Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketersediaan stok beras Bulog aman dan cukup hingga akhir tahun. Dalam kunjungan perdananya ke Perum Bulog, Zulhas pun menyempatkan diri mengunjungi Kawasan Pergudangan Bulog di Sunter Timur, Jakarta.

"Presiden kita, Pak Prabowo menyampaikan kita akan swasembada pangan, pangan artinya tidak hanya beras, pangan itu ada beras, jagung, gula, kedelai, cabe, bawang dan lain-lain. Paling tidak di tahun 2028 kita harus bekerja keras bisa swasembada untuk komoditi beras dan jagung," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024)

Sebagai persiapan menuju tahapan tersebut, lanjutnya, harus dipersiapkan segala sesuatu dengan baik. Pada saat rapat di Kementerian Kehutanan dan seluruh Kementerian beberapa waktu lalu, Zulhas membahas bagaimana rencana agar bisa swasembada, salah satunya adalah dengan mencetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain.

"Salah satu contohnya adalah yang di Merauke kemarin yang telah Bapak Presiden kunjungi di sana, ada cetak sawah baru di Merauke dan memperbaiki lahan sawah yang terbengkalai cukup lama," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, kita juga harus mempersiapkan cadangan beras Pemerintah, penguatan stok dan apa yang diperlukan ke depan untuk bantuan pangan, SPHP dan ada Bansos. Usai rapat bersama Dirut Bulog, Zulhas juga memastikan semua persiapan untuk tahun depan dan tahun ini sudah siap dan baik.

"Teman-teman di sini bisa melihat bahwa sekurang-kurangnya akhir tahun ini stok milik Bulog bisa mencapai 2 juta ton yang tersebar lebih di 1.500 lebih Gudang Bulog dengan total kapasitas sebanyak 4 juta ton, jadi stok beras kita sangat aman dan cukup, oleh karena itu untuk publik, pedagang dan masyarakat tidak usah khawatir karena stok beras cukup, apa lagi nanti tahun depan dengan adanya program sawah baru, intensifikasi dan lain-lain berjalan dengan baik," tambah Zulhas.

Menurut Zulhas, menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras, adalah prioritas utama pemerintah. Ia menegaskan bahwa kunjungannya kali ini adalah bentuk komitmen untuk memantau langsung persediaan pangan di lapangan.

"Kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar bisa berjalan dengan baik terutama peningkatan produksi dalam negeri", ujarnya.

Zulhas juga tampak antusias dalam memeriksa langsung karung-karung beras yang tersusun rapi di gudang. Tidak hanya memeriksa kuantitas, ia juga menyoroti kualitas beras yang disimpan Bulog.

Perjalanan Menko Pangan ke gudang Bulog ini menyasar langsung ke Kawasan Pergudangan Kanwil DKI Jakarta dan Banten, salah satu gudang besar yang menyimpan cadangan beras pemerintah milik Bulog. Dalam peninjauan ini, Direktur Utama Perum BULOG, Wahyu Suparyono, memastikan bahwa gudang di Sunter Timur ini menyimpan beras dengan kondisi dan kualitas yang terjaga.

"Kami siap mendukung program pemerintah, menjaga ketahanan pangan nasional," kata Wahyu.

Di sisi lain, Wahyu menjelaskan pihaknya telah menerapkan standar ketat dalam penyimpanan beras agar kualitas tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat. Ia mengatakan kunjungan perdana Zulkifli Hasan ke kawasan pergudangan Bulog sebagai Menko Pangan ini membawa optimisme baru terhadap stabilitas stok pangan, terutama beras.

Diharapkan sinergi antara Kemenko Pangan dan Bulog terus terjalin erat, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran soal pasokan beras di masyarakat. Dengan dukungan dari Bulog dan komitmen kuat dari Kemenko Pangan, lanjutnya, masyarakat dapat berharap akan ketahanan pangan yang semakin terjaga dan mewujudkan swasembada pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028.

Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

“Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia harus bekerja keras mempersiapkan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.

Teranyar, Zulhas mengaku dirinya telah mengadakan rapat di Kementerian Kehutanan dengan seluruh jajaran kementerian. Pembahasan dalam rapat itu adalah mencari formula agar rencana swasembada Indonesia terealisasi.

“Termasuk cetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain yang di Merauke yang kemarin Bapak Presiden [Prabowo] sudah sudah ke sana,” ungkapnya.

Zulhas menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu sudah meninjau area pengembangan untuk program cetak sawah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memperbaiki irigasi yang sudah lama terbengkalai serta meningkatkan benih yang unggul demi mencapai swasembada pangan sebelum 2028.

“Mudah-mudahan sebelum 2028 kita bisa swasembada, paling kurang beras dan jagung,” harapnya lagi.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perdagangan periode 2022-2024 itu juga menyatakan Indonesia mempersiapkan cadangan pangan dengan baik, mulai dari stok pangan hingga bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka-bukaan lokasi kantor barunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dia menyebut akan berkantor di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan kementerian koordinator baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian ini menjadi pendukung visi-misi dari Prabowo yakni swasembada pangan secara cepat.

"Di Graha Mandiri (kantor), (akan pindah) dua bulan lagi," jelas dia ditemui di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Saat ditanya anggaran Kemenko Bidang Pangan, Zulhas menjawab belum ada. Namun tengah di urus untuk anggarannya ke depan. "Belum-belum, lagi diurus," ucapnya singkat.

Sebagai informasi Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ada sejumlah kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya.

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

"Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," tutupnya.

Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - SUBANG. Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) bakal segera memiliki kantor. Sebagaimana diketahui Kemenko Pangan baru saja dibentuk di Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan kantor Kemenko Pangan yang terletak di Graha Mandiri, Jakarta Pusat.

"(Kantor Kemenko Pangan) di Graha Mandiri, (pindah) dua bulan lagi," ujarnya saat ditemui di sela-sela panen padi di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10).

Sementara itu, Zulhas menuturkan, terkait alokasi anggaran masih dalam tahap penggodokan, sehingga belum diketahui berapa anggaran yang bakal digelontorkan kepada Kemenko Pangan.

"(Anggaran) Belum-belum, masih diurus," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Zulhas menyebut pihaknya bakal mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga besutan Presiden Prabowo. Adapun dana yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai Rp 71 triliun.

"Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp 71 triliun," kata Zulhas kemarin.

Rinciannya, Rp 63,35 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen.

Selain itu, Zulhas menyebutkan, anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2025 mencapai Rp 139,4 triliun. Anggaran ini akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta dana pupuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak hanya itu, ada pula dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16,25 triliun dan anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 19 triliun.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis.

Melansir Infopublik.id, pernyataan tersebut disampaikan oleh Zulhas, sapaan akrabnya, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

“Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp 71 triliun," jelasnya.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2025 mencapai Rp 139,4 triliun. Anggaran ini akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta dana pupuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk satu tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat juga dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16,259 triliun dan anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 19 triliun.

Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk memastikan program swasembada pangan dapat terintegrasi dan terarah, sehingga target swasembada pangan tercapai.

Selain itu, Zulhas juga mengamini adanya alokasi khusus untuk program cetak sawah pada tahun mendatang. Nilainya sebesar Rp 15 triliun.

Target program ini mencakup ekstensifikasi sawah baru seluas 150 ribu hektare (ha) dan intensifikasi 80 ribu ha untuk sawah yang sudah ada.

"Kami alokasikan anggaran ini untuk memperluas dan mengoptimalkan lahan sawah demi mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengungkap pemerintah membutuhkan anggaran jumbo senilai Rp139,4 triliun pada 2025, demi menuju swasembada pangan pada 2028–2029.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran jumbo ini tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Zulhas menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan senilai Rp139,4 triliun ini menyebar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang salah satunya diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi. Dari anggaran tersebut, senilai Rp44 triliun adalah untuk perusahaan pelat merah Pupuk Indonesia Holding Company.

“Pupuk, ada [anggaran] Rp44 triliun, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN,” ujarnya.

Anggaran ketahanan pangan lainnya juga diperuntukkan untuk penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak merinci secara detail anggaran yang akan diterima BRIN.

Selain itu, Zulhas menyebut ketahanan pangan menuju swasembada pangan 2028–2029 ini juga mengalokasikan anggaran melalui dana desa senilai Rp16,25 triliun.

Dengan anggaran yang jumbo ini, Zulhas menyebut bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mencapai swasembada pangan.

“Harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” terangnya.

Di samping itu, Zulhas menyampaikan bahwa ada anggaran ketahanan pangan melalui pemerintah daerah hampir mencapai Rp20 triliun. “Ada juga [anggaran] yang melalui [pemerintah] daerah, ada Rp19 triliun lebih, selain dana desa, ada hampir Rp20 triliun,” imbuhnya.

Hadir pula dalam rapat koordinasi bidang pangan di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada masa pemerintahannya.

Untuk mewujudkannya, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

Dalam beleid terbaru tersebut, Prabowo menetapkan susunan kementerian dalam Kabinet Merah Putih yakni terdiri atas 48 kementerian.

Dari jumlah tersebut, terdapat 7 kementerian koordinator (kemenko). Salah satunya adalah Kemenko Bidang Pangan yang dinahkodai Zulkifli Hasan.

Menko Pangan Zulkifli akan mengomandoi setidaknya 6 kementerian/lembaga yakni Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Badan Pangan Nasional; dan Badan Gizi Nasional.

Dengan demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu harus meramu strategi untuk mewujudkan swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo saat kampanye dan disampaikan lagi saat pidato perdana sebagai Presiden RI.

Sejarah Swasembada Pangan di Indonesia

Dilansir dari laman museumkepresidenan.id, awal pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mulai dilaksanakan pembangunan besar-besaran di sejumlah bidang.

Hal tersebut tidak terlepas dari krisis yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Lama, mulai dari inflasi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Salah satu fokus perhatian pemerintah Orde Baru kala itu adalah dibidang pertanian dengan fokus kepada peningkatan hasil produksi beras.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sementara itu, produksi beras nasional hanya 12 juta ton pada 1969.

Upaya peningkatan hasil produksi beras selanjutnya ditempuh melalui intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya pemerintah melalui program Bimbingan Masal (BIMAS) berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras.

Program BIMAS kemudian dikembangkan menjadi BIMAS Gotong Royong yang melibatkan peran swasta nasional serta swasta asing. Tujuan dari Bimbingan Masal Gotong Royong yakni untuk meningkatkan produksi beras nasional dengan memberi bantuan pupuk serta pestisida pada petani.

Program BIMAS Gotong Royong kemudian disempurnakan menjadi Bimas Nasional melalui Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969. Melalui Bimas Nasional, petani memperoleh Intensifikasi Masal (INMAS) serta Intensifikasi Khusus (INSUS). Selain menggerakkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pemerintah juga menerapakan diversifikasi pertanian dengan menggabungkan teknologi dan pertanian.

Program serta kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Soeharto tersebut berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984. Indonesia selanjutnya mampu menjadi negara pengekspor pangan setelah sebelumnya hanya mengandalkan impor.

Atas keberhasilan Indonesia menjadi negara swasembada pangan, Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Food an Agriculture Organization (FAO), Edward Saouma untuk menghadiri Forum Dunia pada 14 November 1985 di Roma, Italia.

Di sana Soeharto memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan yang merupakan hasil dari kerja raksasa suatu bangsa.

Pada agenda yang sama, Presiden Soeharto atas nama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi kepada korban kelaparan di sejumlah negara Afrika.

Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari kaum petani Indonesia sekaligus menegaskan bahwa negara-negara yang sedang membangun dapat meningkatkan kemampuannya sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Zulkifli Hasan harus mengatur strategi guna mewujudkan ambisi Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.

Swasembada pangan dan energi menjadi mimpi besar Prabowo yang harus diwujudkan dalam 5 tahun masa kepemimpinannya.

“Kita harus mampu memproduksi kebutuhan pangan seluruh Rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Minggu (20/10/2024).

Bahkan, Prabowo optimistis dapat membawa Indonesia menjadi pusat lumbung pangan dunia. Swasembada pangan harus diwujudkan untuk melindungi ketahanan pangan RI baik di tengah kondisi krisis yang siap mengadang kapanpun.

“Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Kita tak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang lain, pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-cita swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Zulkifli Hasan tidak sendiri dalam mewujudkan swasembada pangan. Dia akan dibantu setidaknya 6 kementerian/lembaga di bawah koordinasinya yakni Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Badan Pangan Nasional; dan Badan Gizi Nasional.

Orang Dekat Haji Isam

Seperti diberitakan empat tokoh yang memiliki hubungan dengan Haji Isam masuk dalam jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Haji Isam merupakan pemilik Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

Perusahaan induk tersebut pun menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

Berdasarkan penelusursan Bisnis, terdapat tiga orang dekat Haji Isam yang ditunjuk jadi menteri oleh Prabowo. Sementara itu, satu orang sisanya menjadi wakil Menteri. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya berada di kementerian di bawah koordinasi Kemenko Pangan.

Nama pertama yakni, Andi Amran Sulaiman. Dia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Amran juga sebelumnya menempati jabatan tersebut dalam kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Amran merupakan sepupu dari Haji Isam. Amran pernah tercatat menjadi Komisaris Utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) besutan Haji Isam. Jabatan itu diduduki Amran pada 2021 lalu, sebelum diserahkan ke Jhony Saputra, anak Haji Isam.

Nama kedua, yakni Dudy Purwagandhi. Dudy ditunjuk Prabowo untuk mengemban jabatan Menteri Perhubungan.

Dudy merupakan komisari PT PLN (Persero). Dudy tercatat memiliki sejumlah pengalaman di berbagai perusahaan sebelum menjadi Komisaris PLN.

Pengalaman itu salah satunya menjadi direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008-2009. Jhonlin Marine Trans merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat Haji Isam.

Jhonlin Marine Trans bergerak di bidang pelayaran sebagai transportir pemuatan kargo bijih besi maupun batu bara, dari pelabuhan Sungai Dua, Setangga dan Kodeco menuju ke vassel (kapal besar).

Selain itu, Dudy juga pernah menjabat sebagai Direktur di perusahaan transportasi lainnya milik Haji Isam, yaitu PT Jhonlin Air Transport pada 2008-2009. Jhonlin Air Transport merupakan maskapai penerbangan regional, dengan fokus pada wilayah Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, Dody Hanggodo ditunjuk Prabowo untuk menjabat Menteri Pekerjaan Umum (PU). Berdasarkan penelusuran Bisnis, memang tak banyak catatan soal karier professional Dody.

Adapun yang tercatat di media, Dody pernah menjadi komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN). Perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Perusahaan tersebut berlokasi di Kecamatan Batu Engau, kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas izin usaha mencapai 22.500 hektare.

PGUN merupakan anak usaha PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Lestari. Adapun Citra Agro Raya Lestari dan Araya Agro Lestari merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh anak Haji Isam, yakni Jhony Saputra dan Liana Saputri.

Keempat, Sulaiman Umar ditunjuk Prabowo untuk menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Sulaiman merupakan adik ipar dari Haji Isam.

Sulaiman merupakan suami dari Noor Andi Arinawati Arsyad atau Arina Sulaiman. Adapun, Arina Sulaiman merupakan adik Haji Isam.

Selain itu, kedekatan Sulaiman dan Prabowo sudah terjalin sebelumnya. Dia merupakan Ketua Tim Pemenangan Daerah (TKD) kandidat Prabowo-Gibran di Kalimantan Selatan.

Tantangan Impor

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras. Tercatat, volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.

Fajarini menyebut, jutaan impor beras yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, kata dia, maka akan terjadi fluktuasi harga beras.

“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada, yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.

Hal ini mengingat sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.

“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” tuturnya.

Sebelumnya, BPS mengungkap nilai impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai US$2,01 miliar, naik 105% secara kumulatif. Pada periode yang sama tahun lalu adalah US$980,44 juta.

Adapun, impor beras Indonesia berasal dari Thailand dengan volumenya mencapai 1,14 juta ton, Vietnam 998.040 ton, dan Pakistan sebanyak 463.396 ton.

Data BPS juga mengungkap fenomena El Nino berdampak pada merosotnya luas panen pada 2024. Imbasnya, produksi beras Indonesia diperkirakan akan merosot pada tahun ini. Di mana, proyeksi penurunan produksi beras ini sejalan dengan proyeksi luas tanah (panen) padi maupun gabah kering giling (GKG) yang mengalami penurunan.

Pada tahun ini, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan hanya mencapai 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dibandingkan tahun lalu.

Alasannya, penurunan produksi beras terjadi pada periode Januari—April, yaitu sebesar 1,91 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023. Namun, pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan naik, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan menjabarkan kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya. Kemenko Pangan merupakan kementerian koordinator baru yang lahir di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui, dirinya telah dilantik menjadi Menko Pangan dalam Kabinet Merah Putih pagi tadi. Zulhas menjelaskan terkait instansi mana saja yang terkoordinasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Pangan.

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Ketika ditanya target 100 kerja Kemenko Pangan, dirinya tidak menjawab. Zulhas hanya menekankan bahwa target Prabowo Dalam 5 tahun adalah swasembada pangan.

Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

"Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto menambah beberapa kementerian coordinator baru, salah satunya Kemenko Bidang Pangan. Posisi itu diduduki oleh Zulkifli Hasan.

Zulhas yang sebelumnya merupakan Menteri Perdagangan resmi dilantik jadi Menko Bidang Pangan tadi pagi oleh Prabowo. Zulhas mengungkapkan tugas dan amanahnya yang baru itu sesuai dengan misi Prabowo yang ingin Indonesia mencapai swasembada pangan.

"Tugasnya jelas dan terang (sebagai Menko Pangan). Baik pidato pelantikan di MPR maupun di depan media lainnya. Bahwa lima tahun ini kita harus swasembada pangan dan satu lagi kita harus swasembada energi," kata Zulhas saat Sertijab Mendag di Kementerian Perdagangan RI Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dirinya juga mengatakan terkait program swasembada pangan dan eergi ini sudah dituang dalam proposal yang disampaikan pada sepuluh tahun lalu saat partainya mendukung Prabowo dalam pilpres 2014.

"Saya memang nyampaikan proposal ini kira-kira sepuluh tahun yang lalu. Waktu kami pertama kali mendukung Pak Prabowo pada tahun 2014. Itu proposalnya kita waktu itu swasembada pangan. Dengan membagi klaster pertanian," lanjut Zulhas.

Ia juga menerangkan bahwa dalam program swasembada pangannya sudah tidak lagi berpusat di Pulau Jawa mengingat lahan yang terus berkurang dan buruknya kualitas udara di Jawa. Dirinya menyebut bahwa kini program hilirisasi pangan akan berpusat di Papua.

"Jawa tuh lahannya kurang terus, bahkan Pulau Jawa untuk hidup saja tidak layak. Masa depan pertanian Indonesia itu di Papua dan kita sudah mulai fokus kesitu dengan serius," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto mengumumkan nama menteri dalam kabinet yang dinamai Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Salah satu kementerian koordinator baru di era Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Kementerian Koordinator Pangan yang sebentar lagi secara resmi dipimpin oleh Zulkifli Hasan.

Bang Zul - sapaan akrabnya - sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi-Maruf Amin. Dia dilantik sebagai Mendag pada 15 Juni 2022.

Eks rekan sejawatnya di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo, yang kini menjadi Presiden ke-8 RI, mempercayakan urusan pangan nasional kepada Zulkifli Hasan.

Zulkifli harus memanggul amanah yang merupakan mimpi besar Presiden Prabowo yakni mewujudkan swasembada pangan dalam 4-5 tahun mendatang.

“Kita harus mampu memproduksi kebutuhan pangan seluruh Rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Minggu (20/10/2024).

Bahkan, Prabowo optimistis dapat membawa Indonesia menjadi pusat lumbung pangan dunia. Swasembada pangan harus diwujudkan untuk melindungi ketahanan pangan RI baik di tengah kondisi krisis yang siap mengadang kapanpun.

“Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Kita tak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-cita swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Tantangan Impor

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras. Tercatat, volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.

Fajarini menyebut, jutaan impor beras yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, kata dia, maka akan terjadi fluktuasi harga beras.

“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada, yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.

Hal ini mengingat sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.

“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” tuturnya.

Sebelumnya, BPS mengungkap nilai impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai US$2,01 miliar, naik 105% secara kumulatif. Pada periode yang sama tahun lalu adalah US$980,44 juta.

Adapun, impor beras Indonesia berasal dari Thailand dengan volumenya mencapai 1,14 juta ton, Vietnam 998.040 ton, dan Pakistan sebanyak 463.396 ton.

Data BPS juga mengungkap fenomena El Nino berdampak pada merosotnya luas panen pada 2024. Imbasnya, produksi beras Indonesia diperkirakan akan merosot pada tahun ini. Di mana, proyeksi penurunan produksi beras ini sejalan dengan proyeksi luas tanah (panen) padi maupun gabah kering giling (GKG) yang mengalami penurunan.

Pada tahun ini, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan hanya mencapai 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dibandingkan tahun lalu.

Alasannya, penurunan produksi beras terjadi pada periode Januari—April, yaitu sebesar 1,91 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023. Namun, pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan naik, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Makan Bergizi Gratis

Pekerjaan rumah lainnya untuk Kemenko Pangan adalah mendukung program ambisius Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Program ini memiliki tujuan besar yakni menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, merealisasikan program Makan Bergizi Gratis bukanlah hal yang mudah. Selain anggaran jumbo yang harus disiapkan, ketersediaan produk pangan yang tersaji dalam menu menjadi persoalan tersendiri. Salah satunya adalah ketersediaan susu.

Program unggulan makan bergizi gratis disebut membutuhkan tambahan hingga 3,6 juta ton susu.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa kemampuan produksi susu segar dalam negeri saat ini hanya 1 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan 21% dari kebutuhan susu segar di Indonesia. Lalu sisanya, sebanyak 3,7 juta ton atau setara 79% susu segar dipenuhi dari impor.

"Untuk memenuhi kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dibutuhkan tambahan 3,6 juta ton. Jadi, total kebutuhan [reguler dan Makan Bergizi Gratis] susu mencapai 8,5 juta ton," kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga merencanakan mengimpor sapi perah satu juta ekor sepanjang 2025—2029. Diproyeksikan, produksi eksisting ditambah impor sapi perah 1 juta ekor sapi perah nanti bisa memproduksi susu total 8,17 juta ton atau 96% dari kebutuhan reguler dan Makan Bergizi Gratis.

Untuk menyiasati keterbatasan susu tersebut, pemerintah dikabarkan melirik susu ikan sebagai opsi lain dari susu segar sapi. Sayangnya, ketersediaan susu ikan juga menjadi problem.

Bahkan, produsen susu ikan Surikan mengaku belum mengetahui terkait masuknya komponen susu ikan ke dalam program makan bergizi gratis.

CEO Berikan Protein Maqbulatin Nuha mengatakan bahwa pihaknya hanya mampu memproduksi sebanyak 30 ton per bulan susu ikan melalui teknologi hidrolisat protein ikan (HPI). Menurutnya, jumlah ini masih kurang untuk kebutuhan nasional program makan bergizi gratis.

Adapun, HPI merupakan ekstrak asam amino esensial dan non-esensial yang mengandung peptida terkecil dengan tingkat penyerapan lebih optimal.

“Ketika kami coba hitung, dia [susu ikan Surikan] baru bisa mencakup 1 kabupaten saja, tetapi ketika bicara untuk nasional, ini pasti akan dibutuhkan pusat-pusat produksi baru,” kata Nuha dalam acara Media Lounge Discussion BRIN bertajuk Penjelasan Pakar Soal Susu Ikan di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Untuk itu, Nuha menyampaikan bahwa keberadaan susu ikan di dalam program bergizi gratis ini masih menjadi diskusi dengan pemerintah. Dia pun menjelaskan bahwa komponen susu ikan ini belum ada keputusan untuk dimasukkan ke program tersebut.

Sejumlah persoalan di atas menjadi tugas berat yang sebentar lagi berada di pundak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Pangan.

Target besar tersebut tidak akan dikerjakan Kemenko Pangan sendirian. Kemenko Pangan akan membawahi sejumlah kementerian meskipun saat ini belum ada informasi lebih terperinci terkait hal tersebut.

Namun, jika melihat jumlah susunan kementerian di Kabinet Merah Putih, Zulkifli Hasan diprediksi akan memberi komando kepada setidaknya dua kementerian/lembaga yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian.

Dikabarkan, Prabowo akan melantik para menteri di Kabinet Merah Putih pada hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Merdeka, Jakarta.