Jakarta - Indonesia bakal berpartisipasi dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (Conference of the Parties/COP) ke-29 yang akan berlangsung pada 11 hingga 22 November 2024 di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan.

Tahun ini Indonesia mengusung tema "In Solidarity for a Green World", pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa arahan penting kepada para delegasi Indonesia yang tengah bersiap menghadiri pertemuan tingkat dunia tersebut. Hanif menyampaikan keterlibatan delegasi Indonesia pada forum tingkat global dan regional harus menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat. Hal ini menjadi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Mudah mudahan pada acara kita di Baku Azerbaijan kita benar-benar mampu mempromosikan kondisi perjuangan aksi iklim kita kepada teman-teman di dunia internasional," ujar Hanif dalam keterangan resminya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap kepada Delegasi Indonesia yang akan berangkat agar jangan hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi semua memandatkan diri sebagai diplomator yang diharapkan dapat menarik pertemuan bilateral yang diperlukan untuk menggagas bagaimana Indonesia mendapatkan dukungan-dukungan internasional dalam aksi perubahan iklim.

"Kita tidak ramai-ramai menghadiri Paviliun Indonesia, menghadiri podcast yang kita laksanakan dan hadiri sendiri, tetapi bagaimana kita memfungsikan diri pada era yang penting ini untuk membangun kerjasama internasional country to country, goverment to goverment untuk mendukung upaya Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca," tegas Hanif.

Kepada para ASN yang yang menjadi Delegasi, Hanif menekankan jangan hanya datang untuk jalan-jalan karena dukungan pendanaan melalui APBN yang telah digunakan dalam perjalanan luar negeri tersebut, harus dapat mendorong untuk investasi, mendorong dunia internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia.

"Bukan hanya jalan-jalan saja, bukan hanya display-display saja. Harapanya kita menempatkan diri masing-masing untuk konteks itu, lakukanlah berbagai hal penting yang secara konkret mampu mendorong dunia internasional membantu di dalam upaya Indonesia membangun ketahanan iklim ini," beber Hanif.

Delegasi Indonesia yang ditugaskan ke Baku, kata Hanif, adalah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup mentereng untuk tugas mewakili negara. Dia mengungkapkan jika Presiden Prabowo sangat menekankan di dalam rapat kabinet pertama, agar mengefisienkan biaya perjalanan luar negeri.

"Ini artinya bahwa kehadiran kita ke luar negeri harus benar-benar membawa manfaat untuk Indonesia. Soft diplomacy kita laksanakan di Pavilion Indonesia, tetapi bukti konkret harus kita hadirkan pada saat kita memberikan penjelasan kepada masyarakat selesai kegiatan luar negeri ini. Tidak kemudian selesai kunjungan ini kita lantas diam dan bubar saja, tetapi sebisa mungkin harus ada hal besar yang harus kita bawa. Ini yang harus menjadi paradigma kita bahwa apa yang dikeluarkan masyarakat kepada kita harus kita bayar kontan," jelasnya lagi.

Visi Misi Indonesia Emas 2045

Hanif mengatakan dirinya mendapatkan amanah untuk melanjutkan kerja-kerja dalam pengendalian perubahan iklim yang telah terbangun baik dan mengarahkan agar lebih meningkat guna mendukung keberhasilan visi misi Presiden Prabowo melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Visi misi tersebut antara lain untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, mencapai swasembada pangan, energi, dan air, pemberantasan kemiskinan, penguatan sains dan teknologi, hingga penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.

"Kami harap seluruh delegasi Indonesia dapat mewakili kepentingan nasional dengan sebaik-baiknya dan menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim global ini," ujar Hanif.

Sebagai wujud dukungan terhadap pilar Enhance Ambition, Presidensi COP29 akan meluncurkan 14 inisiatif dalam berbagai bentuk, termasuk pledges, deklarasi, kemitraan, dan platform. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup komitmen global pada bidang mitigasi dan adaptasi, pembiayaan iklim, transparansi, serta pengembangan jaringan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ambisi negara-negara dalam mitigasi, adaptasi, serta pengurangan dampak perubahan iklim secara terukur dan transparan.

Sementara itu, pilar Enable Action menitikberatkan pada New Collective Quantified Goal (NCQG) yang terkait dengan pembiayaan iklim, yang juga menjadi fokus utama di COP29. Pilar ini juga mencakup isu krusial dalam Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerjasama internasional untuk mencapai target iklim, serta pendanaan Loss and Damage untuk membantu negara-negara terdampak.

Indonesia juga siap untuk mendukung pencapaian visi Enhance Ambition dalam rangka mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mitigasi, Rencana Adaptasi Nasional (NAPs) untuk adaptasi, serta pelaporan transparansi melalui Biennial Transparency Reports.

COP29 akan memperkenalkan 14 inisiatif utama sebagai langkah konkret yang terdiri atas sembilan deklarasi dan pledge serta lima kemitraan dan platform. Diantaranya COP29 Truce Appeal, COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge, COP29 Declaration on Water for Climate Action.

Selain itu, terdapat lima kemitraan dan platform yang mendukung aksi nyata di COP29, diantaranya: Climate Finance Action Fund (CFAF), The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade (BICFIT), dan Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers dan Baku Global Climate Transparency Platform (BTP).

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN tepat waktu. Hal ini disampaikannya pada Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) yang digelar Senin (7/10).

"Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Airlangga menjelaskan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta.

DEFA juga menjadi salah satu andalan yang diusung pada keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Airlangga menyampaikan DEFA adalah masterplan mencakup perjanjian yang mengatur soal digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA. Adapun perkembangannya saat ini baru mencapai 14% dari target 50% pada akhir tahun 2024.

"Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024," ucap Airlangga.

Airlangga menegaskan ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan perundingan DEFA. Pertama, implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 dan diyakini akan mempermudah proses negosiasi.

Selanjutnya, perlunya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang dalam merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.

"Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN," jelas Airlangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan menjadi solusi efektif dan mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

"Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut, yakni Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.

(ncm/ega)

IDXChannel - Indonesia menyambut finalisasi perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (I-EAEU FTA). Negosiasi diharapkan rampung dalam waktu dekat.

EAEU merupakan customs union yang terletak di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. Organisasi ini terdiri dari lima negara yaitu Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, dan Kirgistan.

Perundingan I-EAEU FTA diluncurkan pada Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Perjanjian ini akan menjadi katalisator perluasan akses pasar bagi produk Indonesia ke kawasan EAEU dan sebaliknya, termasuk peningkatan kerja sama bidang ekonomi digital.

“Pengembangan ekonomi digital adalah kebutuhan yang tak terhindarkan. Indonesia dan EAEU memiliki potensi sangat besar untuk bekerja sama di bidang tersebut. Dengan pengembangan kapasitas, jejaring, dan teknologi yang tepat, Indonesia juga relevan dengan kebutuhan EAEU untuk diversifikasi pasar," Kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia Duta Besar Umar Hadi dalam keterangan persnya.

Indonesia merayakan finalisasi perundingan I-EAEU FTA dengan menyelenggarakan Indonesia-EAEU Digital Technology Dialogue di Bali pada Selasa (24/9/2024. Acara ini mempertemukan tujuh pelaku bisnis digital asal EAEU dan 15 perusahaan serupa dari Indonesia.

Partisipan asal EAEU meliputi tiga perusahaan dari Rusia seperti Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), Softline Group, dan Twenty Four TTL, serta Investbanq dari Kazakhstan dan Fitjab dari Kirgistan. Dari Indonesia, perusahaan digital yang hadir di antaranya Andalin, Zi.Care, Agronum Tech, Tera Logistics Indonesia, dan sembilan startup asal Bali.

“Dialogue ini adalah platform yang bermanfaat untuk digital businesses Indonesia dan EAEU membangun kolaborasi dan bekerja sama. Kami mengapresiasi inisiatif Kemlu dalam menyelenggarakan Dialogue ini," kata Vadim Iunusov, wakil dari RSPP.

Ekonomi digital adalah salah satu bidang yang potensial dan sama-sama menjadi kepentingan kedua pihak – EAEU dengan EAEU Digital Agenda 2025 dan Indonesia dengan Visi Indonesia Digital 2045. (Wahyu Dwi Anggoro)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Qatar, Mesir dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama untuk meminta Israel dan Hamas melanjutkan pembicaraan guna mencapai gencatan senjata di jalur Gaza. Pernyataan tersebut mengungkapkan, pengeboman Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut telah menewaskan hampir 40.000 orang Palestina dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi regional lebih lanjut.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Kamis (8/8/2024), menjelaskan, ketiga negara tersebut mendesak Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembicaraan pada tanggal 15 Agustus di Doha atau Kairo. Pembicaraan dinilai mendesak untuk menutup semua kesenjangan yang tersisa dan memulai implementasi kesepakatan tanpa penundaan lebih lanjut.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan membebaskan para sandera dan tahanan," kata mereka seperti dilaporkan Aljazeera, Jumat (9/8/2024) yang dikutip Republika di Jakarta.

"Kami telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja dan sekarang sudah ada di atas meja, dengan hanya rincian implementasi yang belum ada."

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat menanggapi seruan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Israel akan mengirim delegasi untuk menghadiri pembicaraan pekan depan untuk menyelesaikan rincian dan mengimplementasikan perjanjian kerangka kerja.Hamas, faksi politik Palestina yang memerintah Gaza, belum memberikan tanggapan.

Pernyataan bersama ini muncul di tengah-tengah upaya berbulan-bulan yang gagal untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, di mana serangan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 39.699 warga Palestina dan melukai 91.722 lainnya sejak awal Oktober.

Pembunuhan baru-baru ini terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran, yang secara luas diyakini dilakukan oleh Israel, juga memicu pertanyaan mengenai prospek kelanjutan negosiasi gencatan senjata.

Pembunuhan Haniyeh - yang telah menjadi tokoh kunci dalam perundingan - dilihat oleh banyak pihak sebagai upaya pemerintah Netanyahu untuk menggagalkan upaya negosiasi untuk mengakhiri perang.

Dalam pernyataan Kamis, Qatar, Mesir dan AS mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk memberikan bantuan segera kepada rakyat Gaza yang telah lama menderita dan juga para sandera yang telah lama menderita dan keluarga mereka."Tidak ada lagi waktu yang bisa disia-siakan atau alasan dari pihak manapun untuk penundaan lebih lanjut," kata negara-negara tersebut.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang menjadi penengah telah kehabisan kesabaran."AS didorong untuk memberikan tekanan yang lebih besar karena ancaman perang regional yang lebih luas," jelas Bishara.

"Saya kira idenya di sini adalah bahwa mereka akan kembali ke meja perundingan pada tanggal 15 Agustus, dan baik Hamas maupun Israel akan berusaha untuk merampungkan detail-detailnya," katanya.

Bishara mengatakan banyak rincian yang masih belum jelas, termasuk tahanan dan tawanan Palestina yang ditahan di Gaza yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan - dan berapa banyak.

Namun, ia mengatakan bahwa negara-negara yang menjadi penengah percaya bahwa mereka memiliki kesepakatan kerangka kerja yang baik untuk kesepakatan gencatan senjata tiga tahap."Saya pikir ini kurang lebih merupakan seruan untuk bertindak, seruan untuk segera bertindak - untuk bertindak lebih cepat dari sebelumnya,"ujar dia.

Ariel Gold, direktur eksekutif Fellowship of Reconciliation, sebuah kelompok anti-kekerasan yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan, pernyataan pada Kamis ini belum perlu dirayakan. "Kami telah berada di sini sebelumnya," kata Gold kepada Al Jazeera, dan mencatat bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah "berkali-kali [mengatakan] bahwa kami berada di tahap akhir negosiasi menuju kesepakatan."

Gold mengatakan bahwa Biden, yang telah memberikan dukungan militer dan diplomatik yang gigih kepada Israel di tengah-tengah perang, harus menjelaskan kepada Netanyahu bahwa akan ada konsekuensi yang nyata dan pasti jika menolak kesepakatan gencatan senjata ini.

Selama berbulan-bulan, para pendukung hak-hak Palestina di AS telah mendesak Biden untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel seiring berlanjutnya perang.