Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono-Anung akan mengeluarkan modal Rp300 miliar sebagai solusi menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tinggi.

Pramono mengatakan bahwa PHK di Jakarta cukup tinggi pada 2024 sehingga perlu memerlukan terobosan. Adapun, menurutnya UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan selama masa pandemi Covid-19 dan memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi, khususnya bagi perempuan

“Maka kami akan mengeluarkan modal 300 miliar untuk menstimulasi itu agar PHK yang terjadi di Jakarta dan juga pengangguran bisa punya kesempatan untuk berusaha,” ujar Pramono usai menghadiri Dialog Publik Calon Gubernur bersama Kadin di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, pasangan nomor urut tiga tersebut juga mengklaim ingin membuat balai latihan kerja agar para UMKM tersebut terdidik dan dapat menjalankan usaha dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan PHK tersebut menurutnya juga membutuhkan proses, sehingga ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan.

“Sehingga dengan demikian memang untuk menyelesaikan persoalan ini gak bisa simsalabim semuanya selesai. Harus ada tahapan yang harus dilakukan,” tutur Pramono.

Sebelumnya, dalam diskusi bersama dengan Kadin, Pramono mengungkapkan bahwa apa yang dibahas berkaitan dengan hal-hal yang konkrit dan nyata, mengenai apa yang akan mereka lakukan jika menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta.

“Hal-hal yang menyangkut UMKM, permodalan, housing, kemudian juga transportasi, kesehatan, hunian. Maka saya bersyukur tadi digali cukup dalam, termasuk beberapa hal yang pertanyaannya diluar dugaan tetapi karena saya substansi relatif memahami. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti secara clear dan jelas,” terang Pramono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi se-Indonesia pada Juni 2024. Selama satu bulan itu, ada lebih dari 7.000 orang yang terkena PHK di DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui tingginya angka PHK di wilayahnya. Meski begitu, ia memgeklaim yang terkena PHK itu bukan seluruhnya warga DKI Jakarta.

"Gini, berdasarkan data memang PHK (di Jakarta) tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal," kata dia di Jakarta Selatan, Senin (6/8/2024).

Ia menjelaskan, sebagian warga yang masuk data itu adalah warga pendatang yang sedang mencari pekerjaan. Artinya, bukan seluruhnya angka dalam data itu merupakan warga yang terkena PHK di DKI Jakarta.

Menurut dia, warga pendatang itu datang ke Jakarta tinggal bersama kerabat atau sanak keluarga untuk mencari pekerjaan. Namun, mereka masih belum mendapatkan pekerjaan di DKI Jakarta.

"Sesuai dengan aturan kependudukan, kan dia boleh pindah. Nah, ini ada sebagian yang belum dapat pekerjaan. Nah itu juga termasuk di dalam data itu," kata Heru.

Menurut dia, warga pendatang yang belum mendapatkan pekerjaan itu juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta disebut akan memfasilitasi warga untuk mendapatkan pekerjaan. "Ini menjadi perhatian. Kami akan fasilitasi," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 32.064 kasus PHK di Indonesia pada Juni 2024. Dari total kasus itu, PHK di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 7.469 kasus.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat hingga Juni 2024 setidaknya sebanyak 32.064 orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Merujuk Satudata Kemenaker, DKI Jakarta menjadi menjadi provinsi dengan tenaga kerja yang paling banyak dirumahkan hingga Juni 2024.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 23,29% dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan,” ungkap Kemenaker, dikutip Kamis (1/8/2024).

Secara terperinci, Kemenaker melaporkan bahwa total tenaga kerja yang kena PHK di DKI Jakarta mencapai 7.469 orang, diikuti Banten 6.135 orang, Jawa Barat 5.155 orang, Jawa Tengah 4.275 orang, Sulawesi Tengah 1.812 orang, dan Bangka Belitung 1.527 orang.

Adapun total tenaga kerja yang di PHK hingga Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 21,4% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 26.400 tenaga kerja.

Pada periode tersebut, tercatat Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang paling banyak di PHK yakni sebanyak 11.595 orang, diikuti Banten 5.141 orang, Jawa Tengah 4.887 orang, Kalimantan Selatan 727 orang, DKI Jakarta 683 orang, dan Sulawesi Selatan 478 orang.

Sementara itu, menurut catatan Bisnis.com, Kamis (6/6/2024), Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melaporkan bahwa sebanyak 10.800 pekerja tekstil dirumahkan sepanjang periode Januari-Mei 2024.

Total 10.800 pekerja yang di PHK ini berasal dari 5 pabrik yang terpaksa berhenti beroperasi. Secara terperinci, PT Sai Apparel di Semarang telah menutup pabriknya dan merumahkan sebanyak 8.000 pekerja.

Lalu, PT Sinar Panca Jaya di Semarang melakukan efisiensi sebanyak 400 pekerja, PT Pulomas Bandung memangkas pekerja 100 orang, PT Alenatex Bandung tutup dan PHK 700 pekerja, serta PT Kusuma Group Karanganyar di Jawa Tengah tutup dan PHK 1.600 pekerja.

Presiden KSPN Ristadi menyebut bahwa pesanan tekstil di pabrik lokal yang masih lemah telah menyebabkan sejumlah pabrik berhenti beroperasi lantaran tak ada pesanan yang masuk. Selain itu, pasar ekspor pun masih dalam tren menurun.

“Yang lokal karena pasar dalam negeri dipenuhi oleh barang-barang tekstil impor khususnya dari China, sehingga produk tekstil dalam negeri tidak bisa laku karena kalah harga jual,” ungkap Ristadi, Kamis (6/6/2024).