Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada delapan perusahaan asuransi yang masuk status dalam pengawasan khusus. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan jumlah telah menurun dari sebelumnya 12 perusahaan asuransi.

"Sampai akhir bulan September 2024, OJK telah melakukan pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi/reasuransi. Jumlah ini menurun dibandingkan pada akhir tahun 2022 sebanyak 12 perusahaan asuransi/reasuransi," kata dia dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ogi menjelaskan, OJK melakukan pengawasan secara intens, untuk memastikan perusahaan mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus. Pihaknya mendorong agar pemegang saham dapat melaksanakan tindakan yang dapat memperbaiki kondisi perusahaannya.

"Sehingga progress perbaikan memberikan hasil yang diharapkan untuk memenuhi ketentuan tentang RBC dan minimum ekuitas," terang dia.

Ogi menegaskan, OJK terus memonitor pelaksanaan Rencana Tindak dan akan mengambil langkah terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen, tumbuhnya kondusifitas industri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi/reasuransi.

(ada/rrd)

JAKARTA - China secara tegas menjatuhkan sanksi pembekuan aset-aset properti kepada 9 perusahaan Amerika Serikat (AS) atas penjualan persenjataan kepada Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri.

"AS telah mengumumkan bahwa mereka akan menjual senjata ke wilayah Taiwan di China, yang secara serius melanggar prinsip China dan tiga komunike bersama China-AS," ungkap Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Anadolu Ajansi, Minggu (22/9/2024).

Baca Juga: China Kuasai Harta Karun Super Langka Dunia, AS dan Sekutu Tak Terima

Berdasarkan laporan tersebut, penjualan senjata Washington ke Taipei secara serius mencampuri urusan dalam negeri China, dan merusak kedaulatan dan integritas teritorial China.

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan pengembalian, perbaikan, dan pengiriman kembali suku cadang dan peralatan terkait ke Taiwan. Hal ini merupakan penjualan senjata ke-16, senilai USD228 juta ke Taiwan sejak pemerintahan Biden dilantik pada 2021.

Baca Juga: Cegah Ledakan Pager Kembali Terulang, Rusia Minta Pembatasan Akses Perusahaan Teknologi

China mengungkapkan akan membekukan aset, serta melarang transaksi dan kerja sama dengan organisasi dan individu China oleh perusahaan-perusahaan AS, termasuk Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, dan Exovera.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat dua perusahaan asuransi bermodal cekak yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usaha. Mengingat batas waktu pemenuhan ekuitas minimum semakin dekat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kedua perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk mundur karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi.

"Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan atau kemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut," kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Kamis (12/9/2024).

Ogi menilai saat ini cukup banyak jumlah pelaku asuransi dengan modal terbatas. Maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di industri perbankan.

"Sejalan dengan roadmap yang menuju kepada penguatan perusahaan asuransi, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan. Sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada tahun 2026 dan 2028," tutur Ogi.

Sebagai informasi, modal inti asuransi tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa modal disetor bagi perusahaan asuransi yang baru berdiri minimum Rp 1 triliun, sementara untuk perusahaan reasuransi yakni Rp 2 triliun.

Lalu untuk perusahaan asuransi yang telah berdiri, wajib memiliki ekuitas minimum Rp 250 miliar dan Rp 100 miliar untuk perusahaan asuransi syariah paling lambat 31 Desember 2026. Bagi perusahaan reasuransi wajib memiliki ekuitas minimum Rp 500 miliar dan Rp 250 miliar untuk perusahaan reasuransi syariah.

Pada tahap kedua, OJK mengelompokkan dua perusahaan asuransi. Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 paling lambat 31 Desember 2028 wajib memiliki ekuitas minimum paling sedikit Rp 500 miliar dan asuransi syariah Rp 200 miliar.

Perusahaan reasuransi konvensional yang masuk KPPE 1 wajib memiliki ekuitas minimum Rp 1 triliun dan reasuransi syariah Rp 400 miliar.

Perusahaan asuransi KPPE 2 wajib memiliki ekuitas minimum Rp 1 triliun dan asuransi syariah Rp 500 miliar. Bagi perusahaan reasuransi KPPE 2, ekuitas minimumnya adalah Rp 2 triliun dan Rp 1 triliun untuk reasuransi syariah.

Simak juga Video 'Investasi & Asuransi: Pilar Penting dalam Perencanaan Keuangan':

(aid/kil)

JAKARTA - Sebuah survei mengungkapkan semakin banyak perusahaan raksasa AS (Amerika Serikat) yang menganggap kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu faktor risiko. Menurut laporan dari firma riset Arize AI, jumlah perusahaan Fortune 500 yang menyebutkan AI sebagai risiko mencapai 281.

Jumlah tersebut mewakili 56,2% dari perusahaan dan mengalami peningkatan hingga 473,5% dari tahun sebelumnya, ketika hanya 49 perusahaan yang menandai risiko AI.

"Laporan tahunan Fortune 500 memperjelas satu hal, yakni bahwa dampak AI generatif dirasakan pada beragam industri, bahkan mereka yang belum merangkul teknologi," kata laporan tersebut.

"Mengingat bahwa sebagian besar menilai AI adalah sebagai faktor risiko, namun ada peluang nyata bagi perusahaan untuk menonjol dengan inovasi mereka dalam konteks tentang bagaimana mereka menggunakan AI generatif," bebernya.

Faktanya, lonjakan peringatan juga bertepatan dengan ledakan kesadaran dan minat pada AI setelah rilis ChatGPT oleh OpenAI pada akhir 2022. Jumlah perusahaan yang menggunakan AI melonjak 152% menjadi 323.

Saat ini AI sepenuhnya berada dalam radar perusahaan Amerika , baik itu sebagai risiko dan peluang menjadi fokus utamanya. Dimana perusahaan juga melihat potensi serta secara bersamaan ada juga penurunan dengan adanya AI.

Tetapi bagi perusahaan tertentu, mereka lebih khawatir dengan AI daripada yang lainnya. Salah satu yang paling cemas adalah industri media dan hiburan, dimana 91,7% perusahaan Fortune 500 di sektor itu memperingatkan tentang risiko AI, menurut Arise.

Hal itu karena AI telah berdampak baik langsung dan tidak melalui industri tadi, membuat pemain dan perusahaan waspada terhadap teknologi baru.

"Perkembangan teknologi baru, termasuk pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan generatif, berkembang pesat," kata petinggi streaming Netflix dalam laporan tahunannya.

"Jika pesaing kami mendapatkan keuntungan dengan menggunakan teknologi tersebut, kemampuan kami untuk bersaing secara efektif dan hasil operasi kami dapat berdampak buruk," lanjutnya.

Sedangkan raksasa Hollywood, Disney mengatakan, aturan yang mengatur teknologi baru seperti AI generatif "tidak stabil," dan pada akhirnya dapat memengaruhi aliran pendapatan terkait penggunaan kekayaan intelektual dan bagaimana ia menciptakan produk hiburan.

Arise mengatakan, 86,4% perusahaan perangkat lunak dan teknologi, 70% telekomunikasi, 65,1% perusahaan perawatan kesehatan, 62,7% keuangan, dan 60% pengecer juga memperingatkan soal risiko AI.

Sebaliknya, hanya 18,8% perusahaan otomotif yang menandai risiko AI, bersama dengan 37,3% perusahaan energi dan 39,7% produsen.

Peringatan juga datang dari perusahaan yang memasukkan AI ke dalam produk mereka. Motorola mengatakan "AI mungkin tidak selalu beroperasi sebagaimana mestinya dan kumpulan data mungkin tidak mencukupi atau berisi informasi ilegal, bias, berbahaya atau menyinggung, yang dapat berdampak negatif pada hasil operasi, reputasi bisnis, atau penerimaan pelanggan terhadap penawaran AI kami."

Salesforce merujuk ke AI dan platform Customer 360, yang memberikan informasi tentang pelanggan, "Jika kami mengaktifkan atau menawarkan solusi yang menarik kontroversi karena dampak yang dirasakan atau aktual terhadap hak asasi manusia, privasi, pekerjaan, atau dalam konteks sosial lainnya. Kami mungkin akan diawasi pemerintah, atau hadirnya peraturan yang baru, rusaknya brand atau reputasi, kerugian kompetitif atau tanggung jawab hukum."

AI juga diperingatkan memiliki risiko dalam hal keamanan siber dan kebocoran data. Faktanya, konferensi keamanan Def Con baru-baru ini menyoroti pentingnya AI dalam keamanan siber.

Sementara itu, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Hospitality Market and Management pada bulan Juni menemukan konsumen kurang tertarik untuk membeli suatu barang jika diberi label dengan istilah "AI".

Konsumen perlu diyakinkan terkait manfaat AI dalam produk tertentu, menurut Dogan Gursoy, profesor manajemen perhotelan di Carson College of Business Washington State University dan salah satu penulis studi tersebut.

"Banyak orang mempertanyakan, 'Mengapa saya membutuhkan AI di pembuat kopi saya, atau mengapa saya membutuhkan AI di lemari es atau penyedot debu saya?'" katanya kepada Fortune awal bulan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Penjualan produk asal Amerika Serikat (AS) alami penurunan yang drastis di China. Padahal, China merupakan salah satu pasar yang paling diminati AS lantaran populasi penduduk China empat kali lipat dari populasi di AS. Salah satu penyebab anjloknya penjualan produk asal AS lantaran adanya persaingan lokal yang ketat serta masih adanya ketegangan politik dengan AS. Kondisi inilah yang membebani pendapatan perusahaan.

“Sentimen konsumen di China cukup lemah. Hal ini dapat dilihat baik di industri kami maupun di berbagai industri konsumen yang lebih suka mencari diskon. Faktanya, kami melihat banyak perubahan perilaku dalam hal konsumen, apa pun penawaran terbaik, ke sanalah mereka akhirnya pergi," kata CEO Mc Donald’s Christopher Kempczinski dikutip CNBC News, Rabu (7/8/2024).

Penjualan untuk segmen pasar berlisensi pengembangan internasional Mc Donald's tercatat turun 1,3 persen dari tahun lalu. Termasuk di dalamnya adalah penjualan di China, namun Mc Donald's tidak menyebutkan berapa besar penurunannya.

Kepada CNBC News, CEO Starbucks Laxman Narasimhan mengungkapkan penjualan di toko yang sama di China turun 14 persen pada kuartal yang berakhir pada 30 Juni. Capaian ini jauh lebih tajam dibandingkan penurunan 2 persen di AS.

Saingan Starbucks, China Luckin Coffee, yang menawarkan harga setengah dari harga Starbucks juga melaporkan penurunan penjualan di toko yang sama sebesar 20,9 persen untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 30 Juni. Namun perusahaan mengklaim penjualan untuk toko-toko tersebut melonjak hampir 40 persen menjadi setara dengan 863,7 juta dolar AS. Luckin memiliki lebih dari 13.000 toko yang dikelola sendiri, terutama di China.

"7.306 toko Starbucks di China mengalami penurunan pendapatan sebesar 11 persen menjadi 733,8 juta dolar AS selama kuartal yang sama," ujar Narasimhan

Sebenarnya, perusahaan-perusahaan China juga mengalami kesulitan. Penjualan ritel nasional hanya tumbuh 2 persen pada bulan Juni dibandingkan tahun lalu.

Tak hanya Mc Donald's dan Starbucks beberapa raksasa konsumen AS juga mengeluhkan tren penurunan dalam laporan pendapatan terbaru mereka. Apple mengatakan penjualan semester I di China turun sebesar 6,5 persen yoy. Kemudian Johnson and Johnson jugs menyebut China pasar yang sangat fluktuatif dan segmen bisnis utama yang berkinerja di bawah ekspektasi.

General Mills CFO Kofi Bruce menyebut telah terjadi penurunan nyata dalam sentimen konsumen, yang berdampak pada penjualan di toko Haagen-Dazs dan “bisnis pangsit premium” perusahaan. General Mills memiliki merek pangsit Wanchai Ferry .

Kepala Keuangan P&G Andre Schulten mengatakan, tidak terlalu berharap kembalinya pertumbuhan hingga dua digit di China seperti yang terjadi sebelum pandemi Covid-19. "Kami tidak mengharapkan kembalinya tingkat pertumbuhan [dua digit] seperti yang kita lihat sebelum Covid,” kata dia.

Andre Schulten memperkirakan seiring berjalannya waktu, pertumbuhan China akan meningkat ke angka satu digit menengah, serupa dengan pertumbuhan di pasar maju. Procter and Gamble mengatakan penjualan di Cina untuk kuartal yang berakhir akhir Juni turun sebesar 9 persen.

Meskipun angka kelahiran di Cina menurun, Schulten mengatakan perusahaan tersebut mampu meningkatkan penjualan produk perawatan bayi sebesar 6 persen dan meningkatkan pangsa pasar berkat strategi lokalisasi. Namun, tak semua merek konsumen besar melaporkan kesulitan seperti itu di China. Sebut saja Nike yang melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 7 persen yoy hingga kuartal I 2024.

“Meskipun prospek kami dalam jangka pendek telah melemah, kami tetap yakin dengan posisi kompetitif Nike di China dalam jangka panjang,” kata CFO dan wakil presiden eksekutif Nike Matthew Friend.

Kondisi serupa juga dilaporkan Adidas yang mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 9 persen di China untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 30 Juni. CEO Bjorn Gulden mengatakan, Adidas menguasai pangsa pasar di China setiap bulan, meskipun merek lokal menimbulkan persaingan yang ketat.

“Banyak dari mereka adalah produsen yang langsung masuk ke ritel dengan toko mereka sendiri,” katanya. Jadi kecepatan dan nilai harga yang mereka miliki untuk konsumen itu berbeda dari sebelumnya dan kami mencoba menyesuaikan diri dengan itu.” katanya

Skechers juga melaporkan pertumbuhan 3,4 persen yoy di China dalam tiga bulan yang berakhir pada 30 Juni. “Kami terus berpikir bahwa Chiba sedang dalam proses pemulihan,” kata Kepala Keuangan Skechers John Vandemore.

"Kami berharap di paruh kedua tahun ini lebih baik. Yang jelas kami akan mencermati berbagai hal dengan saksama," tambah dia.

JAKARTA - Chevron Corporation, perusahaan energi multinasional Amerika yang sebagian besar bisnisnya bergerak dalam minyak dan gas ( migas ) yang berbasis di California, memindahkan kantor pusatnya ke Texas. Memulai sejarahnya sejak 1870-an, Chevron belakangan berjuang melawan ketatnya kebijakan dan regulasi lingkungan yang ketat.

Kepindahan Chevron diumumkan Jumat kemarin, untuk mengakhiri sejarah panjang raksasa migas selama 145 tahun yang berbasis di negara bagian AS terpadat tersebut. Kepindahan perusahaan digambarkan oleh Gubernur Texas, Greg Abbott sebagai kembalinya Chevron ke "rumah sejatinya".

Sebelumnya Chevron memangkas investasi baru pemurnian di California, menyusul kebijakan pemerintah negara bagian paling ketat di AS (Amerika Serikat). Pada bulan Januari, eksekutif penyulingan Andy Walz memperingatkan, bahwa negara bagian memainkan "permainan berbahaya" dengan aturan iklim yang bisa memicu kenaikan harga bahan bakar.

Sementara itu Chief Executive Officer, Mike Wirth membantah, bahwa relokasi Chevron didorong oleh faktor politik. "Hal ini sepenuhnya untuk lebih dekat ke pusat inti industri kami," ungkapnya.

"Kami memiliki beberapa perbedaan kebijakan dengan California," kata Wirth ketika wawancara dengan Bloomberg Television.

"Tapi ini langkah ini bukan tentang politik. Ini adalah langkah tentang apa yang baik bagi perusahaan kami untuk bersaing dan memiliki kinerja bagus," sambungnya.

Keputusan kepindahan ini diambil, ketika Chevron membukukan hasil kuartal kedua yang mengecewakan dan melakukan perombakan di jajaran kepemimpinan senior yang tampaknya bertujuan untuk meningkatkan hasil.

"Texas adalah rumah bagi jaringan sumber daya yang luas dan penting bagi bisnis Chevron, mulai dari vendor peralatan hingga universitas yang dimanfaatkan untuk penelitian dan perekrutan tenaga kerja," kata Wirth.

"Houston adalah ibu kota energi dunia," katanya.

"Ini adalah tempat alami bagi perusahaan di industri kami untuk memiliki kantor pusat," jelasnya.

Chevron bergabung dengan daftar panjang emigran California yang mencakup Oracle Corp., Hewlett Packard Enterprise Co. dan Tesla Inc. Sementara migrasi di antara mantan raksasa teknologi, Silicon Valley sebagian besar didorong oleh pertimbangan pajak dan biaya hidup.

Sedangkan Chevron telah berselisih dengan para pemimpin negara bagian, terkait aturan bahan bakar fosil yang semakin ketat.

EV, Energi Terbarukan

California telah lama menjadi negara bagian yang tidak sesuai bagi perusahaan minyak untuk disebut rumah. Negara bagian ini memelopori dorongan untuk mengurangi emisi knalpot pada 1960-an dan telah mengadopsi langkah-langkah iklim yang menyeluruh termasuk tujuan agar California menjadi nol bersih emisi pada tahun 2045, lima tahun lebih cepat dari AS secara keseluruhan.

California menyumbang lebih dari sepertiga dari penjualan EV (mobil listrik) negara itu. Dan hampir semua solar terbarukan Amerika, yang terbuat dari minyak nabati dan lemak alami dikonsumsi di California.

California pernah memainkan peran penting dalam sektor minyak AS, tetapi output mereka anjlok dalam empat dekade terakhir. Sedangkan negara-negara bagian seperti Texas dan New Mexico mengalami ledakan produksi minyak mentah.

"Mengejar pekerjaan dan pengusaha keluar dari California bukanlah cara untuk menjalankan ekonomi," kata Jim Wunderman, presiden dan CEO Bay Area Council, sebuah group bisnis. "Ini memalukan."

Pajak ringan, regulasi ramah bisnis, dan biaya hidup yang relatif rendah menjadikan Texas tujuan yang paling diinginkan bagi perusahaan yang pindah selama saru dekade terakhir, kata Federal Reserve Bank of Dallas pada bulan Februari.

Negara bagian itu mencatat migrasi bersih 7.232 perusahaan dan penambahan hampir 103.000 pekerjaan antara 2010 dan 2019. Chevron saat ini memiliki sekitar 7.000 pekerja di wilayah Houston, dibandingkan dengan sekitar 2.000 di San Ramon, California.

"Kami memang memiliki jejak bisnis yang besar di Texas, yang sekarang lebih besar dari jejak bisnis kami di California," kata Wirth.

"Selama bertahun-tahun, itu tidak terjadi. California adalah rumah kami, itu adalah tempat kelahiran kami."

Bisnis.com, JAKARTA — China menjatuhkan sanksi kepada sederet perusahaan dan individu dari Amerika Serikat (AS) yang menyuplai senjata kepada Taiwan.

Kebijakan pemerintah China itu merupakan aksi balasan terhadap kontraktor utama AS yang baru-baru ini menjual senjata ke Taiwan. Oleh karena itu, China menerapkan sanksi kepada perusahaan kontraktor AS, termasuk para eksekutif senior mereka dan perusahaan militer yang terlibat dalam penjualan senjataAS ke Taiwan.

“Maupun yang menghadiri Forum Bisnis Pertahanan Taiwan-AS di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (15/7/2024).

Penjualan senjata AS ke Taiwan, kata Lin Jian, sangat melanggar prinsip "Satu China" dan tiga komunike bersama China-AS, khususnya Komunike 17 Agustus 1982, mencampuri urusan dalam negeri China dan melemahkan kedaulatan dan integritas wilayah China.

"Taiwan adalah inti dari kepentingan China dan merupakan garis merah pertama yang tidak boleh dilewati dalam hubungan China-AS. Tidak ada negara, organisasi, atau individu yang boleh meremehkan keinginan dan kemampuan pemerintah dan rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah kami," tambah Lin Jian.

Lin Jian juga berpesan agar tidak ada pihak yang bermimpi dapat melanggar atau bahkan melewati batas dalam masalah Taiwan tanpa konsekuensi apa pun.

Berdasarkan Keputusan Kementerian Luar Negeri China No. 10 yang diumumkan pada 12 Juli 2024 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut, Pemerintah China telah memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan industri militer dan manajer senior AS.

Perusahaan militer AS yang dijatuhi sanksi tersebut adalah:

1. Anduril Industries
2. Maritime Tactical Systems
3. Pacific Rim Defense
4. AEVEX Aerospace
5. LKD Aerospace
6. Summit Technologies Inc.

"Semua hak yang dilindungi undang-undang di China akan dibekukan, termasuk barang bergerak, tidak bergerak dan jenis barang lainnya," demikian termuat dalam surat keputusan tersebut.

Eksekutif senior perusahaan AS yang dijatuhi sanksi adalah:

1. Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) Aerospace Environment Wahid Nawabi
2. Wakil Direktur dan Chief Financial Officer (CFO) Aerospace Environment Corporation Kevin McDonnell.
3. CEO Anduril Industries Brian William Schimpf
4. Chief Operating Officer (COO) Anduril Industries Matthew Marley Grimm
5. Senior Vice President Global Defense Anduril Industries Gregory Michael Kausner

"Aset mereka baik yang bergerak dan tidak bergerak, serta jenis aset lainnya di China akan dibekukan. Semua organisasi dan individu di China juga dilarang melakukan transaksi, kerja sama dan aktivitas lain dengan mereka," demikian disebutkan dalam surat keputusan itu.

Selain itu visa kelimanya untuk masuk dan keluar China (termasuk Hong Kong dan Makau) akan ditolak.

Anduril Industries merupakan perusahaan yang berdiri pada 2017 oleh Palmer dan terkenal dengan pendekatan inovatifnya terhadap teknologi pertahanan, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem pengawasan dan pertahanan yang canggih.

Perusahaan tersebut dengan cepat menjadi terkenal di sektor pertahanan, mendapatkan kontrak yang signifikan dengan Departemen Pertahanan AS dan klien internasional lain.

Terbaru, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS pada Rabu (19/6/2024) mengumumkan persetujuan atas penjualan persenjataan hingga 720 unit Switchblade 300, 291 unit ALTIUS 600M-V ke Taiwan, 101 unit sistem pengendalian tembakan SB300 dan peralatan lain.

Peralatan tersebut diperkirakan bernilai hingga US$300 juta, sedangkan sistem anti-tank guided weapon (ATGW) dan peralatan lain bernilai hingga sekitar US$60,2 juta (sekitar Rp974,12 miliar) yang merupakan paket penjualan senjata ke-15 ke Taiwan pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

Terkait dengan penguatan asuransi kredit, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2023

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kredit sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp9,93 triliun atau naik 20,94 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa peningkatan premi itu sejalan dengan perbaikan penetapan tarif premi asuransi kredit sebagai upaya penguatan dan penyehatan asuransi kredit.

“Terkait dengan penguatan asuransi kredit, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2023,” kata Ogi di Jakarta, Kamis.

Ogi menjelaskan bahwa aturan tersebut intinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola serta proses bisnis penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit, salah satunya terkait dengan risk sharing antara bank dan perusahaan asuransi, penurunan biaya akuisisi dan penegasan area pertanggungan yang dapat di-cover oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

“Dampak dari penguatan tata kelola ini justru diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih prudent pada kedua belah pihak sehingga memberikan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan mitra bank,” kata Ogi.

Secara lebih rinci, beberapa langkah yang dilakukan oleh OJK untuk mendukung penguatan asuransi kredit, termasuk mendorong penyesuaian T/C dan tarif premi sesuai dengan profil risiko yang dipertanggungkan atas dasar kerja sama bisnis yang saling menguntungkan tentunya sesuai dengan koridor yang diatur dalam POJK 20/2023.

Selain itu, OJK mendorong pengembangan sistem informasi host to host sehingga memudahkan rekonsiliasi dan monitoring atas data pertanggungan asuransi kredit serta melakukan evaluasi secara periodik terkait dengan kinerja asuransi kredit dengan meminta perusahaan asuransi menyampaikan kinerja asuransi kredit kepada OJK.

OJK juga memantau dan mendorong perusahaan asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi kredit sesuai POJK 20/2023. Penyesuaian produk asuransi kredit tersebut, jelas Ogi, selanjutnya dapat diterapkan pada perubahan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit (perbankan, pembiayaan dan fintech P2P).

Ogi menyampaikan, sinergi dan kolaborasi terus dilakukan oleh OJK khususnya dalam kaitannya dengan adanya ketentuan mengenai penerapan risk sharing antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit.

“Penerapan risk sharing tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan serta stabilitas keuangan secara efektif khususnya bagi industri perasuransian dan perbankan,” ujar Ogi.

Selain itu, OJK juga telah mendorong perusahaan reasuransi agar memiliki database pertanggungan/portofolio yang sama (mirroring) dengan perusahaan asuransi. Hal tersebut, menurut Ogi, agar perusahaan reasuransi dapat melakukan pricing yang lebih optimal serta memiliki pemahaman profil risiko yang sama atas objek asuransi yang ditanggung.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap mengincar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar US$113,83 juta atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) 2011-2021. Hal itu akan ditempuh kendati harus berkoordinasi dengan penegak hukum di luar negeri.

Untuk diketahui, jaksa KPK sebelumnya membebankan uang pengganti kerugian keuangan negara di kasus tersebut kepada pihak pemasok LNG asal Amerika Serikat (AS) ke Pertamina, yakni Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL.

Namun, tuntutan jaksa itu tidak dikabulkan oleh hakim pada vonis. Meski demikian, terdakwa yakni mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pihaknya akan tetap menempuh upaya untuk memenuhi penggantian kerugian keuangan negara itu kepada CCL. Dia berkaca pada kasus yang sebelumnya ditangani KPK, seperti kasus korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. hingga megakorupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"KPK pernah berkoordinasi khususnya kalau tidak salah ini perkaranya Garuda, perkara e-KTP. Bahkan juga ada akhirnya kita komunikasi melalui Mutual Legal Assistance, itu memang prosesnya cukup lama," ungkapnya pada konferensi pers, dikutip Jumat (5/7/2024).

Asep mengaku upaya mengejar uang pengganti ke perusahaan luar negeri itu bisa jadi cukup lama. Dia menjelaskan, pihak luar negeri memiliki yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda.

Oleh sebab itu, terangnya, kerugian keuangan negara seperti di kasus LNG Pertamina bisa jadi tak dinilai sebagai pidana korupsi.

"Harus ada kesepakatan atau kesepahaman bahwa memang perbuatan tersebut juga sama di sana itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana korupsi. Kalau di sana legal, ya lain. Itu tentunya akan kita tempuh," ujar jenderal polisi bintang satu itu.

Sejalan dengan itu, KPK juga menyatakan banding atas putusan hakim yang tidak mengabulkan pidana pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan US$104.016 (setara sekitar Rp2,8 miliar berdasarkan kurs jisdor BI) terhadap Karen.

Seperti diketahui, Karen divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun sekaligus denda Rp500 juta atas kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina 2011-2021 dengan CCL. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun dan denda Rp1 miliar.

Atas putusan itu, KPK menyatakan banding. Lembaga antirasuah menyayangkan vonis majelis hakim terhadap Karen yang tidak menyertakan pidana uang pengganti setara sekitar Rp2,8 miliar itu.

Adapun uang pengganti itu merupakan gaji yang diterima Karen dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) Blackstone, yang merupakan pemegang saham Cheniere Energy, Inc. CCL merupakan anak usaha dari perusahaan energi itu.

Dalam persidangan, tim penuntut umum KPK mendakwa Karen merugikan keuangan negara sebesar US$113,83 juta akibat kerja sama kontrak pengadaan LNG Pertamina dengan CCL. Dia juga didakwa memperkaya diri sendiri salah satunya dengan meminta posisi jabatan di Blackstone.

Pada perkembangan lain, KPK telah mengembangkan perkara LNG Pertamina itu dengan menetapkan tersangka baru sebanyak dua orang. Tidak hanya itu, penegak hukum juga tengah mendalami empat pengadaan LNG lainnya di BUMN migas tersebut.

Dua orang tersangka yang diumumkan KPK berinisial HK dan YA. Berdasarkan informasi yang ada pada surat dakwaan terhadap Karen, kedua orang itu yakni Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014 Yenni Andayani serta Direktur Gas Pertamina 2012-2014 Hari Karyuliarto.

Kedua orang itu merupakan anak buah Karen saat menjabat sebagai dirut Pertamina. Mereka merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh Karen untuk menandatangani perjanjian jual beli atau sales purchase agreement (SPA) LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL.