TEGAL, investor.id - BPJS Kesehatan Kota Tegal secara resmi telah memutus kerjas ama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kabupaten Tegal, Senin (7/10/2024) dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal, hari ini, Kamis (10/10/2024).

Kedua rumah sakit tersebut diduga telah melakukan kecurangan dengan cara membuat tagihan fiktif kepada BPJS Kota Tegal sehingga berpotensi merugikan uang negara mencapai miliaran rupiah. 

"Saya tidak menyebut kecurangan tapi ada pelanggaran terhadap isi dari perjanjian kerjas ama yang disepakati. Kita sama-sama sepakat apabila ada isi perjanjian yang dilanggar maka kita sepakat untuk pengakhiran kerja sama," ucap Chohari, Kepala BPJS Kesehatan cabang Kota Tegal, Kamis (10/10/2024)

Namun saat ditanya apa isi perjanjian yang dilanggar kedua rumah sakit tersebut, Chohari mengatakan isi perjanjian yang dilanggar adalah hal yang tidak perlu diungkap kepada publik.

Chohari lebih memilih tidak menyebut nominal secara pasti potensi kerugian negara atas dugaan kecurangan phantom billing kedua rumah sakit tersebut. Namun pihaknya juga tidak menampik nilainya mencapai miliaran rupiah. 

Chorari menyampaikan, para pihak sepakat kerugian tersebut akan dikembalikan dengan kompensasi dari klaim yang masih belum BPJS bayarkan.

“Klaim itu masih ada yang di kami yang kita proses verifikasi sampai dengan nanti yang dibayarkan itu akan dikompensasi dengan potensi kerugian yang tadi dikumpulkan," terangnya.

Menurut Chohari, indikasi temuan dugaan kasus phantom billing pada dua rumah sakit tersebut mulai dicurigai dan dikumpulkan data-data konkret di lapangan sekitar satu setengah bulan yang lalu. 

Terkait adanya temuan kasus tersebut, Chohari mengaku akan mengambil langkah, pertama, berupaya bagaimana caranya potensi kerugian negara tersebut dapat dikembalikan.

Kedua, BPJS Kesehatan Tegal sepakat untuk pengakhiran kerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kabupaten Tegal.

Ketiga, peserta BPJS pada kedua rumah sakit tersebut tidak terlantar yaitu kami alihkan kepada rumah sakit terdekat. 

Adapun terkait upaya membawa kasus tersebut ke ranah hukum, Chohari mengatakan yang berwenang menindaklanjuti hal tersebut ke pihak berwajib adalah tim pencegahan kecurangan JKN pusat.

"Ranah saya secara perdata di dalam perjanjian kerja sama, kalau ranah pihak berwajib sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019 itu ada pada tim pencegahan kecurangan JKN, ada di pusat," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan fraud atau kecurangan terkait klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diduga terjadi di tiga rumah sakit (RS). KPK menilai dugaan fraud tersebut dapat diusut secara pidana karena merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, pimpinan KPK memutuskan ketiga rumah sakit dipindahkan ke penindakan.

“Apakah kejaksaan atau KPK yang menyidik nanti. Tapi yang tiga ini sudah masuk pidana karena indikasinya sudah cukup,” tutur Pahala, saat diskusi pencegahan serta penanganan kecurangan dalam program JKN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Tiga RS yang ditindaklanjuti dugaan fraud-nya berada di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Pahala belum menyebutkan lebih detail soal nama tiga RS dimaksud. Dia hanya mengungkapkan dugaan kerugian negara yang timbul dari fraud tersebut menyentuh angka fantastis.

Disebutkan dalam paparan, dugaan klaim fiktif RS A di Sumatera Utara mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar, RS B di Sumatera Utara dari Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar, RS C di Jawa Tengah dari Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

Adapun tindak lanjut atas dugaan fraud itu dilakukan usai KPK bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terjun ke lapangan untuk mendalami klaim layanan medis.

Ada delapan modus fraud yang dilakukan RS tersebut. Keempat lembaga pemerintah tersebut fokus mendalami phantom billing atau klaim palsu serta manipulasi diagnosis.

Phantom billing adalah fraud berbentuk klaim terhadap layanan yang tidak pernah diberikan. Sedangkan manipulasi diagnosis adalah pemalsuan rekam medis serta penggelembungan layanan.

“Yang parah ini enggak ada apa-apa. Pasiennya enggak ada, terapi enggak ada, tetapi dokumen dibikin seakan itu ada. Itu yang kita bilang phantom billing. Yang kita ambil hanya dua. Phantom billing ini orangnya ada terapi enggak ada, kalau medical diagnose yang klaimnya kegedean," ujar Pahala.

Dijelaskan Pahala, fraud dimaksud diduga terjadi imbas persekongkolan antara petugas, dokter, hingga manajemen RS untuk menjalankan phantom billing. Awalnya, pihak RS mengumpulkan KTP warga lewat bakti sosial, lalu dokter yang telah tak bekerja di RS itu seolah-olah memeriksa pasien serta menyusun surat eligibel peserta BPJS.

Selain itu, turut disusun rekam medis, resume medis, catatan perkembangan pasien terintegrasi, serta pemeriksaan penunjang palsu. Pihak RS kemudian menyusun serta mengeklaim ke BPJS Kesehatan.

Praktik fraud ini disebut tak hanya ada di tiga RS yang sedang ditindaklanjuti saja. KPK menilai praktik itu sudah ada di RS lainnya. KPK pun mengingatkan RS lainnya untuk tidak melanjutkan praktik tersebut serta mengembalikan kerugian negara yang timbul.

“Akan dilakukan audit secara masal atas ini. Phantom billing dan diagonis medis yang digelembungkan daripada kita periksa dan ada fraud-nya, akan kita pidana. Sekali lagi kita imbau. Jadi sukarela saja," tutur Pahala

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News