Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan akan mulai menempati hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Januari 2025 mendatang. Nantinya, para pegawai ini masih harus membayar biaya layanan seperti air hingga listrik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, belum ada pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut. Namun ia menyebut, nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dalam podcast yang diunggah pada Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Hal tersebut juga berlaku di rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Atas kondisi ini, menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau pembebasan biaya dengan alokasi pembiayaan dari negara.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa kelola," ujar Iwan.

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya akan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Juga menyangkut keamanannya, akan ada penggunaan face recognition hingga smart door lock.

Di samping itu, Iwan mengatakan, pemerintah juga belum mengatur secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

Menurutnya, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Iwan menilai, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu," ujarnya.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata Iwan.

Simak Video: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat 1 Unit Apartemen

[Gambas:Video 20detik]

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 mendatang. Di sana, mereka akan menempati rumah susun (rusun) atau apartemen ASN-Hankam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum ditetapkan secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

"Saat ini secara penghunian memang belum diatur. Nanti Kementerian PAN-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan di sana," kata Iwan dalam siaran Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Iwan mengatakan, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Menurutnya, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu ya.," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih nyaman dan menyenangkan bila tinggal di tempat baru bersama dengan teman-teman. Dengan demikian, menurutnya apartemen tersebut akan ideal digunakan secara sharing oleh para ASN lajang.

Iwan menambahkan, apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya kan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Hal ini juga menyangkut keamanannya, seperti menggunakan face recognition hingga smart door lock.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata dia.

"Dari kementerian-kementerian lain, TNI juga menyatakan kepuasannya. Dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Adik-adik Paskibraka kemarin tinggal di sana. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih," sambungnya.

Sementara menyangkut biaya apartemen ASN ini, Iwan belum dapat memastikan apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak. Hanya saja satu hal yang pasti, ASN tetap perlu membayar biaya air, listrik, serta biaya lainnya seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," ujarnya.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa Kelola," kata Iwan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 mendatang. Di sana, mereka akan menempati rumah susun (rusun) atau apartemen ASN-Hankam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum ditetapkan secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

"Saat ini secara penghunian memang belum diatur. Nanti Kementerian PAN-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan di sana," kata Iwan dalam siaran Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Iwan mengatakan, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Menurutnya, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu ya.," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih nyaman dan menyenangkan bila tinggal di tempat baru bersama dengan teman-teman. Dengan demikian, menurutnya apartemen tersebut akan ideal digunakan secara sharing oleh para ASN lajang.

Iwan menambahkan, apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya kan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Hal ini juga menyangkut keamanannya, seperti menggunakan face recognition hingga smart door lock.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata dia.

"Dari kementerian-kementerian lain, TNI juga menyatakan kepuasannya. Dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Adik-adik Paskibraka kemarin tinggal di sana. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih," sambungnya.

Sementara menyangkut biaya apartemen ASN ini, Iwan belum dapat memastikan apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak. Hanya saja satu hal yang pasti, ASN tetap perlu membayar biaya air, listrik, serta biaya lainnya seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," ujarnya.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa Kelola," kata Iwan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, seluruh tower apartemen untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) selesai dibangun pada Desember 2024.

Dengan demikian, nantinya ASN yang pindah ke IKN pada Januari 2025 bisa menempati apartemen yang tersedia.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap 13 (tower), sudah full furnished. Sudah siap dihuni. Full furnished, air, listrik, AC semua sudah oke. Tinggal nanti November ada 9 (tower) lagi. Desember semua selesai," ujar Basuki usai menghadiri acara Gebyar Pelayanan Prima Kemenpan RB di Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Ruang tamu apartemen ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Basuki menjelaskan, apartemen tempat tinggal ASN di IKN akan ditempati secara mandiri untuk ASN yang telah berkeluarga.

Sementara itu, apartemen untuk ASN yang masih lajang akan berbagi dengan ASN lain.

Basuki pun mengungkapkan persiapan pemindahan ASN Kementerian PUPR ke IKN. Menurut Basuki, setidaknya ada tiga pimpinan madya atau eselon I yang akan pindah ke IKN.

Lalu ada 17 eselon II yang juga akan pindah. Selain itu ada staf operasional dari Kementerian PUPR yang akan ikut pindah pada Januari 2025.

Pembagian ASN yang pindah itu menurut Basuki sudah berdasarkan kebijakan dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Lebih lanjut, Basuki menyampaikan bahwa pihaknya juga mendorong percepatan pembangunan fasilitas umum komersial sebagai pendukung IKN. Misalnya supermarket, kafe, warung makan dan sebagainya.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah Susun (Rusun) atau Apartemen ASN 4 di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Sebab berbagai fasilitas tersebut akan mendukung kehidupan sehari-harinya ASN yang telah pindah ke IKN nantinya.

"Saya mendorong itu lebih cepat, utamanya buat rumah makan. Ini ada banyak ASN pasti akan membutuhkan," tambah Basuki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan ASN pindah ke IKN mulai Januari 2025 atau awal tahun depan.

Perintah itu disampaikan Jokowi lewat pesan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang disampaikan kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada Senin (7/10/2024) malam.

"Tadinya (rencana perpindahan ASN ke IKN) September (lalu diundur) ke Oktober. Tadi Pak Menteri PU (Menteri PUPR), Kepala Otorita IKN, tadi sampaikan sudah selesai. Tapi kita diminta (oleh Presiden) ekosistemnya dibereskan," ujar Anas saat memberikan sambutan pada acara Gebyar Pelayanan Prima Kemenpan RB di Jakarta Selatan, Selasa.

"Tapi, semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden, melalui Pak Pratik (Mensesneg Pratikno), dapat perintah (agar) Januari ASN Pindah ke IKN. Januari akan pindah ke IKN. Kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya," tegasnya.

Sehingga menurut Anas, Kemenpan RB segera mempersiapkan insentif untuk ASN yang akan pindah ke IKN mulai Januari 2025 mendatang. Termasuk menyiapkan sejumlah keperluan selanjutnya.

Untuk mempersiapkan kepindahan tersebut, Kemenpan RB akan menyelesaikan berbagai data.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan 1.000 unit apartemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap untuk ditempati. Namun, pemindahan para abdi negara ditangguhkan karena ekosistemnya masih perlu disempurnakan.

Penundaan pemindahan ASN ke IKN berdasarkan arahan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar kelengkapan infrastruktur di IKN dituntaskan terlebih dahulu.

"Kalau yang IKN, arahan presiden terakhir menunggu ekosistemnya disempurnakan mulai dari sistem digital, apartemen dan lain-lain. Sebenarnya apartemen sudah ada yang siap lebih dari 500 unit sampai 1.000 unit, tetapi ekosistemnya minta disempurnakan," kata Anas kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Anas menyebut, pihaknya telah menyiapkan ASN dari seluruh instansi yang akan pindah ke IKN. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih menunggu arahan.

"Sebenarnya kita sudah siapkan untuk seluruh instansi untuk pindah, kita siapkan baik by name by address, jabatannya dan lain-lain. Kita tinggal nunggu arahan dari presiden. Sekarang belum (ada yang pindah) karena memang beliau mengarahkan untuk disempurnakan sistem ekosistemnya," tuturnya.

Sebelumnya, Anas mengakui memang ada beberapa prasarana yang perlu disempurnakan seperti akses dari apartemen ke istana atau ke kantor. Ia menyebut jalanan di IKN masih berdebu.

"Ada infrastruktur jalan yang kadang masih berdebu. Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan," kata Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai target waktu pemindahan ASN ke IKN, Anas belum dapat memastikan. Tidak menutup kemungkinan pemindahan dilakukan pada era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ya tentu ini keputusan pemerintah yang baru untuk memutuskan ini (pemindahan ASN), tapi kita telah siapkan skenario," kata Anas.

Pemerintah telah merampungkan sebagian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, salah satunya tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam. Pada bulan September mendatang sebanyak 1.700 ASN akan pindah ke sana.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini setidaknya ada sebanyak 14 tower telah rampung pembangunannya. Setiap unit apartemen yang akan dihuni para ASN itu kata Basuki seluas 98 m2.

"Apartemen, sekarang sudah ada 47 yang kita bangun, saat ini 14 yang sudah jadi," kata Basuki, di acara ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023, Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Ini akan siap kita tempati, Pak Menteri PAN-RB sudah siapkan tahapan pemindahan. Mungkin September ini 1.700 orang yang pindah," sambungnya.

Basuki mengatakan, satu unit apartemen atau hunian ASN ini terdiri atas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang keluarga, dan 1 ruang makan. Ia juga menekankan, apartemen tersebut telah dilengkapi oleh perabotannya atau fully furnished sehingga siap ditempati.

Lebih lanjut ia menjelaskan, total tower yang saat ini sudah fully furnished dan siap ditempati berjumlah sekitar 10-12 tower. Nantinya akan ada skema khusus untuk penempatan hunian, di mana ASN jomblo kemungkinan akan sharing hunian, sedangkan yang berkeluarga mendapat satu unit.

"Tadi saya bilang luasannya 98 m2 tiga kamar, kalau masih jomblo dia sharing, tapi kalau yang keluarga ya satu (unit apartemen)," terang Basuki, ditemui usai acara.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, mulanya kepindahan ASN memang dirancang untuk dilakukan bulan depan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemindahan ASN ke IKN tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Semula September, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Tadinya kita sudah siapin dengan jumlah apartemen yang sudah siap. Jadi kita tunggu nanti. karena arahan presiden ditunggu sampai ekosistemnya sudah berjalan, lalu sudah siap, baru dipersiapkan untuk pindah," kata Anas, dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, Anas menjamin kalau pihaknya telah menyiapkan skenarionya dan tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi terkait pemindahannya dan kesiapan ekosistem di IKN sendiri.

"Jadi kami sudah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh KL nanti eselon I-nya siapa, eselon II-nya siapa, nama-namanya sudah ada, dan ini sudah kami mapping cukup lama bersama dengan para Sekjen di K/L, dan berapa yang akan pindah duluan di sana nanti disesuaikan dengan kesiapan tempat yang telah disiapkan oleh OIKN, salah satunya oleh beliau, Pak Basuki," terangnya.

Simak Video: Penampakan Rusun ASN di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara tergesa-gesa.

Azwar Anas mengatakan arahan itu disampaikan lantaran belum seluruh tower ASN di IKN selesai. Saat ini pengerjaannya masih terus disempurnakan.

"Ini kan ada beberapa apartemen ASN yang sekarang sedang disempurnakan dan ini belum seluruhnya selesai. Oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan tidak dipaksakan di bulan September jika ini belum tuntas," kata Azwar Anas usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Azwar Anas menyebut pihaknya telah menyiapkan nama-nama eselon I dan II setiap kementerian jika pindah pada September-Oktober 2024.

"Kemenpan-RB telah menyiapkan jika suatu saat akan pindah di September-Oktober, eselon I mana saja dan eselon II mana saja di setiap kementerian. Kami sudah siapkan dan Kemenpan-RB telah melakukan koordinasi dengan seluruh sekjen di K/L," ucapnya.

Azwar Anas menyebut saat ini pihaknya tinggal menunggu kesiapan seluruh tower apartemen ASN di IKN. Berdasarkan kunjungannya ke IKN beberapa waktu lalu, kondisinya disebut sudah bagus, hanya saja belum seluruhnya selesai.

"Kalau 47 tower itu selesai di Oktober, kan 12 tower sebagian untuk TNI/Polri, nah kita kemarin skenariokan, kalau 1 apartemen, 1 ASN berkeluarga itu 1.700, tapi kalau sharing ada kurang lebih 3.200. Tetapi Presiden telah menyampaikan bahwa tidak sharing apartemennya bagi yang berkeluarga, 1 ASN, 1 apartemen," jelas Anas.

Tower-tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur memiliki teknologi pengelolaan yang canggih. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjaunya pada Senin kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meninjau modul pengelolaan hunian ASN yang dirancang secara modern dan digital, sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep smart city di ibu kota baru.

Muin Fikri, Vice President Wholesale Solution Bank BNI Pusat menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengembangkan sebuah platform digital untuk mengelola tower hunian ASN.

Platform ini mengintegrasikan berbagai aspek. Mulai dari smart building, smart home, smart tenant, dan smart payment.

"Proses on-boarding ASN dilakukan secara digital. Setiap ASN yang akan menghuni tower ini akan menerima email yang berisi QR code untuk verifikasi identitas saat tiba di lokasi. Data mereka akan diverifikasi melalui NIK dari Dukcapil, memastikan bahwa seluruh penghuni teregistrasi dengan baik," ujar Muin Fikri dalam keterangan tertulis BPMI Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, penghuni tower akan dilengkapi dengan aplikasi yang menawarkan berbagai fitur kemudahan, seperti smart ordering system untuk memesan layanan seperti penatu langsung dari tempat tinggal mereka.

Pembayaran untuk semua layanan dilakukan melalui Wondr by BNI. Aplikasi ini juga memungkinkan penghuni untuk melaporkan kebutuhan perbaikan dan menangani keluhan secara digital.

"Pada saat serah terima hunian, seluruh proses dilakukan secara digital. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas yang dapat dicek melalui aplikasi, dan kesepakatan akhir akan ditandatangani secara digital," tambah Muin Fikri.

Untuk pengelola tower, sebuah dashboard telah disiapkan untuk memonitor hunian, memeriksa kamar yang kosong atau terisi, serta mengetahui posisi penghuni di dalam kompleks. Semua ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan penghuni dalam lingkungan yang modern dan terintegrasi.

Peninjauan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan hunian ASN yang tidak hanya nyaman tetapi juga dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendukung gaya hidup modern di Ibu Kota Nusantara.

Dengan sistem digital yang diterapkan, diharapkan proses pengelolaan dan pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sejalan dengan visi IKN sebagai smart city.

Setidaknya 1.700 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai bulan Oktober mendatang. Untuk tempat tinggalnya, tengah disiapkan 47 tower apartemen.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Anas mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian diskusi untuk membahas proses pemindahan pemerintahan ke IKN.

"Kami dengan saran Pak Presiden (Jokowi) telah melakukan rapat secara detail dengan para sekjen di kementerian/lembaga (KL). Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan, tentu kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN. Dari hunian yang disiapkan insyaallah sampai Oktober akan selesai 47 tower," kata Anas, sebelum sidang kabinet di Sumbu Kebangsaan, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Anas menjelaskan, tower apartemen tersebut akan dibagi sebagian untuk ASN dan sebagian lagi untuk TNI/Polri. KemenPAN-RB juga telah menyiapkan skenario untuk penghuni apartemen, di mana ada skema penghuni sharing dan tidak sharing.

Apabila huniannya sharing, maka diperkirakan akan ada sekitar 3.200 ASN yang pindah ke IKN pada periode awal. Sedangkan kalau tidak sharing, akan ada sekitar 1.700 ASN yang pindah.

"Tapi atas arahan Pak Presiden (Jokowi) dari ratas terbaru, bagi mereka yang sudah menikah tidak lagi sharing di apartemennya. Supaya ada fokus dari ASN yang akan pindah, sehingga jangan khawatir temen-temen yang muda yang akan pindah mereka tidak akan sharing, bisa dengan keluarga dan putra putrinya," jelasnya.

Di samping itu, Anas mengatakan, pemerintah juga akan menyiapkan sekolah di sekitar kawasan apartemen ASN. Hal ini menyusul sejumlah pertanyaan ASN tentang lokasi sekolah apabila mereka pindah ke IKN bersama anak-anaknya.

"Ada pertanyaan berikutnya terkait para ASN yang list yang pertama masuk ke kami, bagaimana anak saya kalau TK akan sekolah di mana, SD, SMP. Dalam ratas telah disampaikan akan segera dibangun sekolah di sekitar apartemen terkait kebutuhan para ASN," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, saat ini setidaknya telah ada 12 tower apartemen ASN IKN yang rampung dan siap difungsikan dalam mendukung gelaran peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.

Raja Juli mengatakan, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan akhir bulan depan. Masing-masing biro kepegawaian dan biro umum kementerian sudah menyetorkan nama-nama ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Pada batch pertama akan ada sekitar 600-700 ASN yang pindah.

"Setahu saya masing-masing biro kepegawaian dan biro umum sudah dikumpulkan, sudah pernah setor nama nanti coba ditanyakan ke MenPan-RB. Kalau nggak salah batch pertama itu sekitar 700 atau 600 (ASN). Tapi itu semua sudah siap, sudah ada 12 tower yang jadi," katanya kepada wartawan di Rusun ASN 1, IKN, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2024) dikutip dari detik Properti.

Nantinya, untuk ASN lajang, satu unit akan diisi 3 orang sementara untuk yang sudah berkeluarga, 1 unit akan digunakan untuk 1 keluarga.

"Eselon 1-2 semua ada di sini juga, sama dengan staf, cuma nanti isinya (orangnya), kalau staf belum berkeluarga kan nggak mungkin isi sendiri, nanti kesepian," kata Jubir Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja sembari bergurau.