JAKARTA, investor.id–Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) akan menjadi pasar baru untuk komoditas-komoditas pangan yang dihasilkan para petani dan peternak di Tanah Air, terutama bagi produk yang harganya rawan jatuh saat produksi melimpah, seperti cabai, telur, dan daging ayam. Melalui program itu, peningkatan kesejahteraan petani atau peternak produsen pangan nasional ke depan akan terakselerasi dengan baik.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi optimistis ekosistem pangan nasional akan kian kokoh dan terintegrasi dengan adanya PMBG. Sebab, PMBG mampu menjadi penggerak ekonomi. “Kita mau terima kasih dengan PMBG, ini pastinya ekonomi akan semakin bergerak. Yang tadinya tidak ada standby buyer atau offtaker yang pasti, sekarang bisa menjadi lebih pasti. Jadi, nanti dapur-dapur PMBG itu akan terhubung dengan hulu sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani-peternak lokal,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Prabowo Subianto nantinya akan terhubung ke hulu.

Arief optimistis program makan bergizi gratis dapat semakin menggerakkan ekonomi dan memberi dampak lanjutan yang positif.

Hal ini disampaikan Arief dalam panel diskusi bertajuk “Indonesia Future Policy Dialogue” di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

“Kita mau terima kasih dengan program makan bergizi gratis, ini pastinya ekonomi akan semakin bergerak. Jadi yang tadinya tidak ada standby buyer atau offtaker yang pasti, sekarang bisa menjadi lebih pasti. Jadi nanti dapur-dapur itu akan terhubung dengan hulu, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal," kata Arief, dalam siaran pers Bapanas, Kamis (10/10/2024).

Arief juga optimistis, program makan bergizi gratis dapat mengurangi pembuangan makanan karena stok berlebih.

“Ke depannya tidak ada lagi yang buang-buang cabai, telur atau ayam, akibat saking berlebihnya stok. Nanti bisa diserap program makan bergizi gratis. Ini baik sekali. Apalagi kalau nanti full speed sampai 82,5 juta orang (penerima) per hari, bahkan sampai dua kali per hari. Luar biasa, kita harus siap,” kata Arief.

“Nanti dampak ikutannya akan banyak. Daerah rawan rentan pangan bisa makin berkurang. Tingkat stunting juga bisa turun sampai satu digit," tutur dia.

Menurut Arief, pemenuhan program hilirisasi seperti program makan bergizi gratis perlu mengutamakan pasokan dalam negeri. Hal ini akan berimplikasi pada akselerasi kesejahteraan produsen tanaman pangan di dalam negeri.

Terlebih, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, jumlah usaha petani perorangan tanaman pangan mencapai 15,7 juta atau 89 persen, dari total 17,5 juta petani. Selebihnya bergerak di tanaman holtikultura dan perkebunan.

Rerata pendapatan pertanian perorangan di 2023 pun mengalami eskalasi hingga empat kali lipat dibandingkan tahun 2021.

Pada 2023, menurut BPS, rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun. Sementara pada 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun.

"Ke depannya ini, bukan sebuah transisi pemerintahan, tapi ini adalah keberlanjutan. Kami di Badan Pangan Nasional mendukung dan membantu Badan Gizi Nasional, misalnya dalam mempersiapkan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola)," kata Arief.

"Dalam makan bergizi gratis itu kita sudah usulkan agar ada aspek keberagaman yang berbasis pangan lokal pula. Itu sudah ada di Perpres 81 tahun 2024. Jadi nanti saat memberikan pangan bergizi, itu bisa disesuaikan dengan local source. Misalnya di Indonesia Timur itu sumber proteinnya ikan, jadi pakai ikan saja untuk proteinnya. Tak harus daging," tutur dia.

JAKARTA, Investor.id - Kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah saat ini efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani. Hal ini hanya berdampak pada inflasi jika dilakukan ketika produksi beras dalam negeri mengalami penurunan.

"Kebijakan impor beras ini sangat efektif. Terbukti, dengan adanya impor, harga gabah di tingkat petani masih tetap berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP)," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo, dikutip Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut Sadar menegaskan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah memperhatikan kesejahteraan petani dalam merumuskan kebijakan impor beras. Regulasi HPP gabah yang diterapkan Bapanas dinilai sangat membantu petani karena perhitungannya berdasarkan biaya produksi gabah yang riil dan sudah disesuaikan dengan keuntungan yang wajar.

"Regulasi HPP dari Bapanas sangat membantu petani. Struktur perhitungan HPP gabah telah memperhitungkan biaya riil produksi dan keuntungan yang wajar bagi petani," jelas dia.

Terkait upaya pemerintah dalam menjaga agar kebijakan impor tetap selaras dengan target swasembada pangan nasional, Sadar mengungkapkan, neraca komoditas beras saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memprediksi kapan impor perlu dilakukan secara tepat.

Dengan kebijakan yang tepat, dia mengataka, impor beras diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan, tanpa mengorbankan target swasembada maupun kesejahteraan petani di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menambahkan, sejatinya impor beras dilakukan karena pasokan dalam negeri kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk tujuan komersial. Impor ini bukanlah penyebab inflasi, terutama karena beras impor dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan ditujukan sebagai bantuan pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Impor beras bukan penyebab inflasi. Tujuan impor adalah memastikan ketersediaan pangan dan menstabilkan harga melalui program SPHP, di mana beras dijual di bawah harga pasar," ujar dia.

Sutarto juga menyarankan agar beras impor tidak dilepas ke pasar selama masa panen agar pasar dapat diisi oleh beras hasil produksi dalam negeri terlebih dahulu. "Pada saat panen, harapan petani adalah beras impor jangan dilepas dulu, agar pasar diisi oleh beras dalam negeri," tambah dia.

Menanggapi pengaruh cuaca dan tantangan produksi pengaruh El Nino, Sutarto menjelaskan, penurunan produksi beras tidak hanya disebabkan oleh fenomena cuaca ini, melainkan juga telah terjadi sejak 2018 karena konversi lahan, fragmentasi, dan mahalnya sewa lahan.

"Setiap tahun terjadi penurunan luas panen, yang berdampak pada produksi. Selain itu, jaringan irigasi juga belum tersentuh," ungkap dia.

Dia menekankan, masalah utama dalam produksi beras terletak pada ketersediaan lahan dan jaringan irigasi yang belum optimal. Implementasi kebijakan di lapangan selama ini belum terkonsolidasi dan tersinkronisasi dengan baik.

Indikator keberhasilan impor beras, menurut Sutarto, adalah keberhasilan kebijakan impor beras dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti ketepatan jumlah, waktu, distribusi, harga yang terjangkau, serta kesesuaian dengan sasaran.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, penyerapan beras Bulog atau dari dalam negeri sudah mencapai 908.000 ton pada tahun ini.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyerapan beras dalam negeri menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir.

“Realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog pun kian meningkat. Grafiknya itu pada 2022 capai 994.000 ton. Lalu, 2023 berhasil sampai 1 juta ton. Nah pada tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908.000 ton, sehingga kami bisa optimistis akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024).

Arief menambahkan, selama ini, pemerintah konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.

Ia mengatakan, Badan Pangan Nasional bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani yang kemudian kami salurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras di Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Penyaluran bantuan pangan tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief juga mengeklaim bahwa pendapatan petani masih terjaga baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Ini turut menandakan ekosistem pangan yang dibangun mulai dari hulu sampai hilir, berjalan cukup baik. Kita meyakini apabila semangat produktivitas petani terus menggebu, tentu ketercukupan kebutuhan konsumsi pangan dari pasokan domestik mampu terwujud, sehingga kemandirian pangan nasional pun kian kokoh,” kata Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, penyerapan beras Bulog atau dari dalam negeri sudah mencapai 908.000 ton pada tahun ini.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyerapan beras dalam negeri menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir.

“Realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog pun kian meningkat. Grafiknya itu pada 2022 capai 994.000 ton. Lalu, 2023 berhasil sampai 1 juta ton. Nah pada tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908.000 ton, sehingga kami bisa optimistis akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024).

Arief menambahkan, selama ini, pemerintah konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.

Ia mengatakan, Badan Pangan Nasional bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani yang kemudian kami salurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras di Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Penyaluran bantuan pangan tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief juga mengeklaim bahwa pendapatan petani masih terjaga baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Ini turut menandakan ekosistem pangan yang dibangun mulai dari hulu sampai hilir, berjalan cukup baik. Kita meyakini apabila semangat produktivitas petani terus menggebu, tentu ketercukupan kebutuhan konsumsi pangan dari pasokan domestik mampu terwujud, sehingga kemandirian pangan nasional pun kian kokoh,” kata Arief.

Mengutip publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II, rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia mencapai Rp 66,82 juta per tahun.

Sementara itu, jika menurut Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun.

BPS turut melaporkan bahwa dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada 2023, sebanyak 68,10 persen termasuk dalam kategori petani skala kecil.

Dari kategori itu, secara nasional pada 2023, petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 dollar AS PPP (Purchasing Power Parities), di mana 1 dollar AS PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Di sisi lain, pada 2023, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil dilaporkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 dollar AS PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja.

Data ini signifikan karena pada 2021, menurut hasil SITASI, petani kategori ini kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 106,54 dollar AS PPP atau setara dengan Rp 506.983 per hari kerja.

Jakarta -

Bank Dunia mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Keterangan itu pun dibantah oleh pemerintah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras di ritel Singapura dan Malaysia berada di atas Indonesia.

"Misal SGD 11 per 5 kg di rak Supermarket berarti 11 x (kurs Singapura ke rupiah) Rp 11.700 ÷ 5 = Rp 25.740/kg. Iya memang (banyak negara ASEAN harga beras lebih mahal) kita lagi fokus kesejahteraan petani. Cek aja Singapura, Malaysia, harga shelving (rak di ritel) loh ya. Kalau (harga) di Jepang atau Korea itu udah pasti selangit, cek aja," kata dia kepada detikcom, Kamis (26/9/2024).

Arief menjelaskan saat ini harga beras memang dinaikkan demi mensejahterakan petani padi. Namun, bukan tidak dilakukan perhitungan agar harga wajar baik di petani dan konsumen.

Hal ini menurutnya terbukti dengan inflasi pangan yang masih dinilai cukup terkendali. Arief juga menyebut dari sisi produksi kondisi Indonesia juga aman dan perlu digenjot agar melimpah dan tidak lagi impor.

"Beras Indonesia itu memang kita lagi naikin karena petaninya NTP kasih 110. Kita harus fokus mensejahterakan petani. Jika dikatakan harga beras Indonesia termahal, dia itu pengennya kita impor yang banyak sehingga harga jatuh, harga rendah. Orang Indonesia volatile food masih 3%, inflasi 2%, masa Bank Dunia nggak tahu. Dia itu dapat pesan supaya kita impor banyak. Jangan mau," tuturnya.

Arief juga membantah tudingan dari Bank Dunia soal pendapatan petani di Indonesia di bawah rata-rata. Dia mengungkapkan berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 'Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II', menyebutkan rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun.

Sementara jika menurut Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Dengan itu dapat diartikan rerata pendapatan usaha pertanian perorangan telah mengalami peningkatan sampai lebih dari 4 kali lipat.

Kemudian, BPS juga mencatat dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10% termasuk dalam kategori petani skala kecil. Petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Di sisi lain, pada tahun 2023, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil dilaporkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 US$ PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja.

"Ini naik signifikan karena pada 2021, menurut hasil SITASI, petani kategori ini kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 106,54 US$ PPP atau setara dengan Rp 506.983 per hari kerja," terang dia dalam keterangannya.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Dia juga menyoroti kesejahteraan petani Indonesia yang dinilai masih di bawah rata-rata. Bahkan pendapatannya disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207. Dalam setahun diperkirakan hanya di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkapnya.

(ada/rrd)

Jakarta -

Bank Dunia (World Bank) menyoroti kesejahteraan petani Indonesia yang dinilai masih di bawah rata-rata. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapi hal tersebut, menurutnya pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk mempertahankan kesejahteraan petani.

Salah satunya adalah mengatur harga gabah di tingkat petani. Gabah sendiri menjadi olahan terakhir di tingkat petani sebelum diproses jadi beras. Menjaga harga gabah, dinilai Jokowi, dapat juga menjaga daya beli petani, hal itu dapat dilihat dari skor nilai tukar petani (NTP).

Sejauh ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP per Agustus 2024 mencapai 119,85 poin naik 0,20% dari bulan sebelumnya. NTP yang naik terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 0,08% dan indeks harga yang dibayar petani turun 0,12%.

"Kalau harga gabah baik mestinya nilai tukar petani Juga baik kalau ta ada distorsi di lapangan," ungkap Jokowi usai meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan sampai saat ini pemerintah juga sudah menjaga harga gabah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah menetapkan harga acuan gabah di level Rp 6.000 per kilogram.

"Dicek aja di lapangan, cek di petani, harga gabah berapa, dulu berapa? Hanya Rp 4.200 sekarang Rp 6.000. Itu gabah, dari situ aja kelihatan. Nilai Tukar Petani aja dicek di lapangan," beber Jokowi.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk menyoroti kesejahteraan petani di Indonesia.

Dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024) yang lalu dia memaparkan pendapatan petani disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207.

Artinya dalam setahun diperkirakan pendapatan petani hanya berkisar di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta. Jumlah ini bahkan jauh lebih kecil daripada pendapatan per kapita Indonesia di 2023 yang mencapai Rp 75 juta per tahun.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkap Carolyn Turk.

(hal/kil)

Jakarta: Setiap 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional yang mengacu pada UU Pokok Agraria Tahun 1960. Hari Tani dimaksudkan untuk mengenang perjuangan petani dalam memperoleh keadilan dan lepas dari kesengsaraan akibat kebijakan agraria kolonial yang memiskinkan para petani.

Terkait hal itu Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan petani harus berpijak pada kedaulatan pangan bukan sekadar ketahanan dan keterpenuhan stok pangan.

"Kedaulatan pangan artinya bukan hanya pangan yang tersedia dan mencukupi bagi rayat, tapi juga pangan yang dihasilkan sendiri oleh para petani nasional. Bukan hanya harga pangan yang terjangkau untuk rakyat, tapi juga harga pangan yang mensejahterakan para petani dan bukan menguntungkan segelintir pengusaha, importir, dan tengkulak," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu, 25 September 2024.
Bagi genarasi hari ini, ujar Jazuli, peringatan Hari Tani seharusnya menjadi momentum nasional untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani. Faktanya kesejahteraan petani masih jauh dari harapan, terlebih reformasi agraria yang dicanangkan belum sepenuhnya berpihak dan menjangkau seluruh petani.

"Kita masih jauh dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan, bahkan mewujudkan ketahanan pangan sekalipun. Pada 2022 skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin," ujarnya.

"Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara. Indeks ini mengukur ketahanan pangan berdasarkan atas keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, serta ketahanan sumber daya alam," ucapnya menambahkan.

Selain itu, lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini, Global Hunger Index (GHI) tahun 2023 mencatatkan tingkat kelaparan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara yaitu di angka 17,6 dan masuk kategori kelaparan sedang.

"Angka ini membaik dibandingkan periode 2000-2015 di mana tingkat kelaparan di Indonesia tergolong "serius", dengan skor GHI di atas 20. Walaupun angka kelaparan di Indonesia sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan upaya yang perlu dilakukan secara kolektif demi mencapai ketahanan pangan yang optimal," paparnya.

Ia mendorong kedaulatan pangan harus menjadi orientasi kebijakan negara yang didukung secara konsisten oleh kebijakan terkait lainnya. Acapkali karena orientasinya ketahanan pangan maka kebijakannya adalah pemenuhan stok pangan.

"Untuk memenuhi stok pangan kerapkali jalan pintas yang diambil yaitu impor pangan, bukan menyerap beras petani nasional. Sudah pasti petani jadi korban lagi karena impor berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani," tuturnya.

Menurutnya tidak ada jalan pintas untuk mewujudkan kedaulatan pangan, selain komitmen kebijakan perlu ditebalkan. Selain itu Pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan yang fokus pada pemberdayaan petani.

"Perhatikan biaya produksi pertanian sehingga petani bisa memiliki keuntungan. Sarana produksi, seperti pupuk dan bibit, hingga sewa lahan dan rantai distribusi, harus turut menjadi fokus dalam kebijakan pemerintah," paparnya.

"Bagaimana mungkin masyarakat tertarik bertani kalau biaya produksi, seperti harga pupuk dan sewa lahan terus naik. Prospek pertanian tidak menarik dikembangkan karena biaya produksi naik, sementara penghasilan turun. Ini perlu perhatian bersama dari pemerintah secara sinergis lintas sektor dan bidang termasuk dengan swasta dan pengusaha," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

JAKARTA - Petrokimia Gresik , perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia melalui Program Makmur berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani penerima manfaat. Sejak Program Makmur diluncurkan oleh Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir dan Pupuk Indonesia tahun 2021 hingga Agustus 2024, Petrokimia Gresik telah menjalankan Program Makmur bersama dengan 166.175 petani di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo pada momen Hari Tani Nasional 2024, Selasa (24/9/2024) menyampaikan bahwa, Program Makmur yang merupakan ekosistem pertanian hulu hilir terbukti mampu meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani.

Karena itu, Petrokimia Gresik secara konsisten memperluas realisasi Program Makmur dari tahun ke tahun di berbagai daerah dengan beragam komoditas pertanian .

"Melalui Program Makmur, Petrokimia Gresik juga mendorong petani lebih mandiri, tidak mengandalkan pupuk bersubsidi. Dengan hasil panen melimpah, penggunaan pupuk nonsubsidi juga mampu meningkatkan penghasilan petani. Ketika pendapatan petani meningkat, pada akhirnya akan menciptakan sustainability pertanian di Indonesia," demikian disampaikan Dwi Satriyo.

Realisasi Program Makmur yang dijalankan Petrokimia Gresik sejak diluncurkan pertama kali mampu melampaui target yang ditetapkan Pupuk Indonesia. Tahun 2021, Petrokimia Gresik menjalankan Program Makmur bersama dengan 21.694 petani di lahan seluas 20.439 Hektare (Ha). Luas lahan ini melampaui target yang diamanahkan 16.000 Ha.

Kemudian di tahun 2022, Petrokimia Gresik berhasil meningkatkan pendapatan sebanyak 60.307 petani di berbagai daerah. Puluhan ribu petani tersebut menggarap lahan seluas 98.598 Ha atau melebihi target 85.000 Ha.

Pada tahun 2023, petani yang terlibat Program Makmur Petrokimia Gresik sebanyak 31.963 petani. Di tahun ini Petrokimia Gresik mendampingi budidaya lahan seluas 130.497 Ha, atau di atas target lahan 99.000 Ha.

Sementara di tahun ini, hingga Agustus 2024, Petrokimia Gresik meningkatkan penghasilan sebanyak 52.210 petani dengan menggarap lahan seluas 136.537 Ha. Kendatipun belum akhir tahun, realisasi tersebut telah melampaui target 132.000 Ha.

Tahun 2024 lahan terbanyak berada di Jawa Timur, kemudian berturut-turut Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Barat, Bali-Nusa, Kalimantan dan Sumatera. Lahan tersebut terbesar dimanfaatkan untuk budidaya komoditas padi, tebu, jagung, kelapa sawit, bawang merah, jeruk, jeruk nipis, dan hortikultura lainnya.

Nusa Dua -

Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Akibatnya, masyarakat Indonesia disebut harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk kebutuhan pangannya terutama karena beras.

"Kami memperkirakan bahwa konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka daripada yang seharusnya mereka bayar di pasar bebas," jelasnya.

Padahal, dia menyoroti kesejahteraan petani Indonesia yang dinilai masih di bawah rata-rata. Bahkan pendapatannya disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207. Dalam setahun diperkirakan hanya di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkapnya.

Pendapatan yang rendah itu tidak sebanding dengan biaya produksi untuk pertanian yang dikeluarkan oleh petani.

"Survei tersebut juga menyoroti bahwa pendapatan dari bercocok tanam tanaman pangan, khususnya padi, jauh lebih rendah daripada pendapatan dari tanaman perkebunan atau dari pertanian hortikultura," pungkasnya.

(ada/rrd)

JAKARTA - PT Agrindo Indah Persada (AIP), Wilmar Group menerima Anugerah Perkebunan Indonesia dalam kategori Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) dari Kementerian Pertanian ( Kementan ). Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan AIP memperoleh sertifikat ISPO dan komitmen berkelanjutan memfasilitasi sertifikasi bagi mitra pekebun swadaya.

Hal ini menjadikan PT AIP sebagai perusahaan yang paling banyak membantu pekebun swadaya memperoleh sertifikat ISPO. Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam Perkebunan Expo 2024 yang digerlar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (12/9/2024).

Wilmar melalui dua perusahaan anggota PT AIP, yaitu PT AIP Jambi dan PT AIP Sumatera Utara telah memfasilitasi sertifikasi ISPO bagi 1.449 pekebun swadaya. Total luas kebun mencapai 4.022,93 hektare (ha). Angka ini menempatkan Wilmar sebagai salah satu yang terdepan dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Tanah Air.

?Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan atas upaya keberlanjutan yang telah diinisiasi perusahaan. Kami juga mengapresiasi upaya mitra pekebun swadaya yang turut berkontribusi dalam pencapaian ini,? kata Head Sustainability Wilmar Pujuh Kurniawan melalui siaran pers, Kamis (13/9/2024).

Sertifikasi tersebut melibatkan koperasi dan kelompok tani mitra PT AIP, yaitu Koperasi Perkasa Nalo Tantan di Kabupaten Merangin, Jambi yang terdiri dari 532 pekebun dengan luas lahan 2.497,53 ha. Selain itu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Sehati, juga di Kabupaten Merangin yang melibatkan 832 pekebun dengan lahan 1.355,40 ha.

Di Sumatera Utara, Koperasi Petani Kelapa Sawit Kesepakatan, Kabupaten Asahan mencakup 85 pekebun dengan lahan 170 ha. ?Dengan mendukung sertifikasi ISPO, perusahaan tidak hanya membantu pekebun swadaya memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dalam industri sawit global yang ramah lingkungan,? ujarnya.

Dia menambahkan, penghargaan itu menjadi bukti nyata kontribusi Wilmar dalam memajukan keberlanjutan dan kesejahteraan pekebun swadaya di Indonesia. Langkah itu juga sebagai upaya mencapai target industri kelapa sawit yang lebih hijau dan berkelanjutan di masa depan.

?Kami juga mengapresiasi semua stakeholder yang telah memberikan dukungannya diantaranya pemerintah, NGO, akademisi, Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan (FP2SB), termasuk MISB sebagai lembaga sertifikasi ISPO yang independen,? tandasnya.

Tangerang: Mendulang sukses Bunex tahun 2023, kini Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali menggelar Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) kali ketiga, pada Kamis, 12 September 2024.

Wakil Menteri Pertanian (Wamen) Sudaryono mengajak generasi muda memanfaatkan perhelatan Bunex sebagai tempat belajar dan mengimplementasikan semua materi perkuliahan kampus. Mahasiswa memiliki peluang besar untuk menjadi pengusaha muda di sektor pertanian termasuk perkebunan, karena tak hanya menjadi sektor paling strategis, sekaligus juga paling dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat dunia seperti pangan dan energi.

Seusai mengunjungi stand pameran perkebunan, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto mengatakan, “Bunex selalu menghasilkan inovasi, sekarang fokusnya adalah soal ketahanan pangan dan energi. Kalau yang lalu kita bicara misal ketahanan pangan seperti minyak goreng, sekarang tidak hanya minyak goreng, tapi sampai ke B50. Ada juga inovasi lain yang dihasilkan generasi muda kita tampilkan di sini. Semoga menggugah atau menginspirasi anak muda lainnya.”
Heru menambahkan, Bunex mempertemukan semua pihak baik itu UMKM, perusahaan besar, mitra-mitra alsin maupun benih dari hulu sampai ke hilir. Momen ini sepatutnya dijadikan wadah bagi seluruh stakeholders perkebunan untuk saling bekerja sama.

“Harus ada yang dihasilkan dari Bunex ini. Tidak hanya ketahanan pangan, namun juga ketahanan energi. Perkebunan tidak hanya sawit, ada juga tebu bahkan sagu memiliki peluang untuk menjadi sumber energi baru terbarukan di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Buka Bunex 2024, Wamentan Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha Pertanian

Lebih lanjut Heru mengatakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan stakeholders, kementerian/lembaga, maupun pihak terkait lainnya untuk pengembangan B50.

"Pada momen Bunex ini seperti yang disampaikan Pak Wamen, harus ada yang dihasilkan. Nanti akan ada forum-forum, salah satunya forum investasi. Kita akan hubungkan para produsen komoditas perkebunan dengan pasar, makanya kita undang semua, termasuk duta besar maupun pelaku usaha besar, yang nantinya bisa bertemu dan diharapkan dapat terjalin kerja sama dari forum tersebut. Seperti tadi kita lihat saat mengelilingi pameran ada UMKM yang sudah ekspor, Pak Wamen meminta sesama UMKM bisa saling bantu," katanya.

“Semangat pembangunan perkebunan adalah bermitra dan berkolaborasi, serta saling menguatkan. Inilah yang menjadi fokus kita melaksanakan Bunex. Alhamdulillah semua pihak solid saling mendukung dan hadir. Ini menjadi semangat baru bagi kita semua, serta menyadarkan kita semua bahwa kita itu bangsa besar. Peluang itu harus kita manfaatkan sebesar-besarnya termasuk bagaimana mendorong pelaku usaha muda. Mereka sebenarnya butuh digandengkan, butuh difasilitasi atau dipertemukan dengan para pembeli. Tentu standar pasar harus dipenuhi maka dilakukan berbagai bimtek dan pendampingan,” ucapnya menambahkan.

Terkait pengembangan tebu, Heru menjelaskan pihaknya turut memfasilitasi perbenihan dan menggunakan varietas baru. "Dan tentu kami juga akan melakukan evaluasi bersama dengan pelaku usaha untuk melihat sejauh mana mereka bisa meningkatkan produksi tebu. Pertama, tentunya untuk swasembada gula konsumsi. Kemudian nanti akan meningkat kepada swasembada gula secara nasional," tuturnya.

(ROS)