Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan aliran gas dari pipa West Natuna Transportation System (WNTS) tersambung ke Pulau Rempang, Batam pada 2028.

Proyek pipa tersebut akan menyambungkan jaringan gas dari Natuna ke Sumatra. Selama ini, aliran gas tersebut hanya di ekspor ke Singapura hingga kontrak selesai 2028 mendatang.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman mengatakan proyek tersebut juga berkaitan dengan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei yang dalam waktu dekat akan dilelang pemerintah.

"[Pipa] West Natuna itu kan tahun 2028 berakhir ya kontrak dengan Singapura, sebenarnya bukan spesifik ditangani oleh saya tetapi terkait juga karena pipa Dusem [Dumai–Sei Mangkei] kita diminta selesai sebelum 2028," kata Laode kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Laode menuturkan bahwa pasokan gas yang tadinya diekspor ke Singapura nantinya akan disalirkan ke pipa Dusem untuk kebutuhan gas dalam negeri.

Kendati demikian, dia tak menjabarkan perjanjian jual beli gas (PJGB) ke Singapura yang berakhir pada 2028. Namun, Laode menyebut gas yang di ekspor ke Singapura memakai pipa dari PT Transportasi Gas Indonesia (TGI).

Sebelumnya, Laode menyebut proyek pipa Dusem juga akan menintegrasikan jaringan gas bumi antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan sambungan ke pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

Pihaknya mengestimasikan nilai kontraknya mencapai Rp7,8 triliun dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk didanai dengan APBN.

“Kalau untuk Dusem sama lelang juga. Insha Allah 2025 awal, kuartal 2,” ujarnya.

Laode menerangkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap rancangan basic design, termasuk perhitungan jalur yang akan dilewati sehingga panjang nya masih belum dipastikan.

Bisnis.com, BATAM - Warga Rempang yang setuju relokasi imbas dari Proyek Rempang Eco-City mulai pindah ke hunian permanen buatan Badan Pengusahaan (BP) Batam di Tanjung Banon, selatan Pulau Rempang, Rabu (25/9/2024).

Adapun jumlah warga yang berpindah untuk tahap pertama sebanyak 3 KK. Pelaksana Harian (Plh) Kepala BP Batam Purwiyanto mengatakan penyerahan hunian permanen ini dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Proyek Rempang Eco-City.

"Ketiganya merupakan warga paling pertama yang bersedia pindah secara sukarela pada September 2023 kemarin. Mereka yakni Rantau, Winarto dan Angga," katanya usai acara prosesi tepung tawar.

Ia kemudian memberikan apresiasi kepada ketiganya karena telah memberikan respon positif terhadap Rempang Eco-City yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). "Agar proyek ini sukses, ada empat faktor penting yang harus bekerja sama yakni warga, BP Batam, PT Makmur Elok Graha (MEG) dan para investor.

"Kalau semuanya berjalan lancar, maka proyek ini bisa sukses. Agar rakyat sejahtera, harus ada investasi yang membuka lapangan kerja dan mendukung UMKM. Investasi adalah jalan untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Ia juga meminta kepada PT MEG yang mendapat alokasi lahan di Rempang, agar memberikan kesempatan bagi warga tempatan untuk mengembangkan karirnya.

Terpisah, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan hingga saat ini Warga Rempang yang setuju direlokasi bertambah jadi 202 KK.

"Selasa kemarin, sebanyak enam KK sudah bersedia pindah ke hunian sementara di Batam," jelasnya.

Tuty melanjutkan bahwa BP Batam menjamin hak warga yang telah bergeser ke hunian sementara. Warga yang bersedia bergeser ke hunian sementara akan diberikan biaya santunan sewa rumah sebesar Rp1,2 juta untuk tiap KK. "BP Batam juga memberikan santunan biaya hidup senilai Rp1,2 juta per jiwa," pungkasnya.(K65)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah bakal terus melanjutkan rencana investasi Xinyi Group di Pulau Rempang yang belakangan menjadi sorotan karena menggunakan kawasan hutan. Untuk itu, pemerintah tengah mengebut pembangunan perumahan bagi masyarakat yang lahannya terdampak.

Wakil Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot menjelaskan bahwa saat ini masih ada masyarakat yang bermukim dan melakukan kegiatan ekonomi di kawasan hutan tersebut.

Dia bilang, pemerintah tengah mempersiapkan penataan lingkungan dengan membangun pemukiman bagi masyarakat yang terdampak tersebut, namun tetap berada di wilayah Rempang.

“Sekarang masih dalam tahap pembangunan, karena masih tahap pembangunan kita targetkan mungkin nanti bisa diselesaikan pada November atau awal Desember,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/9).

Yuliot menjelaskan, Kementerian Investasi/BKPM terus meyakinkan investor yang hendak menanamkan investasinya di Rempang, hingga peralihan pemerintahan yang baru di Oktober 2024 mendatang.

“Kementerian Investasi juga meyakinkan investornya siap untuk melaksanakan kegiatan investasi, jadi investornya tetap komit untuk mereka melaksanakan kegiatan investasi baik yang penataan kawasan maupun vendor-vendor yang akan masuk di dalam kawasan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Yuliot menambahkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mematangkan ihwal pembebasan lahan di kawasan hutan tersebut.

“Itu sudah dimatangkan (oleh Kementerian ATR/BPN),” pungkasnya.

Untuk diketahui, rencana investasi Xinyi Group di Pulau Rempang mencapai US$ 11,6 miliar atau setara dengan Rp 174 triliun dan dilakukan secara bertahap.

Dalam proyek tersebut, Xinyi Group akan menjadi anchor investor dengan kontribusi 50% dari total investasi Kawasan Rempang yang sebesar Rp 381 triliun.

Adapun sejumlah proyek yang akan dikembangkan yakni pembangunan kawasan industri yang terintegrasi, pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya, serta infrastruktur pendukung.

Rencana Xinyi Group membangun ekosistem rantai pasok industri kaca dan industri kaca panel surya di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tak kunjung realisasi.

Padahal, MoU kerja sama investasi sudah ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia dan Xinyi Group pada Juli 2023.

Investor asal China itu rencananya akan menggelontorkan investasi US$ 11,6 miliar atau sekitar Rp 175 triliun. Investasi di Rempang merupakan proyek kedua Xinyi di Indonesia, setelah sebelumnya sudah menanamkan modal untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung menjelaskan groundbreaking proyek Xinyi di Rempang ditargetkan terlaksana pada triwulan pertama 2025. Dengan begitu realisasi investasinya tidak terlaksana di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Target groundbreaking tahun depan. Kita usahakan triwulan pertama 2025. Tapi kita lihat kondisinya terlebih dahulu," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

"Iya. Ini kan banyak yang kita harus selesaikan," tambah Yuliot saat dikonfirmasi bahwa realisasi Xinyi Group tak dilaksanakan di masa pemerintahan Jokowi.

Yuliot menjelaskan, saat ini pemerintah terus menyiapkan lokasi untuk investasi Xinyi. Untuk pelepasan kawasan hutan sudah dilakukan dan ganti rugi kepada masyarakat sudah dilaksanakan.

"Yang di Rempang kan kita lagi menyiapkan lokasinya terlebih dahulu. Untuk lokasi pelepasan kawasan hutannya kan sudah. Ini ada masyarakat yang berkebun di kawasan hutan ini kan harus kita selesaikan. Dan juga sebagian ganti rugi kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan," bebernya.

Menurut Yuliot, yang terpenting dalam investasi adalah bagaimana hal itu berhasil direalisasikan, bukan soal di pemerintahan siapa investasi itu terlaksana. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Investasi/BKPM untuk melakukan fasilitasi agar rencana investasi bisa diselesaikan.

Dilansir dari keterangan Kementerian Investasi/BKPM, investasi di Pulau Rempang diperkirakan dapat menyerap sekitar 35 ribu tenaga kerja. Investasi ini akan berfokus pada pengembangan ekosistem hilirisasi industri kaca panel surya terintegrasi mulai dari pengolahan pasir silika hingga ke pembuatan kaca panel surya dan polisilikon.

Simak juga Video: Ratusan Warga Rempang Gelar Kenduri Akbar Tempati Rumah Baru

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 10 September 2024 dimulai dari Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 28,3 triliun.

Disusul, nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Selanjutnya, Low Tuck Kwong berhasil disusul oleh Hartono bersaudara dan kini berada di peringkat 4 sebagai orang paling tajir di Indonesia versi Majalah Forbes per 9 September 2024.

Berikutnya, setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi.

Terakhir, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Pembangunan IKN....

<!--more-->

1. DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Pembangunan IKN Tahun Depan

Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27.814.516.000.000 atau sekitar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran menjadi Rp 28,3 triliun.

“Sehingga secara total kebutuhan anggaran OIKN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 28,3 triliun,” kata Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024.

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin hari ini. Raja Juli berharap dengan disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk 2025 ini, OIKN dapat mengelolanya secara akuntabel. “Mudah-mudahan kita bisa mengelola secara akuntabel, transparan, dan kembali mendapatkan WTP dari BPK pada tahun depan,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ini Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp 95 T ke Negara

Nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi di Lintas Batas Entikong berhasil mencegah upaya bos Texmaco Group, yang dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan Kementerian Keuangan karena tunggakan utang puluhan triliun rupiah ke negara.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia," kata Tito.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Awal September 2024, Hartono Bersaudara....

<!--more-->

3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Awal September 2024, Hartono Bersaudara Salip Low Tuck Kwong

Majalah bisnis terkemuka asal Amerika Serikat, Forbes, selalu memperbarui peringkat daftar orang terkaya di dunia, termasuk Indonesia, melalui laman resminya Forbes Real Time Billionaires.
Memasuki bulan kesembilan tahun ini, sudah saatnya untuk mengetahui informasi terbaru mengenai daftar orang terkaya di Indonesia awal September 2024.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki sejumlah pengusaha sukses yang masuk jajaran konglomerat karena bisnisnya sudah menghasilkan keuntungan jutaan dolar.

Dari periode sebelumnya, tidak banyak perubahan yang terjadi dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Hanya saja, Low Tuck Kwong berhasil disusul oleh Hartono bersaudara dan kini berada di peringkat 4 sebagai orang paling tajir di Indonesia per 9 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Setahun Tragedi Pulau Rempang, Siapa Sosok di Balik Proyek Rempang Eco City?

Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi....

<!--more-->

5. Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi per 1 Oktober: Bisa Munculkan Gejolak Sosial

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

“Menurut saya memang sebaiknya Pemerintah menunda rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024. Jika masyarakat kelas menengah bermasalah menurutnya hal ini akan berdampak pada aktivitas ekonomi lebih luas.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu khawatir penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan. Dia menilai jika rencana ini dipaksakan akan memicu gejolak sosial. “Bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak sosial,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Lantas siapakah sosok di balik proyek Rempang Eco City pemilik HGU tersebut?

Rencana pembangunan proyek ini sebenarnya dimulai pada 26 Agustus 2004 silam. Saat itu, pemerintah melalui Badan Pengusahaan atau BP Batam dan Pemerintah Kota Batam menyerahkan hak eksklusif atas pengembangan serta pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Setokok, dan sebagian Pulau Galang kepada PT Makmur Elok Graha (MEG). Perjanjian tersebut diteken oleh Tomy Winata, mewakili PT MEG.

Tertunda 18 tahun, proyek pembangunan ini kembali dihidupkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi China beberapa waktu sebelumnya. Jokowi membawa oleh-oleh dari Negeri Tirai Bambu, Xinyi Group akan berinvestasi di Pulau Rempang dalam bentuk pembangunan pabrik kaca. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT MEG bekerja sama untuk mempercepat proses pembangunannya.

Kawasan Rempang Eco City tersebut dibangun dengan luas kurang lebih 165 km persegi. Dalam pengembangannya, PT MEG bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Saat itu, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang. Pemerintah mengklaim komitmen investasi Xinyi bakal mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.

Dengan nilai investasi tersebut, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (spillover effect) bagi Kota Batam serta kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepri. Pemerintah Republik Indonesia juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306 ribu tenaga kerja hingga 2080 mendatang.

Namun, pembangunan proyek Rempang Eco City mendapat penolakan dari masyarakat adat di Pulau Rempan. Ribuan warga yang berasal dari 16 kampung tua di Rempang menolak direlokasi karena akan ada pembangunan proyek tersebut. Penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis pekan lalu, 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.

Ribuan aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga hari itu. Kedatangan aparat tersebut guna memasang patok tanda batas lahan untuk proyek Rempang Eco City. Masyarakat adat menolak kedatangan mereka dan melakukan pemblokiran dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan.

Namun, aparat gabungan bersikukuh merangsek masuk ke pemukiman warga. Dalam prosesnya, mereka bahkan menembakkan gas air mata untuk memukul mundur warga. Bahkan, semburan gas air mata tersebut sampai ke arah sekolah. Hal ini membuat para guru berlarian membawa murid-murid pergi melalui pintu belakang sekolah.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Senin, 11 September 2023, ribuan masyarakat adat Melayu Kepri menggeruduk kantor BP Batam. Mereka menyampaikan beberapa tuntutannya. Mulai dari menolak penggusuran, mendesak TNI dan Polri membubarkan posko yang didirikan di Rempang Galang, menghentikan intimidasi kepada orang Melayu, dan menuntut Jokowi membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.

Aksi tersebut sempat menyebabkan ricuh merusak kaca-kaca dan pagar kantor BP Batam. Massa membubarkan diri setelah ditembakkan gas air mata. Buntut dari aksi tersebut, sebanyak 43 orang warga Rempang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kericuhan saat demo penolakan pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang terjadi pada 7 dan 11 September 2023.

“Sebanyak 26 ditetapkan sebagai tersangka di Polresta kasus tanggal 11 September, tambah delapan yang tanggal 7 September. Di Polda aKepri da sembilan tersangka, jadi total 43,” ujar Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 15 September 2023

Selanjutnya: Profil Tomy Winata Pemegang HGU Pulau Rempang

<!--more-->

Tomy Winata adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik dari grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Pria yang juga karib dengan panggilan TW ini lahir pada 23 Juli 1958 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemilik nama Tionghoa Oe Suat Hong ini menjalankan bisnis di berbagai bidang. Mulai dari properti, perhotelan, perdagangan, perbankan, transportasi, konstruksi, hingga telekomunikasi. Dia mulai merintis bisnisnya pada 1972 ketika dipercaya membangun kantor koramil di Singkawang.

Setelah proyek tersebut selesai, Tomy Winata kemudian kembali dipercaya untuk membangun berbagai proyek di kalangan militer. Mulai dari barak, sekolah tentara, hingga menyalurkan barang ke markas militer di Papua, Ujung Pandang, Ambon, dan lainnya.

Kerajaan bisnis Tomy Winata semakin berkembang ketika dia berhasil membangun mega proyek Sudirman Central Business District (SCBD) seluas 45 hektare. Proyek bernilai investasi sebesar US$ 3,25 miliar tersebut dikerjakan bersama Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat.

Melalui PT Danayasa Arthatama Tbk (DA), bisnis Tomy Winata kian menggurita. Anak perusahaannya beroperasi di empat industri utama, yakni real estate, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, dan manajemen perhotelan seperti Bukit Golf Mediterania, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Pacific Place, Borobudur Hotel, The Capital Residence, Ancol Mansion, dan lain sebagainya.

Salah satu proyek ambisius Tomy Winata adalah pembangunan “Jembatan Selat Sunda” (JSS). Pembangunan jembatan penghubung Pulau Sumatra dan Pulau Jawa itu diyakini akan membawa banyak manfaat bagi peningkatan perekonomian, sosial, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua pulau.

Pada 2009, Tomy beserta BUMD Provinsi Banten dan Lampung menyerahkan secara resmi Hasil Pra-Studi Kelayakan JSS kepada Pemerintah. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011, Konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha ditunjuk sebagai Pemrakarsa Proyek (Project Initiator).

Konsorsium kemudian membentuk perusahaan patungan dengan nama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk melaksanakan penyusunan Studi Kelayakan JSS dam KSISS (Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda) sesuai Peraturan Presiden tersebut. Namun, pada November 2014, pemerintahan Jokowi yang baru mengumumkan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut ditunda.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | REZKY DEWI AYU | RADEN PUTRI

Badan Pengusahaan (BP) Batam membeberkan proses relokasi warga yang terdampak proses pembangunan Rempang Eco City. Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto menuturkan saat ini sebanyak 190 Kartu Keluarga (KK) telah pindah ke tempat relokasi sementara dan akan segera menempati tempat relokasi tetap.

"Sekarang dari total ada sekitar 2.630 KK, tahap pertama 963 KK, 190 KK sudah pindah ke relokasi sementara dan sebentar lagi akan ke relokasi tetap, kemudian 434 orang KK sudah mendaftar " kata Purwiyanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Warga yang tengah menempati tempat relokasi sementara ini diperbolehkan untuk mencari hunian secara mandiri, nantinya BP Batam akan memberi uang sewa secara rutin setiap bulan selama 12 bulan, sebesar Rp 1,2 juta.

Hal ini seiring dengan pembangunan hunian di tempat relokasi tetap. Meski demikian, warga punya pilihan untuk tinggal di rusun milik BP Batam atau tempat tinggal lain.

"Yang sudah bersedia direlokasi sementara, artinya karena rumah belum selesai dibangun, mereka disewakan untuk cari sewa sendiri rumah atau tempat lain dan setiap bulan diberi uang sewa Rp 1,2 juta," jelas Purwiyanto.

Sementara, di tempat relokasi tetap, Purwiyanto bilang telah dibangun berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, penerangan dan lain-lain.

"Sekarang sedang proses pembangunan rumah-rumah untuk tempat pindah berbagai fasilitas, lengkap, air, listrik termasuk sekolah, puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) kantor-kantor pemerintah dan lain-lain," tambah Purwiyanto.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera memindahkan warga Rempang yang bermukim sementara di Batam ke hunian permamen di Tanjung Banon, September 2024.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan pihaknya saat ini masih menggesa proyek hunian permanen di Tanjung Banon.

"Mulai September 2024, kami sudah harus memindahkan warga ke hunian baru di Tanjung Banon secara bertahap sesuai waktu pemindahan mereka di awal. Saat ini, prosesnya masih terus berjalan agar target itu bisa tercapai," kata Ariastuty, Selasa (13/8/2024).

Ia menyebut jumlah warga yang sepakat untuk bergeser ke hunian sementara pun terus bertambah tiap harinya.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 415 KK yang telah mendaftar dan 656 KK yang datang ke posko untuk berkonsultasi. "Yang sudah bergeser ke hunian sementara sudah sebanyak 163 KK," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad mengatakan proyek Rempang Eco-City ditargetkan memberikan lapangan pekerjaan, serta memberdayakan warga lokal.

Untuk hal ini, BP Batam terus melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. "Pemberdayaan masyarakat itu penting untuk mendukung percepatan investasi. Sehingga nanti ada manfaatnya secara ekonomis buat warga," ungkapnya.

Bentuk pemberdayaannya pun beragam, dua di antaranya bisa dengan menyiapkan pelatihan pengolahan ikan dan hasil laut, serta dukungan modal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM milik warga Rempang.

"Sebagaimana komitmen awal, proyek investasi ini harus memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Warga lokal tidak boleh terpinggirkan dengan hadirnya investasi di kampung mereka," ucapnya lagi.

Ia juga menyampaikan, pengembang kawasan juga akan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan harapan, proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 381 triliun hingga tahun 2080 tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.(K65)

Bisnis.com, BATAM - Jumlah warga Rempang yang terus pindah ke hunian sementara di Batam terus bertambah. Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat hingga saat ini sudah ada 148 KK yang menyepakati perpindahan tersebut.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan warga yang terdampak rencana investasi Rempang Eco-City perlahan mulai membuka diri.

Tuty menjelaskan pihaknya terus berupaya melakukan upaya pendekatan persuasif kepada warga Rempang.

Dengan harapan, program strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

"BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan program Rempang Eco-City. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di Rempang pun menjadi atensi kami agar rencana investasi ini bisa berjalan maksimal," katanya lagi.

Di samping itu, Tuty mengungkapkan jika pemenuhan hak warga pun menjadi prioritas BP Batam dalam mendukung percepatan investasi di Rempang.

Sehingga, tidak ada hak masyarakat yang terabaikan saat investasi berjalan.

"Beberapa langkah strategis pun telah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi bersama instansi terkait. Kami berharap, realisasi investasi ini dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat," tambahnya.

Hingga saat ini, jumlah warga yang siap bergeser sebanyak 405 KK. Sedangkan warga yang telah berkonsultasi terkait hak-hak masyarakat dalam realisasi pembangunan berjumlah 655 KK.

"Sejumlah tahapan masih terus berlangsung, termasuk pendataan dan verifikasi terhadap warga terdampak. BP Batam pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu yang dihembuskan oleh oknum tidak bertanggungjawab," paparnya.

Terkait tahapan pergeseran, Tuty menyebut jika BP Batam terus berupaya maksimal dalam memfasilitasi perpindahan warga ke hunian sementara.

Seperti yang terjadi dua hari lalu, saat tim membantu pergeseran terhadap warga Pasir Panjang yang sedang dalam kondisi sakit. “Tim sudah komitmen, pergeseran terhadap warga akan terus maksimal. Jadi tidak ada yang terabaikan,” tutup Tuty.