BATAM, iNews.id - Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) memantau ada 228 situs judi online (judol) di Kota Batam. Ratusan website ini terafiliasi situs judol yang telah dipantau untuk ditindak sejak Januari-Oktober 2024.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah pemantauan dan merekomendasikan pemblokiran 228 situs judol ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi).

“Ratusan website itu ditemukan selama 10 bulan dari patroli siber dan penindakan beberapa waktu lalu. Sejauh ini ada 228 situs judi online yang telah direkomendasikan untuk diblokir ke Komdigi,” ujarnya, Jumat (8/11/2024).

Putu juga merinci ada 6 kasus praktik judol yang telah ditangani dengan menjerat enam tersangka. Selain itu, ada satu situs yang telah diblokir.

“Sejak Januari 2024 ada 6 kasus judi online. Para tersangka lima di antaranya masih proses sidik dan satu tersangka telah tahap dua. Kebanyakan server yang digunakan dari dalam negeri,” katanya.

Putu menyebut pengawasan dan penindakan ini tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita agar segera memberantas perjudian secara online dan pencegahan terus digencarkan.

“Pengawasan dan patroli siber terus kami lakukan. Kami juga berharap peran serta masyarakat dalam pemberantasan judi online ini. Jika mendapat aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan judi online bisa melapor ke kami akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

BATAM, iNews.id - Sebanyak 100 anggota Satbrimob Polda Kepulauan Riau (Kepri) BKO ke Polda Papua. Mereka diberangkatkan dalam rangka tugas sebagai Satgas PAM Amole II Tahun 2024.

Upacara pemberangkatan dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah yang dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara Polda Kepri, Kamis (10/10/24). Selain itu turut hadir Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin, Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Sri Satyatama, pejabat utama Polda Kepri dan 100 personel Satbrimob Polda Kepri serta anggota lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menekankan pentingnya solidaritas antaranggota dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kekompakan tim menjadi faktor kunci kesuksesan operasi.

Sebab operasi ini tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga sinergi dan kerja sama yang kuat di antara seluruh personel. 

"Kalian adalah satuan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap anggota memiliki peran penting dalam keberhasilan operasi ini," ujarnya, Kamis (10/10/2024).

Dia juga menegaskan, dalam penugasan ini keselamatan dan kerja sama tim harus menjadi prioritas utama. Untuk itu dia mengingatkan para personel untuk selalu bersyukur dan meningkatkan keimanan sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas.

"Ini merupakan penugasan kali keempat yang melibatkan personel Polda Kepri dalam BKO Polda Papua. Sebanyak 100 personel terbaik yang dikirim dalam misi ini dipimpin langsung oleh komandan Satbrimob Polda Kepri. Mereka akan bertugas menjaga keamanan areal PT Freeport Indonesia di Papua," katanya.

Selanjutnya, Kapolda juga memberikan beberapa penekanan kepada personel yang akan bertugas. Dia meminta agar para personel segera beradaptasi dengan lingkungan setempat serta menghargai adat istiadat masyarakat Papua. 

Jaga sikap dan perilaku selama bertugas, hindari perbuatan yang dapat merusak citra Polri, khususnya Polda Kepulauan Riau," ucapnya.

Tak lupa itu, Kapolda juga mengingatkan pentingnya menjaga fisik, stamina dan kesehatan selama bertugas. Personel harus selalu waspada dan siap menghadapi tantangan di lapangan. 

"Pegang teguh disiplin dan bertindak sesuai dengan SOP yang berlaku," ujarnya.

Sebelum menutup sambutan, Kapolda Kepri menyatakan harapannya agar seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tugas serta kembali dalam keadaan selamat dan penuh kebanggaan.

"Bertugas dengan baik ditempat BKO, dan kembali dengan selamat," kata Kapolda.

Editor: Donald Karouw

TEMPO.CO, Jakarta - Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Lantas siapakah sosok di balik proyek Rempang Eco City pemilik HGU tersebut?

Rencana pembangunan proyek ini sebenarnya dimulai pada 26 Agustus 2004 silam. Saat itu, pemerintah melalui Badan Pengusahaan atau BP Batam dan Pemerintah Kota Batam menyerahkan hak eksklusif atas pengembangan serta pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Setokok, dan sebagian Pulau Galang kepada PT Makmur Elok Graha (MEG). Perjanjian tersebut diteken oleh Tomy Winata, mewakili PT MEG.

Tertunda 18 tahun, proyek pembangunan ini kembali dihidupkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi China beberapa waktu sebelumnya. Jokowi membawa oleh-oleh dari Negeri Tirai Bambu, Xinyi Group akan berinvestasi di Pulau Rempang dalam bentuk pembangunan pabrik kaca. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT MEG bekerja sama untuk mempercepat proses pembangunannya.

Kawasan Rempang Eco City tersebut dibangun dengan luas kurang lebih 165 km persegi. Dalam pengembangannya, PT MEG bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Saat itu, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang. Pemerintah mengklaim komitmen investasi Xinyi bakal mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.

Dengan nilai investasi tersebut, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (spillover effect) bagi Kota Batam serta kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepri. Pemerintah Republik Indonesia juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306 ribu tenaga kerja hingga 2080 mendatang.

Namun, pembangunan proyek Rempang Eco City mendapat penolakan dari masyarakat adat di Pulau Rempan. Ribuan warga yang berasal dari 16 kampung tua di Rempang menolak direlokasi karena akan ada pembangunan proyek tersebut. Penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis pekan lalu, 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.

Ribuan aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga hari itu. Kedatangan aparat tersebut guna memasang patok tanda batas lahan untuk proyek Rempang Eco City. Masyarakat adat menolak kedatangan mereka dan melakukan pemblokiran dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan.

Namun, aparat gabungan bersikukuh merangsek masuk ke pemukiman warga. Dalam prosesnya, mereka bahkan menembakkan gas air mata untuk memukul mundur warga. Bahkan, semburan gas air mata tersebut sampai ke arah sekolah. Hal ini membuat para guru berlarian membawa murid-murid pergi melalui pintu belakang sekolah.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Senin, 11 September 2023, ribuan masyarakat adat Melayu Kepri menggeruduk kantor BP Batam. Mereka menyampaikan beberapa tuntutannya. Mulai dari menolak penggusuran, mendesak TNI dan Polri membubarkan posko yang didirikan di Rempang Galang, menghentikan intimidasi kepada orang Melayu, dan menuntut Jokowi membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.

Aksi tersebut sempat menyebabkan ricuh merusak kaca-kaca dan pagar kantor BP Batam. Massa membubarkan diri setelah ditembakkan gas air mata. Buntut dari aksi tersebut, sebanyak 43 orang warga Rempang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kericuhan saat demo penolakan pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang terjadi pada 7 dan 11 September 2023.

“Sebanyak 26 ditetapkan sebagai tersangka di Polresta kasus tanggal 11 September, tambah delapan yang tanggal 7 September. Di Polda aKepri da sembilan tersangka, jadi total 43,” ujar Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 15 September 2023

Selanjutnya: Profil Tomy Winata Pemegang HGU Pulau Rempang

<!--more-->

Tomy Winata adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik dari grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Pria yang juga karib dengan panggilan TW ini lahir pada 23 Juli 1958 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemilik nama Tionghoa Oe Suat Hong ini menjalankan bisnis di berbagai bidang. Mulai dari properti, perhotelan, perdagangan, perbankan, transportasi, konstruksi, hingga telekomunikasi. Dia mulai merintis bisnisnya pada 1972 ketika dipercaya membangun kantor koramil di Singkawang.

Setelah proyek tersebut selesai, Tomy Winata kemudian kembali dipercaya untuk membangun berbagai proyek di kalangan militer. Mulai dari barak, sekolah tentara, hingga menyalurkan barang ke markas militer di Papua, Ujung Pandang, Ambon, dan lainnya.

Kerajaan bisnis Tomy Winata semakin berkembang ketika dia berhasil membangun mega proyek Sudirman Central Business District (SCBD) seluas 45 hektare. Proyek bernilai investasi sebesar US$ 3,25 miliar tersebut dikerjakan bersama Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat.

Melalui PT Danayasa Arthatama Tbk (DA), bisnis Tomy Winata kian menggurita. Anak perusahaannya beroperasi di empat industri utama, yakni real estate, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, dan manajemen perhotelan seperti Bukit Golf Mediterania, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Pacific Place, Borobudur Hotel, The Capital Residence, Ancol Mansion, dan lain sebagainya.

Salah satu proyek ambisius Tomy Winata adalah pembangunan “Jembatan Selat Sunda” (JSS). Pembangunan jembatan penghubung Pulau Sumatra dan Pulau Jawa itu diyakini akan membawa banyak manfaat bagi peningkatan perekonomian, sosial, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua pulau.

Pada 2009, Tomy beserta BUMD Provinsi Banten dan Lampung menyerahkan secara resmi Hasil Pra-Studi Kelayakan JSS kepada Pemerintah. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011, Konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha ditunjuk sebagai Pemrakarsa Proyek (Project Initiator).

Konsorsium kemudian membentuk perusahaan patungan dengan nama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk melaksanakan penyusunan Studi Kelayakan JSS dam KSISS (Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda) sesuai Peraturan Presiden tersebut. Namun, pada November 2014, pemerintahan Jokowi yang baru mengumumkan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut ditunda.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | REZKY DEWI AYU | RADEN PUTRI