Jakarta -

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Pengecekan ini dilakukan bersama Dinas urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) pada stok yang berada di 100 titik Kabupaten/Kota.

Hasil uji rapid test tersebut sebagian besar atau 90% negatif dari residu. Sementara ada 10 % ada kandungan residu, tetapi dalam jumlah aman, sehingga boleh dikonsumsi.

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya" ujar Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Yusra Egayanti dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Rapid test ini sebagai langkah investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand. Ia mengatakan, telah meminta OKKP dan OKKPD provinsi untuk mengetatkan pengawasan keamanan pangan segar guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut, kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala." ujar Yusra.

Kasus ini bermula di Thailand di mana dilaporkan ditemukan adanya residu pestisida di atas batas aman pada Anggur Shine Muscat yang diimpor dari China. Berkaitan dengan itu, Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk Anggur Shine Muscat aman untuk dikonsumsi. https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/3025.

Meskipun hasil pengujian cepat menunjukkan anggur tersebut aman dikonsumsi, NFA juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain, pilih anggur yang memiliki izin edar; cuci dengan air mengalir yg bersih sebelum dikonsumsi.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga tengah menggencarkan konsumsi buah lokal. Menurut Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal, buah lokal memiliki keunggulan antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena kita mengonsumsi buah sesuai musimnya,

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ujar Rinna.

Ia juga mengungkapkan ajakan konsumsi buah lokal selaras dengan Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 tahun 2024 ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat." ujarnya.

(ada/hns)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Dinas urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Rapid test dilakukan pada stok yang berada di 100 titik Kabupaten/Kota.

Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Yusra Egayanti mengungkapkan, hasil uji rapid test tersebut sebagian besar atau 90% negatif dari residu. Sementara ada 10 % ada kandungan residu, tetapi dalam jumlah aman, sehingga boleh dikonsumsi.

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya" ujar Yusra dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Rapid test ini sebagai langkah investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand. Ia mengatakan, telah meminta OKKP dan OKKPD provinsi untuk mengetatkan pengawasan keamanan pangan segar guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut, kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala." ujar Yusra.

Adapun kasus ini bermula di Thailand di mana dilaporkan ditemukan adanya residu pestisida di atas batas aman pada Anggur Shine Muscat yang diimpor dari China. Berkaitan dengan itu, Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk Anggur Shine Muscat aman untuk dikonsumsi. https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/3025.

Meskipun hasil pengujian cepat menunjukkan anggur tersebut aman dikonsumsi, NFA juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain, pilih anggur yang memiliki izin edar; cuci dengan air mengalir yg bersih sebelum dikonsumsi.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga tengah menggencarkan konsumsi buah lokal. Menurut Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal, buah lokal memiliki keunggulan antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena kita mengonsumsi buah sesuai musimnya,

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ujar Rinna.

Ia juga mengungkapkan ajakan konsumsi buah lokal selaras dengan Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 tahun 2024 ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat." ujarnya.

(ada/das)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan dialog dengan petani Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para petani mengeluhkan sejumlah masalah pertanian padi kepada Zulhas.

Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk. Dia menyebut bahwa petani di daerah itu juga tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Adapun kebutuhan pupuk subsidi mencapai untuk sawah di kawasan tersebut sebesar 1.300 ton.

"Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" tutupnya.

(ada/das)

Subang -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau lahan pertanian di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di lapangan terkait pertanian padi.

Berdasarkan pantauan detikcom, Kamis (31/10/2024) Zulhas hadir di kawasan lahan sawah Sukamandi sekitar pukul 09.10 WIB. Dalam kesempatan itu, Zulhas didampingi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT RNI (Persero) ID FOOD Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka, Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (member of ID Food), Adhi Cahyono Nugroho dan PJ Bupati Subang, Imran.

Sesampainya di lahan sawah, Zulhas melakukan dialog dengan para petani Sukamandi. Tak hanya itu, mantan Menteri Perdagangan itu juga menjajal combine harvester untuk memanen padi.

Saat berdialog dengan petani ditemukan masalah terkait bibit bermutu yang belum merata di petani. Menurut Zulhas bibit yang bermutu itu bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas padi, apa lagi pemerintah mau mencapai swasembada pangan.

"Saya ninjau sebetulnya. Apa sih masalahnya kalau bibit, kita itu tidak merata karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ungkap dia saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Dengan bibit yang bermutu, produksi padi disebut bisa meningkat 10%. Zulhas menyebut saat ini produksi beras nasional sekitar 31 juta ton. Jika produksi ditambah sebesar 10% maka ada tambahan 3 juta ton.

"Kalau (produksi) 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problem-nya, pembibitan itu kok tidak bisa lancar. Sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu," terangnya.

Kemudian, salah satu petani mengungkapkan keluhannya kepada Zulhas. Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah lainnya yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk yang mahal.

Dia mengatakan bahwa petani di daerah itu tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya.

Dalam kesempatan itu, kelompok petani tersebut menyebut kebutuhan pupuk subsidi mencapai 1.300 ton. "Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" ucapnya.

(ada/das)

Jakarta -

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada akhir tahun akan mengalami penurunan. Seperti pada produksi Oktober 2024, diprediksi 2,48 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan sebulan 2,58 juta ton.

Kemudian, November diprediksi produksi hanya 1,73 juta ton atau kurang 950 ribu dari kebutuhan 2,5 juta ton, dan Desember 1,19 juta ton atau kurang 1,4 juta ton dari konsumsi 2,5 juta ton.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut memang ada opsi impor 1 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tambahan impor 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Karena prediksi BPS produksi beras pada Desember 2024-Februari 2024 di bawah angka kebutuhan konsumsi.

"Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, itu memang ada tambahan 1 juta ton (impor). Satu juta ton itu tentunya melihat neraca produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya bisa melewati Februari," terangnya.

Arief menegaskan pemerintah akan tetap menggenjot produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, diakui memang produksi di akhir dan awal tahun biasanya di bawah jumlah konsumsi.

Dia juga menegaskan tambahan impor 1 juta ton itu belum didatangkan tahun ini. Karena saat ini pemerintah masih menyelesaikan importasi 3,6 juta ton.

Adapun kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

"Pokoknya kita doakan produksi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan," pungkasnya.

(ada/das)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jogja -

Harga sembako dapat berubah setiap harinya akibat pengaruh berbagai faktor. Bagi detikers yang membutuhkan informasi tentangnya, simak daftar harga sembako Jogja 15 Oktober 2024 berikut ini.

Informasi terkait harga sembako begitu penting untuk masyarakat. Pasalnya, berbekal pengetahuan ini, warga Jogja dapat menentukan prioritas bahan makanan yang akan dibeli dan jumlahnya. Tak hanya konsumen, pedagang dan produsen juga dapat menentukan langkah yang diambil berdasarkan naik-turunnya harga suatu sembako.

Dengan harga bawang merah naik, di bawah ini daftar harga sembako untuk wilayah Jogja, Selasa, 15 Oktober 2024 menurut PIHPS dan Badan Pangan Nasional.

Daftar Harga Sembako Jogja 15 Oktober 2024 Versi PIHPS Nasional

PIHPS adalah singkatan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Laman ini dikelola oleh Bank Indonesia sejak tahun 2016. PIHPS menyajikan data seputar barang pokok yang dinilai memiliki kekuatan signifikan dalam membentuk angka inflasi.

Dilihat pada Selasa (15/10/2024) pukul 11.35 WIB, tidak tampak adanya update harga dari Pasar Kranggan. Oleh karena itu, tidak ada rerata harga pokok seperti hari-hari biasanya yang diambil dari Pasar Beringharjo dan Kranggan. Dengan sebab tersebut, sebagai gambaran, berikut ini harga sembako Jogja yang berlaku di Pasar Beringharjo pada 15 Oktober 2024:

• Bawang merah ukuran sedang: Rp26.500/kg
• Bawang putih ukuran sedang: Rp43.000/kg
• Beras kualitas bawah I: Rp13.250/kg
• Beras kualitas bawah II: Rp12.500/kg
• Beras kualitas medium I: Rp15.000/kg
• Beras kualitas medium II: Rp14.250/kg
• Beras kualitas super I: Rp17.000/kg
• Beras kualitas super II: Rp16.000/kg
• Cabai merah besar: Rp22.500/kg
• Cabai merah keriting: Rp17.500/kg
• Cabai rawit hijau: Rp30.000/kg
• Cabai rawit merah: Rp42.500/kg
• Daging ayam ras segar: Rp34.000/kg
• Daging sapi kualitas 1: Rp135.000/kg
• Daging sapi kualitas 2: Rp127.500/kg
• Gula pasir kualitas premium: Rp18.000/kg
• Gula pasir lokal: Rp17.500/kg
• Minyak goreng curah: Rp16.000/kg
• Minyak goreng kemasan bermerk 1: Rp19.000/liter
• Minyak goreng kemasan bermerk 2: Rp18.000/liter
• Telur ayam ras segar: Rp25.500/kg

Daftar Harga Sembako Jogja 15 Oktober 2024 Versi Bapanas

Selain PIHPS, sumber kredibel lainnya yang bisa dipakai untuk mengetahui perkembangan harga sembako sehari-hari adalah panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dikutip dari situs resminya pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 10.13 WIB, harga sembako di Kota Jogja hari ini adalah:

• Beras premium: Rp14.250/kg
• Beras medium: Rp12.990/kg
• Beras SPHP: Rp12.500/kg
• Kedelai biji kering impor: Rp9.500/kg
• Bawang merah: Naik dari Rp20.980 menjadi Rp22.360/kg
• Bawang putih bonggol: Rp34.500/kg
• Cabai merah keriting: Rp13.960/kg
• Cabai rawit merah: Rp40.000/kg
• Daging sapi murni: Rp130.000/kg
• Daging ayam ras: Rp32.980/kg
• Telur ayam ras: Rp26.000/kg
• Gula konsumsi: Rp17.000/kg
• Minyak goreng kemasan sederhana: Rp16.000/liter
• Minyak goreng curah: Rp16.000/liter
• Tepung terigu curah: Rp9.000/kg
• Tepung terigu kemasan: Rp11.000/kg
• Garam halus beryodium: Rp12.000/kg
• Ikan kembung: Rp35.500/kg
• Ikan bandeng: Rp42.500/kg
• Ikan tongkol: Rp32.500/kg

Faktor-faktor Penyebab Naiknya Harga Sembako

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan harga bahan pokok naik. Dirangkum dari Journal of Sharia and Law berjudul 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako oleh Para Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah' karya Nur Azizah Nasution dkk, ini poin-poinnya:

1. Faktor Produksi

Tanpa adanya produksi, para pedagang sembako di pasar akan kekurangan jumlah barang. Penyebabnya bervariasi, mulai dari hasil panen yang tidak maksimal, keterbatasan biaya petani, hingga cuaca buruk. Alhasil, barang langka membuat harga melambung.

2. Faktor Distribusi

Semakin lama proses distribusi, makin naik pula harga sembako. Lebih-lebih, jika terjadi keterlambatan dalam prosesnya. Akibatnya, pedagang mesti menaikkan harga sembako demi dapat meraup laba.

3. Faktor Sumber Pasokan

Mirip dengan faktor pertama, sumber pasokan dapat memengaruhi naik-turunnya harga sembako. Semakin banyak barang yang tersedia, harganya akan semakin murah, begitu pula sebaliknya.

4. Faktor Permintaan dan Penawaran

Ketika permintaan terhadap suatu barang naik, para pedagang akan menaikkan harga. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

5. Faktor Jumlah Pedagang Pesaing

Semakin banyak pesaing, harga sembako cenderung lebih mendekati tarif pasaran. Sebagai contoh, di pasar A hanya ada dua pedagang sembako. Kondisi ini membuat keduanya bersaing dengan lebih ekstrem ketimbang pasar B yang memiliki 10 pedagang sembako. Sebab, keduanya mesti bersaing ketat untuk memperebutkan pasar.

Demikian informasi harga sembako di Jogja, Selasa, 15 Oktober 2024. Perlu dicatat bahwa harga yang ditemui di pasaran bisa saja berbeda. Hal ini disebabkan adanya disparitas untuk masing-masing sembako. Semoga bermanfaat.

(sto/dil)

JAKARTA - Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia dan Pacific World Bank , Carolyn Turk menyebut harga beras di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tak tanggung-tanggung, perbedaannya mencapai 20%.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta, agar Indonesia jangan terprovokasi. Pasalnya menurutnya apa yang dikatakan World Bank atau Bank Dunia tidak lebih dari sekedar jebakan agar Indonesia terus melakukan impor.

"Jadi kalau Bank Dunia menyampaikan pembatasan impor (yang dilakukan Indonesia) sehingga harga mahal, ya memang. Memang tugas kita sebagai negara melindungi petani kita," ungkap Arief.

"Sekarang kita jangan terpancing oleh statement Bank Dunia karena kita tidak impor maka harga tinggi. Indonesia saat ini memang sedang meningkatkan kesejahteraan petani," lanjutnya.

Lebih lanjut Arief menyampaikan bahwa Indonesia harus kompak, bahu membahu untuk melakukan koreksi sehingga produksi petani bisa semakin ditingkatkan. Menurutnya, ini penting dilakukan guna menekan harga beras agar bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Yang harus kita kerjakan adalah self correction. Kita harus tingkatkan produksi bersama-sama, semua elemen harus bekerja sama. Benih kita perbaiki, pupuk, penyuluh, teknologi, food cost kita perbaiki. Memang banyak yang harus dikerjakan," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya Carolyn mengungkap, tingginya harga beras di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian. Dan yang mirisnya lagi, tingginya harga beras tidak diikuti dengan kesejahteraan petani.

Lebih jauh disampaikan, pendapatan petani di Indonesia masih di bawah USD1 atau setara Rp15.207 per hari. Yang mana itu artinya dalam setahun diperkirakan penghasilan petani Indonesia hanya kurang dari USD341 atau setara Rp5 juta saja.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan," ungkapnya dalam acara Indonesia International Rice Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu.

Carolyn menekankan, pentingnya investasi untuk mendorong produktivitas pertanian di tengah krisis pangan akibat perubahan iklim seperti sekarang ini.Menurutnya, investasi bisa mengurangi kerugian pasca panen sekaligus membuka peluang dalam meningkatkan kemampuan produksi dengan membangun ragam infrastruktur seperti pabrik dengan teknologi modern dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Seperti yang telah saya katakan, penting untuk berinvestasi pada pendorong produktivitas pertanian. Kami telah menyarankan bahwa penelitian dan penyuluhan merupakan bidang yang penting untuk diperhatikan," ujarnya.

Jakarta -

Pendapatan petani di Indonesia disebut di bawah rata-rata oleh Bank Dunia. Badan Pangan Nasional menepis informasi tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 'Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II', menyebutkan rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun.

Sementara jika menurut Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Dengan itu dapat diartikan rerata pendapatan usaha pertanian perorangan telah mengalami peningkatan sampai lebih dari 4 kali lipat.

"Kami di Badan Pangan Nasional bersyukur pendapatan sedulur petani masih terjaga baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini turut menandakan ekosistem pangan yang dibangun mulai dari hulu sampai hilir, berjalan cukup baik. Kita meyakini apabila semangat produktivitas petani terus menggebu, tentu ketercukupan kebutuhan konsumsi pangan dari pasokan domestik mampu terwujud, sehingga kemandirian pangan nasional pun kian kokoh," kata dia dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Kemudian, BPS juga mencatat dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10% termasuk dalam kategori petani skala kecil. Petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Di sisi lain, pada tahun 2023, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil dilaporkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 US$ PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja.

"Ini naik signifikan karena pada 2021, menurut hasil SITASI, petani kategori ini kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 106,54 US$ PPP atau setara dengan Rp 506.983 per hari kerja," terang dia dalam keterangannya.

Arief mengklaim naiknya pendapatan petani itu merupakan hasil upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan beras juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.

Ini dikarenakan Bulog ditugaskan untuk melakukan penyerapan beras yang berasal dari hasil petani lokal. Sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog terus meningkat.

"Pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Badan Pangan Nasional bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani kita yang kemudian kita salurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras seperti hari ini," terang Arief.

"Realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog pun kian meningkat. Grafiknya itu di 2022 capai 994 ribu ton. Lalu 2023 berhasil sampai 1 juta ton. Nah di tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," pungkasnya.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk menyoroti kesejahteraan petani di Indonesia. Dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024) yang lalu dia memaparkan pendapatan petani disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207.

Artinya dalam setahun diperkirakan pendapatan petani hanya berkisar di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta. Jumlah ini bahkan jauh lebih kecil daripada pendapatan per kapita Indonesia di 2023 yang mencapai Rp 75 juta per tahun.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkap Carolyn Turk.

Simak juga Video 'Ma'ruf: Jamsostek Juga Penting Diberikan ke Petani, Marbot, PKL':

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

Jakarta -

Bank Dunia (World Bank) sempat mengatakan harga beras eceran di Indonesia konsisten tinggi di ASEAN. Hal ini diungkapkan oleh Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu dari sisi pemerintah melalui Badan Pangan Nasional membantah jika dikatakan harga beras eceran di Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras di ritel misalnya Singapura dan Malaysia berada di atas Indonesia.

"Misal SGD 11 per 5 kg di rak Supermarket berarti 11 x (kurs Singapura ke rupiah) Rp 11.700 ÷ 5 = Rp 25.740/kg. Iya memang (banyak negara ASEAN harga beras lebih mahal) kita lagi fokus kesejahteraan petani. Cek aja Singapura, Malaysia, harga shelving (rak di ritel) loh ya. Kalau (harga) di Jepang atau Korea itu udah pasti selangit, cek aja," kata dia kepada detikcom, Kamis (26/9/2024).

Arief menjelaskan saat ini harga beras memang dinaikkan demi mensejahterakan petani padi. Namun, bukan tidak dilakukan perhitungan agar harga wajar baik di petani dan konsumen.

Hal ini menurutnya terbukti dengan inflasi pangan yang masih dinilai cukup terkendali. Arief juga menyebut dari sisi produksi kondisi Indonesia juga aman dan perlu digenjot agar melimpah dan tidak lagi impor.

"Beras Indonesia itu memang kita lagi naikin karena petaninya NTP kasih 110. Kita harus fokus mensejahterakan petani. Jika dikatakan harga beras Indonesia termahal, dia itu pengennya kita impor yang banyak sehingga harga jatuh, harga rendah. Orang Indonesia volatile food masih 3%, inflasi 2%, masa Bank Dunia nggak tahu. Dia itu dapat pesan supaya kita impor banyak. Jangan mau," tuturnya.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9).

Akibatnya, masyarakat Indonesia disebut harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk kebutuhan pangannya terutama karena beras.

"Kami memperkirakan bahwa konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka daripada yang seharusnya mereka bayar di pasar bebas," jelasnya.

Simak Video: Efek Perubahan Iklim Gagal Panen hingga Harga Beras Naik

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program unggulan Makan Bergizi Gratis. Untuk mendukung program tersebut Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) akan diperkuat untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengatakan pihaknya memiliki andil yang signifikan terhadap keberhasilan berbagai program pemerintah yang bertalian dengan intervensi urusan pangan.

Berkaca dari itu, penguatan stok CPP yang diampu oleh BUMN pangan terus diupayakan Intensi ini pun termasuk untuk mendukung pemenuhan salah satu program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni program Makan Bergizi Gratis.

"Kami di Badan Pangan Nasional tentu mendukung program MBG, karena dengan itu, keterhubungan hulu sampai hilir menjadi semakin terkoneksi dengan baik. Jadi ini merupakan program pemerintah yang dapat membuktikan hasil produksi petani dan peternak di hulu tersambung sampai di hilir, sehingga hasil panen pasti diserap. Melalui CPP yang memadai, nantinya bisa turut menyokong pasokan pangan pokok yang dibutuhkan selama pelaksanaan MBG yang dimulai tahun depan," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Adapun daftar pangan yang masuk dalam CPP ada 11, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Arief memastikan pihaknya telah mempersiapkan jejaring penyuplai dan distribusi dalam ekosistem pangan yang dapat diintegrasikan guna menunjang pelaksanaan program MBG, sehingga memenuhi ekspektasi yang ditetapkan.

Ia pun ingin memitigasi kemungkinan terjadinya situasi fluktuasi pangan dengan terus memastikan ketercukupan dan ketersediaan pasokan pangan pokok strategis bagi masyarakat secara umum.

"Selama ini kolaborasi Badan Pangan Nasional bersama dengan asosiasi pelaku usaha dan pengelola pasar tradisional dan modern telah terbentuk dengan baik. Kita harap jejaring sinergis ini mampu terus menjaga stabilitas pangan dan bisa berpadu dengan Badan Gizi Nasional sebagai pihak pelaksana program MBG. Badan Pangan Nasional siap mendukung dan berkolaborasi secara intensif," imbuhnya.

Penguatan stok CPP selama ini dilaksanakan oleh Perum Bulog dan ID FOOD dengan terus mendahulukan melalui penyerapan produksi dalam negeri. Namun tatkala produksi dalam negeri terdapat defisit antara produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, demi menjaga harga domestik agar tidak melonjak, terpaksa dilakukan pengadaan dari luar negeri. Itu juga pemerintah selalu laksanakan secara terukur tanpa mempengaruhi harga di tingkat produsen.

Sampai minggu pertama September, Bulog telah melaksanakan pengadaan beras asal dalam negeri sebanyak 854 ribu ton. Jika dibandingkan total pengadaan beras dalam negeri periode yang sama di tahun 2023 terdapat peningkatan 0,56 persen.

Untuk pengadaan komoditas jagung pakan asal dalam negeri, Bulog telah merealisasikan sebanyak 84 ribu ton untuk stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Pengadaan dalam negeri lainnya oleh Bulog antara lain minyak goreng 53 ribu kilo liter, gula konsumsi 25 ribu ton, daging ayam 1,6 ribu ton sampai telur ayam 441 ton.

Lebih lanjut, ID FOOD dalam melaksanakan program bantuan pangan untuk penanganan stunting di tahun ini, dipastikan menyalurkan paket telur dan daging ayam hasil peternak dalam negeri. Bantuan pangan kepada total 1,4 juta keluarga di 7 provinsi selama 3 bulan tersebut juga menjadi instrumen pemerintah dalam membantu penyerapan hasil peternak unggas lokal. Per 9 September, bantuan pangan sebanyak 2.630.776 paket untuk alokasi 3 bulan telah berhasil disalurkan.

(ada/hns)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menanggapi rencana Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberi bantuan pangan kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut disampaikannya pada saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, kemarin.

"Saya diperintahkan Pak Kemenko PMK untuk mendata yang PHK. Hingga hari ini kami tidak mendapat, kami terus kejar sampai ke Kadin, Apindo. Sebenarnya Pak Menko juga minta untuk memasukkan itu, kami juga sudah komunikasi dengan BPJS, tapi belum dapat datanya itu," kata perempuan yang akrab disapa Risma, dikutip Rabu (4/9/2024).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan sampai saat ini pihaknya menunggu penugasan terkait hal tersebut. Dia bilang, biasanya apabila ada keadaan darurat akan diadakan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat tersebut akan dibahas anggaran hingga sasaran penerima bantuan.

"Kita menunggu penugasan aja kan maksudnya dalam rapat itu hitung-hitungan seperti apa, kan harus disesuaikan juga anggarannya siapa berapa banyak Itu kan juga harus disesuaikan," kata Arief.

Berkaitan dengan itu, biasanya akan melibatkan kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dia menyebut selama ini bantuan pangan yang diberikan pihaknya bertujuan untuk stabilisasi pangan hingga korban bencana alam.

"Biasanya akan melibatkan Menteri Keuangan, Menko PMK Menteri Sosial, Badan Pangan. Bantuan itu kan macem-macem bentuknya Ada yang Perlinsos. Kalau yang di Badan Pangan itu bantuannya kemarin itu lebih banyak untuk stabilisasi, jaga inflasi Sama satu lagi disaster bencana alam kemarin," imbuhnya.

(ara/ara)