasi dengan DPR RI.

"Untuk pertama kali kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh presiden, namun untuk selanjutnya itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Raja Juli Antoni mengungkap statusnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) usai resmi dilantik sebagai Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Saat ditemui usai melakukan serah terima jabatan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raja Juli mengaku statusnya sebagai Plt Wakil Kepala Badan Otorita IKN melekat pada jabatan lamanya sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan demikian, usai rampung menjabat sebagai Wamen ATR/BPN, kewajiban Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala OIKN juga ikut berakhir.

"Jadi, posisi saya sebagai Plt itu di keputusan Presiden itu terkait dengan posisi saya sebagai Wakil Menteri [ATR/BPN]. Jadi, ketika Wakil Menteri saya selesai, maka saya secara otomatis tak lagi menjadi Plt Wakil Kepala OIKN," kata Raja Juli saat ditemui di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Raja juga mengaku belum mengetahui pasti apakah nantinya penetapan pejabat definitif Wakil Kepala OIKN akan ditetapkan bersamaan dengan penetapan pejabat definitif Kepala OIKN.

Saat dikonfirmasi mengenai siapa saja sosok potensial yang masuk lingkaran bakal menjabat sebagai Wakil Kepala OIKN, dirinya mengaku belum mengetahui pasti.

"Saya belum bisa konfirmasi apakah nanti keputusan Presidennya, apakah langsung Kepala dan Wakil Kepala definitif, atau apakah baru Pak Basuki dulu sebagai Kepala OIKN definitif. Itu tergantung pada Pak Presiden," tegasnya.

Di samping itu, seiring dengan kabar penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN definitif, Raja Juli mengaku bakal memberikan ulur tangan sebagai Menteri Kehutanan apabila nantinya dibutuhkan.

"Saya secara pribadi terlibat secara operasional di IKN dengan kapasitas apapun yang saya miliki. Baik sebagai Menteri Kehutanan atau sebagai mantan Wamen ATR/BPN saya akan terus membantu Pak Basuki mempercepat pembangunan IKN," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengungkap dirinya bakal lanjut memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai pensiun dari jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun, penetapan status barunya sebagai Kepala OIKN definitif bakal resmi berlaku usai terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) yang saat ini tengah disusun oleh Setneg.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keputusan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie mendampingi kader partainya yaitu Raja Juli Antoni untuk dilantik menjadi Menteri Kehutanan oleh Presiden Subianto pada pagi ini.

Adapun, pelantikan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024) mulai pukul 10.00 WIB.

Kaesang mengatakan Raja Juli Antoni merupakan salah satu kader terbaik PSI dan dirinya bersyukur bahwa Presiden Prabowo memberikan kepercayaannya kepada kader berusia 47 tahun tersebut.

“Dipilih oleh Pak Presiden [Prabowo]. Alhamdulillah Pak Presiden mempercayai kami, mempercayai Pak Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan,” tuturnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, Kaesang turut menyampaikan pesan kepada para kadernya yang mengisi kabinet Prabowo-Gibran agar dapat bekerja keras karena telah diberi kepercayaan.

“Kerja lebih keras lagi dan yang diberi kepercayaan tadi tuh ada Pak Raja Juli, Mbak Isyana, dan Mas Giring,” tuturnya.

Untuk diketahui, kader PSI yang menempati posisi di kabinet Prabowo-Gibran ada Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan melantik para menteri dan wakil menteri yang berada dalam Kabinet Merah Putih pada Senin pagi (21/10/2024).

Setelah selesai mengumumkan jajaran kabinetnya, Prabowo mengatakan dirinya akan melantik para menterinya mulai pukul 10.00 WIB.

“Rencananya besok pagi [hari ini] akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu malam (20/10/2024).