Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028.

Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

“Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia harus bekerja keras mempersiapkan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.

Teranyar, Zulhas mengaku dirinya telah mengadakan rapat di Kementerian Kehutanan dengan seluruh jajaran kementerian. Pembahasan dalam rapat itu adalah mencari formula agar rencana swasembada Indonesia terealisasi.

“Termasuk cetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain yang di Merauke yang kemarin Bapak Presiden [Prabowo] sudah sudah ke sana,” ungkapnya.

Zulhas menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu sudah meninjau area pengembangan untuk program cetak sawah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memperbaiki irigasi yang sudah lama terbengkalai serta meningkatkan benih yang unggul demi mencapai swasembada pangan sebelum 2028.

“Mudah-mudahan sebelum 2028 kita bisa swasembada, paling kurang beras dan jagung,” harapnya lagi.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perdagangan periode 2022-2024 itu juga menyatakan Indonesia mempersiapkan cadangan pangan dengan baik, mulai dari stok pangan hingga bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada masa pemerintahannya.

Untuk mewujudkannya, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

Dalam beleid terbaru tersebut, Prabowo menetapkan susunan kementerian dalam Kabinet Merah Putih yakni terdiri atas 48 kementerian.

Dari jumlah tersebut, terdapat 7 kementerian koordinator (kemenko). Salah satunya adalah Kemenko Bidang Pangan yang dinahkodai Zulkifli Hasan.

Menko Pangan Zulkifli akan mengomandoi setidaknya 6 kementerian/lembaga yakni Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Badan Pangan Nasional; dan Badan Gizi Nasional.

Dengan demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu harus meramu strategi untuk mewujudkan swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo saat kampanye dan disampaikan lagi saat pidato perdana sebagai Presiden RI.

Sejarah Swasembada Pangan di Indonesia

Dilansir dari laman museumkepresidenan.id, awal pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mulai dilaksanakan pembangunan besar-besaran di sejumlah bidang.

Hal tersebut tidak terlepas dari krisis yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Lama, mulai dari inflasi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Salah satu fokus perhatian pemerintah Orde Baru kala itu adalah dibidang pertanian dengan fokus kepada peningkatan hasil produksi beras.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sementara itu, produksi beras nasional hanya 12 juta ton pada 1969.

Upaya peningkatan hasil produksi beras selanjutnya ditempuh melalui intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya pemerintah melalui program Bimbingan Masal (BIMAS) berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras.

Program BIMAS kemudian dikembangkan menjadi BIMAS Gotong Royong yang melibatkan peran swasta nasional serta swasta asing. Tujuan dari Bimbingan Masal Gotong Royong yakni untuk meningkatkan produksi beras nasional dengan memberi bantuan pupuk serta pestisida pada petani.

Program BIMAS Gotong Royong kemudian disempurnakan menjadi Bimas Nasional melalui Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969. Melalui Bimas Nasional, petani memperoleh Intensifikasi Masal (INMAS) serta Intensifikasi Khusus (INSUS). Selain menggerakkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pemerintah juga menerapakan diversifikasi pertanian dengan menggabungkan teknologi dan pertanian.

Program serta kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Soeharto tersebut berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984. Indonesia selanjutnya mampu menjadi negara pengekspor pangan setelah sebelumnya hanya mengandalkan impor.

Atas keberhasilan Indonesia menjadi negara swasembada pangan, Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Food an Agriculture Organization (FAO), Edward Saouma untuk menghadiri Forum Dunia pada 14 November 1985 di Roma, Italia.

Di sana Soeharto memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan yang merupakan hasil dari kerja raksasa suatu bangsa.

Pada agenda yang sama, Presiden Soeharto atas nama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi kepada korban kelaparan di sejumlah negara Afrika.

Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari kaum petani Indonesia sekaligus menegaskan bahwa negara-negara yang sedang membangun dapat meningkatkan kemampuannya sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA – Pidato perdana Presiden ke-8 Republik Indonesia periode 2024 – 2029, Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung mengenai keberlanjutan pembangunan infrastruktur konektivitas.

Dalam pidatonya yang cukup panjang tersebut, Prabowo tampak lebih fokus dalam menyoroti berbagai program yang bakal dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Mulai dari makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, hingga swasembada energi.

“Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Kita tak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar,” jelasnya dalam pidato kepresidenan perdana yang disampaikannya di Kompleks MPR/DPR RI, Minggu (20/10/2024).

Hal itu tampak berbanding terbalik dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dirinya dilantik kembali menjadi Presiden periode 2019 – 2024.

Berdasarkan catatan Bisnis, kala itu Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur menjadi poin kedua yang dibahas. Dia menyebut pembangunan infrastruktur dilakukan dalam rangka mengakselerasi perekonomian rakyat.

“Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” jelas Jokowi, (20/10/2019).

Alhasil, selama 10 tahun Presiden Jokowi tercatat telah membangun 2.432 kilometer (km) jalan tol baru selama 10 tahun menjabat.

Pembangunan tol tersebut paling masif terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyebut total panjang tol baru yang dibangun Jokowi di wilayah Jawa mencapai 1.857 kilometer.

Kemudian, Jokowi juga rajin membangun konektivitas tol di luar Jawa, di mana Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) memiliki portofolio terpanjang mencapai 1.138 km.

Selanjutnya, panjang tol Kalimantan mencapai 145 km, Sulawesi 61 Km dan Bali sepanjang 10 km. Dari data tersebut, Jokowi rata-rata membangun sepanjang 270 km tol baru setiap tahunnya. Di mana, saat ini total ruas tol yang telah beroperasi mencapai 3.212 km.

Selain jalan tol, Jokowi juga telah membangun 5.999 km jalan nasional baru. Di antaranya jalan perbatasan (Papua, Kalimantan, NTT), Jalan Trans Papua dan Kalimantan, Jalan Lintas Selatan Jawa.

Dengan demikian, panjang jalan nasional yang telah terbangun saat ini mencapai 47,6 km dengan kondisi kemantapan mencapai 92%.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029, Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pengelolaan sumber daya air RI selama masa kepemimpinannya ke depan.

Prabowo menyebut, hal itu dilakukan dalam rangka mendukung swasembada energi hingga swasembada pangan RI yang ditargetkan bakal terealisasi pada 2029.

“Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin juga nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik,” jelasnya dalam pidato kepresidenan usai dirinya dilantik di Kompleks MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).

Di samping itu, Prabowo juga mengklaim saat ini RI telah memiliki infrastruktur dan teknologi yang mampu menghasilkan air yang murah bagi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat RI.

“Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo (Jokowi) memang rajin membangun infrastruktur sumber daya air selama masa kepemimpinannya.

Salah satunya, yakni mencanangkan pembangunan 61 bendungan di sejumlah wilayah Indonesia yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

“Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani,” jelas Jokowi saat meresmikan Bendungan Leuwi Keris pada Kamis (29/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilin Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada 2028. Menurutnya, negara harus mampu memastikan rakyatnya sejahtera, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan pangan.

"Suatu bangsa harus bisa memproduksi, dan memberi makan ke rakyatnya. Bangsa mau merdeka tidak boleh tergantung pada impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan," ujarnya dalam pidato di acara Investor Daily Summit 2024, dikutip dari YouTube KompasTV, Rabu (9/10/2024).

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan agar tidak terlalu terdampak pada krisis jika terjadi.

"Kita harus swasembada pangan dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat 4 tahun setelah saya menerima mandat pada 4 Oktober [2024]," tegasnya.

Namun, optimisme Prabowo dalam menggapai swasembada pangan di Indonesia harus diiringi kerja keras seluruh pihak terkait.

Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya membawa Indonesia menjadi negara swasembada pangan.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska, mengungkap setidaknya terdapat 3 tantangan utama yang perlu untuk diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Sonya menegaskan, salah satu tantangan yang paling mendesak untuk diuraikan yakni berkenaan dengan memburuknya kualitas iklim yang mengganggu sistem pertanian nasional hingga global.

“Perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, meningkatnya suhu dan cuaca ekstrem di Kanada seperti banjir dan kekeringan memengaruhi hasil panen padi di seluruh dunia,” kata Sonya dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Bali, Kamis (19/9/2024).

Lebih terperinci, Sonya menjelaskan bahwa selain faktor lingkungan, industri padi juga saat ini tengah bergulat dengan masalah perangkap biologis. Mulai dari hama, penyakit, hingga gulma yang semakin umum dan sulit dikelola.

Alhasil, hal itu membuat beban biaya operasional para petani semakin membengkak hingga berdampak pada terkereknya harga jual beras nasional.

“Petani saat ini menghadapi kompleksitas perubahan iklim, tekanan ekonomi yang semakin meningkat, volatilitas pasar, pembatasan perdagangan, dan meningkatnya biaya input seperti pupuk dan energi, yang membuat petani semakin sulit untung,” tegasnya.

Kemudian, konflik geopolitik di sejumlah negara Timur Tengah juga dipercaya memiliki andil besar pada stabilitas pasokan beras baik nasional maupun global akibat tersendatnya penyaluran produk.

Akhirnya, kelangkaan beras dapat memantik persoalan kerawanan ketahanan pangan yang jauh lebih serius bila tak segera ditangani.