JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, secara terbuka mendoakan Pramono Anung untuk menjadi presiden Indonesia di masa depan.

Hal ini diungkapkan dalam sesi debat Pilkada Jakarta 2024, yang berlangsung pada Minggu (6/10/2024).

Pertanyaan awal diajukan oleh Pramono Anung terkait posisi Dharma yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), khususnya mengenai keamanan data pribadi.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Dharma mengaku bisa memangku jabatan di BSSN berkat Pram.

"Beliau lah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu, saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya, bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden,” ujar Dharma.

Pernyataan tersebut sontak mengundang tawa dari penonton debat, termasuk Pramono Anung yang terlihat terhibur.

Dharma kemudian melanjutkan jawabannya mengenai kemandirian internet dan dampaknya terhadap privasi data masyarakat.

Interaksi antara Pramono Anung dan Dharma Pongrekun selama debat mencerminkan kedekatan mereka, dengan saling mengenal dan memiliki hubungan yang erat.

Menanggapi doa Dharma, Pramono Anung menyatakan, “Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju Pilkada DKI saja terima kasih, terima kasih, terima kasih.”

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani surat kesepakatan dengan warga Kampung Bayam yang sedang menuntut kepastian tempat tinggal.

Pramono mengaku telah bertemu dengan warga Kampung Bayam dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan terkait kepastian hunian bagi warga tersebut.

"Kebetulan saya sudah menandatangani kesepakatan warga Kampung Bayam, saya sudah menandatangani, saya berjanji untuk menyelesaikan itu," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Tebet, Rabu (25/9/2024).

Pramono juga menjelaskan bahwa isi kesepakatan tersebut berkaitan dengan penyelesaian persoalan yang sebelumnya dijanjikan oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut jika terpilih menjadi gubernur.

"Isi kesepakatannya salah satunya menyelesaikan persoalan di Kampung Bayam, dikembalikan kepada apa yang menjadi kesepakatan antara warga yang jumlahnya 133 KK dengan Mas Anies," jelas Pramono.

Polemik Kampung Susun Bayam

Kampung Susun Bayam merupakan proyek hunian yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.

Warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS dijanjikan akan mendapatkan hunian baru di Kampung Susun Bayam.

Namun, setelah rampung pada tahun 2022, warga Kampung Bayam belum mendapatkan akses untuk menempati rumah susun tersebut.

Permasalahan utama terletak pada status kepemilikan dan pengelolaan Kampung Susun Bayam yang masih belum jelas.

Selain itu, terdapat kebuntuan terkait perjanjian antara warga dan pemerintah provinsi mengenai syarat-syarat sewa serta skema pembiayaan.

Warga merasa bahwa janji yang pernah diucapkan kepada mereka belum terealisasi, dan mereka terus menuntut kepastian terkait hunian tersebut.

Kampung Susun Bayam yang seharusnya menjadi solusi perumahan bagi warga yang tergusur, kini justru menjadi simbol ketidakpastian bagi 133 kepala keluarga (KK) yang masih menunggu hak mereka untuk tinggal di sana.

Masalah ini menjadi sorotan dalam kontestasi politik Jakarta, terutama dengan adanya janji dari calon gubernur untuk menyelesaikan sengkarut tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji melanjutkan program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) dan pemberian gaji guru mengaji jika menang Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Pramono saat menyambangi kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta di Jakarta Utara, Rabu (25/9/2024).

"Saya juga menyampaikan apa program yang sudah baik yang dilakukan oleh para gubernur sebelumnya yang menyangkut umat. Misalnya tentang BOTI, guru ngaji, Ketua Dewan Masjid, dan sebagainya harus dipertahankan dan diperbaiki," kata Pramono.

Menurut DMI Jakarta, penyaluran bantuan operasional tempat ibadah ke masjid-masjid kerap kali tidak merata.

Oleh karenanya, jika terpilih sebagai gubernur, Pramono berjanji memperbaiki penyaluran bantuan tersebut.

"Di Jakarta ini kurang lebih ada 4.600 masjid, tidak semuanya mendapatkan BOTI dan tidak semuanya juga mendapatkan fasilitas yang seperti yang diinginkan," kata Pramono.

"Dengan demikian, dalam diskusi tadi, yang paling utama, siapa pun nanti yang akan menjadi gubernur itu akan memberi manfaat bagi umat," lanjutnya.

Adapun kedatangan Pramono disambut baik oleh ketua DMI Jakarta, Ma'mun Al Ayyubi di lokasi.

Ma'mun bilang, pihaknya berdiskusi dengan Pramono terkait program-program keumatan. Dia berharap, Jakarta dapat lebih baik di tangan gubernur baru.

"Kami sebagai tuan rumah yang baik, kami terima, alhamdulillah kita dialog, kita diskusi. Kita berharap ke depan Jakarta akan lebih baik," kata Ma'mun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenang kerjanya saat menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama 9 tahun di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia mengaku tidak pernah membawa satu orang kepercayaan pun untuk turut masuk ke lembaga tersebut saat ditunjuk sebagai Seskab. Dia lebih memilih memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada jajaran di Sekretariat Kabinet (Setkab).

Hal ini menurutnya, membuat aktivitas kerja-kerjanya lebih bahagia.

"Pasti saudara-saudara merasakan saya memberikan keleluasaan, kepercayaan, tanggung jawab. Dan saya tidak pernah membawa satu orang pun untuk masuk ke lembaga ini untuk ikut campur urusan lain," kata Pramono saat melangsungkan acara perpisahan di Gedung Krida Bhakti, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Pramono menyebut, hanya staf khusus yang diajak bersamanya. Namun keperluannya hanya untuk kepentingan pribadi atau diri-sendiri, bukan untuk ikut campur kepentingan lembaga.

"Bukan untuk urusan campur tangan untuk ratas, TPA, approval kepada kementerian dan lembaga lain. Tapi adalah orang yang membantu saya secara pribadi," ucap dia.

Ia pun menyatakan, Setkab sudah naik kelas selama dua periode kepemimpinannya.

Dahulu saat pertama kali menginjakkan kaki di lembaga tersebut, politikus PDI-P ini menilai Setkab seperti kantor kecamatan. Kini, lembaga itu telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun.

"Sekarang, saudara-saudara, sudah ada yang mengikat kita bersama, ada yang disebut punya mars, ada logo, ada bendera, ada seragam, sehingga ini yang menjadi kekuatan kita menjadi kultur, budaya kerjanya pelan-pelan juga mengalami perubahan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mundur dari jabatannya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Pramono maju berpasangan dengan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Keduanya sudah mendaftarkan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta.

Presiden Joko Widodo pun sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Pramono pada 19 September 2024.

Dengan begitu, Pramono bakal mengakhiri jabatan sebagai Seskab pada 22 September 2024, sesuai dengan permintaan politikus PDI-P tersebut.

Jokowi pun menunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sebagai pelaksana tugas (Plt) Seskab.

Terkait hal ini, Istana Kepresidenan masih membuka peluang perombakan (reshuffle) maupun penunjukan Sekretaris Kabinet definitif usai Pramono Anung mengundurkan diri.

Kendati demikian, keputusan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

"Masih dimungkinkan untuk ditetapkan Seskab definitif," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pramono Anung mengaku bakal berpamitan langsung kepada Presiden Joko Widodo setelah memutuskan mundur sebagai sekretaris kabinet demi mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal ini dikatakan Pramono setelah ia melangsungkan acara perpisahan dengan jajaran Sekretariat Kabinet (Setkab) di Gedung Krida Bhakti, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Rencananya, pamitan kepada Presiden Jokowi bakal dilakukan saat Kepala Negara sudah berada di Jakarta. Adapun saat ini, Jokowi melangsungkan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur.

"Saya akan pamit langsung dan saya sudah menyampaikan kepada beliau. Kalau sekarang kan beliau ada di Surabaya," kata Pramono usai perpisahan, Jumat.

"Kalau nanti beliau kembali saya akan segera menghadap tapi saya tentunya masih berkomunikasi," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, permohonan mundur dilakukan agar fokus pada Pilkada. Oleh karena itu, ia meminta kepada Jokowi untuk mundur per tanggal 22 September 2024, hari di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon.

Adapun yang menggantikannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Seskab adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

"Saya meminta untuk disetujui oleh beliau per tanggal 22 September ini. Karena tanggal 22 September ini kan hari penetapan, saya tidak mau ketika sudah ditetapkan menjadi beban di kantor ini," ucap Pramono.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mundur dari jabatannya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Pramono maju berpasangan dengan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Keduanya sudah mendaftarkan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta.

Presiden Joko Widodo pun sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Pramono pada 19 September 2024.

Dengan begitu, Pramono bakal mengakhiri jabatan sebagai Seskab pada 22 September 2024, sesuai dengan permintaan politikus PDI-P tersebut.

Jokowi pun menunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sebagai pelaksana tugas (Plt) Seskab.

Terkait hal ini, Istana Kepresidenan masih membuka peluang perombakan (reshuffle) maupun penunjukan Sekretaris Kabinet definitif usai Pramono Anung mengundurkan diri.

Kendati demikian, keputusan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

"Masih dimungkinkan untuk ditetapkan Seskab definitif," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).