JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas membangun rumah sendiri.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan pemungutan PPN untuk membangun rumah sendiri bukan aturan yang baru karena telah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU Nomor 11 Tahun 1994. Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," tulis Prastowo di akun X @prastow, dikutip Selasa (17/9/2024).

Dia menjelaskan, pengenaan PPN ini dilakukan agar menciptakan keadilan karena kegiatan membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan PPN.

Selain itu, dia menegaskan, tidak semua kegiatan membangun sendiri (KMS) dikenakan PPN. PPN hanya dikenakan untuk kegiatan pembangunan sendiri dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih.

"Apa tujuannya? Menciptakan keadilan. Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," ucapnya.

Adapun untuk saat ini tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri dikenakan sebesar 2,2 persen dari total pengeluaran.

Lalu pada 2025 besaran tarif PPNnya akan naik menjadi 2,4 persen seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," jelasnya.

Sebagai informasi, pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam pasal 2 ayat 2 aturan tersebut menyebut, PPN kegiatan membangun sendiri ini dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," tulis pasal 2 ayat 3 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Besaran PPN untuk membangun bangunan sendiri ini dihitung dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dengan demikian, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari saat ini 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas membangun rumah sendiri.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan pemungutan PPN untuk membangun rumah sendiri bukan aturan yang baru karena telah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU Nomor 11 Tahun 1994. Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," tulis Prastowo di akun X @prastow, dikutip Selasa (17/9/2024).

Dia menjelaskan, pengenaan PPN ini dilakukan agar menciptakan keadilan karena kegiatan membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan PPN.

Selain itu, dia menegaskan, tidak semua kegiatan membangun sendiri (KMS) dikenakan PPN. PPN hanya dikenakan untuk kegiatan pembangunan sendiri dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih.

"Apa tujuannya? Menciptakan keadilan. Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," ucapnya.

Adapun untuk saat ini tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri dikenakan sebesar 2,2 persen dari total pengeluaran.

Lalu pada 2025 besaran tarif PPNnya akan naik menjadi 2,4 persen seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," jelasnya.

Sebagai informasi, pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam pasal 2 ayat 2 aturan tersebut menyebut, PPN kegiatan membangun sendiri ini dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," tulis pasal 2 ayat 3 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Besaran PPN untuk membangun bangunan sendiri ini dihitung dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dengan demikian, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari saat ini 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Bisnis.com, JAKARTA —

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memberikan penjelasan terkait polemik mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan pembangunan atau renovasi rumah pribadi yang dikabarkan naik menjadi 2,4% pada tahun 2025. Prastowo menjelaskan bahwa pajak ini bukan merupakan kebijakan baru, melainkan sudah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) sudah ada sejak 1995, diatur dalam UU No. 11/1994. Jadi, ini bukan pajak baru, umurnya sudah 30 tahun," jelas Prastowo melalui akun media sosial X-nya, @prastow, Sabtu (14/9/2024).

Menurutnya, penerapan PPN ini bertujuan menciptakan keadilan di sektor perpajakan. Pemerintah ingin agar tidak hanya pembangunan rumah oleh kontraktor yang dikenai PPN, tetapi juga kegiatan pembangunan rumah secara mandiri.

Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan membangun sendiri dikenai PPN. Ada kriteria khusus, yaitu luas bangunan minimal 200 meter persegi. "Bangunan yang lebih kecil dari 200 meter persegi akan bebas dari PPN," tambahnya.

Adapun terkait tarif pajak, Prastowo menyebut bahwa PPN untuk kegiatan membangun sendiri hanya dikenai 2,2% saat ini, jauh lebih rendah dari tarif PPN normal yang 11%. "Tarif PPN KMS hanya 2,2% karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN naik menjadi 12%, maka tarif PPN KMS menjadi 2,4%," jelasnya.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai kenaikan tarif PPN untuk pembangunan atau renovasi rumah pribadi pada tahun depan. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan tarif PPN yang akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPN untuk kegiatan membangun sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022. Pasal 2 ayat (3) PMK tersebut menyebutkan bahwa segala kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan secara mandiri, akan dikenai PPN. Dalam hal ini, pembangunan atau renovasi rumah pribadi juga dikenai pajak sebesar 20% dari tarif PPN.

Jika PPN naik menjadi 12% tahun depan, maka tarif untuk kegiatan membangun rumah sendiri akan menjadi 2,4%, naik 0,2% dari tarif saat ini yang sebesar 2,2%.

Bisnis.com, JAKARTA —

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memberikan penjelasan terkait polemik mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan pembangunan atau renovasi rumah pribadi yang dikabarkan naik menjadi 2,4% pada tahun 2025. Prastowo menjelaskan bahwa pajak ini bukan merupakan kebijakan baru, melainkan sudah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) sudah ada sejak 1995, diatur dalam UU No. 11/1994. Jadi, ini bukan pajak baru, umurnya sudah 30 tahun," jelas Prastowo melalui akun media sosial X-nya, @prastow, Sabtu (14/9/2024).

Menurutnya, penerapan PPN ini bertujuan menciptakan keadilan di sektor perpajakan. Pemerintah ingin agar tidak hanya pembangunan rumah oleh kontraktor yang dikenai PPN, tetapi juga kegiatan pembangunan rumah secara mandiri.

Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan membangun sendiri dikenai PPN. Ada kriteria khusus, yaitu luas bangunan minimal 200 meter persegi. "Bangunan yang lebih kecil dari 200 meter persegi akan bebas dari PPN," tambahnya.

Adapun terkait tarif pajak, Prastowo menyebut bahwa PPN untuk kegiatan membangun sendiri hanya dikenai 2,2% saat ini, jauh lebih rendah dari tarif PPN normal yang 11%. "Tarif PPN KMS hanya 2,2% karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN naik menjadi 12%, maka tarif PPN KMS menjadi 2,4%," jelasnya.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai kenaikan tarif PPN untuk pembangunan atau renovasi rumah pribadi pada tahun depan. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan tarif PPN yang akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPN untuk kegiatan membangun sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022. Pasal 2 ayat (3) PMK tersebut menyebutkan bahwa segala kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan secara mandiri, akan dikenai PPN. Dalam hal ini, pembangunan atau renovasi rumah pribadi juga dikenai pajak sebesar 20% dari tarif PPN.

Jika PPN naik menjadi 12% tahun depan, maka tarif untuk kegiatan membangun rumah sendiri akan menjadi 2,4%, naik 0,2% dari tarif saat ini yang sebesar 2,2%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembangunan ataupun renovasi rumah pribadi akan naik menjadi 2,4% pada tahun depan. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 2025.

Kenaikan PPN sendiri sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam beleid tersebut disebutkan, tarif PPN yang saat ini dipatok sebesar 11% akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Akibatnya, barang/jasa yang dikenai PPN akan ikut terdampak termasuk kegiatan membangun ataupun merenovasi rumah. Tarif PPN untuk kegiatan membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022.

Pasal 2 ayat (3) PMK 61/PMK.03/2022 menjelaskan, segala kegiatan membangun bangunan—baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama—yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha akan dikenakan PPN. Dalam hal ini, membangun atau renovasi rumah pribadi juga dikenai pajak.

Pajak yang dikenakan dalam kegiatan tersebut sebesar 20% dari tarif PPN seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 61/PMK.03/2022:

Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Artinya, jika PPN 12% mulai berlaku pada tahun depan maka membangun atau merenovasi rumah pribadi akan dikenai pajak 2,4% (20% dari tarif PPN 12%). Angka tersebut naik 0,2% dari yang berlaku saat ini (PPN saat ini 11%, sehingga 20%-nya yaitu 2,2).

Kendati demikian, Pasal 2 ayat (4) PMK 61/PMK.03/2022 mengatur yang dikenaikan PPN hanya bangunan dengan kriteria luas paling sedikit 200 meter persegi; konstruksi utamanya kayu, beton, baja, dan/atau pasangan batu bata atau bahan sejenis; serta diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (5) dan (6) juga mengatur jangka waktu membangun atau merenovasi rumah paling lama selama dua tahun. Jika melebihi dua tahun maka akan dihitung sebagai kegiatan membangun atau merenovasi rumah yang berbeda sehingga akan dipungut PPN lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Atas kebijakan tersebut, salah satu PPN yang akan ikut naik ialah PPN atas kegiatan membangun sendiri, termasuk di dalamnya membangun rumah sendiri.

Pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022.

"Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri," bunyi pasal 2 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," bunyi ayat selanjutnya.

Besaran PPN untuk membangun bangunan sendiri ini dihitung dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dengan demikian, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari saat ini 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Kemudian, dalam aturan yang sama juga dijelaskan kriteria kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN ini, yaitu:

- Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;

- Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

- Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.

Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut dapat dilakukan secara:

- Sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu; atau

- Bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Atas kebijakan tersebut, salah satu PPN yang akan ikut naik ialah PPN atas kegiatan membangun sendiri, termasuk di dalamnya membangun rumah sendiri.

Pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022.

"Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri," bunyi pasal 2 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," bunyi ayat selanjutnya.

Besaran PPN untuk membangun bangunan sendiri ini dihitung dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dengan demikian, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari saat ini 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Kemudian, dalam aturan yang sama juga dijelaskan kriteria kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN ini, yaitu:

- Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;

- Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

- Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.

Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut dapat dilakukan secara:

- Sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu; atau

- Bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun.