REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) berdasarkan komunikasi terakhir antara pihaknya dan partai tersebut. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga mengatakan telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan KIM, kami sudah berapa kali berkomunikasi dengan PKS," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dasco mengatakan, komunikasi dari Partai Gerindra ke PKS itu melalui Presiden PKS Ahmad Syaikhu maupun dengan Dewan Majelis Syuro PKS. Adapun utusan dari Gerindra untuk berkomunikasi dengan PKS yakni Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

"Pembicaraan tersebut dilakukan oleh Pak Muzani itu mencakup, ya antara lain ya calon dan sebagainya," kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Sementara itu, Ahmad Muzani belum mau banyak berkomentar terkait isi komunikasinya dengan PKS tersebut. Seusai Dasco menyampaikan keterangan, Muzani pun langsung menghampiri Dasco dan berjalan bersama untuk masuk ke kantornya di DPR.

Sebelumnya pada Sabtu (10/8/2024) Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku dirinya telah menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Pemilu 2024, sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto

"Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu saat mengumumkan hasil Musyawarah Majelis Syuro ke-11 PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo sudah terjalin sejak lama. Dirinya mengungkapkan PKS menjalin hubungan dengan Prabowo sejak Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan dari partai lain oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pernyataan itu disampaikan Anies melalui pesan suara kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin.

Khoirudin pun membalas pesan suara yang disampaikan Anies. Dalam pesan suara tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan Anies.

"Sebagai teman, izinkan saya mengklarifikasi apa yang Pak Anies sampaikan pada pesan suara kemarin soal pemberian tenggat waktu 40 hari hingga tanggal 4 Agustus," kata dia melalui pesan suara kepada Anies yang telah dikonfirmasi wartawan, yang dikutip Republika, Senin (12/8/2024).

Menurut dia, para juru bicara PKS memberikan pernyataan di media soal tenggat waktu mencari dukungan partai lain didasarkan waktu penyampaian keputusan Dewan Pimpinan Tinggi Pusat (DPTP) PKS untuk mengusung Anies-Sohibul Iman. Menurut dia, ketika itu PKS telah meminta Anies untuk memastikan Partai Nasdem dan PKB bergabung dalam koalisi.

Khoirudin mengatakan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah mengumumkan duet Anies-Sohibul secara terbuka pada 25 Juni 2024. Di sisi lain, Anies disebut telah menyambut positif keputusan untuk berpasangan dengan Sohibul.

"Maka ketika akhir Juli, Presiden PKS dan PIC-nya menyampaikan keputusan PKS langsung ke Pak Anies, soal tenggat waktu 4 Agustus, tentu bukan soal persetujuan Pak Anies terhadap Pak Sohibul Iman sebagai cawagub untuk Pak Anies, melainkan keberhasilan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai lain, seperti Nasdem dan atau PKB," ujar Khoirudin.

Menurut dia, sejak awal Anies telah paham bahwa PKS tak bisa mengusung pasangan calon seorang diri. Karena itu, Presiden PKS telah meminta Anies untuk bisa mendapatkan tambahan dukungan. Di sisi lain, Syaikhu juga memperjuangkan dengan meminta dukungan dari pimpinan Partai Nasdem, Perindo, PSI, PKB, bahkan Partai Gerindra.

Namun, ia menyebutkan, Anies tak juga dapat tambahan dukungan partai hingga 4 Agustus 2024. Sebaliknya, elite Partai Nasdem dan PKB justru memberikan sinyal untuk tak mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta.

"Sementara dari pimpinan Nasdem, Pak Sahroni, dan PKB, Pak Jazilul Fawaid, justru pada akhir Juli dan awal Agustus malah menyampaikan pernyataan terbuka yang mudah dipahami bahwa mereka tidak jadi, tidak melanjutkan dukungan pada Pak Anies sebagai calon gubernur di Jakarta," kata dia.

Khoirudin juga mengungkapkan pernah menawarkan untuk masuk menjadi kader PKS apabila tidak menerima diduetkan dengan Sohibul. Namun, tawaran itu ditolak dengan alasan Anies ingin tetap netral.

"Demikian Pak Anies klarifikasi kami. Tentu kami tidak berharap adanya saling berbantahan, tapi juga agar warga yang terlanjur mendapatkan sebaran voice note dari Pak Anies mendapatkan informasi yang seimbang dan yang sebenarnya," kata dia.

Rekaman suara Anies Baswedan untuk Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin tersebar media sosial. Pesan yang diduga dibuat pada Jumat (9/8/2024) itu berisi bantahan Anies yang diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan partai lain kepada pasangan Anies-Sohibul Iman.

Dalam rekaman itu, Anies mengaku telah menyetujui untuk berduet dengan Sohibul di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut Anies, kesiapannya itu disampaikan langsung dan telah disambut baik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 31 Juli 2024. Bahkan, Syaikhu menyatakan bahwa mesin partai siap bergerak untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul di Pilgub DKI Jakarta.

"Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal (tenggat waktu) 40 hari dan lain-lain," kata Anies dalam rekaman suara itu yang dikutip Republika, Senin (12/8/2024).

Namun, belakangan para juru bicara di PKS memberikan pernyataan mengenai tenggat waktu bagi Anies untuk mencari dukungan tambahan. Pasalnya, PKS tak bisa mengusung Anies-Sohibul tanpa ada dukungan partainl lain.

Karena itu, Anies mengaku kaget dengan berbagai pernyataan dari jubir PKS di media massa. Ia mengaku masalah tenggat waktu hingga 4 Agustus 2024 itu tak pernah sama sekali dibahas.

"Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI (Sohibul Iman) sebagai pasangan," ujar Anies.

Anies menambahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi intensif dengan partai-partai. Bahkan soal kepastian kader dari PKS yang akan mendampinginya di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, komunikasi itu tak melulu diberitakan oleh media massa, tapi selalu disampaikan kepada DPP PKS.

"Nah, sejauh ini tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan," kata Anies.

Di sisi lain, ia pun menghormati dinamika yang ada di setiap partai. Mengingat, tak setiap partai dapat langsung mengumumkan dukungan kepadanya secara cepat.

"Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat," kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mencari dukungan partai lain untuk mengusung Anies-Sohibul. Dengan begitu, duet Anies-Sohibul dapat benar-benar menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini, ini sekarang hari Jumat nih, hari Jumat, tanggal 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta," kata Anies.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui adanya peluang pisah jalan dengan bakal calon gubernur (cagub) Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. PKS menyebut bakal mengambil keputusan lain dalam waktu dekat.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," kata Wasekjen DPP PKS, Zainudin Paru dalam keterangannya pada Jumat (9/8/2024).

Zainudin mengatakan, kemungkinan pisah jalan ini terjadi karena telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi. Sebab AMAN perlu empat kursi lagi untuk menggenapkan 22 kursi syarat dukungan atau 20 persen kursi DPRD Jakarta. Hal ini menyebabkan PKS berpeluang mendukung calon gubernur Jakarta lain.

"Kemungkinan dalam waktu satu-dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," ucap Zainudin.

Zainudin pun mengucapkan isyarat perpisahan dengan Anies. Walau begitu, Zainudin mengapresiasi terhadap kebersamaan yang selama ini tercipta antara Anies dan PKS. Zainudin mengakui gabungan kekuatan Anies dan PKS dalam membangun Jakarta.

"Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," ucap Zainudin.

Kemarin, Anies masih percaya diri partai-partai akan tetap mengusung dirinya di Pilgub Jakarta. Ia tak mau ambil pusing mengenai isu akan ditinggalkan partai politik.

Menurut dia, isu mengenai penjegalan terhadap dirinya di Pilgub Jakarta hanya merupakan spekulasi. Ia menilai, hingga saat ini belum ada perubahan sikap dari sejumlah partai yang akan mengusungnya di Jakarta.

"Belum ada yang berubah kan. Masih sama," kata dia di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, setiap pihak bisa memberikan komentar terkait dinamika politik yang terjadi hari ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan partai yang ingin mengusungnya menjadi cagub Jakarta masih sama.

"Jadi kita hormati dan saya percaya bahwa partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya," ujar dia.

Anies masih percaya diri bahwa dukungan partai kepada dirinya tak akan berubah. Karena itu, ia tak mau menanggapi spekulasi yang beredar dengan serius.

"Apa yang membuat saya tidak percaya? Enggak ada. Saya percaya. Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip memang macam-macam, tapi kita merujuk pada sikap resmi dan kami yakin demokrasi di Jakarta akan tetap terjaga, aspirasi juga akan muncul di partai-partai," kata dia.

Ia mengeklaim, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Karena itu, ia optimistis harapan warga DKI Jakarta akan tercermin dalam Pilgub Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tersebut diketahui bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, sebelumnya prioritas PKS adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta. PKS berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dia mengatakan, opsi bergabung dengan KIM sedang dibicarakan di internal pimpinan pusat PKS. Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta, tambah Kholid, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Mengenai nasib Anies Baswedan, dia mengatakan, sebetulnya Anies sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari kursi dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat ikut Pilkada Jakarta. Menurutnya, Anies juga sudah diberi kemudahan dengan didukung 18 kursi DPRD Jakarta dari Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga sampai turun gunung mencari mitra koalisi untuk Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara RI lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar ada opsi PKS akan meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto saat ditemui di sela-sela mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia pun mewanti-wanti agar semua pihak bisa demokratis dalam mengikuti kontestasi pemilu. Menurutnya, demokrasi akan rusak jika ada pihak mengganjal seseorang maju dalam kontestasi. "Dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) membantah anggapan adanya upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai berlogo pohon beringin itu hanya ingin fokus mengusung Ridwan Kamil menjadi cagub.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya sama sekali tak memiliki niat untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, sampai ingin menjegal bakal calon tertentu untuk maju dalam kontestasi politik.

"Jadi tidak ada niat sedikitpun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, saat ini Partai Golkar telah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Namun, Partai Golkar tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan partai lain di Pilgub DKI Jakarta.

Karena itu, Partai Golkar mengajukan proposal kepada partai politik lain untuk berkoalisi. Keputusan untuk menerima atau menolak proposal yang diberikan Partai Golkar sepenuhnya ada di tangan partai politik lain. "Itu kami serahkan kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik," ujar Doli.

Ia mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin menang dalam kontestasi pilkada. Untuk memperoleh kemenangan, setiap partai berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. "Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi," kata dia.

Karena itu, menurut Doli, pihaknya berupaya meyakinkan partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung Partai Golkar. Bukan hanya meyakinkan partai-partai yang tergabung dalam KIM, melainkan juga partai di luar KIM.

"Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja, untuk memberikan dukungan. Itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Artinya, PKS siap untuk mengusung M Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik apabila PKS benar-benar akan bergabung dengan KIM Plus. Menurut dia, dukungan berbagai partai akan makin memantapkan langkah Ridwan Kamil untuk maju pada Pilgub Jakarta 2024

"Alhamdulillah kalau proposal kami diterima dengan baik, direspon dengan positif, apalagi kalau nanti betulnya dukungan kepada sodara Ridwan Kamil," kata Doli soal sinyal positif yang diberikan PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Kendati demikian, Doli belum mau memastikan posisi cawagub DKI untuk PKS. Menurut dia, nama cawagub yang akan diusung nantinya akan diputuskan bersama partai koalisi lainnya.

"Soal wakilnya siapa, nanti kan seperti yang saya katakan tadi, akan dibicarakan di seluruh pimpinan partai politik yang sepakat mengusung Ridwan Kamil," ujar Doli.

Menurut Doli, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait nama cawagub yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Dia menilai, Golkar terbuka dengan sosok cawagub yang akan dicalonkan, termasuk dari PKS. "Siapa yang diputuskan jadi wakilnya, Golkar menerima dengan senang hati," kata ketua Komisi II DPR tersebut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, tenggat waktu untuk memastikan pasangan calon yang akan diusung makin dekat. Karena itu, ia berharap, ada partai lain yang akan bergabung untuk mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Mohamad Sohibul Iman (Aman).

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tak ada partai yang berkoalisi untuk mengusung pasangan itu, sambung dia, PKS sudah menyiapkan sejumlah strategi cadangan. Pasalnya, PKS juga tak ingin dukungannya kepada Anies tak kunjung mendapat kepastian.

"Kalau sudah ada tenggat waktu, kami akan bisa melakukan langkah-langkah plan B, C. Kalau partai kan enggak boleh tidak mendukung, tidak boleh tidak mengusung. Harus, kalau enggak kena sanksi," kata Khoirudin.