Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku telah memetakan berbagai persoalan pendidikan. Dia menyebtu persoalan ini dapat dipecahkan dengan cara perubahan regulasi.

"Beberapa kendala menyangkut kebijakan memang mununtut perubahan regulasi," kata Mu'ti dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi X DPR RI, Rabu, 6 November 2024.

Ia mencontohkan kebijakan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mu'ti mengatakan ada beberapa regulasi yang mesti disinkronkan.
"PPPK memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan terkait dengan undang-undang ASN kemudian undang-undang otonomi daerah dan beberapa undang-undang lain," jelas dia.

Mu'ti menyebut tidak sinkronnya aturan membuat pemerintah kesulitan menempatkan guru di tempat-tempat yang sangat diperlukan. Sejatinya, kata dia, Indonesia sama sekali tidak kekurangan guru.

"Rasio guru murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal. Problem kita adalah distribusi guru dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri," ungkap dia.

Dia menyebut masih ada diskusi di internal mengenai rujukan undang-undang yang akan digunakan untuk mengatasi persoalan itu. Terutama, terkait perekrutan hingga tata kelola guru.

"Kami masih ada perdebatan mengenai rujukan undang-undangnya antara mengikuti undang-undang ASN atau undang-undang guru dosen atau undang-undang sistem pendidikan nasional," beber dia.

Baca juga: MK: Guru Honorer Harus Diprioritaskan Jadi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengangkat guru honorer Supriyani menjadi aparatur sipil negara (ASN). Guru honorer di Konawe Selatan, Sulaweis Tenggara ini akan diangkat melalui formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jalur afirmasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya merespons kasus hukum yang tengah dialami oleh Supriyani. 

“Jadi ada afirmasi dari kami (Kemendikdasmen), mudah-mudahan tidak melanggar aturan untuk ibu Supriyani yang sekarang sedang proses melamar ke P3K (PPPK). Insyaallah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru P3K,” ujar Mu’ti saat berdialog dengan media di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Mu’ti menuturkan, memberikan jalur afirmasi sebagai komitmen Kemendikdasmen untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi guru Supriyani agar bisa mengajar dengan baik. Pihaknya juga prihatin atas kejadian yang menimpa guru Supriyani, dan berharap tidak akan terjadi lagi di dunia pendidikan.

“Mudah-mudahan kasus seperti ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang,” imbuh Mu’ti.

Pada kesempatan sama, Mu’ti juga mengatakan meski kasus yang dijalani guru Supriyani merupakan ranah hukum, namun pihaknya tetap menaruh perhatian.  Pasalnya, peristiwa tersebut terjadi di sekolah tentu menjadi perhatian Kemendikdasmen.

Mu’ti bahkan telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya berkomunikasi secara langsung dan saya terima WhatsApp beliau (kapolri) secara langsung dan setelah pulang dari Magelang, saya ketemu langsung kapolri,” ucapnya sembari membaca pesan singkat disampaikan kapolri. 

Mu’ti juga mengatakan kasus yang terjadi pada guru Supriyani menjadi perhatian agar kasus serupa tidak terulang kembali. Ia berharap lembaga pendidikan menghadirkan sistem pendidikan yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, baik psikologis maupun fisik sehingga semua siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.

Sebelumnya ramai diberitakan kasus seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan yang ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh menganiaya anak polisi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menilai guru honorer harus diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu mengemuka dalam pembacaan pertimbangan Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 terkait gugatan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

"Mahkamah menilai perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi PPPK," ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dikutip dari laman Antara, Rabu, 16 Oktober 20224.

Namun, guru honorer untuk menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia memerintahkan norma yang pada intinya meniadakan tenaga kerja honorer per Januari 2025 melalui penataan ulang tenaga non-ASN ditunda keberlakuannya hingga seluruh tenaga kerja honorer yang sudah bekerja sebelum undang-undang itu diundangkan diangkat menjadi ASN, baik PPPK maupun PNS.
MK dapat memahami dampak dari Pasal 66 UU ASN, seperti guru honorer kehilangan pekerjaan dan kesempatan mengembangkan karier sebagai guru. MK berharap penataan guru honorer menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

"Terlebih, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon, kebijakan cleansing guru honorer, tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang pada akhirnya murid/siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut," kata Daniel.

MK menegaskan lembaga/unit kerja tempat guru honorer bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam database, seperti BKN, Dapodik, dan NUPTK; serta harus mengusulkan kebutuhan, formasi, dan kualifikasi.

"Sehingga, terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau PPPK," ucap Daniel.

Pasalnya, dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 terkait rekrutmen PPPK guru di instansi daerah, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, guru mesti terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah.

Kedua, guru non-ASN di sekolah negeri mesti terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Ketiga, wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat (D-4) dan/atau sertifikat pendidik.

Daniel menuturkan sekali pun guru honorer tersebut telah mengajar bertahun-tahun di satuan sekolah, guru honorer secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan ataupun lintas kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.

"Sementara itu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam database tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdi harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi PPPK sesuai dengan tenggang," ucap dia.

Meski begitu, MK menolak petitum gugatan yang dilayangkan pemohon. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menegaskan Mahkamah berpegang pada dua putusan sebelumnya. Putusan MK Nomor 9/PUU-XIII/2015 pada 2016 menyatakan rekrutmen ASN didasarkan pada profesionalisme.

Selain itu, rekrutmen ASN ditujukan untuk pelamar umum dan bukan hanya tenaga kerja honorer. MK menganggap dengan begitu, tenaga kerja honorer tetap berkesempatan ikut rekrutmen ASN selama memenuhi kualifikasi dan asas profesionalitas.

Kemudian, dari pertimbangan putusan MK Nomor 9/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga kerja honorer.

“Pemohon tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU 20/2023," kata hakim konstitusi Guntur Hamzah membacakan pertimbangan putusan MK.

Faktanya, kata dia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan tetap mengakomodir hak tenaga honorer. “Dengan demikian, telah jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon, telah terjawab dengan pendirian Mahkamah dimaksud," ujar dia.

Baca juga: Guru, Cek Lagi Persyaratan PPPK 2024 di Sini!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Penulis: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah degan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2024 sudah dibuka.

Masyarakat yang akan mengikuti seleksi ini perlu memahami peraturan terbaru seleksinya.

Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Funsgional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Kepmen Menteri PanRB tersebut, kriteria pelamar PPPK Guru tahun 2024 meliputi:

• Pelamar prioritas
• Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks TKH-II)
• Guru non ASN di instansi daerah
• Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbud Ristek

Adapun tambahan persyaratan untuk guru non-ASN di instansi daerah yaitu:

• Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah
• Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud Ristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.

Jenis seleksi dan passing grade PPPK 2024

Sama seperti PPPK Teknis, terdapat dua jenis seleksi yang akan diikuti oleh pelamar PPPK Guru tahun 2024 yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi serta wawancara.

Peserta akan diberi waktu selama 120 menit untuk mengerjakan seleksi kompeternsi dan 10 menit untuk wawancara. Seleksi kompetensi meliputi:

1. Seleksi kompetensi teknis yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

2. Seleksi kompetensi manajerial yang bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi:

• Integritas;
• Kerja sama;
• Komunikasi;
• orientasi pada hasil;
• Pelayanan publik;
• Pengembangan diri dan orang lain;
• Mengelola perubahan; dan
• Pengambilan keputusan.

3. Seleksi kompetensi sosial kultural yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

• Kepekaan terhadap keberagaman;
• Kemampuan berhubungan sosial;
• Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
• Empati.

4. Wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 butir soal, dengan perincian:

• Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal;
• Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal;
• Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal; dan
• Wawancara sejumlah 10 butir soal.

Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:

• Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0
• Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta tidak menjawab bernilai 0.

Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670, dengan rincian:

• 450 untuk seleksi kompetensi teknis;
• 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
• 40 untuk wawancara.

Informasi nilai serta jumlah soal di atas dikecualikan untuk kebutuhan formasi disabilitas. Informasi lengkap tentang ketentuan terbaru PPPK 2024 bisa Anda lihat di https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/KEPMEN/jenis/1870?KEPUTUSAN%20MENTERI.

Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 dalam dua periode. Pembukaan dua kali ini untuk menyelesaikan penerimaan guru.

"Ini untuk menuntaskan penataan non-ASN," kata Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto, dalam siaran YouTube #ASNPelayanPublik dikutip Rabu, 2 Oktober 2024.

Seleksi PPPK 2024 periode pertama dimulai pada 1 hingga 20 Oktober 2024. "Periode Pertama diperuntukkan pelamar prioritas guru, eks tenaga honorer (THK) sesuai data di BKN, serta tenaga non asn yang terdata di BKN," jelas dia.
Sementara itu, periode kedua dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024. "Periode kedua untuk pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah," tutur Aris.

Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Silakan mencermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang sudah diterbitkan.

Pada 2024, pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sejumlah 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024 (data per 22 Agustus 2024). Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Berikut jadwal lengkap PPPK 2024:

Jadwal PPPK 2024

1. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN:

1. Pengumuman Seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
2. Pendaftaran Seleksi: 1-20 Oktober 2024
3. Seleksi Administrasi: 1-29 Oktober 2024
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
5. Masa Sanggah (*): 2-4 November 2024
6. Jawab Sanggah: 2-6 November 2024
7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*): 5-11 November 2024
8. Penarikan data final: 12-14 November 2024
9. Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 15-25 November 2024
10. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
11. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2-19 Desember 2024
12. Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 7-23 Desember 2024
13. Pengumuman Hasil Kelulusan (**): 24-31 Desember 2024
14. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 10-21 Desember 2024
15. Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 13-28 Desember 2024
16. Pengumuman Hasil Kelulusan (***): 24-31 Desember 2024
17. Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
18. Usul Penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah):

1. Pengumuman Seleksi: 1-30 November 2024
2. Pendaftaran Seleksi: 17 November-31 Desember 2024
3. Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024-3 Februari 2025
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 4-18 Februari 2025
5. Masa Sanggah (*): 19-21 Februari 2025
6. Jawab Sanggah: 20-27 Februari 2025
7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*): 22-28 Februari 2025
8. Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
9. Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi: 8-23 Maret 2025
10. Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
11. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 9-16 April 2025
12. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
13. Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
14. Pengumuman Hasil Kelulusan (**): 22-31 Mei 2025
15. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 25 April-17 Mei 2025
16. Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 30 April-22 Mei 2025
17. Pengumuman Hasil Kelulusan (***): 22-31 Mei 2025
18. Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
19. Usul Penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025

Keterangan:
(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB.

Baca juga: Perhatikan, Ini Prioritas dalam Seleksi PPPK Guru 2024

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bakal dibuka dalam dua gelombang. Hal itu tertuang dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 pada 27 September 2024.

"Pendaftaran seleksi PPPK terbagi dua. Periode I mulai 1 Oktober 2024 dan Periode II mulai 17 November 2024," tulis pengumuman di laman Instagram @bkngoidofficial dikutip Senin, 30 September 2024.

Seleksi PPPK 2024 dapat didaftar oleh pelamar prioritas, eks tenaga honorer kategori II dan tenaga non ASN. Badan Kepegawaian negara (BKN) mengatur prioritas kelulusan dalam seleksi PPPK 2024 secara berurutan diberlakukan bagi:

1. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023)
2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
3. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN
4. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah)

Berikut jadwal PPPK 2024

1. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN

1. Pengumuman Seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
2. Pendaftaran Seleksi: 1-20 Oktober 2024
3. Seleksi Administrasi: 1-29 Oktober 2024
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
5. Masa Sanggah (*): 2-4 November 2024
6. Jawab Sanggah: 2-6 November 2024
7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*): 5-11 November 2024
8. Penarikan data final: 12-14 November 2024
9. Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 15-25 November 2024
10. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
11. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2-19 Desember 2024
12. Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 7-23 Desember 2024
13. Pengumuman Hasil Kelulusan (**): 24-31 Desember 2024
14. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 10-21 Desember 2024
15. Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 13-28 Desember 2024
16. Pengumuman Hasil Kelulusan (***): 24-31 Desember 2024
17. Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
18. Usul Penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025

Keterangan:
(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru
di Instansi Daerah)

1. Pengumuman Seleksi: 1-30 November 2024
2. Pendaftaran Seleksi: 17 November-31 Desember 2024
3. Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024-3 Februari 2025
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 4-18 Februari 2025
5. Masa Sanggah (*): 19-21 Februari 2025
6. Jawab Sanggah: 20-27 Februari 2025
7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*): 22-28 Februari 2025
8. Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
9. Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi: 8-23 Maret 2025
10. Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
11. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 9-16 April 2025
12. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
13. Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
14. Pengumuman Hasil Kelulusan (**): 22-31 Mei 2025
15. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 25 April-17 Mei 2025
16. Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 30 April-22 Mei 2025
17. Pengumuman Hasil Kelulusan (***): 22-31 Mei 2025
18. Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
19. Usul Penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025

Keterangan:
(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB.

Itulah informasi perihal PPPK 2024 dan jadwa lengkapnya. Jangan sampai terlewat yaa.

Baca juga: Guru Sekolah Swasta yang Dapat Melamar ASN PPPK 2024 Hanya Berstatus P1

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dimulai pada Selasa, 1 Oktober hingga Rabu, 30 Oktober 2024. Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

Sementara pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah ditutup pada Selasa, 10 September 2024. Lantas, apa saja yang harus disiapkan dalam seleksi PPPK 2024?

Syarat Daftar Seleksi PPPK 2024

Untuk diketahui, terdapat sebanyak 1.031.554 formasiPPPKuntuk tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) yang telah disetujui pada 2024.

Informasi itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, 28 Agustus lalu.

Pada seleksi 2024, terdapat prioritas kelulusan PPPK secara berurutan yang diberlakukan, yaitu:

-Pelamar prioritas: pelamar prioritas guru dan lulusan sarjana terapan (D4) Bidan Pendidik tahun 2023.

-Eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II).

-Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN.

-Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, tenaga non-ASN yang melamar pengadaan PPPK 2024 harus aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit dua tahun terakhir secara terus-menerus dan terdaftar di basis data BKN.

“Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar,” bunyi Diktum Kelima Kepmenpan RB Nomor 347 Tahun 2024.

Selain itu, setiap pelamar harus mempunyai pengalaman di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dengan ketentuan:

-Paling singkat dua tahun pada jabatan pelaksana.

-Paling singkat dua tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.

-Paling singkat tiga tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen dan pengawas sekolah. Khusus jabatan fungsional dosen harus memiliki pengalaman paling singkat dua tahun pada jenjang asisten ahli, paling singkat tiga tahun untuk kualifikasi pendidikan doktor (S3) pada jenjang lektor, paling singkat lima tahun untuk kualifikasi pendidikan magister (S2) pada jenjang lektor, dan paling singkat lima tahun pada jenjang lektor kepala.

“Ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan huruf b, paling singkat delapan tahun sebagai guru,” tulis Diktum Kesepuluh Kepmenpan RB Nomor 347 Tahun 2024.

Cara Daftar Seleksi PPPK 2024

Mengacu pada seleksi PPPK 2023, pendaftaran dilakukan di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)BKNsscasn.bkn.go.id. Berikut langkah-langkah untuk mendaftarnya:

1. Kunjungi laman sscasn.bkn.go.id.
2. Tekan tombol Buat Akun.
3. Isi formulir pendaftaran akun yang terdiri atas nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kabupaten/kota tempat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) diterbitkan, serta nomor ponsel dan alamat surel (email) aktif.
4. Masukkan kode captcha, lalu ketuk tombol Lanjutkan.
5. Lengkapi data diri dan beberapa dokumen yang dipersyaratkan.
6. Pilih formasi PPPK dan periksa kembali data isian.
7. Apabila data sudah benar, maka konfirmasi akhiri proses pendaftaran seleksi PPPK 2024.

Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Presiden-Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, membangun grand desain tata kelola guru. Hal ini menyangkut status hingga kesejahtaraan guru.

"Kami berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang pertama adalah membuat grand desain tata kelola guru," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam Kongres P2G di YouTube P2G Senin, 16 September 2024.

Satriwan menegaskan hal ini diperlukan agar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak terus diandalkan. Terlebih, seolah dijadikan solusi jangka panjang.
"Karena PPPK ini sejatinya solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang itu adalah menjadikan guru-guru benar-benar menjadi ASN," tegas dia.

Dia menyayangkan dalam beberapa tahun terakhir hanya ada rekrutmen PPPK guru. Itu pun, kata dia, sangat banyak meninggalkan konflik.

"Ada yang tes begitu, tapi malah tidak dapat formasi, dan kami sampai hari ini masih terus mengadvokasi. Apalagi PPPK ini kontrak sifatnya, ada yang setahun, dua tahun," tutur dia.

Baca juga: Bappenas Sebut Guru PPPK Banyak Kelirunya, Rekomendasikan Hal Ini

(REN)

Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mesti menjadi jalan cepat menuntaskan persoalan guru honorer. Seleksi PPPK diharapkan memprioritaskan penyerapan guru honorer.

"P2G meminta seleksi PPPK guru untuk menuntaskan dan memprioritaskan para guru honorer negeri dan tetap membuka seleksi untuk honorer swasta," kata Kabid Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia mengatakan angka kebutuhan guru dalam menyelenggarakan pendidikan harus sejalan dengan kuota PPPK. Sehingga, konflik antara guru honorer dan PPPK tidak perlu terjadi.
"Maka kami mendorong supaya kuota PPPK mencakup semua guru baik P1 (guru PPPK prioritas 1) dan guru honorer,” tutur Feriyansyah.

Feriyansyah mengungkapkan perbaikan menyeluruh tata kelola pemenuhan kekurangan guru semestinya mengafirmasi guru honorer yang sudah bekerja di sekolah-sekolah negeri. Dia mengimbau tidak ada pihak-pihak yang mengintimidasi guru yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

“Ingat, jangan intimidasi para guru honorer melalui kepala sekolah atau pemanggilan-pemanggilan kepada guru karena bersuara di publik,” tegas dia.

Dia mengakui seleksi PPPK bukan solusi permanen menyelesaikan persoalan guru honorer. P2G mendorong seleksi CPNS guru dibuka.

P2G juga berharap skema DPK (guru bantu) dihidupkan kembali. Hal ini bisa menjadi solusi bagi guru swasta yang sudah lulus PPPK namun tidak kunjung mendapatkan penempatan di sekolah negeri.

Sehingga, guru tetap bisa mengajar di sekolah swasta dengan status perbantuan. P2G juga mendorong realisasi gagasan upah layak minimum guru non-ASN.

“Kami kira upah minimum guru non-ASN bisa menjadi solusi konkret menuntaskan masalah kesejahteraan guru secara nasional," tutur Feriyansyah.

Baca juga: P2G Minta Guru PPPK Tak Geser Honorer

(REN)

Jakarta: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriansyah, mengingatkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Ini menyusul kasus guru honorer yang mendadak diberhentikan lewat formulir cleansing guru honorer.

"Meminta Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk tidak memberhentikan para guru honorer," kata Feriansyah dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2024.

Pihaknya mengingatkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 349 Tahun 2022 yang dapat memastikan posisi guru honorer. Aturan itu memastikan guru honorer (P3) tidak akan tergeser dengan kedatangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P1).
"Para guru honorer harus tetap mendapatkan jam ajar sesuai dengan bidang pelajarannya," tegas dia.

P2G juga meminta ada kepastian dan kesempatan kepada guru honorer mengikuti PPPK. Feriansyah mengingatkan kebijakan PPPK tak boleh merugikan guru honorer.

"Misal untuk Jawa Barat, jumlah guru P1 sebesar 1.529, jumlah guru non-ASN 8.974, namun kuota PPPK 2024 hanya 1.529. Sedangkan angka kebutuhan guru Jawa Barat sebesar 11.583. Artinya guru honorer memang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi PPPK, padahal sekolah membutuhkan tenaga guru honorer," beber dia.

Sebelumnya, P2G mengungkap ada upaya untuk 'membersihkan' guru honorer. Pada 5 Juli 2024 atau minggu pertama masuk sekolah negeri Tahun Ajaran baru 2024/2025 di Jakarta, guru honorer mendapatkan pesan honor.

"Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk, menjadi hari terakhir berada di sekolah," beber Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2024.

Selain itu, kepala sekolah mengirimkan formulir cleansing guru honorer untuk diisi. Iman mengungkap guru honorer di Jakarta kaget sebab mendadak berhenti bekerja.

Iman menyebut hal ini juga menimpa beberapa anggota P2G DKI Jakarta yang notabene adalah guru honorer. “Mereka shock, ada yang sudah mengajar 6 tahun atau lebih. Mereka sebenarnya sedang menunggu seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, namun jika diberhentikan seperti ini kesempatan mereka untuk ikut PPPK juga hilang," beber Iman.

Baca juga: P2G Minta Guru PPPK Tak Geser Honorer

(REN)