Bisnis.com, BATAM - Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam akan dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing investasi di kota industri tersebut.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait mengatakan proyek strategis nasional (PSN) ini merupakan realisasi kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam, BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada tahun 2004.

"Rempang Eco City telah disiapkan sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia. Selain menjadi kawasan industri, nantinya kawasan tersebut akan disiapkan untuk sektor perdagangan, residensial, hingga wisata yang terintegrasi," kata Ariastuty, Sabtu (5/10/2024) di Batam.

Ariastuty juga menjelaskan dalam prosesnya, pemerintah juga terus memastikan keterlibatan masyarakat setempat terkait sosialisasi kompensasi atas area yang terdampak.

Upaya tersebut dibuktikan oleh BP Batam dengan memberikan penggantian biaya terhadap pembukaan lahan, tanaman, serta bangunan kepada masyarakat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"BP Batam juga bekerjasama dengan pemerintah untuk menyusun program pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan taraf hidup. Salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan pada proyek Rempang Eco City ini," ujarnya.

Persiapan dan pembangunan Rempang Eco City juga dilakukan secara terencana, termasuk menyiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"AMDAL-nya sudah selesai. Ini adalah salah satu poin penting yang menjadi perhatian pemerintah. Jadi kami memastikan semuanya terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Dia menjelaskan kemajuan infrastruktur dan ekonomi di Batam juga harus terlaksana di Pulau Rempang. Apalagi mengingat pertumbuhan ekonomi Batam pada 2023 yang mencapai 7,04%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan nasional.

"Apa yang sudah kita bangun di Batam akan dibangun juga di Rempang. Bahkan mungkin ke depannya Rempang bisa menjadi daerah yang lebih maju dari Batam," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengumumkan penyiapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan Rempang Eco City sudah rampung.

“Amdal-nya sudah selesai. Ini adalah salah satu poin penting yang menjadi perhatian pemerintah. Jadi kami memastikan semuanya terselesaikan dengan baik,” ungkap Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait dalam keterangan di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (5/10/2024).

Ariastuty mengatakan bahwa kemajuan infrastruktur dan ekonomi masyarakat yang sudah dirasakan oleh penduduk Pulau Batam juga harus terlaksana di Pulau Rempang, mengingat pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2023 yang mencapai 7,04 persen yang mana telah melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan nasional.

“Apa yang sudah kita bangun di Batam akan dibangun juga di Rempang. Bahkan mungkin ke depannya Rempang bisa menjadi daerah yang lebih maju dari Batam,” kata Ariastuty.

Sebagai pengembang dan pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memiliki tugas untuk meningkatkan daya saing investasi di Kota Batam. Komitmen tersebut didukung oleh pemerintah pusat dengan menyiapkan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia.

Selain menjadi kawasan industri, nantinya kawasan tersebut disiapkan untuk sektor perdagangan, residensial, hingga kawasan wisata yang terintegrasi.

Pemerintah juga terus memastikan keterlibatan masyarakat setempat terkait sosialisasi kompensasi atas area yang terdampak.

Upaya tersebut dibuktikan oleh BP Batam dengan memberikan penggantian biaya terhadap pembukaan lahan, tanaman, serta bangunan kepada masyarakat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“BP Batam juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun program pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan taraf hidup. Salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan pada proyek Rempang Eco City ini,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap kelanjutan investasi perusahaan raksasa asal China, yakni Xinyi Group di proyek Rempang Eco City.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa rencananya groundbreaking investasi Xinyi Group senilai Rp174 triliun itu dijadwalkan bakal dilakukan pada kuartal I/2025.

“Tahun depan, kita usahakan triwulan I/2025 jadi [groundbreaking], tapi kita liat kondisi terlebih dahulu,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (12/9/2024).

Pasalnya, tambah Yuliot, saat ini rencana groundbreaking tersebut masih memasuki tahap penyiapan lahan. Pemerintah masih melakukan pembebasan kawasan hutan.

Di samping itu, terdapat pula sejumlah area kebun masyarakat yang masih harus dibebaskan secara persuasif dan bertahap.

“Sebagian ganti rugi kepada masyarakat sudah dilaksanakan karena bekerjanya bertahap dari Kementerian Investasi melaksanakan fasilitasi tetap terlaksana,” pungkasnya.

Dengan demikian, realisasi investasi jumbo dari Xinyi Group tersebut dipastikan tak akan dapat terwujud di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Diberitakan sebelumnya, total nilai investasi yang akan disuntik oleh Xinyi Group senilai Rp174 triliun itu mencakup 10 proyek yang akan dibangun secara bertahap. Sepuluh proyek tersebut di antaranya yakni pembangunan kawasan industri terintegrasi, pembangunan pabrik pemrosesan pasir silika, proyek industri soda abu, industri kaca panel surya.

Kemudian, investasi proyek industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya dan industri infrastruktur.

Adapun, total lahan Pulau Rempang yang akan dikembangkan dalam proyek investasi jumbo ini luasnya hanya 8.142 hektare (ha) dari total area seluas 17.600 ha.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 10 September 2024 dimulai dari Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 28,3 triliun.

Disusul, nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Selanjutnya, Low Tuck Kwong berhasil disusul oleh Hartono bersaudara dan kini berada di peringkat 4 sebagai orang paling tajir di Indonesia versi Majalah Forbes per 9 September 2024.

Berikutnya, setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi.

Terakhir, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Pembangunan IKN....

<!--more-->

1. DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Pembangunan IKN Tahun Depan

Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27.814.516.000.000 atau sekitar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran menjadi Rp 28,3 triliun.

“Sehingga secara total kebutuhan anggaran OIKN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 28,3 triliun,” kata Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024.

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin hari ini. Raja Juli berharap dengan disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk 2025 ini, OIKN dapat mengelolanya secara akuntabel. “Mudah-mudahan kita bisa mengelola secara akuntabel, transparan, dan kembali mendapatkan WTP dari BPK pada tahun depan,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ini Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp 95 T ke Negara

Nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi di Lintas Batas Entikong berhasil mencegah upaya bos Texmaco Group, yang dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan Kementerian Keuangan karena tunggakan utang puluhan triliun rupiah ke negara.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia," kata Tito.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Awal September 2024, Hartono Bersaudara....

<!--more-->

3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Awal September 2024, Hartono Bersaudara Salip Low Tuck Kwong

Majalah bisnis terkemuka asal Amerika Serikat, Forbes, selalu memperbarui peringkat daftar orang terkaya di dunia, termasuk Indonesia, melalui laman resminya Forbes Real Time Billionaires.
Memasuki bulan kesembilan tahun ini, sudah saatnya untuk mengetahui informasi terbaru mengenai daftar orang terkaya di Indonesia awal September 2024.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki sejumlah pengusaha sukses yang masuk jajaran konglomerat karena bisnisnya sudah menghasilkan keuntungan jutaan dolar.

Dari periode sebelumnya, tidak banyak perubahan yang terjadi dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Hanya saja, Low Tuck Kwong berhasil disusul oleh Hartono bersaudara dan kini berada di peringkat 4 sebagai orang paling tajir di Indonesia per 9 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Setahun Tragedi Pulau Rempang, Siapa Sosok di Balik Proyek Rempang Eco City?

Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi....

<!--more-->

5. Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi per 1 Oktober: Bisa Munculkan Gejolak Sosial

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

“Menurut saya memang sebaiknya Pemerintah menunda rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024. Jika masyarakat kelas menengah bermasalah menurutnya hal ini akan berdampak pada aktivitas ekonomi lebih luas.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu khawatir penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan. Dia menilai jika rencana ini dipaksakan akan memicu gejolak sosial. “Bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak sosial,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Lantas siapakah sosok di balik proyek Rempang Eco City pemilik HGU tersebut?

Rencana pembangunan proyek ini sebenarnya dimulai pada 26 Agustus 2004 silam. Saat itu, pemerintah melalui Badan Pengusahaan atau BP Batam dan Pemerintah Kota Batam menyerahkan hak eksklusif atas pengembangan serta pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Setokok, dan sebagian Pulau Galang kepada PT Makmur Elok Graha (MEG). Perjanjian tersebut diteken oleh Tomy Winata, mewakili PT MEG.

Tertunda 18 tahun, proyek pembangunan ini kembali dihidupkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi China beberapa waktu sebelumnya. Jokowi membawa oleh-oleh dari Negeri Tirai Bambu, Xinyi Group akan berinvestasi di Pulau Rempang dalam bentuk pembangunan pabrik kaca. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT MEG bekerja sama untuk mempercepat proses pembangunannya.

Kawasan Rempang Eco City tersebut dibangun dengan luas kurang lebih 165 km persegi. Dalam pengembangannya, PT MEG bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Saat itu, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang. Pemerintah mengklaim komitmen investasi Xinyi bakal mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.

Dengan nilai investasi tersebut, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (spillover effect) bagi Kota Batam serta kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepri. Pemerintah Republik Indonesia juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306 ribu tenaga kerja hingga 2080 mendatang.

Namun, pembangunan proyek Rempang Eco City mendapat penolakan dari masyarakat adat di Pulau Rempan. Ribuan warga yang berasal dari 16 kampung tua di Rempang menolak direlokasi karena akan ada pembangunan proyek tersebut. Penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis pekan lalu, 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.

Ribuan aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga hari itu. Kedatangan aparat tersebut guna memasang patok tanda batas lahan untuk proyek Rempang Eco City. Masyarakat adat menolak kedatangan mereka dan melakukan pemblokiran dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan.

Namun, aparat gabungan bersikukuh merangsek masuk ke pemukiman warga. Dalam prosesnya, mereka bahkan menembakkan gas air mata untuk memukul mundur warga. Bahkan, semburan gas air mata tersebut sampai ke arah sekolah. Hal ini membuat para guru berlarian membawa murid-murid pergi melalui pintu belakang sekolah.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Senin, 11 September 2023, ribuan masyarakat adat Melayu Kepri menggeruduk kantor BP Batam. Mereka menyampaikan beberapa tuntutannya. Mulai dari menolak penggusuran, mendesak TNI dan Polri membubarkan posko yang didirikan di Rempang Galang, menghentikan intimidasi kepada orang Melayu, dan menuntut Jokowi membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.

Aksi tersebut sempat menyebabkan ricuh merusak kaca-kaca dan pagar kantor BP Batam. Massa membubarkan diri setelah ditembakkan gas air mata. Buntut dari aksi tersebut, sebanyak 43 orang warga Rempang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kericuhan saat demo penolakan pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang terjadi pada 7 dan 11 September 2023.

“Sebanyak 26 ditetapkan sebagai tersangka di Polresta kasus tanggal 11 September, tambah delapan yang tanggal 7 September. Di Polda aKepri da sembilan tersangka, jadi total 43,” ujar Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 15 September 2023

Selanjutnya: Profil Tomy Winata Pemegang HGU Pulau Rempang

<!--more-->

Tomy Winata adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik dari grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Pria yang juga karib dengan panggilan TW ini lahir pada 23 Juli 1958 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemilik nama Tionghoa Oe Suat Hong ini menjalankan bisnis di berbagai bidang. Mulai dari properti, perhotelan, perdagangan, perbankan, transportasi, konstruksi, hingga telekomunikasi. Dia mulai merintis bisnisnya pada 1972 ketika dipercaya membangun kantor koramil di Singkawang.

Setelah proyek tersebut selesai, Tomy Winata kemudian kembali dipercaya untuk membangun berbagai proyek di kalangan militer. Mulai dari barak, sekolah tentara, hingga menyalurkan barang ke markas militer di Papua, Ujung Pandang, Ambon, dan lainnya.

Kerajaan bisnis Tomy Winata semakin berkembang ketika dia berhasil membangun mega proyek Sudirman Central Business District (SCBD) seluas 45 hektare. Proyek bernilai investasi sebesar US$ 3,25 miliar tersebut dikerjakan bersama Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat.

Melalui PT Danayasa Arthatama Tbk (DA), bisnis Tomy Winata kian menggurita. Anak perusahaannya beroperasi di empat industri utama, yakni real estate, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, dan manajemen perhotelan seperti Bukit Golf Mediterania, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Pacific Place, Borobudur Hotel, The Capital Residence, Ancol Mansion, dan lain sebagainya.

Salah satu proyek ambisius Tomy Winata adalah pembangunan “Jembatan Selat Sunda” (JSS). Pembangunan jembatan penghubung Pulau Sumatra dan Pulau Jawa itu diyakini akan membawa banyak manfaat bagi peningkatan perekonomian, sosial, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua pulau.

Pada 2009, Tomy beserta BUMD Provinsi Banten dan Lampung menyerahkan secara resmi Hasil Pra-Studi Kelayakan JSS kepada Pemerintah. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011, Konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha ditunjuk sebagai Pemrakarsa Proyek (Project Initiator).

Konsorsium kemudian membentuk perusahaan patungan dengan nama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk melaksanakan penyusunan Studi Kelayakan JSS dam KSISS (Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda) sesuai Peraturan Presiden tersebut. Namun, pada November 2014, pemerintahan Jokowi yang baru mengumumkan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut ditunda.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | REZKY DEWI AYU | RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat adat di Pulau Rempang, yang terancam digusur akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Padahal, sedikitnya ada 16 kampung adat yang sudah dihuni lama oleh masyarakat Melayu sebelum Indonesia merdeka.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf, mengungkapkan salah satu hambatan utama dalam melindungi masyarakat adat Rempang adalah belum adanya pengakuan hukum yang sah atas keberadaan mereka. “Saya belum terinformasi juga kalau di situ (Pulau Rempang) ada masyarakat hukum adat. Karena kan harus di-SK-kan nih. Kalaupun dia ada di Indonesia, tetapi tidak diakui (secara hukum), maka enggak bisa (dilindungi),” kata Yusuf kepada Tempo di sela-sela acara Forum Adat 2024 yang digelar Kementerian KKP di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2024.

Yusuf menegaskan regulasi di Indonesia mewajibkan adanya pengakuan hukum terlebih dahulu sebelum perlindungan dapat diberikan kepada kelompok masyarakat hukum adat. Dia pun mengatakan proses pengakuan ini harus diinisiasi oleh pemerintah daerah. "Harus diusulkan oleh pemerintah daerah dulu," ujarnya.

Menurut Yusuf, KKP hanya dapat memberikan dorongan dan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat, tetapi tidak bisa bertindak lebih jauh tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Situasi ini menambah kerumitan bagi masyarakat adat di Pulau Rempang yang sudah menghadapi ancaman relokasi akibat proyek besar PSN. Yusuf mengakui bahwa keterbatasan peran KKP dalam hal ini membuat mereka hanya bisa memberikan masukan kepada pihak terkait, tanpa kemampuan untuk mengambil alih fungsi otoritas lain, seperti Badan Pengusahaan atau BP Batam, yang saat ini memiliki kendali penuh atas wilayah Pulau Rempang.

Kerumitan lain adalah BP Batam bekerja di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pulau Rempang yang meski kawasannya tergolong wilayah pesisir dan pulau kecil tak bisa dicampuri oleh Kementerian KKP. “Jadi agak sulit bagi kita. Kita kan enggak mungkin bisa mengambil alih fungsinya orang,” kata Yusuf.

Wakil Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor, Achmad Solihin, menyoroti adanya kecenderungan dalam rezim hukum baru di Indonesia yang memungkinkan proyek-proyek berskala nasional, seperti PSN Rempang Eco City, untuk mengesampingkan hak-hak masyarakat adat. “Kalau saya lihat, rezim hukum baru yang kemudian apapun namanya dengan alasan PSN, itu dikatakan halal,” ujar Solihin kepada Tempo di lokasi acara yang sama.

Ia mengkritik bagaimana proyek-proyek besar seperti PSN sering kali mendapatkan prioritas yang tinggi sehingga dapat mengabaikan hak-hak yang sudah dimiliki oleh masyarakat adat. Meski suatu kelompok masyarakat adat telah diakui secara resmi oleh hukum, kata Solihin, status tersebut bisa dengan mudah dikesampingkan jika proyek PSN hadir. "Kalau misalkan negara mengatakan tidak pengakuan, bubar. Ini politis," tegasnya.

Solihin pun menegaskan Pulau Rempang dengan 16 kampung adatnya patut mendapatkan perlindungan. “Harus. Walaupun mereka belum masuk MHA,” katanya. Solihin juga mengkritik definisi MHA yang terdapat dalam regulasi pemerintah saat ini. Menurut dia, definisi tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada masyarakat adat pesisir yang memiliki struktur sosial dan adat yang berbeda dengan masyarakat adat di wilayah darat atau hutan.

Ia mengatakan masyarakat pesisir memiliki cara pengelolaan sumber daya yang unik dan sering kali tidak melibatkan lembaga adat formal. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat pesisir yang tidak diakui sebagai MHA hanya karena mereka tidak memenuhi kriteria desa adat yang tercantum dalam regulasi. "Wilayah pengelolaan untuk masyarakat pesisir, beda dengan masyarakat hutan. Kalau hutan itu udah jelas, bukit ini punya siapa. Untuk laut, itu enggak bisa," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan masyarakat Rempang, Batam, Kepulauan, mendatangi Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu siang, 14 Agustus 2024. Mereka menyerukan penolakan Rempang Eco City di kawasan mereka. “Selama satu tahun masyarakat adat hidup dalam ketidakpastian, setiap waktu bisa digusur, kehilangan tanah, dan kehidupan,” kata seorang orator dalam aksi itu.

Dia menyebut masyarakat Rampang sengaja mendatangi kantor pemerintah dan instansi terkait pembangunan proyek strategis nasional ini karena aspirasinya tak pernah didengar. “Suara kami tak pernah didengar, dipertimbangkan untuk memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” kata dia.

Pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare itu bakal digarap PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan milik taipan Tomy Winata. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Hingga saat ini, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang.

Rempang Eco City merupakan bagian program pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Pada 7 September 2023, pemerintah memulai proses pemasangan patok dan pengukuran lahan di Pulau Rempang. Rencana itu kemudian memancing perlawanan dari warga Pulau Rempang yang menolak digusur dan direlokasi.

Bentrokan pecah antara masyarakat dan aparat keamanan yang terdiri atas polisi, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Di siang itu, polisi membubarkan warga Rempang yang memblokade jalan dengan menembakan gas air mata. Tapi tak hanya membubarkan warga, gas air mata juga memapar para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.

Badan Pengusahaan Batam serta pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi serta beberapa rencana aksi untuk mendukung investasi di Rempang, salah satunya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menilai pemerintah dan BP Batam sama sekali tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih tetap bertahan di kampung mereka dan menolak untuk direlokasi.

Rapat koordinasi berlangsung setelah ada kunjungan dan konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Kota Batam terkait Investasi Rempang Eco-City pada 12 Juli 2024.

Kunjungan itu dilakukan memastikan memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. "Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun," kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Boy menilai Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan investasi Rempang Eco-City, karena sampai saat ini mayoritas warga Rempang tetap menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup dan menjaga tanah adat leluhur mereka yang mereka tempati sejak dulu," katanya.

Boy yang juga masuk dalam tim solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang kami himpun dan baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang, hanya 20 persen masyarakat di lima kampung tua yang jadi prioritas pembangunan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, dan Belongkeng) yang menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing.

"Ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidak hanya akan mengusir dan merampas hak masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut dan kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, dan laut masyarakat selama ini juga telah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Kota Batam," kata Boy.

Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan industri dan perdagangan, karena selama ini hasil pertanian dan laut masyarakat Rempang telah berkontribusi besar untuk kebutuhan pangan di Kota Batam. "Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengurangi sumber pangan yang ada hingga menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang,” kata Boy.

Yogi Eka Saputra dan Andika Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan masyarakat Rempang, Batam, Kepulauan, mendatangi Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu siang, 14 Agustus 2024. Mereka menyerukan penolakan Rempang Eco City di kawasan mereka. “Selama satu tahun masyarakat adat hidup dalam ketidakpastian, setiap waktu bisa digusur, kehilangan tanah, dan kehidupan,” kata seorang orator dalam aksi itu.

Dia menyebut masyarakat Rampang sengaja mendatangi kantor pemerintah dan instansi terkait pembangunan proyek strategis nasional ini karena aspirasinya tak pernah didengar. “Suara kami tak pernah didengar, dipertimbangkan untuk memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” kata dia.

Pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare itu bakal digarap PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan milik taipan Tomy Winata. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Hingga saat ini, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang.

Rempang Eco City merupakan bagian program pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Pada 7 September 2023, pemerintah memulai proses pemasangan patok dan pengukuran lahan di Pulau Rempang. Rencana itu kemudian memancing perlawanan dari warga Pulau Rempang yang menolak digusur dan direlokasi.

Bentrokan pecah antara masyarakat dan aparat keamanan yang terdiri atas polisi, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Di siang itu, polisi membubarkan warga Rempang yang memblokade jalan dengan menembakan gas air mata. Tapi tak hanya membubarkan warga, gas air mata juga memapar para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.

Badan Pengusahaan Batam serta pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi serta beberapa rencana aksi untuk mendukung investasi di Rempang, salah satunya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menilai pemerintah dan BP Batam sama sekali tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih tetap bertahan di kampung mereka dan menolak untuk direlokasi.

Rapat koordinasi berlangsung setelah ada kunjungan dan konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Kota Batam terkait Investasi Rempang Eco-City pada 12 Juli 2024.

Kunjungan itu dilakukan memastikan memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. "Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun," kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Boy menilai Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan investasi Rempang Eco-City, karena sampai saat ini mayoritas warga Rempang tetap menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup dan menjaga tanah adat leluhur mereka yang mereka tempati sejak dulu," katanya.

Boy yang juga masuk dalam tim solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang kami himpun dan baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang, hanya 20 persen masyarakat di lima kampung tua yang jadi prioritas pembangunan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, dan Belongkeng) yang menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing.

"Ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidak hanya akan mengusir dan merampas hak masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut dan kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, dan laut masyarakat selama ini juga telah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Kota Batam," kata Boy.

Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan industri dan perdagangan, karena selama ini hasil pertanian dan laut masyarakat Rempang telah berkontribusi besar untuk kebutuhan pangan di Kota Batam. "Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengurangi sumber pangan yang ada hingga menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang,” kata Boy.

Yogi Eka Saputra dan Andika Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi serta beberapa rencana aksi untuk mendukung investasi di Rempang, salah satunya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menilai pemerintah dan BP Batam sama sekali tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih tetap bertahan di kampung mereka dan menolak untuk direlokasi.

Rapat koordinasi berlangsung setelah ada kunjungan dan konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Kota Batam terkait Investasi Rempang Eco - City pada 12 Juli 2024.

Kunjungan itu dilakukan memastikan memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. "Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun," kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Boy menilai Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan investasi Rempang Eco-City, karena sampai saat ini mayoritas warga Rempang tetap menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup dan menjaga tanah adat leluhur mereka yang mereka tempati sejak dulu," katanya.

Boy yang juga masuk dalam tim solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang kami himpun dan baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang, hanya 20 persen masyarakat di lima kampung tua yang jadi prioritas pembangunan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, dan Belongkeng) yang menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing.

"Ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidak hanya akan mengusir dan merampas hak masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut dan kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, dan laut masyarakat selama ini juga telah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Kota Batam," kata Boy.

Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan industri dan perdagangan, karena selama ini hasil pertanian dan laut masyarakat Rempang telah berkontribusi besar untuk kebutuhan pangan di Kota Batam. "Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengurangi sumber pangan yang ada hingga menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang,” kata Boy.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap dua Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City asal Desa Pasir Merah, Sembulang, Selasa (23/7/2024).

Jumlah tersebut menambah total warga Rempang yang telah bergeser ke hunian sementara menjadi sebanyak 148 KK.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, warga yang terdampak rencana investasi Rempang Eco-City perlahan mulai membuka diri.

Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya BP Batam yang selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis terhadap warga.

Dengan harapan, program strategis nasional ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

"BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan program Rempang Eco-City. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di Rempang pun menjadi atensi kami agar rencana investasi ini bisa berjalan maksimal," ujar Tuty, panggilan akrabnya.

Di samping itu, Tuty menyampaikan jika pemenuhan hak warga pun menjadi prioritas BP Batam dalam mendukung percepatan investasi di Rempang.

Sehingga, tidak ada hak masyarakat yang terabaikan saat investasi berjalan.

"Beberapa langkah strategis pun telah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi bersama instansi terkait. Kami berharap, realisasi investasi ini dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat," tambahnya.

Hingga saat ini, jumlah warga yang siap bergeser sebanyak 405 KK. Sedangkan warga yang telah berkonsultasi terkait hak-hak masyarakat dalam realisasi pembangunan berjumlah 655 KK.

"Sejumlah tahapan masih terus berlangsung, termasuk pendataan dan verifikasi terhadap warga terdampak. BP Batam pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu yang dihembuskan oleh oknum tidak bertanggungjawab," pesan Tuty.

Terkait tahapan pergeseran, Tuty menyebut jika BP Batam terus berupaya maksimal dalam memfasilitasi perpindahan warga ke hunian sementara.

Seperti yang terjadi dua hari lalu, saat tim membantu pergeseran terhadap warga Pasir Panjang yang sedang dalam kondisi sakit.

"Tim sudah komitmen, pergeseran terhadap warga akan terus maksimal. Jadi tidak ada yang terabaikan," tutup Tuty.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- BP Batam kembali menggelar rapat koordinasi terkait rencana pengembangan Rempang Eco-City, Rabu (17/7/2024). Berlangsung di Marketing Centre BP Batam, rapat ini juga melibatkan Pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) selaku pengembang kawasan.

Beberapa rencana aksi yang berkaitan untuk mendukung realisasi investasi di Rempang pun menjadi pembahasan utama. Satu di antaranya adalah tentang pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. "Apa yang menjadi kebutuhan secepat mungkin mesti kita selesaikan. Yang terpenting, aspek investasi dan aspek regulasi tidak saling berbenturan,: ujar Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sebagai pimpinan rapat.

Pada prinsipnya, lanjut Rudi, BP Batam berkomitmen penuh untuk menuntaskan rencana investasi Rempang Eco-City. Hal ini selaras dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Batam pada Kamis (12/7/2024) lalu.

"Ini memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi daerah. Kita semua tentu memiliki tekad agar investasi Rempang bisa sukses dan berjalan lancar," tambah Rudi yang juga menjabat sebagai Walikota Batam.

Di samping itu, Rudi mengajak seluruh komponen daerah untuk dapat berkolaborasi menyukseskan Rempang Eco-City. Sehingga, hal tersebut dapat memudahkan koordinasi antar lini ke depannya.

"Hal-hal bersifat teknis mesti clear. Termasuk mempertimbangkan skema-skema alternatif yang dapat mendukung penyelesaian investasi di Rempang," katanya.

BATAM, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto memimpin Rakor Perkembangan Penyelesaian dan Penanganan PSN Rempang Eco-City pada Kamis (12/7) di Balairungsari BP Batam. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan arahan kepada BP Batam untuk terus meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak terkait agar PSN ini dapat segera terealisasi. 

"Saya minta agar BP Batam bersama Forkopimda Provinsi Kepri dan Kota Batam serta kementerian/lembaga terkait dapat terus berkoordinasi agar kendala yang ada di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga investasi ini bisa segera terealisasi," terang Airlangga.

Airlangga menilai, saat ini Indonesia memiliki daya tarik tersendiri untuk investasi di mata dunia, oleh karena itu ia berharap masyarakat dapat mendukung hal tersebut agar perekonomian Indonesia dapat terus bertumbuh. 

"Momentum investasi ini harus kita pandang sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi Indonesia karena hari ini kita banyak diminati oleh investor dari berbagai belahan dunia. Untuk mewujudkan ini, kami butuh dukungan dari seluruh pihak yang terkait," lanjut Airlangga. 

Dalam kesempatan ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi beserta jajaran turut menjelaskan progres terbaru dari proyek yang akan menghadirkan investasi sebesar Rp 381 triliun dan menyerap hingga 306 ribu tenaga kerja. 

"Lewat rakor hari ini, kami telah memaparkan perkembangan PSN Rempang Eco-City kepada Bapak Menko Perekonomian RI," ujar Rudi. 

"Arahan Bapak Menko Perekonomian akan segera kami tindak lanjuti dan kami berkomitmen untuk mewujudkan Proyek Strategis Nasional ini agar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Batam dapat meningkat," lanjut Rudi. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Tingkat II, III, dan IV di lingkungan BP Batam serta Forkopimda Provinsi Kepri dan Kota Batam.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News