Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan kepada partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahannya agar tidak menugaskan menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengingatkan saat ini zaman digital yang serba cepat. Oleh karena itu, Prabowo mewanti-wanti agar partai politik diminta untuk tidak mencoba-coba mencari uang dari APBN.

Walaupun demikian, Prabowo mengakui setiap institusi maupun organisasi, termasuk partai politik membutuhkan uang. Namun, lanjutnya, lebih baik mencarinya dengan cara yang halal dan baik.

Dia mengatakan pemerintahannya kelak akan mengelola kekayaan negara dengan baik sehingga dapat mendukung semua institusi di Tanah Air.

"Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia, sekitar 90.000 hektare lebih panjang pantai kita. Kita bisa buat budi daya ikan dan sebagainya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan bahwa nomenklatur kementerian dalam kabinet Prabowo Subianto mendatang akan diketahui besok, Jumat (11/10/2024).

“Mungkin sebagian nomenklatur kementerian sudah, sebagian belum,” ujar dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya nomenklatur kementerian, Dasco turut menyebut Jumat besok akan ada tahap finalisasi komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi di DPR RI.

Namun, pengumuman secara resmi perihal jumlah final, pembidangan, dan nama-nama maupun pimpinan komisi akan dilakukan pada Senin, 14 Oktober 2024.

“Terkait AKD dan komisi nanti tanggal 14 kita akan umumkan. Sekarang lagi tahap finalisasi, mudah-mudahan besok sudah selesai,” ucap Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik melihat indikasi kuat PDI Perjuangan (PDIP) akan bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan olen Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, terkait dinamika politik terakhir, termasuk wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri dengan Prabowo Subianto.

"Kompromi-kompromi strategis yang ujungnya bisa jadi nanti PDIP masuk koalisi Prabowo-Gibran," ucap Ujang kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/10/2024).

Ujang mengemukakan masuknya PDIP dalam kabinet Prabowo merupakan kompromi paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. PDIP meski gagal dalam Pilpres 2024 lalu, namun statusnya tetap sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2024. PDIP juga fraksi terbesar di DPR untuk periode 2024-2029.

"Ya, saya sih melihatnya everybody happy ya, partai-partai happy, koalisi KIM Plus happy dengan PDIP," tutur Ujang,

Ujang berpendapat bahwa kompromi antara PDIP dan partai pendukung Prabowo tampak dari penunjukkan Puan sebagai Ketua DPR dan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR yang nyaris tanpa pertentangan. Hal ini merupakan suatu tradisi yang di luar kebiasaan ketika terjadi transisi politik.

Sebagai catatan pada transisi kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi), misalnya, sempat terjadi pembelahan di parlemen. Koalisi Merah Putih, pendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, yang kalah dalam Pilpres 2014, bersekutu untuk menjegal pimpinan parlmen jatuh ke PDIP.

Alhasil PDIP tidak kebagian kursi pimpinan DPR kendati statusnya sebagai pemenang Pemilu pada tahun 2014 lalu." [Saat ini] Tidak ada riak-riak, tidak ada perdebatan, tidak ada kritik-kritik," tuturnya, sehingga pelantikan ketua DPR dan MPR berjalan mulus."

"Dan ketika pelantikan mbak Puan yaitu berjalan aman, damai, lancar, menjadi ketua DPR, tidak ada revisi undang-undang MD3, maka disitulah saya berkeyakinan PDIP akan masuk pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Adapun, Ujang mengatakan bahwa kompromi dan power sharing tersebut tidak dilarang dalam politik.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua minggu lagi atau pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto bakal dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Prabowo dipastikan bakal menggandeng hampir seluruh partai politik atau fraksi di DPR untuk masuk ke dalam kabinetnya.

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Prabowo seperti diberikan 'cek kosong' oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatur jumlah menteri, badan, bahkan komisi di DPR RI.

Sekadar informasi, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.

"Jumlah keseluruhan kementerian dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," demikian bunyi klausul terbaru dalam amandemen UU Kementerian Negara.

Meski demikian, tidak ada informasi yang spesifik mengenai berapa kursi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto. Ada informasi yang menyebut di angka 44 kementerian, ada pula yang mengungkap bahwa kursi menteri yang disiapkan lebih dari 44 atau justru kurang.

Kalau melihat komposisi koalisi yang mengusung pada Pilpres 2024, Prabowo setidaknya harus mengakomodir kepentingan konstituen partai pengusungnya yang berjumlah 11 partai politik. Kesebelas partai itu terdiri atas 4 partai parlemen (Gerindra, Golkar Demokrat, PAN), 4 partai non parlemen (PSI, Gelora, Garuda, PBB), serta 3 partai pendukung (Berkarya, PRIMA, Partai Aceh).

Jumlah itu belum menghitung partai-partai politik yang bergabung pasca Pilpres 2024 sebanyak 6 partai yakni tiga partai parlemen (PKS, Nasdem, PKB), tiga partai non parlemen (PPP, Perindo, Buruh).

Prabowo juga harus menyiapkan 'kursi tambahan' jika PDIP akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, sinyal masuknya PDIP ke koalisi kian santer jelang pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mungkin terealisasi dalam waktu dekat.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkap bahwa keputusan tentang masuknya nama Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Olly Dondokambey sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto menunggu restu dari Megawati.

Seperti diketahui, sejumlah elite PDIP dan Gerindra tengah mengupayakan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Selain bertujuan untuk meredakan tensi politik pasca Pilpres 2024, pertemuan antara kedua tokoh tersebut, kemungkinan terjadi di tengah isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo.

“Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. Tiga nama itu, baik pak Budi Gunawan, baik pak Azwar Anas, baik bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Said juga menambahkan, sampai sejauh ini masih belum ada pembicaraan terkait tiga nama tersebut dalam kabinet Prabowo-Gibran di internal partai PDIP.

Dengan demikian, masih belum ada instruksi dari Ketum partai mengenai kabinet. Namun, semua pihak internal partai tetap menunggu apapun perintah yang disampaikan Ketum.

“Belum sama sekali, baik Pak BG, baik Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketum, kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” tutur Ketua Banggar periode 2019-2024 itu.

Bukan cuma PDIP yang berharap dapat 'jatah menteri'. Partai pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah menyiapkan ancang-ancang jelang pengumuman susunan kabinet.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio berharap pihaknya bisa mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini diungkapkan dia karena dirinya merasa PAN sudah setia bersama Prabowo selama tiga periode atau lebih tepatnya 15 tahun. Dengan demikian, dirinya berharap PAN bisa mendapatkan jatah kursi yang lebih banyak daripada periode sebelumnya.

“Kalau kita sih maunya sebanyak banyaknya lah. Kan karena kita udah 15 tahun dengan beliau dan kita sudah banyak menemani Bapak Prabowo dari 3 periode sebelumnya,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Eko menambahkan, harapan tersebut didasarkan karena jerih payah yang telah dilakukan PAN selama bersama dan menemani Prabowo.

“Jadi buat saya kalau ditanya maunya semana [jumlah menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran], ya tentunya PAN berharap mendapatkan yang signifikan dengan hasil jerih payah yang kita lakukan terhadap Bapak Prabowo,” tambah Anggota DPR yang baru saja dilantik pada Selasa lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Sarmuji ikut bicara perihal kabar Meutya Hafid yang masuk dalam daftar usulan menteri kabinet Prabowo Subianto. Adapun, Meutya Hafid yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I periode 2019-2024 itu diisukan akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sarmuji membenarkan nama Meutya masuk dalam daftar usulan Golkar untuk menjadi menteri. Namun, posisinya akan ditentukan oleh hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan, tapi posisinya seperti apa nanti Presiden terpilih [Prabowo] yang menentukan,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Perbesar

Penambahan Jumlah Fraksi DPR RI

Said Abdullah mengatakan wacana penambahan jumlah komisi DPR periode 2024-2029 menjadi 13 sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik.

Said melanjutkan, memang sampai saat ini komisi DPR sedang disiapkan menjadi 13, tetapi nomenklatur dari setiap komisi serta mitranya akan ditentukan setelah presiden terpilih menetapkan nomenklatur kementerian.

“Memang 13 komisi. 13 komisi Insya Allah kawan-kawan fraksi sudah firm,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, ketika ditanyai perihal pembidangan dalam komisi DPR, Said menjelaskan pembidangan harus menyesuaikan kementerian yang ada. Harus kementeriannya dulu yang ada.

“Bidangnya kan mesti menyesuaikan. Kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu,” jelas dia.

Nantinya, ujar Said, pada 13-15 Oktober akan diadakan rapat dengan fraksi-fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. Tanggal tersebut dipilih karena harapannya saat presiden telah dilantik, semua komisi sudah siap.

Adapun, rapat ini akan membahas dan menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja, sehingga rapatnya bukan lagi soal penambahan komisi karena Said menegaskan penambahan komisi DPR sudah disepakati.

“Insya Allah tanggal 13, 14, 15 kami akan rapat dengan fraksi-fraksi dipimpin oleh pimpinan DPR, supaya begitu presiden terpilih, di DPR sudah siap semua komisi. Kalau penambahannya sudah disepakati,” tegas Ketua Banggar pada periode 2019-2024 itu.

Di sisi lain, Said enggan berbicara lebih jauh perihal kementerian yang rencananya akan dipecah karena itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dirinya memastikan bahwa dari sisi APBN, sudah disiapkan anggaran cadangan.

“Kami no comment karena itu hak prerogatif presiden. Monggo mana yang terbaik bagi Presiden. Karena dari sisi APBN sudah kami siapkan anggarannya di cadangan. Undang-

undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan presiden terpilih mau 40, mau 45, mau 48 monggo [terserah] presiden. Tinggal efektivitasnya kita hitung,” tutur dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frasa 'Bye PKS' menjadi salah satu topik trending di X pada Sabtu (10/8/2024) malam. Warganet mengucap selamat tinggal kepada PKS yang pada Sabtu memastikan tidak akan lagi mengusung Anies di Pilgub Jakarta dan berencama gabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto.

"PKS akan menyesal meninggalkan bapak Anies Rasyid Baswedan,menyesal seumur hidup. Good Bye PKS, kami bersama Anies selamanya," ujar salah satu warganet.

"Good bye PKS, aspirasi kami tidak tersalurkan berjuang untuk perubahan dan bukan untuk bergabung dengan dinasti. Keluarga besar kami mengucapkan no more PKS," ujar warganet lain.

Ada juga warganet lain yang menyayangkan konsistensi PKS selama ini. "Masalahnya cuma satu, 10 tahun ngapain jadi oposisi kalau ending-nya malah dukung dinasti, bye PKS."

Pada Sabtu, DPP PKS mengungkap dukungan bagi Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan partainya mulai membuka komunikasi dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Syaikhu mengamanatkan supaya kader PKS meneruskan komunikasi dengan pimpinan partai politik.

"Saya kira pertama bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu di DPP PKS Jakarta pada Sabtu (10/8/2024).

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut menyoroti keputusan PKS yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Dalam siniarnya yang ditayangkan pada Sabtu (10/8/2024), PKS dinilai belakangan terkesan mencari-cari pembenaran untuk akhirnya tidak mendukung Anies.

"Kalau mencari pembenaran enak bener kita ya kan, kalau sekadar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai, partai dia, kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai," kata Refly.

Menurut Refly, jika memang PKS meninggalkan Anies, lama-lama partai itu akan ditinggalkan orang. Refly pun mengakui tidak akan memilih partai lain setelah Anies mereka tinggalkan. Namun, Refly akan menunggu posisi terakhir PKS hingga tenggat pendaftaran pasangan cagub-cawagub ke KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini.

"Lalu apakh saya akan memilih (partai) yang lain, enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terkahir, karena yang saya inginkan partai yang memperjuangkan nilai value, pertanyaan adalah dalam rentang waktu yang panjang (PKS) akan tergoda, karena itu anda akan di-punished pada periode itu saja, kalau dulu kita pilih PKS besok kita nggak akan pilih lagi, kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi, ya itu dinamika namanya voters. klo elite politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frasa 'Bye PKS' menjadi salah satu topik trending di X pada Sabtu (10/8/2024) malam. Warganet mengucap selamat tinggal kepada PKS yang pada Sabtu memastikan tidak akan lagi mengusung Anies di Pilgub Jakarta dan berencama gabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto.

"PKS akan menyesal meninggalkan bapak Anies Rasyid Baswedan,menyesal seumur hidup. Good Bye PKS, kami bersama Anies selamanya," ujar salah satu warganet.

"Good bye PKS, aspirasi kami tidak tersalurkan berjuang untuk perubahan dan bukan untuk bergabung dengan dinasti. Keluarga besar kami mengucapkan no more PKS," ujar warganet lain.

Ada juga warganet lain yang menyayangkan konsistensi PKS selama ini. "Masalahnya cuma satu, 10 tahun ngapain jadi oposisi kalau ending-nya malah dukung dinasti, bye PKS."

Pada Sabtu, DPP PKS mengungkap dukungan bagi Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan partainya mulai membuka komunikasi dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Syaikhu mengamanatkan supaya kader PKS meneruskan komunikasi dengan pimpinan partai politik.

"Saya kira pertama bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu di DPP PKS Jakarta pada Sabtu (10/8/2024).

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut menyoroti keputusan PKS yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Dalam siniarnya yang ditayangkan pada Sabtu (10/8/2024), PKS dinilai belakangan terkesan mencari-cari pembenaran untuk akhirnya tidak mendukung Anies.

"Kalau mencari pembenaran enak bener kita ya kan, kalau sekadar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai, partai dia, kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai," kata Refly.

Menurut Refly, jika memang PKS meninggalkan Anies, lama-lama partai itu akan ditinggalkan orang. Refly pun mengakui tidak akan memilih partai lain setelah Anies mereka tinggalkan. Namun, Refly akan menunggu posisi terakhir PKS hingga tenggat pendaftaran pasangan cagub-cawagub ke KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini.

"Lalu apakh saya akan memilih (partai) yang lain, enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terkahir, karena yang saya inginkan partai yang memperjuangkan nilai value, pertanyaan adalah dalam rentang waktu yang panjang (PKS) akan tergoda, karena itu anda akan di-punished pada periode itu saja, kalau dulu kita pilih PKS besok kita nggak akan pilih lagi, kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi, ya itu dinamika namanya voters. klo elite politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis."

REPUBLIKA.CO.ID,J AKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan partainya mulai membuka komunikasi dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Syaikhu mengamanatkan supaya kader PKS meneruskan komunikasi dengan pimpinan partai politik.

Hal itu disampaikan Syaikhu merupakan bagian dari hasil Musyawarah Majelis Syura ke-11 yang diadakan di DPP PKS, Jakarta Selatan.

"Saya kira pertama bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu di DPP PKS Jakarta pada Sabtu (10/8/2024).

Syaikhu mengungkit bahwa PKS sudah pernah berkomunikasi dengan Prabowo sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sehingga komunikasi PKS dan Prabowo bukan hal baru.

"Kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak Pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014," ujar Syaikhu.

Oleh karena itu, Syaikhu menginstruksikan supaya kader PKS meningkatkan komunikasi dengan partai politik lain. Syaikhu meyakini upaya itu dapat membangun Indonesia lebih baik.

"Musyawarah Majelis Suro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik," ucap Syaikhu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap dukungan bagi Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid juga menyebut PKS terus mengkaji opsi lain dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Tapi ia belum mau menyebut kepada siapa dukungan PKS berlabuh di Pilkada 2024.

"Maka DPP memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya," ucap Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku dirinya telah menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Pemilu 2024, sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Musyawarah majelis syuro ke-11 PKS mengamanatkan DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi dengan partai politik.

"Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden RI terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu saat mengumumkan hasil musyawarah majelis syuro ke-11 PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).

Syakhu menjelaskan, bahwa hubungannya dengan Prabowo sudah terjalin sejak lama. Dirinya mengungkapkan PKS menjalin hubungan dengan Prabowo sejak Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019.

"Tentu saja kita memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto sudah terjalin sejak Pemilu Presiden 2019 dan Pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014," ujarnya.

Syaikhu mengatakan, musyawarah majelis syuro ke-11 PKS ini memutuskan untuk melanjutkan komunikasi dengan pimpinan partai politik. Dia menilai hal itu sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Oleh karena itu musyawarah majelis syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung, baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik," kata Syaikhu.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih menggodok lawan sepadan untuk Anies Baswedan dalam kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Dasco mengakui, elektabilitas Anies sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024 masih tinggi. Meski demikian, menurutnya, KIM belum tertarik mengusung Anies.

Oleh sebab itu, wakil ketua DPR ini menyatakan jika Anies sudah pasti mendapatkan tiket maju Pilgub Jakarta 2024 maka KIM akan siapkan lawan yang setara.

"Karena ketika kemudian kita lihat siapa lawannya, kita akan lakukan konsolidasi mencari paslon yang bisa mengimbangi," jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, dia belum mengungkapkan siapa kandidat-kandidat yang dipertimbangkan KIM untuk menjadi lawan Anies nantinya. Dia hanya menekankan bahwa KIM akan terus berkomunikasi jelang masa pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus mendatang.

"Kita masih koordinasi dengan KIM, kita masih melakukan simulasi melihat keadaan dan peta yang ada, dan kita enggak mau buru-buru karena pendaftaran masih ada waktu," katanya.

Dasco pun mengklaim KIM yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hingga PSI masih solid hadapi Pilgub Jakarta 2024. Dia menyatakan KIM akan tetap bersama.

Menurutnya, jika ada elite di KIM yang sebut sebaliknya maka penyataan tersebut hanya pendapat pribadi bukan mewakili koalisi ataupun partai politik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengungkapkan partai politik yang tergabung dalam KIM bisa saja berbeda jalan dalam hadapi Pilgub Jakarta 2024.

Apalagi, dia menyebutkan PAN masih bisa berpeluang usung Anies asalkan wakilnya merupakan Zita Anjani, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi partai pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bakal terpecah di Pilkada Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (Jabar).

Di Banten, Golkar bersikukuh mengusung kadernya, Airin Rachmi Diany. Sedangkan Gerindra, PAN, dan Demokrat memutuskan mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

"Koalisi Indonesia Maju (KIM) berpeluang tidak satu suara di Banten, Jakarta, dan Jabar. Di Banten, hampir pasti KIM tidak satu suara. Golkar mengusung kadernya sendiri, Airin. Sementara partai lainnya yang tergabung di KIM mengusung kader Gerindra," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jamiluddin, KIM bisa terbelah di Banten karena tidak ada trah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang maju.

Di Jakarta, kata dia, juga ada peluang KIM berbeda suara dalam mengusung calon.

Namun, kemungkinan itu hanya akan terjadi bila anak Jokowi, Kaesang Pangarep tidak maju di Jakarta.

"Jadi, KIM akan bersatu selama calonnya ada kaitan dengan Presiden Joko Widodo. KIM bahkan akan bersatu padu bila ada trah Jokowi yang maju di provinsi tersebut," jelasnya.

"Di Sumut misalnya, Bobby maju didukung penuh oleh KIM. Hal yang sama juga terjadi saat Gibran maju sebagai cawapres," sambung Jamiluddin.

Karena itu, Jamiluddin mengatakan, peluang KIM terbelah di Jakarta dan Jabar sangat besar bila tidak ada trah Jokowi yang maju.

Sebab, sesama partai di KIM pasti akan memaksakan calonnya untuk maju, lantaran tidak ada keluarga Jokowi di sana.

Dia turut menyoroti adanya kesan Golkar dan Gerindra yang saling bersaing untuk memajukan kadernya.

"Persaingan dua parpol ini menjadi penyebab terbelahnya dukungan KIM. Kasus Banten dapat dijadikan contoh. Jadi, kalau Kaesang maju di Jateng, ada kemungkinan KIM akan terbelah di Jakarta dan Jabar. Gerindra dan Golkar akan berupaya memaksakan kadernya," katanya.

Sebagai contoh, Partai Gerindra memaksakan Dedy Mulyadi maju di Jabar dan mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta.

Di sisi lain, Golkar justru ingin Ridwan Kamil yang notabene merupakan kadernya maju di Jabar saja.

Majunya Ridwan Kamil di Jabar juga bukan tanpa alasan. Elektabilitasnya jauh lebih tinggi di Jabar ketimbang Jakarta.

"Jadi, trah Jokowi tampaknya menjadi perekat bersatunya KIM dalam mengusung calon. Tanpa trah Jokowi, KIM berpeluang besar terbelah," imbuh Jamiluddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, terpilihnya Prabowo Subianto menjadi presiden merupakan sebuah takdir. Saat ini yang terpenting, menurutnya, adalah membangun Indonesia bersama-sama untuk kepentingan yang lebih besar.

“Saya yakin Allah telah menakdirkan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang, dan ini sudah pilihan baik,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin saat memberikan arahan dalam acara Hari Lahir Ke-26 PKB di Balai Sidang Jakarta, Selasa (23/7/2024) malam.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kalah dalam sebuah persaingan, terutama Pemilu 2024, merupakan hal yang biasa. Oleh sebab itu, ia secara pribadi maupun partai mengaku bersyukur karena telah memaknai demokrasi dan kompetisi yang sehat, sehingga menjadi fondasi pada masa mendatang.

“Akan tetapi, saya terima kasih Bang Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem), saya bisa ikut hadir dalam Pilpres 2024 karena detik-detik terakhir saya bersama Bang Surya Paloh menyusun koalisi yang Alhamdulillah bisa mewarnai demokrasi pada 2024 ini,” ujarnya.

Sementara itu, Cak Imim turut menanggapi ajakan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad agar PKB turut masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti. “Terima kasih atas ajakan Pak Dasco, semua siap bersama-sama Pak Dasco, dan Pak Prabowo di masa yang akan datang,” katanya.

Ia kemudian berkelakar bahwa PKS turut diajak dalam pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nanti. Cak Imin menilai, membangun Indonesia bersama-sama akan lebih baik untuk kepentingan rakyat.

“PKS, don't worry (jangan khawatir), saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS, Pak Dasco, untuk bareng-bareng, dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan, ekonominya sulit, keadaan tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berkelakar kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengenai jabatan Presiden RI dan Gubernur Jakarta. Ia berseloroh, Presiden terpilih sudah berasal dari Partai Gerindra, PKS berharap Jakarta 'diberikan' untuk PKS.

“Mohon izin Pak Dasco. Kita nampaknya dalam kehidupan berpolitik perlu membangun kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih dari Partai Gerindra maka berikan DKI Jakarta untuk PKS, Pak,” kata Syaikhu saat menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) Ke-26 PKB di Balai Sidang Jakarta, Selasa (23/7/2024) malam.

Selain itu, Syaikhu juga menanggapi pernyataan Dasco mengenai perlu adanya kolaborasi untuk membangun negeri, sehingga dalam konteks pemerintahan, tidak mungkin dilakukan oleh satu partai politik saja.

“Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasco khususnya, dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekadar ajak Partai Nasdem dan PKB, PKS ditinggal sendirian,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Syaikhu sembari tertawa kembali berkelakar bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatur tempat duduk agar dirinya tidak berdekatan dengan Dasco.

“Makanya Bang Surya (Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh), Gus Muhaimin ini rupanya takut, makanya tempat duduk saya dipisahkan di sebelah sana,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS memutuskan mengusung pasangan Anies Baswedan-Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada DKI Jakarta.

"Maka, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024, telah memutuskan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai DPP PKS, Jakarta, Selasa (25/6).

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) mulai bergandengan tangan di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Di Jawa Timur kedua partai sepakat untuk mengutus lawan sepadan bagi Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak yang sudah diusung mayoritas partai politik.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengaku bahwa hasil survei menunjukkan Khofifah hanya memiliki elektabilitas 28%, sementara Emil Dardak baru 3%. Oleh sebab itu, dia merasa PKB dan PDIP masih punya peluang besar mengalahkan pasangan Khofifah-Emil.

"Sebagai inkumben, menurut saya belum aman [Khofifah-Emil karena elektabilitasnya masih cenderung rendah], karena itu saya meyakini kalau inisiatif koalisi PKB-PDIP di Jatim terwujud. Kita optimis bisa mengalahkan Mbak Khofifah," jelas Huda di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan salah satu kandidat calon kepala daerah/wakil kepala daerah Jatim 2024 yang didorong PKB yaitu mantan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar. Meski demikian, sambungnya, belum ada keputusan resmi.

Lebih lanjut, Huda meyakini Jatim sedikit berbeda dengan wilayah lain. Oleh sebab itu, PKB punya strategi khusus memenangkan Pilkada Jatim 2024.

"Jatim itu kuncinya kan sebenarnya mesin partai selain figur. Kalau tempat lain betul-betul pilkada kita tergantung dengan sosok," ujar Huda.

Kekuatan Sang Petahana

Adapun, paslon cagub dan cawagub Pilkada Jatim 2024, Khofifah-Emil digadang bakal menang mutlak usai banjir dukungan dari partai politik pendukung Prabowo-Gibran.

Berdasarkan catatan Bisnis, Duo ini punya sederet keunggulan dibandingkan sejumlah figur potensial lainnya.

Kedekatan Khofifah dengan kaum Nahdliyin menjadi keunggulan pertama. Sebab, populasi Jatim memang didominasi oleh anggota atau simpatisan Nahdlatul Ulama (NU).

Figur Emil Dardak, Bupati Trenggalek 2016–2019, yang dicirikan sebagai pemimpin muda nan cerdas menjadi faktor berikutnya. Hal ini bahkan turut memengaruhi pencapain duet ini dalam Pilkada Jatim 2018.

Selain itu, duet Khofifah-Emil dikenal luas sebagai sosok populis yang tercitra peduli kepada masyarakat.

Tak mengherankan, pasangan ini kembali mendapatkan dukungan dari sejumlah partai besar untuk maju ke Pilkada Jatim 2024. Sebelum PPP, duet ini juga mengantongi surat keputusan (SK) dari Partai Gerindra untuk bertarung di Pilgub Jatim 2024.

Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang juga merupakan Presiden Terpilih RI 2024–2029. Melalui dukungan itu, Prabowo menegaskan Gerindra serta kolega di Koalisi Indonesia Maju bakal bekerja sama memenangkan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim.

"Kami dari Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung, mencalonkan dan mendukung ibu Khofifah dan pak Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur jawa timur untuk periode 5 tahun yang akan datang," ujar Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Kemudian, PKS, Golkar, dan Nasdem juga telah menyatakan dukungannya secara resmi kepada Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.

PKB-PDIP Siapkan Lawan Sepadan

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengaku telah menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk membahas kerja sama dalam Pilkada 2024 termasuk Jatim.

PDIP, lanjutnya, menawarkan sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mau diusung PKB.

"Jawa Timur itu kan Ibu Risma [Menteri Sosial] juga masuk Azwar Annas [Menpan-RB] masuk, KH Mustamar juga masuk. Berbagai pilihan masuk. Apakah kami orang pertama [calon gubernur] atau PKB orang pertama, pembicaraannya masih berlanjut semua," jelas ketua Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Senin (1/7/2024).

Walaupun demikian, Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah memastikan bahwa saat ini komunikasi antara PKB dengan PDIP untuk Pilkada Jatim masih bersifat informal.

“Karena kalau official [resmi], sudah ada agreement [perjanjian], tetapi kalau informal itu sudah dilakukan. Bukan hanya di Jatim kan, misalnya juga di Jawa Tengah, di Jakarta, dan juga daerah yang lain,” jelasnya.