JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan pemerasan dan perundungan terhadap mendiang calon dokter spesialis anestesi, dr. ARL, di Universitas Diponegoro (Undip) dianggap kurang tepat jika hendak dijerat dengan pasal bullying.

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, pasal perundungan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur sanksi perbuatan bila terjadi terhadap orang dewasa.

"Soal perundungan, ini yang sulit untuk ditafsirkan karena korban maupun para pelaku adalah orang dewasa," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (17/9/2024).

Fickar mengatakan, celah hukum yang bisa digunakan aparat menyelidiki perkara itu buat menjerat pihak-pihak diduga terlibat adalah melalui dugaan pemerasan atau penyalahgunaan jabatan.

Dia menyampaikan, secara pribadi para pelaku itu bisa dijerat dugaan melakukan tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan jika permintaan uang atau pemalakan atau pemerasan dilakukan atas nama lembaga pendidikan, maka para pelaku bisa dijerat dengan delik menyalahgunakan jabatan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Karena itu lebih tepat sebagai praktik pemerasan dan Tipikor," ujar Fickar.

Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Pasal hukum bullying juga diatur dalam UU tentang perlindungan anak tersebut. Dalam pasal 80 disebutkan, ancaman pidana untuk pelaku bullying, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27C, adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Kemudian aksi pemerasan dilarang dalam Pasal 368 KUHP lama, dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun.

Sedangkan penyalahgunaan jabatan bisa dijerat pidana lewat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Akan tetapi, delik itu mensyaratkan penyalahgunaan jabatan itu bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman hukumannya yakni penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu Prajoko mengakui adanya perundungan atau bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi.

Pungutan itu mewajibkan mahasiswa baru PPDS Undip membayar iuran makan selama 1 semester atau 6 bulan.

Yan Wisnu mengakui pungutan uang dari junior itu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa baru dan para seniornya selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

Dia mengatakan, ada sekitar 7 sampai belasan mahasiwa baru yang masuk di PPDS Anestesi Undip setiap semester.

"Jadi kalau di anestesi l, di semester 1 mereka per bulan satu orang Rp 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2, nanti gantian yang semester 1 terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi," ujarnya, dalam jumpa pers di Undip, Jumat (13/9/2024) pekan lalu.

Selain uang makan, iuran dari mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional lainnya seperti menyewa mobil sampai membayar kos.

"Jadi mereka memenuhi kebutuhan manusiawi mereka cukup besar, kalau di sini untuk operasional mereka sewa mobil, menyewa kos dekat rumah sakit terkait dengan operasional. Anestesi antara 7-11 mahasiswa per semester, mereka menyampaikan ke tim investigasi, temuan yang signifikan itu," papar Yan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan perundungan (bullying) dialami mendiang calon dokter spesialis, dr. ARL, di Universitas Diponegoro (Undip) semakin memanaskan perbincangan terkait kejahatan pemerasan di lingkungan akademik.

Praktik iuran sebesar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per semester diduga dilakukan para senior korbang telah memicu polemik.

Sejumlah pihak menyebut tindakan ini lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan sesuai hukum pidana.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan peristiwa ini dapat dijerat sebagai tindak pidana pemerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Para pelaku dapat dijerat karena melakukan pemerasan," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (17/9/2024).

Sanksi tindakan pemerasan dalam KUHP yang masih berlaku saat ini diatur dalam Pasal 368.

Isinya menyebutkan seseorang yang memaksa orang lain memberikan sesuatu, baik berupa uang, barang, atau keuntungan lain, dapat dihukum hingga 9 tahun penjara.

Fickar menjelaskan, dalam kasus ini, ada kemungkinan para pelaku menggunakan otoritas atau kedudukan mereka untuk menekan korban memberikan iuran tanpa dasar hukum jelas. Korban pun tidak punya pilihan lain selain mematuhi permintaan tersebut.

Selain itu, kata Fickar, perbuatan itu juga berpeluang dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bila memenuhi persyaratan delik.

"Jika dilakukan atas nama lembaga pendidikan, maka bisa dijerat sebagai praktik korupsi menyalahgunakan jabatan berdasarkan Undang-Undang Tipikor," ucap Fickar.

Sebelumnya diberitakan, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu Prajoko mengakui adanya perundungan atau bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi.

Pungutan itu mewajibkan mahasiswa baru PPDS Undip membayar iuran makan selama 1 semester atau 6 bulan.

Yan Wisnu mengakui pungutan uang dari junior itu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa baru dan para seniornya selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

Dia mengatakan, ada sekitar 7 sampai belasan mahasiwa baru yang masuk di PPDS Anestesi Undip setiap semester.

"Jadi kalau di anestesi l, di semester 1 mereka per bulan satu orang Rp 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2, nanti gantian yang semester 1 terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi," ujarnya, dalam jumpa pers di Undip, Jumat (13/9/2024) pekan lalu.

Selain uang makan, iuran dari mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional lainnya seperti menyewa mobil sampai membayar kos.

"Jadi mereka memenuhi kebutuhan manusiawi mereka cukup besar, kalau di sini untuk operasional mereka sewa mobil, menyewa kos dekat rumah sakit terkait dengan operasional. Anestesi antara 7-11 mahasiswa per semester, mereka menyampaikan ke tim investigasi, temuan yang signifikan itu," papar Yan.

Sementara itu, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mendesak aparat penegak hukum memproses semua pihak terlibat dalam praktik perundungan peserta program pendidikan calon dokter spesialis di Undip.

"Dalam pandangan kami, praktik perundungan pemalakan yang memicu korban depresi hingga bunuh diri merupakan tindak pidana yang harus disanksi maksimal," ujar Huda saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Huda menjelaskan, iuran Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per bulan yang harus disetor mahasiswa baru merupakan bentuk pemalakan.

Selain dijerat dengan Pasal 345 KUHP terkait dorongan orang untuk bunuh diri dengan ancaman 4 tahun, Huda menilai para pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 368 Ayat 1 terkait pemalakan dengan ancaman 9 tahun penjara.

Huda juga mendorong pemberian sanksi akademi supaya para pelaku jera atas perbuatannya.

"Pendidikan tinggi yang harusnya melahirkan para cendikiawan ternyata justru menjadi tempat subur praktik perundungan yang merupakan dosa besar dalam pendidikan," ucap Huda.

Huda juga menganggap praktik perundungan terhadap calon dokter spesialis merupakan sebuah ironi karena pihak kampus dianggap tutup mata dan menganggap hal itu sebagai tradisi, sehingga berlangsung bertahun-tahun sampai dianggap sebuah kelaziman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta aparat penegak hukum menyeret semua pihak yang terlibat dalam praktik bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi di Universitas Diponegoro (Undip).

Huda mengatakan, praktik bully yang memicu korban bunuh diri merupakan tindak pidana.

"Kami mendesak agar aparat penegak hukum menyeret semua pihak yang terlibat dalam praktik bullying di PPDS Undip ke meja hijau. Dalam pandangan kami, praktik perundungan pemalakan yang memicu korban depresi hingga bunuh diri merupakan tindak pidana yang harus disanksi maksimal," ujar Huda saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Huda menjelaskan, iuran Rp 20-40 juta per bulan yang harus disetor mahasiswa baru merupakan bentuk pemalakan.

Selain dijerat dengan Pasal 345 KUHP terkait dorongan orang untuk bunuh diri dengan ancaman 4 tahun, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 368 Ayat 1 terkait pemalakan dengan ancaman 9 tahun.

Huda juga mendorong harus ada sanksi akademis sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.

"Kami tentu sangat prihatin dengan bukti nyata adanya praktik bullying di lingkungan pendidikan tinggi termasuk di kampus PPDS Universitas Diponegoro. Pendidikan tinggi yang harusnya melahirkan para cendikiawan ternyata justru menjadi tempat subur praktik perundungan yang merupakan dosa besar dalam pendidikan," tuturnya.

Menurut Huda, para pelaku bully pasti menyadari bahwa iuran Rp 20-40 juta per bulan itu merupakan pemalakan dari praktik perundungan.

Dia merasa ironis dengan adanya indikasi bahwa praktik bully ini sudah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi hingga dianggap sebagai kewajaran.

"Kami mendorong ada langkah terobosan agar penanggulangan praktik perundungan dilakukan secara komprehensif. Tidak lagi menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Harus dibentuk satgas lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum untuk mencegah perilaku bullying ini," imbuh Huda.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu Prajoko mengakui adanya perundungan atau bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi.

Pungutan itu mewajibkan mahasiswa baru PPDS Undip membayar iuran makan selama 1 semester atau 6 bulan.

Yan Wisnu mengakui pungutan uang dari junior itu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa baru dan para seniornya selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

Dia mengatakan, ada sekitar 7 sampai belasan mahasiwa baru yang masuk di PPDS Anestesi Undip setiap semester.

"Jadi kalau di anestesi l, di semester 1 mereka per bulan satu orang Rp 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2, nanti gantian yang semester 1 terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi," ujarnya, dalam jumpa pers di Undip, Jumat (13/9/2024).

Selain uang makan, iuran dari mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional lainnya seperti menyewa mobil hingga membayar kos.

"Jadi mereka memenuhi kebutuhan manusiawi mereka cukup besar, kalau di sini untuk operasional mereka sewa mobil, menyewa kos dekat rumah sakit terkait dengan operasional. Anestesi antara 7-11 mahasiswa per semester, mereka menyampaikan ke tim investigasi, temuan yang signifikan itu," jelas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menindaklanjuti kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Salah satunya dugaan perundungan berujung kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi kedokteran PPDS anestesi Universitas Diponegoro (Undip).

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris menjamin pihaknya merespons cepat kasus kematian dokter Aulia. Salah satu responsnya mengirim tim khusus guna mengecek investigasi yang dilakukan Undip.

"Kemendikbudristek telah menerjunkan Tim Inspektorat Jenderal untuk melakukan fact finding terhadap hasil investigasi internal Undip," kata Abdul kepada Republika, Sabtu (7/9/2024).

Abdul mengatakan, Kemendikbudristek melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dalam menindaklanjuti kasus kematian dokter Aulia.

"Kemendikbudristek telah berkoordinasi dengan rektor, dekan, dan AIPKI," ujar Abdul.

Secara khusus, Kemendikbudristek menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya dokter Aulia.

"Kami mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Abdul.

Sebelumnya, kasus dugaan bullying yang diduga menjadi pangkal kematian dokter Aulia Risma Lestari terus bergulir dan banyak membuka tabir. Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan, hingga saat ini terdapat 542 laporan terkait perundungan atau bullying dokter yang masuk ke dalam data Kemenkes.

"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) dokter Aulia Risma Lestari. Ia juga menyampaikan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di beberapa rumah sakit (RS) vertikal yang ada di bawah Kemenkes.