Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dinilai perlu memperbaiki tata kelola aktivasi kartu SIM prabayar guna mencegah praktik penyalahgunaan data masyarakat untuk mendongkrak jumlah pelanggan operator seluler.

Pengamat ekonomi digital sekaligus Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengatakan pemerintah perlu menyempurnakan metode aktivasi kartu agar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga risiko penyalahgunaan data pribadi dapat dihindari.

Menurutnya, selama Kemenkominfo memperbolehkan dan belum menyempurnakan registrasi kartu melalui SMS 4444, pemanfaatan data pribadi masyarakat untuk registrasi kartu masih akan terjadi.

Dia juga berpendapat bahwa praktik pemanfaatan data masyarakat hal yang lumrah dan sudah terjadi sejak lama oleh oknum dalam rantai distribusi seperti yang terjadi di Bogor.

Praktik tersebut dilakukan karena adanya keinginan untuk mendapatkan bonus dengan mencapai target tertentu.

“Jadi yang harus menjadi perhatian bukanlah perihal kebocoran datanya, tetapi soal bagaimana caranya agar pendaftaran kartu prabayar benar-benar tervalidasi. Karena selama ini mungkin pelanggan di kartu prabayar bukanlah orang sesungguhnya,” kata Tesar kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Tesar menambahkan dalam menjalankan aksi tersebut, perusahaan dalam rantai pasok distributor memasukan data masyarakat ke kartu SIM, hingga mencapai jumlah tertentu.

Proses tersebut dapat terjadi karena aktivasi kartu dapat dilakukan mudah, kapanpun dan dimanapun.

Untuk mengantisipasi hal tersebut kembali terulang, Tesar menyarankan agar proses registrasi dilakukan di gerai sehingga operator seluler dapat mengenal pelanggan mereka dengan lebih baik.

“Kembalikan terlebih dahulu pendaftaran dilakukan di gerai. Tidak usah ada 4444. Untuk membeli kartu harus dilakukan di gerai resmi. Boleh di warung-warung atau di pinggir jalan tetapi untuk aktivasi harus di gerai,” kata Tesar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai operator seluler perlu melakukan registrasi ulang untuk semua kartu prabayar agar didapat data yang lebih valid. Sebab, seharusnya ketika registrasi dilakukan, ada pengecekan kecocokan data, yang mana hal tersebut belum terlihat dalam praktiknya saat ini.

“Seperti metode perbankan saat ini, pakai online bisa dengan foto dan KTP. Cepat kalau AI dipastikan data KTP dan wajah sama atau berbeda dan fraud atau real,” kata Heru.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, pihaknya bakal meminta penjelasan pihak Indosat Ooredoo Hutchison terkait peristiwa kebocoran data pribadi berupa KTP milik masyarakat.

Selain Indosat, Menkominfo juga meminta kepada seluruh operator seluler untuk menjaga data konsumen dan mematuhi hukum berlaku.

Sebelumnya, Polisi menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan.

Pelaku memasukan data masyarakat ke kartu sim dengan menggunakan aplikasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengawasan untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada taksi online.

“Kemarin kalau nggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM subsidi), tapi pengawasannya itu,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai proses revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Meskipun pemerintah mengelompokkan kendaraan yang berhak mendapat BBM subsidi berdasarkan ukuran volume silinder mesin (CC) dan jenisnya, ia tidak ingin penyaluran BBM bersubsidi berjalan tanpa pengawasan.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang menggodok mekanisme untuk pengawasan. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah BPH Migas.

Agus menambahkan, taksi online dengan kelas luxury atau mewah tidak berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi.

“Siapa sih pengguna yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan untuk yang kendaraan masyarakat menengah,” kata Agus.

Agus mengatakan bahwa hingga saat ini, revisi dari Perpres 191 Tahun 2014 belum terbit, meskipun pemerintah memiliki rencana untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran mulai 17 Agustus 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Frederikus Bata, Muhammad Nursyamsi, Antara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024. Lewat langkah pengetatan itu, diharapkan dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024. Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Erick menyampaikan pembatasan ditujukan agar subsidi BUMN menjadi lebih tepat sasaran.

"Ya kita sedang menunggu perpres 191, jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujar Erick, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tak hanya BBM bersubsidi, Erick juga mendorong pembatasan subsidi juga dapat dilakukan terhadap listrik maupun LPG. Erick menilai hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu.

"Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah, perusahaan-perusahaan besar sama dengan yang rumahnya kurang baik, seperti contoh pemain timnas U-16 Alberto rumahnya seperti itu, listrik subsidi, tapi sama dengan orang yang rumahnya sebesar ini, kan tidak adil," ucap Erick.

Oleh karena itu, Erick menyebut BUMN menyambut positif rencana pembatasan BBM bersubsidi. Erick memastikan BUMN berkomitmen menjalankan arahan pemerintah terkait kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.

"Saya tunggu saja karena kan harus ada kebijakannya, ingat BUMN ini korporasi bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, tidak hanya buat BBM tapi kita berharap juga buat gas karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," sambung mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick juga mendorong implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel). Hal ini selaras dengan ikhtiar Indonesia meningkatkan bahan bakar yang lebih ramah terhadap lingkungan.

"Nature based ini bisa jadi solusi karena ke depan Indonesia tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, apalagi kita punya gula dan sawit yang bagus," sambung Erick.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal sangat mendukung rencana jangka panjang pemerintah dalam program subsidi yang lebih tepat sasaran. Erick menilai hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat.

"Sisa dananya bisa untuk program lain mendukung pengembangan SDM, jadi jangan masyarakat dididik hanya konsumtif tapi IQ rendah sekali artinya asupan gizi untuk perbaikan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak harus jadi prioritas ke depan kalau tidak mau kalah dari bangsa lain," kata Erick.

Lembaga pengelola informasi perkreditan (biro kredit), Credit Bureau Indonesia (CBI), meraih sertifikat ISO 27701 untuk Privacy Information Management System. CBI menjadi brio kredit pertama di Indonesia yang mendapatkan ISO 27701.

ISO 27701 merupakan standar internasional yang memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen keamanan informasi yang saat ini terlah tersertifikasi dengan ISO 27001, menjadi sistem manajemen informasi privasi (PIMS).

Sertifikasi ini menegaskan CBI telah menerapkan langkah-langkah perlindungan data privasi yang ketat dan sesuai dengan standar global terkait perlindungan data pribadi. Pencapaian ini menjadi penting dalam menyongsong implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No 27 tahun 2022

“Dengan segera diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), CBI sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap informasi perkreditan perlu berada di garis depan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut," kata Direktur Teknologi Informasi CBI, Ivan Irawan.

"Sertifikasi ISO 27701 tidak hanya mempersiapkan kami untuk memenuhi tata kelola berdasarkan UU PDP, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari para anggota dan pemangku kepentingan bahwa data mereka dikelola dengan standar keamanan tertinggi,” imbuhnya.

Sertifikasi ISO 27701 memperkuat dua sertifikasi ISO lainnya yang telah didapatkan CBI sebelumnya, yaitu ISO 27001 dan ISO 20000-1. ISO 27001 merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau Information Security Management System (ISMS).

ISMS menggunakan pendekatan sistematis untuk mengelola informasi sensitif perusahaan, termasuk informasi orang, proses, dan sistem teknologi informasi, dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ketat.

Dari sisi kesiapan menyediakan layanan TI, CBI telah membuktikan dengan memenuhi standar sertifikasi ISO 20000-1, yang memastikan layanan CBI memiliki kualitas yang dapat diterima pelanggan, mencakup desain, transisi, pengiriman, dan peningkatan pelayanan yang memenuhi persyaratan layanan serta memberikan nilai bagi pelanggan dan penyedia layanan.

“Melalui ketiga sertifikasi ini, semakin memperkuat posisi CBI sebagai biro kredit yang terdepan dalam mengutamakan kebutuhan dan kepentingan pihak stakeholder yang di antaranya adalah soal privasi data. Sertifikasi ISO 27001 dan ISO 20000-1 telah memberikan dampak positif bagi operasional kami," jelas Presiden Direktur CBI, Agus Subekti.

"ISO 27001 memastikan keamanan data yang lebih baik, sementara ISO 20000-1 membantu kami meningkatkan kualitas layanan TI yang kami berikan kepada anggota. Sertifikasi ISO 27701 membuat kami menjadi lebih siap dalam menghadapi pemberlakuan regulasi PDP dan memastikan CBI telah melakukan perlindungan data privasi secara optimal," pungkasnya.