DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Ahmad Heryawan, menyebut Kota Depok sebagai barometer kemenangan di Pilkada Jawa Barat 2024.

Hal ini berdasarkan rekam jejak kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kontestasi Pilkada Depok selama 20 tahun terakhir.

"Iya betul (barometer). Pertama, kan Depok itu terus-terusan dipimpin oleh PKS selama empat kali (periode)," ucah Aher kepada Kompas.com, Sabtu (12/10/2024).

Menurut mantan gubernur Jawa Barat itu, pencapaian ini menjadi bukti kepercayaan publik khususnya masyarakat Kota Depok kepada PKS selama ini.

"Berarti kan kemenangannya konsisten, kemudian masyarakat juga memilih PKS, memilih calonnya konsisten kan," tutur Aher.

Oleh sebab itu, Aher melanjutkan, kemenangan PKS di Pilkada Depok dan Pilgub Jawa Barat dapat menjadi talak ukur dan pacuan di kota lain.

"Kemenangannya paling tinggi dan kemudian akan menambah kemenangan-kemenangan (PKS) di kabupaten atau kota yang lain," jelas Aher.

Sebagai informasi, pada kontestasi Pilkada 2024 Jawa Barat, pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Syaikhu-Ilham diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan PPP.

Paslon ini menghadapi pasangan nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang diusung 14 partai politik anggota KIM Plus.

Selain itu, paslon Syaikhu-Ilham juga menghadap paslon Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina yang diusung PKB dan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang diusung PDI Perjuangan.

Sementara, calon wali kota Depok 2025-2030 Imam Budi Hartono yang juga merupakan kader PKS kini sedang berstatus cuti di luar tanggungan negara (CLTN) sebagai Wakil Wali Kota Depok periode 2019-2024.

BOGOR, KOMPAS.com - Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di Jawa Barat.

Salah satunya dengan memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri melalui pengembangan sekolah vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Pertama kita ingin mengupayakan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri,” ujar Syaikhu kepada wartawan saat berkunjung ke Kelurahan Sindang Barang, Kota Bogor, Jumat (11/10/2024) sore.

Ia mencontohkan jika industri saat ini membutuhkan tenaga ahli di bidang robotik, maka pemerintah harus menyediakan sekolah vokasi yang menghasilkan lulusan dengan keahlian tersebut.

Dengan cara ini, Syaikhu meyakini lulusan pendidikan di Jawa Barat dapat langsung terserap oleh industri tanpa kesenjangan keterampilan.

“Jadi kalau sekarang industri perlu robotik, ya tentu kita harus membuat sekolah vokasi yang memang menghasilkan anak-anak yang menguasai robotik,” ujarnya.

Selain itu, Syaikhu juga menawarkan gagasan 'Satu Desa, Satu Industri' sebagai solusi kedua.

Menurutnya, dengan menghadirkan industri di setiap desa, tenaga kerja lokal dapat terserap tanpa harus berpindah ke kota.

“Misalnya, satu industri mampu mempekerjakan 20 orang tenaga kerja. Jika setiap desa memiliki 10 industri, maka bisa menciptakan sekitar 200 lapangan pekerjaan per desa," jelasnya.

Jika konsep ini berjalan, otomatis dapat mengurangi urbanisasi, karena warga desa tetap bisa bekerja di daerah asal mereka tanpa harus mencari pekerjaan di kota.

“Satu desa, satu industri. Ini yang harus ditumbuh kembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak harus anak pergi ke kota, Tapi di desa sendiri bisa berdaya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anies Baswedan beberkan alasannya menolak tawaran untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024.

Meski mendapat dukungan yang baik, namun Anies mengaku dirinya tak cukup mendapat aspirasi bawah untuk bisa maju kontestasi politik di Jawa Barat.

"Saya melihat ini sesuatu yang bagi saya bukan hal yang aspirasi bawah. Yang kedua saya melihat panggilan rakyar Jakarta keinginan untuk mengembalikan kondisi, di Jawa Barat saya tidak merasakan itu," ungkap Anies saat menjadi narasumber di Mata Najwa, dikutip Senin (2/9/2024).

Alasan lain yang membuat Anies urung mengambil kesempatan di Pilkada Jawa Barat yakni karena ia tak sekadar membutuhkan jabatan.

"Ini bukan sebuah kegiatan cari kerja. Saya tidak dalam posisi mencari pekerjaan, mencari pekerjaan. Saya juga tidak ingin catatannya itu kalau karena ada kesempatan maka ambil," jelas Anies.

Ia menginginkan dirinya berdampak untuk masyarakat dan tak sekedar gampang menerima tawaran.

"Kita sedang berbicara tentang memberikan dampak dan dalam proses politik ini ada nilai-nilai yang lebih tinggi dari pada soal posisi,"

Faktor lain yang membuat Anies urung maju di Pilkada Jawa Barat yakni karena tak ingin berhadapan dengan kawan seperjuangannya.

Anies kemudian menegaskan bahwa terjun politik didasari atas nilai dan ideologi berupa aspirasi bawah dari masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tetap solid mendukungnya sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2024. KIM tetap solid meski ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan pilkada.

Putusan MK nomor 60 tersebut membuat partai politik bebas mengusung calon sendiri untuk Pilkada Serentak 2024.

"Kalau dari KIM sih, sudah clear semuanya ya," kata Dedi di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (23/8) malam.

Dia menjelaskan surat rekomendasi dari KIM kepadanya tinggal menunggu waktu penyerahan dari masing-masing partai politik.

"Sudah, sudah, jadi sudah tinggal administratif penyerahan saja. Kita sudah melewati beberapa wawancara dengan berbagai partai," ujarnya.

Kendati demikian, dia tak menjelaskan lebih detail terkait sosok bakal calon wakil gubernur atau pendampingnya di Pilkada Jabar.

Menurutnya, sosok yang akan mendampinginya berasal dari Partai Golkar.

"Pendampingnya kita nunggu Golkar. Golkar kan nunggu SK Kemenkumham. Jadi nanti kan Golkar memberikan rekomendasi untuk wakil gubernur, calon wakil gubernur kan nunggu SK Kemenkumham," jelas Dedi.

Sebelumnya, Senin (5/8), Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan sepenuhnya ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait dengan bakal calon wakilnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024.

"Siapa calon wakilnya? Itu diserahkan ke koalisi," kata Dedi Mulyadi di Purwakarta, Senin.

Dedi mengaku tidak memiliki kriteria khusus mengenai sosok yang akan mendampingi pada Pilkada Jabar 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-PHasto Kristiyanto mengungkapkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti masuk radar PDI-P untuk Pilkada Jawa Barat 2024.

Hasto menyebutkan, Susi adalah salah satu tokoh yang punya potensi dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon gubernur Jawa Barat di samping Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono.

"Di luar Pak Ono Surono kita juga punya calon yang lain misalnya ada Bu Susi Pudjiastuti," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Hasto menyampaikan, nama Susi masuk bursa pencalonan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Namun, ia menekankan bahwa PDI-P belum menentukan sosok yang bakal diusung pada Pilkada Jawa Barat sehingga nama yang muncul pun masih dinamis.

"Dan ini yang baru didialogkan bersama-sama," kata Hasto.

Sebelumnya, Ono juga menyebutkan bahwa PDI-P membuka peluang untuk mengusung Susi Pudjiastuti pada Pilkada Jawa Barat 2024.

"Ada statement Bu Susi beliau apabila diminta masyarakat, beliau akan siap. Sehingga PDI Perjuangan akan dalami itu, apakah Bu Susi siap untuk kita usung," kata Ono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Selain itu, PDI-P Jawa Barat juga disebut bakal mendorong partai politik lainnya untuk mendalami kesiapan Susi Pudjiastuti maju Pilkada.

Secara pribadi, Ono berpendapat Susi cukup menarik untuk diusung di Pilkada Jawa Barat.

Namun ia mengaku belum berbicara secara khusus dengan Susi tentang Pilkada Jawa Barat 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat menyerahkan kepada Partai Golkar untuk memutuskan calon wakil gubernur pendamping Dedi Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat 2024.

Hal ini disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Jadi kalau menurut saya, kita sudah serahkan ke Partai Golkar, nanti tentunya terserah Partai Golkar apakah nanti akan memajukan kader yang mana dan kita masih menunggu sebelum kemudian kita umumkan ke publik," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dasco menuturkan, hingga kini Golkar belum menyerahkan nama kadernya untuk menjadi bakal cawagub Jabar.

Menurutnya, kesepakatan bahwa calon wakil gubernur Jabar diserahkan ke Golkar sudah disetujui oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Untuk Jawa Barat diserahkan ke Golkar sudah disepakati oleh KIM," ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Ia menambahkan, tidak ada persoalan, semisal oleh Partai Amanat Nasional (PAN), jika cawagub Jabar diserahkan ke Golkar.

Sebab, menurutnya, kesepakatan itu sudah dibicarakan ke semua partai politik KIM, termasuk PAN.

Diketahui, PAN sebelumnya menawarkan dua kadernya yaitu mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan anggota DPR RI Desy Ratnasari untuk menjadi calon wakil gubernur Jabar.

"Ya kalau di Jabar (KIM) harus solid lah," tegas Dasco.

Sebelumnya, Partai Golkar melalui Ketua DPD Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya belum memutuskan kader yang akan diusung menjadi calon wakil gubernur mendampingi Dedi Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat 2024.

Ace mengatakan, sosok pendamping Dedi Mulyadi akan dibahas oleh para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju.

“Nanti partai yang akan menentukan. nanti bersama ketua umum kita akan bahas,” ujar Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Ace mengatakan, pembahasan soal sosok cawagub pendamping Dedi bakal segera dilakukan.

JAKARTA, investor.id  -Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pasangan untuk Dedi Mulyadi yang diusung maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala dpaerah (Pilkada) Jawa Barat akan berasal dari Partai Golkar.

Sedangkan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang sebelumnya digadang-gadang oleh Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Barat, menurutnya telah disepakati oleh KIM Plus untuk maju di Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebut bahwa faktor calon wakil gubernur (cawagub) penting apabila Koalisi Indonesia Maju (KIM) memutuskan untuk mengusung Dedi Mulyadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024.

Adi lantas menyebut sejumlah nama potensial yang bisa diusung KIM mendamping Dedi Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat (Jabar). Di antaranya, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan anggota DPR RI Desy Ratnasari. Diketahui, keduanya kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Adi, KIM memang tidak memiliki pilihan lain apabila ingin mengusung sosok dari internal KIM. Mengingat, Dedi Mulyadi juga butuh sokongan cawagub dengan modal elektabilitas dan popularitas yang baik.

"Tidak ada pilhan lain, calon wakil Dedi Mulyadi harus punya nama besar minimal sebagai bekal meningkatkan elektabilitas. Dengan asumsi, Dedi Mulyadi mau mencari wakil dari KIM,” kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Namun, dia mengatakan, pilihan akan semakin banyak jika KIM ingin mengusung nama di luar koalisi mereka.

“Kecuali mau juga dengan calon wakil dari non KIM. Opsinya bisa banyak, bisa Ilham Habibi, bisa dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) atau PKB (Partai Kebangkitan Bangsa),” ujar Adi.

Namun, dia mengingatkan bahwa pilihan ada di tangan partai-partai yang tergabung dalam KIM.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar mengatakan partainya mendukung kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024.

Keputusan itu disampaikan Airlangga saat berbicara tentang pertemuan dengan Dedi Mulyadi dan elite Partai Gerindra bersama pengurus Partai Golkar lainnya.

"Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari KIM terkait dukungan pada Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jabar 2024.

PAN usulkan Bima Arya dan Desy Ratnasari

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa partainya mengusulkan nama Bima Arya dan Desy Ratnasari sebagai bakal cawagub pada Pilkada Jabar.

"Kita berharap para cagub yang sudah ditunjuk dan akan ditunjuk, khusus Jakarta kalau belum ditunjuk, kita akan bersama-sama dan bisa mengusung kader PAN,” kata Eddy saat ditemui usai acara Milad ke-26 Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta pada Sabtu (3/8/2024), dikutip dari Antaranews.

“Di Jawa Barat, Kang Bima Arya, wali kota dua periode berhasil di Bogor. Teh Desy Ratnasari elektabilitasnya juga tidak kecil, anggota DPR RI tiga periode,” ujarnya lagi.

PAN, menurut dia, menawarkan kader yang berbobot dan bisa mendongkrak elektoral cagub yang telah diusung oleh partai di KIM, Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar.

“Kami membawa kader yang berbobot yang bisa juga mendongkrak elektoral cagub Pak Dedi Mulyadi yang sudah ditunjuk oleh Partai Golkar dan Gerindra,” katanya.

Kendati demikian, Eddy mengaku tidak jemawa karena partai yang mengusulkan nama cawagub di kalangan KIM bukan hanya PAN.

“Kita akan bersama-sama berembuk karena teman-teman yang sudah mengajukan nama-nama tidak hanya PAN saja. Ada Golkar juga mengajukan Pak Jusuf Hamka. Ada juga usulan dari teman-teman lain untuk mendorong Mas Kaesang (Pangarep) di Jakarta,” katanya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, para ketua umum partai yang tergabung di KIM bakal menentukan bakal cawagub yang akan diusung pada Pilkada Jabar dan Jakarta.

Nama-nama di survei Litbang Kompas

Selain Dedi Mulyadi dan eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil, sejumlah nama muncul dalam survei Litbang Kompas periode Juni 2024. Meskipun, elektabilitasnya terbilang cukup rendah, yakni kurang lebih satu persen.

Sebut saja, Bima Arya yang memeroleh 1,6 persen dari hasil survei yang dilakukan pada 15-20 Juni 2024, dengan melibatkan sebanyak 500 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, ada Atalia Praratya. Istri Ridwan Kamil ini juga memeroleh 1,6 persen dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dan didanai sepenuhnya oleh Harian Kompas tersebut.

Sementara itu, Desy Ratnasari hanya memeroleh 0,8 persen atau berada di bawah Presiden PKS yang mendapatkan 1 persen.

Litbang Kompas/RFC Survei Litbanv Kompas: Elektabilitas Calon Gubernur Rujukan Publik Jawa Barat

Berikut perolehan lengkap survei Litbang Kompas terkait elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jawa Barat sebagaimana dikutip dari Kompas.id pada 17 Juli 2024:

1. Ridwan Kamil 36,6 persen
2. Dedi Mulyadi 12,2 persen
3. Bima Arya 1,6 persen
4. Atalia Praratya 1,6 persen
5. Ahmad Syaikhu 1 persen
6. Desy Ratnasari 0,8 persen
7. Dedy Mizwar 0,8 persen
8. Alfiansyah Komeng 0,8 persen
9. Lainnya 3,6 persen
10. Tidak tahu/tidak menjawab 41 persen.

Margin of error survei lebih kurang 4,38 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut bahwa para ketua umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bakal menentukan bakal calon wakil gubernur (cawagub) untuk diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dan Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno saat ditemui usai acara Milad ke-26 Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta pada Sabtu (3/8/2024).

“Nama-nama (cawagub) ini tentu akan kita himpun dan para ketua umum nanti akan duduk bersama untuk memutuskan. Ini adalah keputusan kolektif dari para ketua umum di Koalisi Indonesia Maju,” kata Eddy dikutip dari Antaranews, Minggu (4/8/2024).

Eddy lantas menegaskan bahwa partai-partai KIM akan satu suara untuk mengusung pasangan calon pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) 2024.

“Kami kan akan rencananya bersama-sama KIM ini, tidak terpecah mengusung pasangan calon, baik itu Jakarta maupun di Jawa Barat,” ujarnya.

Namun, Eddy mengatakan bahwa PAN telah mengusulkan nama-nama kadernya untuk diusung sebagai cawagub, yakni Bima Arya dan Desy Ratnasari untuk Pilkada Jawa Barat.

Sementara itu, untuk Pilkada Jakarta, PAN mengusulkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.

“Kita berharap para cagub (calon gubernur) yang sudah ditunjuk dan akan ditunjuk, khusus Jakarta kalau belum ditunjuk, kita akan bersama-sama dan bisa mengusung kader PAN,” kata Eddy.

“Di Jawa Barat, Kang Bima Arya, wali kota dua periode berhasil di Bogor. Teh Desy Ratnasari elektabilitasnya juga tidak kecil, anggota DPR RI tiga periode,” ujarnya lagi.

PAN, menurut dia, menawarkan kader yang berbobot dan bisa mendongkrak elektoral cagub yang telah diusung oleh partai di KIM, Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar.

“Kami membawa kader yang berbobot yang bisa juga mendongkrak elektoral cagub Pak Dedi Mulyadi yang sudah ditunjuk oleh Partai Golkar dan Gerindra,” katanya.

Kendati demikian, Eddy mengaku, tidak jemawa karena partai yang mengusulkan nama cawagub di kalangan KIM bukan hanya PAN.

“Kita akan bersama-sama berembuk karena teman-teman yang sudah mengajukan nama-nama tidak hanya PAN saja. Ada Golkar juga mengajukan Pak Jusuf Hamka. Ada juga usulan dari teman-teman lain untuk mendorong Mas Kaesang (Pangarep) di Jakarta,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar mengatakan partainya mendukung kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024.

Keputusan itu disampaikan Airlangga saat berbicara tentang pertemuan dengan Dedi Mulyadi dan elite Partai Gerindra bersama pengurus Partai Golkar lainnya.

"Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Sementara itu, untuk Pilkada Jakarta, KIM diketahui belum menentukan pasangan bakal cagub dan cawagub yang bakal diusung.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/4236715/pan-sebut-cawagub-pilkada-jakarta-dan-jabar-diputus-oleh-ketum-di-kim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya mendukung kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar) 2024.

Dukungan itu disampaikan Airlangga saat berbicara tentang pertemuan dengan Dedi Mulyadi dan elite Partai Gerindra bersama pengurus Partai Golkar lainnya.

"Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Kemudian, dia memberikan isyarat bahwa Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil kemungkinan bakal maju di Jakarta. Meskipun, tidak secara gamblang dikatakan bahwa Ridwan Kamil batal maju sebagai petahana di Jabar.

"Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu, berarti Jakarta siapa. Masih nanya? apalagi Jakartanya KIM Plus,” ujarnya melanjutkan.

Ditemui terpisah di momen yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, peluang Ridwan Kamil maju pada Pilkada Jakarta muncul lagi, setelah partainya mengusung mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024.

"Ya itu yang kita, Pak Dedi di sana (Jawa Barat) berarti otw (on the way) RK (ke Jakarta) jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya, gimana setuju enggak?" kata Lodewijk.

Meski begitu, dia mengatakan, hal ini belum menjadi keputusan resmi Partai Golkar. Menurut Lodewijk, keputusan resmi tentang Pilkada Jakarta dan Jabar akan disampaikan sebelum waktu pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024.

"Tanggal 27 Agustus sudah pengumuman, ya berarti sudah pasti (RK di Jakarta). Berarti sebelum tanggal 27," ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Juli keputusan

Sebelumnya, Ridwan Kamil dalam beberapa kesempatan mengatakan, keputusan mengenai penugasannya bakal mulai mengerucut dan diputuskan pada bulan Juli 2024.

"Putusan ini lebih relevan bulan Juli, karena sudah mengerucut. Sehingga saya pun nanti pengumumannya bukan Ridwan Kamil ke mana? Tapi Ridwan Kamil dengan siapa, ke mana,” katanya ketika ditemui di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada 31 Mei 2024.

"Bulan Juli, Juli itu masih ketua umum pada diskusi,” ujar Ridwan Kamil saat ditanya kepastian maju di Pilkada Jakarta 2024 pada awal Juni, dikutip dari tayangan Kompas TV pada 7 Juni 2024.

Namun, sepertinya cukup alot perdebatan dalam tubuh Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) karena hingga awal Agustus 2024, belum ada keputusan resmi terkait penugasan Ridwan Kamil.

Pria yang karib disapa Kang Emil tersebut sebelumnya memang mendapatkan dua penugasan dari Golkar, yakni untuk Pilkada Jabar dan Pilkada Jakarta.

Nama Ridwan Kamil memang menjadi kandidat terkuat yang dimiliki KIM untuk diusung sebagai calon gubernur (cagub) di Jakarta. Apalagi, jika lawannya nanti adalah Anies Baswedan.

Berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas Anies sebagai petahana pada Pilkada Jakarta memang yang tertinggi. Lalu, disusul oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sedangkan Ridwan Kamil di posisi ketiga.

Namun, sejumlah hasil survei juga memperlihatkan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil sangat moncer di Jawa Barat. Hal itulah yang sepertinya membuat Partai Golkar berat melepas Kang Emil maju pada Pilkada Jakarta.

Sejumlah pengamat politik juga mengamini bahwa Ridwan Kamil bakal menang jika maju pada Pilkada Jabar, bermodalkan hasil survei tersebut.

Jusuf Hamka-Kaesang

Oleh karenanya, Partai Golkar nampaknya terus berusaha mengulur waktu dan mencari opsi lain untuk menggantikan Ridwan Kamil di Jakarta.

Pada awal Juli 2024, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily sempat mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan survei tahap kedua untuk Pilkada Jabar.

"Survei tahap kedua ini salah satunya adalah untuk melihat pemetaan kondisi figur-figur yang telah secara terbuka menyatakan maju sebagai bupati, wali kota maupun calon gubernur di Jawa Barat," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antaranews pada 4 Juli 2024.

Menurut dia, survei dilakukan agar Golkar dapat mengetahui kemungkinan pasangan calon yang terpotret di dalam survei tersebut. Termasuk, tokoh eksternal partai.

"Dengan demikian, maka pada saatnya kami akan menentukan kebijakan tentang siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Golkar, kami sudah memiliki gambaran yang utuh terkait dengan peta calon tersebut,” ujar Ace.

Selain itu, dia menyebut bahwa survei kedua dilakukan untuk melihat kembali konsistensi tren elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Termasuk Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan siapa. Dari hasil komunikasi politik kami dengan berbagai pihak di Jawa Barat, dan juga tentu di DPP tingkat pusat, ini juga akan dideteksi melalui hasil survei tersebut,” kata Ace.

Kemudian, Golkar juga memunculkan nama Jusuf Hamka yang akhirnya berusaha dijodohkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju pada Pilkada Jakara.

Bahkan, Golkar memberikan dua instruksi kepada Jusuf Hamka terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, yakni sebagai calon wakil gubernur (cawagub) dan cagub.

Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan, instruksi sebagi cagub dibuat setelah pihaknya bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Lodewijk menceritakan bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto awalnya mendorong Jusuf Hamka sebagai cawagub jika Kaesang mau maju menjadi cagub di Jakarta.

"Tapi, setelah pertemuan tersebut, faktanya berkembang, Jusuf Hamka atau Babah Alun mendapat surat instruksi sebagai gubernur maupun sebagai bakal cagub dan bakal cawagub Daerah Khusus Jakarta," kata Lodewijk di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada 18 Juli 2024, dikutip dari Antaranews.

Lodewijk lantas menyebut bahwa masih ada waktu satu bulan bagi Golkar hingga pembukaan pendaftaran calon kepala daerah, guna menentukan penugasan terhadap Jusuf Hamka.

Menurut dia, Golkar masih menunggu hasil survei elektabilitas Jusuf Hamka jika dicanangkan sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jakarta.

Jika hasil survei dianggap baik, maka Golkar akan memberikan Surat Keputusan (SK) kepada Jusuf Hamka sebagai pertanda secara resmi dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta.

DEPOK, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis pihaknya bisa mengusung kader internal pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.

Meski demikian, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat Haru Suandharu menyadari bahwa elektabilitas kader PKS masih kalah dari politikus Partai Golkar Ridwan Kamil dan politikus Partai Gerindra Dedi Mulyadi.

“Memang yang tertinggi di Jabar saat ini masih Pak Ridwan Kamil dan Pak Dedi Mulyadi. Tapi alhamdulillah, saya kira kami sudah ada di ranking empat atau lima. Jadi optimis lah ya,” ungkap Haru saat ditemui di kawasan Beji, Depok, Sabtu (27/7/2024).

Terkait Pilkada Jabar, kata Haru, PKS telah melakukan survei internal terhadap dua nama kader, yakni Wali Kota Depok Mohammad Idris dan dirinya sendiri.

Survei elektabilitas dilakukan terhadap dua sosok ini lantaran DPW PKS Jawa Barat hanya mengusulkan nama Idris dan Haru ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk Pilkada Jabar 2024.

“Kami sudah survei. Kami survei menggunakan dua nama yang diajukan DPW dan hasilnya saya kira cukup baik,” ujar dia.

Meski elektabilitasnya dan Idris belum mampu melampaui Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi, Haru optimistis dapat melenggang ke Pilkada Jabar. Apalagi mengingat PKS memiliki beberapa lumbung suara di Jawa Barat.

Salah satunya ada di Kota Depok. PKS diketahui menjadi pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) Kota Depok 2024.

Partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu tercatat meraih 13 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

“Saya kira tentu hasil Pileg 2024 kemarin jadi salah satu indikator ya terkait lumbung suara,” imbuh dia.

Namun demikian, Haru menambahkan, DPP PKS belum mengambil keputusan terkait Pilkada Jabar 2024.

Menurut Haru, DPP PKS masih mempertimbangkan situasi politik di DKI Jakarta sebelum menentukan langkah di pilkada wilayah lainnya.

“Jadi memang masih melihat di DKI seperti apa dan siapa yang muncul di sana. Setelah itu, baru Jabar,” tutup dia.