REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Pembunuhan kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Rabu (31/7/2024) tentu dimaksudkan untuk melemahkan perlawanan Palestina terhadap penjajahan Palestina. Sebaliknya, kematian Haniyeh justru menyatukan seluruh Palestina dari Gaza hingga Ramallah, dari faksi ke faksi.

Kantor berita WAFA melaporkan, berbondong-bondong warga Palestina turun ke jalan di beberapa provinsi di Tepi Barat untuk mengutuk pembunuhan Ismail Haniyeh. Di Ramallah, ratusan pengunjuk rasa berkeliaran di jalan-jalan kota, menyampaikan belasungkawa dan simpati terdalam mereka kepada keluarga Haniyeh dan rakyat Palestina serta meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan persatuan nasional.

Mereka membawa puluhan bendera hijau Hamas dan meneriakkan, “Rakyat menginginkan Brigade al- Qassam,” merujuk pada sayap militer kelompok tersebut.

Dukungan terbuka di Ramallah untuk Hamas jarang terjadi. Ramallah adalah ibu kota administratif Tepi Barat yang diduduki dan diperintah oleh Otoritas Palestina yang didominasi Fatah – yang telah lama berselisih dengan Hamas mengenai pemerintahan di dua wilayah Palestina.

Bahwa kantor berita WAFA yang merupakan corong resmi Otoritas Palestina mengabarkan dengan penuh simpati kematian Haniyeh juga adalah penanda zaman tersendiri. Sejak serangan 7 Oktober dan pembalasan brutal Israel di Gaza, baru hari ini kantor berita itu menuliskan kata “Hamas” di artikelnya.

Aksi serupa juga terjadi di kota Nablus. Pawai ini diselenggarakan oleh Komite Koordinasi Faksi di Nablus. Para peserta mengecam pembunuhan Haniyeh sebagai hal yang memalukan, dan menyerukan diakhirinya perpecahan dan mencapai persatuan nasional.

Puluhan warga juga ikut serta dalam aksi demonstrasi di kota Tubas untuk mengecam pembunuhan Haniyeh. Perwakilan dari kekuatan nasional dan Islam di Tubas berpartisipasi dalam aksi duduk dan pawai.

Pemogokan umum terjadi di seluruh Palestina pada Rabu sebagai bentuk kecaman atas pembunuhan Haniyeh. Toko-toko tutup dan karyawan berhenti bekerja di beberapa kota di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, sementara lembaga kebudayaan mengumumkan bahwa mereka akan tetap tutup.

Kelompok-kelompok politik di Palestina juga menyerukan persatuan dan pemogokan umum untuk memprotes pembunuhan Ismail Haniyeh. “Faksi-faksi nasional dan Islam di Palestina mengumumkan serangan komprehensif dan demonstrasi kemarahan untuk [memprotes] pembunuhan pemimpin besar nasional Ismail Haniyeh, yang terjadi dalam kerangka terorisme negara Zionis dan perang pemusnahannya,” kata faksi-faksi Palestina di Tepi Barat dalam sebuah pernyataan bersama.

Dalam bentuk solidaritas yang tidak biasa terhadap saingan politik utamanya, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyerukan hari berkabung bagi pria yang diangkatnya menjadi perdana menteri pada 2006 dan diberhentikan pada 2007. Bendera Palestina harus dikibarkan setengah tiang di seluruh Tepi Barat.

Kantor perdana menteri di Ramallah juga mengutuk pembunuhan berbahaya Haniyeh, dan menyerukan warga Palestina untuk tetap bersatu dalam menghadapi penjajahan Israel.

Warga Palestina yang lelah dengan perang di Gaza ikut berduka atas terbunuhnya pemimpin Ismail Haniyeh. “Orang ini bisa saja menandatangani perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel,” kata Saleh al-Shannar, yang mengungsi dari rumahnya di Gaza utara dikutip Aljazirah. “Mengapa mereka membunuhnya? Mereka yang membunuh perdamaian, bukan Ismail Haniyeh.”

Nour Abu Salam, seorang pengungsi perempuan, mengatakan pembunuhan itu menunjukkan Israel tidak ingin mengakhiri perang dan membangun perdamaian di wilayah tersebut. “Dengan membunuh Haniyeh, mereka menghancurkan segalanya,” katanya.

Fathi Nimer, pakar kebijakan Palestina di Al-Shabaka – sebuah wadah pemikir independen Palestina global – mengatakan bahwa orang-orang Palestina akan mengingat Haniyeh sebagai “seseorang yang setia pada asal usulnya”.

Tumbuh sebagai pengungsi di Gaza, ia menjalani pengalaman Palestina – bersekolah di UNRWA dan bekerja untuk menghidupi keluarganya, kata Nimer kepada Aljazirah. Haniyeh “memainkan peran integral dalam berbagai tonggak sejarah Palestina”.

Pada pemilu legislatif 2006, Haniyeh dinominasikan sebagai kandidat utama Hamas untuk dewan legislatif, dan setelah menang dalam pemilu, ia diangkat menjadi perdana menteri.

“Sampai hari ini, Haniyeh tetap menjadi satu-satunya perdana menteri Palestina yang mencapai posisi tersebut melalui mandat rakyat melalui kotak suara,” kata Nimer kepada Aljazirah. “Dia akan dikenang sebagai seseorang yang setia pada asal usulnya, dia mempraktikkan apa yang dia khotbahkan, dan posisinya tidak pernah melindungi dia dari kerusakan akibat pengepungan dan pemboman Israel.

“Anak dan cucunya termasuk di antara puluhan ribu korban genosida Israel. Dia dibunuh seperti pendahulunya, dan ada kemungkinan penerusnya juga menghadapi nasib serupa. Namun tetap jelas bahwa pembunuhan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun ini tidak mampu menggagalkan perlawanan Palestina, dan kemampuan mereka terus berkembang dan mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.”

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Pembunuhan kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Rabu (31/7/2024) tentu dimaksudkan untuk melemahkan perlawanan Palestina terhadap penjajahan Palestina. Sebaliknya, kematian Haniyeh justru menyatukan seluruh Palestina dari Gaza hingga Ramallah, dari faksi ke faksi.

Kantor berita WAFA melaporkan, berbondong-bondong warga Palestina turun ke jalan di beberapa provinsi di Tepi Barat untuk mengutuk pembunuhan Ismail Haniyeh. Di Ramallah, ratusan pengunjuk rasa berkeliaran di jalan-jalan kota, menyampaikan belasungkawa dan simpati terdalam mereka kepada keluarga Haniyeh dan rakyat Palestina serta meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan persatuan nasional.

Mereka membawa puluhan bendera hijau Hamas dan meneriakkan, “Rakyat menginginkan Brigade al- Qassam,” merujuk pada sayap militer kelompok tersebut.

Dukungan terbuka di Ramallah untuk Hamas jarang terjadi. Ramallah adalah ibu kota administratif Tepi Barat yang diduduki dan diperintah oleh Otoritas Palestina yang didominasi Fatah – yang telah lama berselisih dengan Hamas mengenai pemerintahan di dua wilayah Palestina.

Bahwa kantor berita WAFA yang merupakan corong resmi Otoritas Palestina mengabarkan dengan penuh simpati kematian Haniyeh juga adalah penanda zaman tersendiri. Sejak serangan 7 Oktober dan pembalasan brutal Israel di Gaza, baru hari ini kantor berita itu menuliskan kata “Hamas” di artikelnya.

Aksi serupa juga terjadi di kota Nablus. Pawai ini diselenggarakan oleh Komite Koordinasi Faksi di Nablus. Para peserta mengecam pembunuhan Haniyeh sebagai hal yang memalukan, dan menyerukan diakhirinya perpecahan dan mencapai persatuan nasional.

Puluhan warga juga ikut serta dalam aksi demonstrasi di kota Tubas untuk mengecam pembunuhan Haniyeh. Perwakilan dari kekuatan nasional dan Islam di Tubas berpartisipasi dalam aksi duduk dan pawai.

Pemogokan umum terjadi di seluruh Palestina pada Rabu sebagai bentuk kecaman atas pembunuhan Haniyeh. Toko-toko tutup dan karyawan berhenti bekerja di beberapa kota di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, sementara lembaga kebudayaan mengumumkan bahwa mereka akan tetap tutup.

Kelompok-kelompok politik di Palestina juga menyerukan persatuan dan pemogokan umum untuk memprotes pembunuhan Ismail Haniyeh. “Faksi-faksi nasional dan Islam di Palestina mengumumkan serangan komprehensif dan demonstrasi kemarahan untuk [memprotes] pembunuhan pemimpin besar nasional Ismail Haniyeh, yang terjadi dalam kerangka terorisme negara Zionis dan perang pemusnahannya,” kata faksi-faksi Palestina di Tepi Barat dalam sebuah pernyataan bersama.

Dalam bentuk solidaritas yang tidak biasa terhadap saingan politik utamanya, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyerukan hari berkabung bagi pria yang diangkatnya menjadi perdana menteri pada 2006 dan diberhentikan pada 2007. Bendera Palestina harus dikibarkan setengah tiang di seluruh Tepi Barat.

Kantor perdana menteri di Ramallah juga mengutuk pembunuhan berbahaya Haniyeh, dan menyerukan warga Palestina untuk tetap bersatu dalam menghadapi penjajahan Israel.

Warga Palestina yang lelah dengan perang di Gaza ikut berduka atas terbunuhnya pemimpin Ismail Haniyeh. “Orang ini bisa saja menandatangani perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel,” kata Saleh al-Shannar, yang mengungsi dari rumahnya di Gaza utara dikutip Aljazirah. “Mengapa mereka membunuhnya? Mereka yang membunuh perdamaian, bukan Ismail Haniyeh.”

Nour Abu Salam, seorang pengungsi perempuan, mengatakan pembunuhan itu menunjukkan Israel tidak ingin mengakhiri perang dan membangun perdamaian di wilayah tersebut. “Dengan membunuh Haniyeh, mereka menghancurkan segalanya,” katanya.

Fathi Nimer, pakar kebijakan Palestina di Al-Shabaka – sebuah wadah pemikir independen Palestina global – mengatakan bahwa orang-orang Palestina akan mengingat Haniyeh sebagai “seseorang yang setia pada asal usulnya”.

Tumbuh sebagai pengungsi di Gaza, ia menjalani pengalaman Palestina – bersekolah di UNRWA dan bekerja untuk menghidupi keluarganya, kata Nimer kepada Aljazirah. Haniyeh “memainkan peran integral dalam berbagai tonggak sejarah Palestina”.

Pada pemilu legislatif 2006, Haniyeh dinominasikan sebagai kandidat utama Hamas untuk dewan legislatif, dan setelah menang dalam pemilu, ia diangkat menjadi perdana menteri.

“Sampai hari ini, Haniyeh tetap menjadi satu-satunya perdana menteri Palestina yang mencapai posisi tersebut melalui mandat rakyat melalui kotak suara,” kata Nimer kepada Aljazirah. “Dia akan dikenang sebagai seseorang yang setia pada asal usulnya, dia mempraktikkan apa yang dia khotbahkan, dan posisinya tidak pernah melindungi dia dari kerusakan akibat pengepungan dan pemboman Israel.

“Anak dan cucunya termasuk di antara puluhan ribu korban genosida Israel. Dia dibunuh seperti pendahulunya, dan ada kemungkinan penerusnya juga menghadapi nasib serupa. Namun tetap jelas bahwa pembunuhan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun ini tidak mampu menggagalkan perlawanan Palestina, dan kemampuan mereka terus berkembang dan mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.”

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China telah berhasil menjadi mediator bagi 14 faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, untuk menandatangi 'Beijing Declaration'. Deklarasi ini merupakan sebuah perjanjian rekonsiliasi nasional Palestina. Deklarasi itu diteken setelah perwakilan masing-masing faksi bertemu dan melakukan perundingan selama tiga hari di Beijing.

"Atas undangan China, perwakilan senior dari 14 faksi Palestina mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Beijing dari tanggal 21 hingga 23 Juli. Pagi ini, Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina dan Menteri Luar Negeri Wang Yi hadir dan memberikan pidato pada sesi penutupan pembicaraan tersebut. Faksi-faksi Palestina menandatangani Deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning dalam pengarahan pers, Selasa (23/7/2024).

Dia menambahkan, ini merupakan pertama kalinya seluruh 14 faksi Palestina berkumpul dan mengadakan pembicaraan di Beijing. Hal tersebut membawa harapan berharga bagi rakyat Palestina. Mao mengungkapkan, dalam Deklarasi Beijing, para faksi Palestina mengapresiasi upaya tulus Cina dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Selain itu, deklarasi turut memuat seruan untuk mengakhiri perpecahan dan mewujudkan kesatuan posisi di antara faksi-faksi Palestina. “Berdasarkan deklarasi tersebut, para pihak percaya bahwa perundingan di Beijing menunjukkan semangat positif dan konstruktif, serta setuju mewujudkan persatuan nasional di antara semua faksi di bawah kerangka Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina,” ucap Mao Ning.

Deklarasi juga menegaskan kembali komitmen mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sesuai resolusi-resolusi PBB yang relevan. “Para pihak siap, sejalan dengan konsensus faksi-faksi Palestina dan hukum dasar Palestina yang ada, membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara, melaksanakan rekonstruksi di Gaza dan mempersiapkan serta menyelenggarakan pemilihan umum sesegera mungkin sesuai dengan undang-undang yang diadopsi,” kata Mao.

Mao menambahkan, dalam Deklarasi Beijing, semua faksi Palestina menekankan perlunya mengambil langkah-langkah praktis untuk membentuk dewan nasional Palestina yang baru, sejalan dengan undang-undang pemilu yang diadopsi.

Selain itu, ke-14 faksi Palestina sepakat mengaktifkan kerangka Kepemimpinan Terpadu sementara yang akan berfungsi secara institusional, dan Bersama-sama melaksanakan pengambilan Keputusan politik.

“Para pihak sepakat untuk membentuk mekanisme kolektif untuk sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan deklarasi dan membuat jadwal untuk proses implementasi,” ujar Mao.

Dia mengatakan, China sangat menantikan hari ketika faksi-faksi Palestina mencapai rekonsiliasi internal, kemudian mewujudkan persatuan nasional dan negara merdeka sedini mungkin. “Kami akan terus bekerja tanpa henti untuk mencapai tujuan ini dengan pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Pada April lalu, perwakilan dua faksi terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas, melangsungkan pertemuan di Beijing, Cina. Negeri Tirai Bambu mengundang mereka untuk membahas tentang rekonsiliasi nasional Palestina.

“Atas undangan pihak Cina, perwakilan Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) dan Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) baru-baru ini datang ke Beijing untuk melakukan dialog yang mendalam dan jujur tentang mempromosikan rekonsiliasi Palestina,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian dalam pengarahan pers pada 30 April 2024 lalu.

Meski tak menyinggung secara spesifik kapan pertemuan Fatah-Hamas berlangsung di Beijing, Lin mengatakan pertemuan dua faksi besar Palestina tersebut berlangsung positif.

“Kedua belah pihak sepenuhnya menyatakan keinginan politik mereka untuk mewujudkan rekonsiliasi melalui dialog dan konsultasi, melakukan diskusi mengenai banyak isu spesifik, dan mencapai kemajuan yang menggembirakan. Mereka sepakat untuk melanjutkan proses dialog ini guna mencapai solidaritas dan persatuan Palestina sejak dini,” katanya.

Menurut Lin, baik Fatah dan Hamas sama-sama menghargai dukungan Cina terhadap Palestina. “Mereka (Fatah-Hamas) sangat menghargai dukungan tegas Cina terhadap perjuangan adil rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah, berterima kasih kepada pihak Cina atas upayanya membantu memperkuat persatuan internal Palestina, dan mencapai kesepakatan mengenai gagasan untuk dialog di masa depan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Empat belas pemimpin Palestina berbaris untuk berfoto di Beijing pada Selasa. Selepas berfoto, satu persatu tokoh Palestina itu berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.

Pembicaraan persatuan Palestina pada Selasa di Beijing, merupakan kesempatan bagi China untuk memberikan pandangan berbeda kepada Barat dan sekutunya Israel terhadap masa depan Palestina dan Timur Tengah.

Sudah menjadi rahasia umum, Amerika Serikat menjadi pendukung utama Zionis Israel. Para pemimpin AS membela mati-matian Israel meskipun Tel Aviv telah membombardir warga sipil di Gaza. Pada persaingan di Pilpres AS pun banyak pihak berseloroh bahwa para kandidat capres berusaha menjadi sosok Zionis terbaik.

“Tujuan utama Tiongkok adalah untuk mendapatkan persetujuan dan pengakuan di antara negara-negara regional mengenai peningkatan statusnya sebagai negara yang bertanggung jawab dengan peran moral yang lebih unggul dibandingkan dengan AS,” Razan Shawamreh, pakar kebijakan luar negeri Tiongkok di wilayah Palestina, mengatakan kepada Middle East Eye .

Hamas dan Fatah, dua faksi utama Palestina yang bersaing, telah berupaya melakukan rekonsiliasi beberapa kali untuk mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung selama 17 tahun, termasuk perundingan yang dimulai di Tiongkok pada April.

Meskipun upaya-upaya tersebut hampir tidak mencapai kemajuan di masa lalu, keterlibatan Beijing kini menawarkan insentif unik untuk melepaskan diri dari pengaruh Washington, termasuk bagi Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

“[Abbas] ingin menunjukkan kepada Amerika dan juga Arab bahwa ‘Saya punya pilihan lain’,” Hani al-Masri, direktur jenderal Masarat, Pusat Penelitian Kebijakan dan Studi Strategis Palestina, mengatakan kepada MEE.

“Dia (Abbas) prihatin dengan terpilihnya Trump,” kata Masri.

Mereka juga khawatir dengan pemungutan suara baru-baru ini di parlemen Israel yang secara mayoritas menyetujui rancangan undang-undang baru untukmenolak pembentukan negara Palestina.

Menurut Masri, akan ada kekhawatiran lain yang ada di benak Abbas. Di Tepi Barat yang diduduki, terdapat ketidakpuasan yang meluas terhadap Otoritas Palestina (PA). Masyarakat tidak menerima pendapatan pajak dari Israel. Kondisi itu membuat Otoritas Palestina kesulitan membayar gaji pegawainya.

Ada juga rumor, kata Masri, bahwa Mohammed Dahlan – seorang politisi Palestina di pengasingan yang sekarang menjadi penasihat presiden UEA – mungkin akan diterjunkan kembali ke Palestina atas perintah negara-negara Arab yang bersimpati kepada Washington.

"Atas undangan Cina, perwakilan senior dari 14 faksi Palestina mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Beijing dari tanggal 21 hingga 23 Juli. Pagi ini, Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina dan Menteri Luar Negeri Wang Yi hadir dan memberikan pidato pada sesi penutupan pembicaraan tersebut. Faksi-faksi Palestina menandatangani Deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning dalam pengarahan pers, Selasa (23/7/2024).

Dia menambahkan, ini merupakan pertama kalinya seluruh 14 faksi Palestina berkumpul dan mengadakan pembicaraan di Beijing. Hal tersebut membawa harapan berharga bagi rakyat Palestina. Mao mengungkapkan, dalam Deklarasi Beijing, para faksi Palestina mengapresiasi upaya tulus Cina dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Selain itu, deklarasi turut memuat seruan untuk mengakhiri perpecahan dan mewujudkan kesatuan posisi di antara faksi-faksi Palestina. “Berdasarkan deklarasi tersebut, para pihak percaya bahwa perundingan di Beijing menunjukkan semangat positif dan konstruktif, serta setuju mewujudkan persatuan nasional di antara semua faksi di bawah kerangka Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina,” ucap Mao Ning.

Deklarasi juga menegaskan kembali komitmen mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sesuai resolusi-resolusi PBB yang relevan. “Para pihak siap, sejalan dengan konsensus faksi-faksi Palestina dan hukum dasar Palestina yang ada, membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara, melaksanakan rekonstruksi di Gaza dan mempersiapkan serta menyelenggarakan pemilihan umum sesegera mungkin sesuai dengan undang-undang yang diadopsi,” kata Mao.

Mao menambahkan, dalam Deklarasi Beijing, semua faksi Palestina menekankan perlunya mengambil langkah-langkah praktis untuk membentuk dewan nasional Palestina yang baru, sejalan dengan undang-undang pemilu yang diadopsi. Selain itu, ke-14 faksi Palestina sepakat mengaktifkan kerangka Kepemimpinan Terpadu sementara yang akan berfungsi secara institusional, dan Bersama-sama melaksanakan pengambilan Keputusan politik.

“Para pihak sepakat untuk membentuk mekanisme kolektif untuk sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan deklarasi dan membuat jadwal untuk proses implementasi,” ujar Mao.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Faksi-faksi Palestina bertemu di Beijing, Cina untuk membahas upaya mengakhiri perpecahan nasional dan meluncurkan proses rekonsiliasi antar partai politik besar. Kelompok-kelompok itu dikabarkan telah berhasil menyepakati deklarasi persatuan Palestina.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 14 faksi Palestina. Diantaranya dari kelompok nasionalis termasuk Fatah; kelompok Islam seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina; serta kelompok sosialis seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina.

Almayadeen memperoleh salinan Deklarasi Beijing yang di dalamnya para peserta berjanji untuk "mengakhiri perpecahan nasional Palestina," dan untuk "menyatukan upaya nasional untuk menghadapi agresi (Israel) dan menghentikan genosida." Menurut dokumen yang diperoleh Almayadeen, faksi-faksi Palestina akan memantau implementasi klausul perjanjian tersebut “dengan bantuan Mesir, Aljazair, Cina, dan Rusia.”

Deklarasi tersebut juga menekankan “komitmen terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan al-Quds sebagai ibu kotanya,” yang akan dilaksanakan berdasarkan resolusi internasional di PBB nomor 181 dan 2334.

Pernyataan ini juga menggarisbawahi hak rakyat Palestina untuk menolak penjajahan dan mengakhirinya sesuai dengan hukum internasional, Piagam PBB, dan hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri.

Rinciannya, para peserta sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara setelah mendapat persetujuan faksi-faksi Palestina dan Presiden Otoritas Palestina. Pemerintahan ini akan menjalankan otoritasnya “atas seluruh wilayah Palestina”, termasuk Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza, mengakhiri perpecahan selama bertahun-tahun.

Mereka yang hadir pada pertemuan tingkat tinggi di Beijing juga sepakat untuk mengaktifkan Kerangka Kerja Kepemimpinan Sementara Terpadu dan memastikan diadakannya kongres reguler. Para pihak juga akan berupaya untuk menghilangkan “pengepungan brutal terhadap rakyat [Palestina] di Gaza dan Tepi Barat serta memberikan bantuan kemanusiaan dan medis tanpa batasan.”

Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan “menghadapi konspirasi pendudukan (Israel) dan pelanggaran terus menerus terhadap Masjid al-Aqsa, dan menolak segala bentuk kerusakan terhadap Masjid al-Quds dan kota al-Quds serta tempat-tempat sucinya.

Deklarasi tersebut juga menyambut baik “pendapat Mahkamah Internasional yang menegaskan tidak sahnya kehadiran, penjajahan Israel, dan pemukiman ilegal.”

Cina adalah salah satu negara pertama yang menyerukan gencatan senjata komprehensif dan abadi di Gaza untuk mencegah krisis kemanusiaan, menyerukan “Israel” untuk mencabut blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza untuk memastikan masuknya bantuan yang sangat dibutuhkan, menghormati hukum kemanusiaan internasional, dan berhenti menargetkan semua objek sipil dan pekerja bantuan di Gaza.

Negara ini juga telah melakukan upaya besar untuk menjadi tuan rumah perundingan internal Palestina dan memastikan bahwa faksi-faksi Palestina mencapai konsensus nasional dan persatuan di antara mereka sendiri, di bawah bentuk pemerintahan yang langgeng.

Kesatuan Palestina terkoyak saat Amerika Serikat dan Israel menentang kemenangan demokratis Hamas dalam pemilu Palestina pada 2006 silam. Saat itu, mereka memanas-manasi Fatah melancarkan perlawanan yang berujung perang sipil di Gaza. Perang tersebut berujung pemerintahan terpisah di Palestina. Hamas menguasai Gaza sepenuhnya dibawah blokade Israel dan Mesir, sementara Otoritas Palestina yang diujungtombaki Fatah menjalankan administrasi sipil di Tepi Barat di bawah pendudukan milited Israel.

Pekan lalu, Hamas menyarankan selama perundingan gencatan senjata bahwa pemerintahan independen yang terdiri dari tokoh-tokoh nonpartisan akan memerintah Gaza pascaperang dan Tepi Barat yang diduduki Israel, kata seorang anggota biro politik gerakan Islam Palestina.

“Kami mengusulkan agar pemerintah kompetensi nasional non-partisan mengelola Gaza dan Tepi Barat setelah perang,” kata pejabat Hamas Hossam Badran dalam sebuah pernyataan tentang negosiasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas dengan mediasi dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

“Pemerintahan Gaza setelah perang adalah urusan internal Palestina tanpa campur tangan pihak luar, dan kami tidak akan membahas sehari setelah perang di Gaza dengan pihak eksternal mana pun,” tambah Badran.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada AFP bahwa proposal pembentukan pemerintahan nonpartisan dibuat “dengan para mediator.” Pemerintah akan “menangani urusan Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahap awal setelah perang, membuka jalan bagi pemilihan umum” kata pejabat tersebut, yang tidak ingin namanya diungkapkan.

Sementara kantor berita WAFA melansir, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Hussein Al-Sheikh berdiskusi dengan utusan khusus Menteri Luar Negeri Rusia untuk Timur Tengah, Vladimir Safronkov, mengenai perkembangan terkini dalam upaya menghentikan agresi dahsyat dan memburuknya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh juru bicara resmi kepresidenan, Nabil Abu Rudeina, dan perwakilan Rusia untuk Palestina, Duta Besar Gocha Boachidze, kedua belah pihak membahas eskalasi Israel di Tepi Barat, yang terbaru adalah keputusan Knesset baru-baru ini untuk menolak pembentukan negara Palestina, yang memicu lebih banyak kekerasan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Kedua pihak menekankan bahwa solusi dua negara sesuai dengan legitimasi internasional dan hukum internasional merupakan pilihan strategis yang harus diupayakan untuk dicapai.