ADA pepatah utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Utang budi memang bukan perkara gampang. Tak semua orang mau membayar utang budi, tak tiap manusia bisa membalas jasa.

Balas budi atau balas jasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memberikan (membayar) sesuatu sebagai imbangan jasa (perbuatan dan sebaagainya) yang sudah diterima. Balas budi dalam bahasa Inggris disebut reciprocation.

Oleh Cambridge English Dictionary, ia didefinisikan sebagai the fact of feeling or behaving towards someone else in the same way as they feel or behave towards you. Artinya konsep merasakan atau berperilaku ke orang lain selayaknya mereka merasakan atau berperilaku kepada kita.

Secara umum, tahu balas budi itu baik. Itu karakter yang luhur. Sebaliknya, yang tak tahu balas jasa, yang pelit untuk berterima kasih, ialah sifat yang andap. Peribahasa Latin bilang, 'Berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih berarti membuang air mawar ke laut'. Di antara orang yang tahu balas budi ialah Prabowo Subianto, presiden terpilih yang pada 20 Oktober lusa akan dilantik menjadi nakhoda baru kapal besar bernama Indonesia. Kesan itulah yang kental terasa hari-hari ini terkait dengan audisi calon menteri, calon wakil menteri, serta kandidat kepala-kepala lembaga dan badan.

Baca juga:Akomodasi Kabinet Prabowo, Jokowi Teken Perubahan UU Kementerian Negara

Ada 108 orang yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10). Untuk calon menteri sekitar 49, sisanya calon wakil menteri atau pejabat lain. Banyak, sangat banyak. Kalau dibanding-bandingkan, ia mirip Kabinet 100 Menteri di era Orde Lama. Kabinet yang usianya tak sampai seumur jagung, sekitar sebulan saja.

Tak cuma postur yang amat 'berbobot', calon-calon pembantu Prabowo itu pun sulit dilepaskan dari urusan jasa dan budi. Banyak sekali di antara mereka yang memang berjasa besar dalam memenangkan Prabowo. Mereka tak sia-sia berjibaku di pilpres. Tak percuma meski harus lompat pagar, berbalik pandangan politik, bahkan menjilat ludah sendiri.

Ada artis, ada penceramah, ada akademisi, ada aktivis, bahkan disebut-sebut ada buzzer. Tentu tak ketinggalan aktor-aktor politik. Pokoknya paket komplet. Mereka sudah berjasa dan jasa itu kini dibayar yang diutangi jasa. Bolehkah? Tidak ada yang bisa melarang. Wajarkah? Para presiden sebelumnya juga melakukan meski beda takaran.

Namun, dalam politik, tahu balas budi tak selamanya baik. Membalas 'kebaikan' yang ditebar kontestan pilpres, pemilu, atau pilkada bisa merusak demokrasi. Permainan politik uang hanya menghasilkan pemimpin yang bukan sejatinya pemimpin.

Membentuk kabinet dengan mengedepankan semangat balas jasa jelas tak baik. Lebih buruk lagi jika kemudian faktor kompentensi para calon diabaikan, rekam jejak dinegasikan. Apalagi jika jasa sang pemberi jasa sampai menyandera. Itukah yang dilakukan dan dialami Prabowo? Banyak yang menyebut demikian. Mereka mempertanyakan dan meragukan kapasitas dan kapabilitas berderet figur. Tak sedikit pula yang menyoal adanya 16 menteri Jokowi yang akan tetap dipakai Prabowo.

Baca juga:Pemilihan Kabinet Prabowo-Gibran Bikin Semringah Pasar Saham,Kok Bisa?

Suka berbagi pun baik, mulia. Bagi-bagi itu pula yang tersirat dalam pemilihan anggota kabinet oleh Pak Prabowo. Bolehkah? Tiada yang dapat menghalangi. Pembentukan kabinet ialah hak prerogatif presiden. Mutlak, sepenuhnya milik dia. Wajarkah berbagi kursi? Presiden-presiden terdahulu juga begitu kendati tak begitu-begitu amat.

Yang tak boleh ialah jika demi bagi-bagi kekuasaan lantas membangun kabinet yang gemoy, yang tambun, yang obesitas. Agar banyak yang kebagian lalu merombak struktur membentuk kementerian-kementerian baru, lembaga-lembaga baru, badan-badan baru. Yang tak wajar ialah jika demi berbagi kemudian menihilkan catatan kehidupan mereka yang hendak dibagi, termasuk perihal korupsi.

Membentuk kabinet dengan mengedepankan semangat balas jasa jelas tak baik. Lebih buruk lagi jika kemudian faktor kompentensi para calon diabaikan, rekam jejak dinegasikan. Apalagi jika jasa sang pemberi jasa sampai menyandera. Itukah yang dilakukan dan dialami Prabowo? Banyak yang menyebut demikian. Mereka mempertanyakan dan meragukan kapasitas dan kapabilitas berderet figur. Tak sedikit pula yang menyoal adanya 16 menteri Jokowi yang akan tetap dipakai Prabowo.

Suka berbagi pun baik, mulia. Bagi-bagi itu pula yang tersirat dalam pemilihan anggota kabinet oleh Pak Prabowo. Bolehkah? Tiada yang dapat menghalangi. Pembentukan kabinet ialah hak prerogatif presiden. Mutlak, sepenuhnya milik dia. Wajarkah berbagi kursi? Presiden-presiden terdahulu juga begitu kendati tak begitu-begitu amat.

Yang tak boleh ialah jika demi bagi-bagi kekuasaan lantas membangun kabinet yang gemoy, yang tambun, yang obesitas. Agar banyak yang kebagian lalu merombak struktur membentuk kementerian-kementerian baru, lembaga-lembaga baru, badan-badan baru. Yang tak wajar ialah jika demi berbagi kemudian menihilkan catatan kehidupan mereka yang hendak dibagi, termasuk perihal korupsi.

Prabowo sudah membuat pilihan. Meski sangat mepet, masih ada waktu untuk mengkajinya lagi agar benar-benar tak salah pilih. Sekadar mengingatkan, ilmuwan politik asal Amerika dan penulis Making Democracy Work, Robert Putnman, menekankan bahwa politik balas jasa dapat mengurangi kualitas pemerintahan dan merusak jaringan sosial yang mendukung demokrasi.

Rakyat butuh pemerintahan yang berkualitas. Pak Prabowo harus mewujudkan itu.

INI bukan judul lagu milik penyanyi muda, Bernadya, yang belakangan amat populer dan terus berseliweran di platform media sosial dan aplikasi pemutar musik. Satu bulan yang ini kaitannya dengan pemerintahan.

Tepat satu bulan dari sekarang, periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal berakhir. Mulai 20 Oktober 2024, pemerintahan akan berpindah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024 lalu.

Jelang 'kelengserannya', Jokowi sudah berulang kali menyampaikan pamit sekaligus permohonan maaf kepada publik. Begitu pun sejumlah menteri pembantu Presiden sudah berpamitan pada kesempatan rapat dengan DPR untuk terakhir kali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat mencuri perhatian dengan 'pidato pamit' mereka yang menyentuh di ruang rapat DPR.

Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Sewajarnya memang seperti itu adabnya. Entah sedikit entah banyak, pemerintah pasti punya prestasi dan capaian, tapi sebaliknya tentu mereka juga punya salah, kurang, dan khilaf. Karena itu, ungkapan pamit dan maaf menjadi penting, tak boleh terlewat. Perkara publik akan menerima atau tidak maaf mereka, itu soal lain.

Namun, ada menteri yang tidak mungkin berpamitan sekarang lantaran ia baru saja diangkat, yaitu Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Barangkali ia termasuk salah satu menteri dengan masa jabatan tersingkat di Republik ini. Ia dilantik 11 September 2024, artinya hanya sekitar 40 hari ia akan menjalankan tugas menteri. Alangkah lucunya kalau ia ikut-ikut langsung berpamitan, sedangkan kerjanya saja belum kelihatan. Sisa waktu satu bulan memang tak lagi efektif untuk mengejar pemenuhan target pemerintah. Termasuk keputusan Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 10 September lalu sesungguhnya hanya simbol untuk menunjukkan keseriusan pemerintah memastikan pemindahan ibu kota negara, yang merupakan janji terbesar pemerintahan Jokowi. Ya, sekadar itu, tidak ada urusannya dengan efektivitas kerja ataupun percepatan pembangunan IKN.

Masa satu bulan ini kiranya bakal terasa faedahnya bila dioptimalkan untuk memuluskan transisi pemerintahan. Salah satu ciri sirkulasi kekuasaan yang baik ialah adanya proses transisi pemerintahan yang lancar. Terlebih saat ini presiden terpilih Prabowo Subianto, konon, juga sedang semangat-semangatnya menyusun kabinet yang bakal membantu kerja dia selama lima tahun mendatang.

Selayaknya pemerintahan saat ini tidak perlu ngotot mengejar bolong-bolong target yang belum mereka penuhi. Apalagi kalau bolongnya besar, bila dipaksakan kelar satu bulan, malah berpotensi menghadirkan kerja ngebut

tanpa peduli akuntabilitas. Target mungkin saja terselesaikan, tapi akan lebih didominasi unsur kosmetik. Tidak autentik.

Akan jauh lebih baik jika pemerintah legawa mengakui ada sejumlah target program dan kebijakan yang belum tereksekusi. Toh, pada saat yang sama mereka juga bisa mengeklaim keberhasilan-keberhasilan yang mereka gapai, kok. Di penghujung waktu ini, tidak perlu lagi menutupi kegagalan, termasuk melalui bahasa-bahasa simbol yang cenderung bisa menyesatkan.

Sampai berbusa-busa permintaan maaf Presiden dan para pembantunya pun akan percuma kalau tidak disertai dengan pengakuan atas beberapa ketidakberhasilan mereka. Dalam proses transisi, semestinya yang mendominasi ialah kelegawaan dan keterbukaan. Tinggalkan nafsu intervensi dan cawe-cawe, terutama dari pemerintahan sekarang yang punya catatan buruk perihal dua sikap itu pada Pemilu 2024 lalu.

Jokowi tentu sangat boleh menitipkan program yang belum berhasil ia selesaikan ke Prabowo. Sinkronisasi pada masa transisi justru membutuhkan masukan dan titipan program seperti itu. Yang tidak boleh ialah menitipkan dinasti politik, yang selama beberapa tahun terakhir ia bangun, untuk bisa tetap 'diamankan' di era Prabowo.

Artinya, semua konsekuensi yang menyertai pembangunan dinasti politik Jokowi, dengan segala manuver politik dan akrobat hukum pada masa lalu, biarlah ia sendiri yang menanggungnya. Buku catatan buruk itu mesti ditutup, jangan diteruskan di pemerintahan mendatang, sekalipun mungkin ada andil Jokowi dalam lempengnya jalan Prabowo menuju kursi kekuasaan.

Satu bulan ini boleh jadi akan menjadi jeda waktu karena seusai pelantikan 20 Oktober nanti, publik akan menunggu apakah Prabowo bakal tetap dalam bayang-bayang Jokowi, atau sebaliknya, ia mampu meredam dominasi pendahulunya itu. Kalau kita bicara demi kebaikan bangsa di masa depan, kemungkinan kedualah yang semestinya dipilih Prabowo.

Boleh saja wakil presiden yang bakal mendampingi Prabowo nanti ialah Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi, tapi bukan berarti Prabowo bisa dikendalikan alias disetir Jokowi. Yang boleh menyetir presiden hanya satu, yaitu daulat rakyat. Kalau ada pihak lain pengin coba-coba menyetir, tendang saja. Itu cuma semacam sopir tembak yang sedang cari-cari kesempatan jadi sopir utama.

SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah. Saya juluki puncak kelas menengah karena pengeluaran per orang di anggota keluarga mereka sudah lebih dari Rp7 juta per bulan.

Mereka bercerita bahwa setahun sekali wajib melancong, entah ke dalam negeri seperti ke Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo,nontonMoto-GP di Mandalika, atau ke luar negeri bareng keluarga. Biasanya mereka ke Singapura, Bangkok, Istanbul, atau umrah ke Mekah.

Namun, kondisi itu berlangsung sejak tujuh tahun hingga dua tahun lalu. Sejak tahun lalu, mereka tidak melakukan itu lagi. Tahun ini pun, mereka 'tutup buku' untuk jalan-jalan. "Lo, kenapa?" tanya saya kepada sejumlah kawan kelas menengah itu.

"Tabungan habis, bro. Usahaku bangkrut. Aku 'mantab' sekarang. Makan tabungan. Aku turun kelas jadi gongahwah (golongan menengah bawah).Wk... wk... wk..." ujar salah seorang kawan menjawab pertanyaan saya. Ada banyak kelompok ekonomi menengah yang kini bernasib serupa dengan kawan saya itu. Kelas menengah di Indonesia memang sedang menghadapi tekanan daya beli. Mereka makin sering datang ke pusat perbelanjaan, ke mal, tapi hanya untuk jalan-jalan, bukan belanja.

Tren seperti itu mulai kelihatan akhir tahun lalu, kemudian meningkat pada 2024. Konsumen kelas menengah makin pilih-pilih dalam berbelanja, terutama untuk mencari harga paling murah. Dalam kamus ekonomi, perilaku seperti itu dikenal sebagaidowntrading.

Baca juga:Nah Lho! Perluasan Cukai Bakal Perburuk Kondisi Ekonomi Indonesia

Saat ini, kelas menengah kita sedang mengembangkan perilaku 'membeli dalam jumlah lebih sedikit daripada biasanya, tetapi lebih sering'. Gejala itu terekam dalam data Mandiri Spending Index (MSI) yang menunjukkan rata-rata nilai belanjaan dalam keranjang konsumen pada 2024 turun 0,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Akan tetapi, jumlah kunjungan mereka ke pusat perbelanjaan meningkat 3,3% pada 2024.

Situasi itu menunjukkan konsumen lebih memilih untuk berkunjung lebih sering ke pusat perbelanjaan sambil juga menurunkan nilai 'keranjang' mereka. Itulahdowntrading, yang merupakan perilaku konsumen ketika individu atau rumah tangga memilih alternatif yang lebih murah jika dibandingkan dengan yang mereka beli sebelumnya. Fenomena itu sering kali disebabkan kombinasi beberapa faktor, seperti tekanan ekonomi, perubahan kondisi keuangan pribadi, dan pergeseran preferensi konsumen.

Sebelumnya, fenomenadowntradingjuga didapati di kalangan perokok. Kementerian Keuangan menyebutkan terjadi penurunan penerimaan cukai rokok dalam dua tahun terakhir akibat fenomenadowntrading. Para perokok mulai banyak berpindah dari rokok kelas 1 dan 2 ke rokok kelas 3 (sebagian bahkan rokoktingwealiasngelinting dheweatau membuat rokok secara mandiri dengan melinting tembakau) yang tarif cukainya lebih murah.

Fenomena downtrading yang terjadi pada industri rokok dan lainnya menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia tengah mengalami pelemahan daya beli. Berdasarkan data MSI, belanja per kapita untuk kelas menengah dan atas saat ini memang sedikit lebih tinggi daripada ketika pandemi. Namun, belanja mereka mengalami stagnasi alias sudah mentok. Kepercayaan diri mereka mengenai pendapatan yang meningkat pada 2024 juga semakin kecil.

Sebaliknya, untuk kelompok ekonomi rendah, MSI mencatat terjadi sedikit peningkatan pada 2024. Namun, kelompok itu melakukan belanja dengan menggunakan tabungan mereka. Belanja kelas pendapatan bawah yang meningkat per kapita telah menggerus tabungan mereka.

Data MSI menunjukkan porsi belanja kebutuhan makanan pokok atas pendapatan masyarakat kita pada 2024 meningkat menjadi lebih dari 27%. Padahal, tahun lalu, porsi uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan pokok masih 13,9% dari penghasilan mereka.

Ekonom senior Chatib Basri menjelaskan data-data MSI itu secara sederhana dapat dipahami bahwa ketika pendapatan masyarakat turun, mereka akan tetap mempertahankan konsumsi kebutuhan pokok mereka, seperti belanja makanan. Jika pendapatan menurun, sedangkan konsumsi makanan tetap, porsi konsumsi makanan dalam total pengeluaran mereka akan meningkat. Itu sebabnya kenaikan porsi makanan dalam total belanja mencerminkan menurunnya daya beli.

Chatib mengistilahkan para kelas menengah kini bermigrasi dari 'zona nyaman ke zona makan'. Itu sama persis dengan pernyataan teman saya yang menyebut dirinya sudah turun kelas, 'dari gongahwah (golongan menengah agak mewah) ke gongahwah (golongan menengah bagian bawah)'.

Situasi seperti itu rawan bagi munculnya gejolak. Seperti yang pernah saya tulis diPodiumsebelumnya berjudulKelas Menengah kian Resah. Di tulisan itu saya berharap agar Paradoks Cile tidak terjadi di negeri ini. Di Cile, ekonomi tumbuh, tapi daya beli kelas menengah merosot.

Paradoks Cile ialah situasi yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak dibarengi dengan memperhatikan kelas menengah. Ketika kelas menengah terus-terusan dilanda kebingungan karena pendapatan mereka merosot dan pemerintah abai, muncul ledakan sosial yang amat serius mengguncang stabilitas Cile.

Kini, alarm sudah mulai berbunyi, saat gongahwah papan atas turun kelas menjadi gongahwah yang lain. Semoga alarm itu segera berhenti.

BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar. Itulah kenapa Bung Karno acap kali menekankan perlunya anak bangsa membesarkan jiwa, agar bangsa ini terus terpelihara menjadi bangsa besar.

"Tiap-tiap bangsa mempunyai orang-orang besar. Tiap-tiap periode dalam sejarah mempunyai orang-orang yang besar, tetapi lebih besar daripada Mahatma Gandhi adalah jiwa Mahatma Gandhi; lebih besar dari Stalin adalah jiwa Stalin; lebih besar daripada Roosevelt adalah jiwa Roosevelt; lebih besar daripada tiap-tiap orang besar adalah jiwa daripada orang besar itu."

"Jiwa yang besar yang tidak tampak itu," lanjut sang proklamator, "Adalah di dalam dadanya tiap-tiap manusia, bahkan kita mempunyai jiwa sebagai bangsa. Maka kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk membesarkan kita punya jiwa sendiri dan membesarkan jiwa bangsa yang kita menjadi anggota daripadanya.”

Begitulah Bung Karno, mewanti-wanti agar kita memiliki jiwa, punya soul untuk membesarkan bangsa dan menjaga kebesarannya. Pesan itu bukan cuma motivasi, melainkan panduan berbangsa. Begitu kita lepas dari panduan, akan rontok pula kebesaran bangsa. Kebesaran sebuah bangsa bukan terjadi karena penduduknya banyak dan wilayahnya yang luas, melainkan karena jiwa anak bangsa itu yang besar. Spirit yang mendorong kreasi dan keunggulan anak-anak bangsa itulah yang membuat bangsa itu besar dan bertahan dengan kebesarannya.

Dalam perkara itu, pemimpin kita Mohammad Hatta pernah gelisah ihwal masa depan kemerdekaan Indonesia yang mungkin tidak dirawat manusia-manusia berjiwa besar. Bahkan, Hatta risau akan Indonesia masa depan yang justru dilumpuhkan kekerdilan jiwa bangsa sendiri.

Dengan mengutip puisi karya Friedrich Schiller, Bung Hatta berkata: ”Sebuah abad besar telah lahir, tetapi ia menemukan generasi yang kerdil.” Dalam pandangan Bung Hatta, sebuah bangsa tidaklah eksis dengan sendirinya, tetapi tumbuh atas landasan suatu keyakinan dan sikap batin yang perlu dibina dan dipupuk sepanjang masa.

Terlebih kebangsaan Indonesia, sebagai bangunan politik yang meleburkan aneka ragam identitas ke dalam suatu unit kebangsaan baru, ”Untuk mempertahankannya, tiap orang harus berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya," kata Bung Hatta.

Harapan dan peringatan kedua bapak bangsa di atas ialah 'mantra' pengingat bagi anak bangsa, khususnya para pemimpin, dalam mengarungi tahun-tahun politik yang menegangkan. Apalagi, telah berlalu masa yang panjang ketika karunia kekayaan dan keindahan negeri ini tak sebanding dengan martabat bangsanya.

Hari ini kita menyaksikan kekayaan alam negeri ini tidak kunjung membawa kemakmuran. Kelimpahan penduduk, yang digadang-gadang bakal membuahkan bonus demografi, tak signifikan memperkuat daya saing. Kemajemukan kebangsaan tidak sepenuhnya memperkuat ketahanan budaya, keberagamaan tak mendorong keinsafan berbudi dan bertoleransi.

Apatah lagi melihat tingkah polah pemimpin yang jauh dari tanda-tanda manusia berjiwa besar. Apa namanya bila ada pemimpin negara dipecat karena kasus asusila? Malu rasanya dengan Bung Karno menyaksikan pemimpin lembaga antirasuah gugur karena tersangkut oleh kasus rasuah. Prihatin mengetahui bahwa nubuat Bung Hatta benar adanya saat mendapati pemimpin lembaga penjaga konstitusi rontok karena mengangkangi konstitusi.

Masih tersisakah harapan? Semoga. Semoga dari tangan panitia seleksi calon pimpinan KPK lahir pemimpin berjiwa besar. Semoga dari perhelatan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak, tidak muncul manusia berjiwa kerdil sebagaimana diresahkan Bung Hatta.

Semoga gemuruh para petaruh di bursa pencari jabatan bukanlah pertanda pos-pos kenegaraan diisi orang-orang medioker. Derasnya umpatan, sinisme, dan ketidakpercayaan publik pada lembaga-lembaga kenegaraan perlu membuat siapa pun yang menyeleksi calon pemimpin menyadari bahwa itu semua menyiratkan pos-pos kenegaraan dipimpin orang-orang inferior dan kerdil sehingga mesti diakhiri. Semoga dan semoga.