Jakarta: Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez meminta komunitas internasional untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel sesegera mungkin menyusul serangan militer Zionis itu terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

"Saya percaya bahwa mengingat segala sesuatu yang terjadi di Timur Tengah, masyarakat internasional perlu menghentikan ekspor senjata ke pemerintah Israel," kata Sanchez dalam konferensi pers bersama dengan Paus Fransiskus di Vatikan, Jumat, 11 Oktober 2024.

Kepala pemerintahan Spanyol itu mengatakan negaranya secara konsisten menahan diri dari kontribusi apa pun terhadap peningkatan kekerasan dan perang di Timur Tengah.

Spanyol juga diungkap belum pernah mengekspor senjata atau perlengkapan militer apa pun ke Israel sejak Oktober 2023, ketika konflik bersenjata di Jalur Gaza meningkat.

Sanchez menegaskan kembali kecaman kerasnya atas setiap pelanggaran atau gangguan terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Dia juga menyampaikan keprihatinannya yang besar atas penembakan yang dilakukan Israel terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

Pasukan penjaga perdamaian PBB berulang kali ditembaki selama terjadinya konflik bersenjata Israel dan gerakan yang berbasis di .

Media Israel telah melaporkan bahwa Angkatan bersenjata Israel (IDF) telah meminta UNIFIL untuk menjauh dari wilayah operasi darat rezim Zionis melawan Hizbullah, yang tentu saja hal itu tidak diterima oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Sumber: Sputnik-OANA

Dok. AFP PHOTO/Thomas Samson


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Perdana MenteriJepang, Shigeru Ishiba, membubarkan parlemen pada Rabu (9/10). Ia membubarkan parlemen jelang pemilu 27 Oktober nanti.

Ishiba yang dilantik jadi perdana menteri minggu lalu setelah memenangi pemilihan ketua partai dalam konvensi internal Partai Demokrat Liberal (LDP), ingin menjaga mandat yang ia terima melalui kebijakan-kebijakan yang ia tawarkan, salah satunya meningkatkan anggaran pertahanan.

Ia juga ingin memperbesar anggaran untuk membantu kawasan miskin di Jepang yang terkena krisis demografi.

"Kita ingin melalui pemilu dengan adil dan jujur, agar pemerintahan ini mendapat kepercayaan publik," kata Ishiba, dikutip dari AFP, Rabu (9/10).

Surat pembubaran itu dibacakan oleh juru bicara parlemen dari Ishiba, dengan cap Kaisar, yang secara formal membubarkan parlemen sebagai pembuat kebijakan. Momen itu ditutup dengan sorakan gembira: 'Banzai!'.

Ishiba menggantikan Fumio Kishida yang sudah menjabat selama 3 tahun. Pemerintahan Kishida mencatatkan rekor, sebagai pemerintahan dengan nilai approval rating (tingkat kepuasan) paling buruk akibat naiknya harga-harga dan beredarnya dana gelap.

Pekan lalu, sebuah voting menunjukkan Ishiba memperoleh approval rating sebesar 45-50 persen. Sementara Kishida hanya memperoleh 20-30 persen approval rating pada bulan-bulan terakhir ia menjabat.

Pendukung Ishiba berharap, dengan latar belakangnya sebagai menteri pertahanan dan pengkritisi LDP, ia justru bisa meningkatkan popularitas partai dan mendorong anak muda untuk memilih.

Sementara itu, menurut pengamat politik Universitas Tokyo, Yu Uchiyama, dibubarkannya parlemen berarti Ishiba ingin menguji partainya pada masa 'bulan madu' ini.

"Masuk akal jika ia ingin mengadakan pemilu yang jadwalnya lebih cepat. Setelah wajah partai berubah, apakah mereka masih punya momentum," ucapnya pada AFP.

Uchiyama juga melihat, Ishiba ingin mengacaukan oposisi. Pasalnya, partai-partai oposisi kini belum saling berkoordinasi pada pemilu yang kurang dari sebulan lagi.

Di satu sisi, Uchiyama menilai bahwa Ishiba tunduk pada tekanan partai yang ingin membubarkan parlemen demi keunggulan politik.

Pada pekan lalu, setelah ia dilantik, Ishiba menyampaikan bahwa LDP tak akan lagi mendukung anggota partai yang diduga terlibat skandal keuangan pada pemilu.

"Pengumuman pembubaran parlemen ini merefleksikan keinginannya untuk tampil tegas di hadapan publik. Agar ia juga meraih kepercayaan publik sedikit demi sedikit," tutur Uchiyama.

Janji-janji Ishiba

Ishiba menyebut Jepang saat ini berada dalam "status darurat yang sunyi". Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran yang begitu rendah.

Ishiba berjanji akan menciptakan jam kerja yang fleksibel demi mendukung kehidupan berkeluarga di Jepang.

Ia juga ingin menaikkan upah pekerja lewat paket stimulus yang mendukung pemerintah lokal dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sementara itu, musuh Ishiba dan Partai Demokrat Konstitusional ingin membedakan diri dengan LDP. Mereka ingin berlawanan dengan LDP dalam beberapa hal, termasuk melegalkan pernikahan sesama jenis.

Mereka juga berjanji agar pasangan yang menikah dapat mempertahankan nama keluarga masing-masing.

Parlemen Jepang memilih Shigeru Ishiba sebagai perdana menteri baru negara itu. Ishiba terpilih menggantikan Fumio Kishida dalam rapat parlemen yang digelar pada Selasa (1/10).

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan mitra koalisi juniornya, partai Komieto, memilih Ishiba setelah memenangkan pemilihan ketua partai dalam konvensi internal LDP pekan lalu. Dia memperoleh dukungan dari 291 anggota parlemen dari 461 suara yang diberikan di majelis rendah parlemen.

Ishiba, 67 tahun, menggantikan Fumio Kishida yang mengundurkan diri Selasa pagi, bersama Kabinetnya. Kishida telah menjabat sebagai perdana menteri sejak Oktober 2021, menggantikan mantan perdana menteri Suga Yoshihide.

Perdana menteri yang baru terpilih itu sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan dan terpilih sebagai ketua LDP pada upaya kelima-nya. Ishiba menyerukan pelaksanaan pemilu lebih cepat pada akhir bulan ini, yakni 27 Oktober 2024.

Periode itu merupakan waktu terpendek permintaan pemilu oleh siapapun yang pernah menjabat ketua LDP setelah mereka terpilih sebagai ketua partai. Penetapan ini membuat ia resmi menjadi perdana menteri Jepang yang ke 102.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menghadiri acara peresmian Gedung Baru Akademi Kedokteran Malaysia di Putrajaya, Malaysia, pada Minggu pagi (29/9).

Kehadiran Mahathir dalam peresmian tersebut sekaligus menepis kabar beredar yang menyatakan dirinya telah wafat. Kabar tersebut beredar di media sosial dan aplikasi komunikasi.

Berdasarkan akun resmi Mahathir pada platform X @chedetofficial, dia mengunggah foto dirinya saat menghadiri acara peresmian gedung tersebut bersama istrinya, Siti Hasma Mohammad Ali.

Sebelumnya pada hari yang sama, beredar isu melalui grup whatsapp maupun media sosial yang menyebutkan bahwa mantan Perdana Menteri Malaysia itu meninggal dunia.

Profil Mahathir Mohamad

Mahathir Mohammad adalah seorang politikus senior berkebangsaan Malaysia. Dia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk periode 1981-2003 dan 2018-2020.

Karir politiknya dimulai dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan ia menjadi Perdana Menteri ke-4 Malaysia dari tahun 1981 hingga 2023, menjadikannya salah satu pemimpin terlama di dunia.

Pada periode ini, Mahathir berhasil mendorong industrialisasi, modernisasi, dan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Salah satunya dengan mewarisi dasar ekonomi baru.

Dia berupaya memperbaiki posisi ekonomi bumiputera (suku Melayu dan pribumi Malaysia) melalui tindakan afirmatif di berbagai sektor seperti kepemilikan perusahaan dan penerimaan mahasiswa baru.

Selain itu, dia juga secara aktif mendorong privatisasi BUMN sejak awal 1980-an. Pemerintah kemudian memprivatisasi perusahaan maskapai penerbangan, sarana umum dan telekonomunikasi.

Sekitar 50 BUMN diprivatisasi setiap tahun pada pertengahan 1990-an. Melalui kebijakan ini, mulai terjadi perbaikan kondisi kerja karyawan di berbagai sektor industri dan menaikkan pemasukan negara.

Setelah pensiun, Mahatir kembali ke panggung politik pada 2018 dan menjabat sebagai Perdana Menteri ke-7 hingga 2020, dan menjadikannya pemimpin tertua di dunia yang pernah menjabat.

Selama masa pemerintahannya, dia dikenal sebagai sosok yang tegas dan sering mengkritik kebijakan barat dan memperjuangkan nasionalisme ekonomi yang disebut "Wawasan 2020", dengan tujuan menjadikan Malaysia negara maju.

Bangkok: Parlemen Thailand memilih Paetongtarn Shinawatra, putri dari taipan miliarder dan mantan pemimpin Thaksin Shinawatra, sebagai perdana menteri baru negara itu. Ia menjadi perdana menteri termuda Negeri Gajah Putih tersebut.

Berusia 37 tahun, ia akan menjadi PM termuda di negara itu dan wanita kedua yang menduduki jabatan tersebut, setelah bibinya, Yingluck.

Pemilihannya dilakukan hanya dua hari setelah mantan PM Srettha Thavisin diberhentikan oleh pengadilan konstitusi. Keduanya berasal dari Partai Pheu Thai, yang berada di posisi kedua pada pemilihan 2023 tetapi membentuk koalisi yang berkuasa.
Paetongtarn menghadapi tugas yang sulit untuk menghidupkan kembali ekonomi Thailand yang mandek dan menghindari kudeta militer dan intervensi pengadilan yang telah menggulingkan empat pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh partainya.

“Saya sangat berharap bahwa saya dapat membuat orang merasa yakin bahwa kita dapat membangun peluang dan meningkatkan kualitas hidup serta memberdayakan semua warga Thailand,” kata Paetongtarn kepada wartawan setelah pemungutan suara, dilansir dari BBC, Jumat, 16 Agustus 2024.

Ia tampak kewalahan, mengatakan tangannya gemetar karena kegembiraan. Ia mengakui bahwa ia "bukan yang terbaik, juga bukan yang paling berbakat di ruangan itu".

"Tetapi saya selalu berpikir bahwa saya memiliki kemauan yang kuat dan saya memiliki tim yang bagus. Tim saya kuat, berpengalaman, bertekad, dan kami memiliki ide yang sama. Itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai," katanya.

Paetongtarn, yang menerima 319 dukungan dan 145 suara menentang, adalah anggota keempat dari klan Shinawatra yang menjadi perdana menteri dalam dua dekade terakhir.

Tercatat tiga perdana menteri lainnya, termasuk ayahnya Thaksin dan bibi Yingluck, digulingkan oleh kudeta militer atau putusan pengadilan konstitusi.

Pengadilan yang sama memecat Thavisin pada Rabu karena mengangkat mantan pengacara yang pernah dipenjara ke dalam kabinetnya. Paetongtarn mengatakan bahwa ia "bingung" dan "sangat sedih" mengetahui tentang pemecatan Srettha Thavisin.

Berpendidikan di sekolah-sekolah elit di Thailand dan di universitas di Inggris, ia menghabiskan beberapa tahun bekerja di grup hotel Rende milik keluarga Shinawatra, tempat suaminya menjabat sebagai wakil kepala investasi.

Ia bergabung dengan Pheu Thai pada tahun 2021 dan diangkat sebagai pemimpin partai pada bulan Oktober 2023.

Penunjukan Paetongtarn membawa energi segar bagi kepemimpinan puncak Thailand. Anggota Pheu Thai mungkin juga berharap bahwa ia dapat membantu menghidupkan kembali peruntungan politik partai.

Ayahnya, Thaksin pertama kali menjadi perdana menteri pada tahun 2001, tetapi masa jabatan keduanya berakhir tiba-tiba setelah pemerintahannya digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006. Ia kembali ke Thailand setelah 15 tahun di pengasingan pada Oktober tahun lalu, beberapa jam sebelum Srettha terpilih sebagai perdana menteri.

Ia diizinkan kembali sebagai bagian dari kesepakatan besar dengan musuh-musuh konservatif lamanya, yang kini berkoalisi dengan Pheu Thai.

Paetongtarn memimpin kampanye Pheu Thai dalam pemilihan umum tahun lalu, saat ia berada di tahap akhir kehamilannya, yang membuatnya dikagumi banyak orang.

"Saya pikir setelah delapan tahun rakyat menginginkan politik yang lebih baik, solusi yang lebih baik bagi negara daripada sekadar kudeta," katanya.

Sementara itu, pemenang pemilu, Move Forward, dicegah membentuk pemerintahan oleh senat yang ditunjuk militer - yang membuka jalan bagi koalisi yang dipimpin Pheu Thai dengan Srettha sebagai perdana menteri. Awal bulan ini, pengadilan konstitusi membubarkan Move Forward dan melarang 11 pemimpinnya berpolitik selama satu dekade.

Baca juga: Paetongtarn Shinawatra Calon Kuat PM Thailand yang Baru

(FJR)

Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bangladesh, sebuah negara di Asia Selatan yang selama ini dikenal dengan dinamika politiknya, kini tengah menghadapi periode yang penuh ketegangan dan ketidakpastian.

Pada tanggal 5 Agustus 2024, gelombang protes besar-besaran memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara tersebut.

Sejak lebih dari sebulan terakhir, Bangladesh mengalami gelombang protes yang meluas. Demonstrasi ini dimulai sebagai penolakan terhadap kuota pekerjaan sipil yang kontroversial, tetapi dengan cepat berkembang menjadi tuntutan untuk pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Protes ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam di kalangan rakyat Bangladesh terhadap pemerintahan yang sudah berkuasa selama 15 tahun.

Salah satu pemicu utama kerusuhan adalah kebijakan kuota pemerintah yang menetapkan bahwa lebih dari separuh pekerjaan di sektor publik harus dialokasikan untuk kelompok tertentu. Meskipun kebijakan ini telah direduksi oleh pengadilan tertinggi Bangladesh, ketidakpuasan tetap tinggi di kalangan masyarakat yang merasa terpinggirkan.

Pemerintahan Sheikh Hasina telah menghadapi tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan dalam pemilihan umum. Kritikus menyatakan bahwa pemerintah menggunakan lembaga negara untuk memperkuat kekuasaannya dan menekan oposisi, termasuk melalui pembunuhan aktivis oposisi secara extrajudicial.

Kejatuhan Sheikh Hasina

Pada 5 Agustus 2024, suasana di Dhaka, ibu kota Bangladesh, mencapai puncaknya ketika demonstran berhasil menyerbu istana Perdana Menteri Sheikh Hasina. Dalam sebuah pidato yang disiarkan secara langsung, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Waker-Uz-Zaman mengumumkan pengunduran diri Hasina dan berjanji untuk membentuk pemerintahan sementara.

Jenderal Waker, yang mengenakan seragam militer, mengumumkan bahwa ia mengambil alih tanggung jawab penuh atas situasi tersebut. Beliau juga menyatakan akan berbicara dengan presiden untuk membentuk pemerintahan interim dan berkomitmen untuk mengembalikan kedamaian ke Bangladesh.

Sheikh Hasina, yang berusia 76 tahun, dilaporkan telah melarikan diri dengan helikopter militer ke India. Laporan menyebutkan bahwa ia mendarat di Agartala, ibu kota negara bagian Tripura di India, tetapi verifikasi resmi masih belum dilakukan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Krisis politik di Bangladesh telah menyebabkan kerusakan besar pada sektor ekonomi dan sosial. Serangan protes yang meluas mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan menciptakan suasana ketidakstabilan yang meluas.

Demonstran yang menyerbu kediaman resmi Sheikh Hasina tidak hanya merusak properti, tetapi juga mencuri barang-barang dan menghancurkan patung-patung. Kerusakan ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam di kalangan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap korup.

Krisis ini telah mempengaruhi ekonomi Bangladesh secara signifikan. Gangguan terhadap kegiatan ekonomi dan ketidakpastian politik dapat mengakibatkan penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Banyak bisnis menghadapi kerugian akibat kerusakan infrastruktur dan kekacauan sosial.

Setelah pengunduran diri Hasina, militer Bangladesh segera bergerak untuk mengendalikan situasi. Jenderal Waker-Uz-Zaman menyatakan bahwa mereka akan mengusut semua kasus pembunuhan yang terjadi selama protes dan berusaha menjaga ketertiban.

Pemerintahan sementara yang akan dibentuk di bawah pengawasan militer diharapkan dapat mengembalikan stabilitas dan keamanan. Jenderal Waker berkomitmen untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk oposisi dan masyarakat sipil, untuk memastikan transisi yang lancar.

Jenderal Waker juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghentikan kekerasan dan bekerja sama dalam proses pemulihan. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan mendukung usaha pemerintah baru dalam memulihkan keamanan.

Perspektif Masa Depan

Dengan pengunduran diri Sheikh Hasina dan pembentukan pemerintahan interim, masa depan politik Bangladesh masih tidak pasti. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memprediksi arah politik negara ini.

Stabilitas politik akan menjadi tantangan utama bagi pemerintahan interim. Upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan akan menjadi kunci untuk masa depan yang stabil.

Reformasi sistem pemerintahan dan pemilihan akan menjadi prioritas untuk mencegah terulangnya situasi serupa di masa depan. Penting bagi pemerintah baru untuk mengatasi masalah yang memicu protes dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif.

Bisnis.com,JAKARTA — Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dilaporkan melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada Senin (29/7/2024) waktu setempat.

Dilansir dariAntara,agenda itu berlangsung setelah Italia menyatakan keluar dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative atau BRI) yang digagas China.

Pertemuan dengan Presiden Xi tersebut berlangsung di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing pada Senin (29/7/2024) sore yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Untuk diketahui, Italia menjadi negara Barat pertama dan satu-satunya yang bergabung dalam BRI pada 2019 sebagai program perdagangan dan investasi yang digagas China.

Kendati demikian, ketika PM Giorgia Meloni mulai menjabat pada 2022, dia mengatakan ingin menarik diri dari perjanjian BRI dengan mengatakan perjanjian itu tidak membawa manfaat signifikan bagi Italia.

Pada 6 Desember 2023, pemerintah Italia secara resmi mengumumkan bahwa Italia tidak akan memperbarui nota kesepahaman (MoU) 2019 tentang partisipasi dalam BRI yang berakhir pada Maret 2024.

"Sebagai negara yang penting, China memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menjawab tantangan global. Italia menyadari pentingnya peran China di dunia internasional, dan bersedia mewarisi semangat Jalur Sutera yang telah lama ada," kata PM Giorgia Meloni.

Dia mengatakan Italia akan mengembangkan kemitraan yang lebih erat dan lebih intensif dengan China, membuka babak baru dalam kemitraan strategis komprehensif Italia-China, dan mewujudkan kontribusi baru terhadap perdamaian dan kemajuan dunia.

Italia, lanjut dia, menganut prinsip satu China dan berharap dapat memperkuat dialog dan kerja sama dengan China, memperdalam kerja sama di bidang investasi ekonomi dan perdagangan, kendaraan listrik, kecerdasan buatan, dan mengintensifkan hubungan antar masyarakat dan pertukaran budaya sehingga dapat mempromosikan lebih banyak produk Italia untuk memasuki pasar China.

Sementara itu, Xi Jinping mengatakan China dan Italia terletak di dua ujung Jalur Sutra kuno.

"Persahabatan yang telah berlangsung lama antara kedua negara telah memberikan kontribusi penting terhadap pertukaran dan pembelajaran bersama antara peradaban Timur dan Barat serta perkembangan dan kemajuan negara, bangsa dan masyarakat di dalamnya,” ujarnya.

Jakarta -

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mendorong kesepakatan penyaluran listrik ke negaranya. Indonesia resmi telah mengekspor listrik ke kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Tepatnya listrik yang diekspor dialirkan ke Desa Wutung, Papua Nugini, yang berbatasan dengan kawasan Skouw, Provinsi Papua. Listrik itu dialirkan dari sistem kelistrikan PLN di Jayapura.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pasokan energi (listrik) yang diberikan ke Wutung. Dan kami ingin memanfaatkan tenaga listrik dari Jayapura di masa depan," beber Marape dalam keterangan pers bersama saat mengunjungi Jokowi di Istana Bogor, Senin (15/7/2024).

Di sisi lain, Marape menyampaikan negaranya punya banyak sekali potensi-potensi energi hijau yang ramah lingkungan. Khususnya, energi yang berasal dari air dan panas bumi.

Dia menawarkan Indonesia untuk bekerja sama menghasilkan listrik ramah lingkungan dari energi-energi tersebut. Marape sempat menyinggung bisa saja pihaknya yang akan mengekspor energi hijau ke Indonesia.

"Kami juga dapat menghasilkan listrik yang lebih ramah lingkungan dan bisa untuk diekspor kembali ke Indonesia agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memanfaatkan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan," beber Marape.

Dalam catatan detikcom, rencana ekspor listrik ke Papua Nugini merupakan bagian dari kesepakatan dalam kunjungan kerja Jokowi ke Papua Nugini pada 2023 yang lalu.

Saat itu disepakati, PLN akan bekerja sama dengan PGN Power untuk memasok kebutuhan listrik di Desa Wutung dan Skouw, kebetulan dua daerah ini adalah daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

PLN menyebutkan daya listrik yang dialirkan di Skouw mencapai 6 megawatt, sementara kebutuhannya hanya 1 megawatt. Maka dari itu sisa daya yang berlebih itu lah yang akan dialirkan ke Papua Nugini. Daya listrik ke Skouw didapatkan dari Sistem Kelistrikan Jayapura PLN.

Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.

Simak juga Video: Jokowi Bertemu PM Papua Nugini, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Perdagangan

[Gambas:Video 20detik]

(hal/rrd)

PARIS, investor.id – Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mundur jika koalisi baru gagal dibentuk. Hal ini disampaikan anggota Parlemen Eropa dari partai sayap kanan National Rally, Gilles Lebreton.

Menurutnya, ini dapat terjadi bila perdana menteri sayap kiri yang dipilihnya untuk memimpin pemerintahan koalisi baru ternyata gagal dalam memerintah.

"Presiden Macron kemungkinan akan menunjuk seorang perdana menteri (PM) sayap kiri, yang akan memimpin pemerintahan koalisi yang terdiri dari NFP (tidak termasuk partai sayap kiri La France Insoumise), partai-partai tengah, dan partai sayap kanan LR (The Republicans)," ungkapnya, Selasa (9/7/2024).

Lebreton melanjutkan, jika Macron tak berhasil atau jika koalisi ini gagal bekerja dengan baik maka presiden tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri.

Opsi lain bisa jadi membubarkan Majelis Nasional lagi, tetapi konstitusi Prancis melarang Macron melakukannya kurang dari setahun setelah pembubaran sebelumnya, tutur Lebreton.

Sebelumnya pada Juni 2024, Macron mengumumkan pembubaran majelis rendah parlemen Prancis dan mengadakan pemilihan parlemen dengan sistem dua putaran.

Koalisi New Popular Front memenangkan pemilihan parlemen, dengan perolehan 182 kursi di Majelis Nasional yang berjumlah 577 kursi, diikuti oleh koalisi sentris Macron dengan 168 kursi dan National Rally dengan 143 kursi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Partai Buruh di Inggris di berhasil menang pemilu dan bakal memimpin pemerintahan selanjutnya. Pergantian kepemimpinan diharapkan dapat memulihkan perekonomian Inggris yang diterpa banyak masalah.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/7/2024), Partai Buruh mengakhiri dominasi Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Pada pemerintahan yang lalu, sejumlah kebijakan mengejutkan diambil Partai Konservatif, mulai dari penghematan, Brexit, hingga pemangkasan pajak yang menghebohkan.

Pendapatan Inggris juga mengalami stagnasi, standar hidup masyarakat memburuk, serta aliran investasi yang kian menyusut. Kini, di bawah komando Keir Starmer sebagai Perdana Menteri rakyat mengharapkan perubahan.

Starmer merupakan mantan kepala kejaksaan yang masuk parlemen pada 2015. Ia disahkan menjadi Perdana Menteri pada Jumat kemarin, menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri setelah kekalahan Partai Konservatif.

"Perubahan dimulai sekarang," kata Starmer dalam pidato kemenangannya.

Namun kegembiraan Partai Buruh mungkin akan berubah menjadi rasa takut, mengingat tantangan ekonomi yang ada di hadapan. Sejumlah tantangan membayangi pemerintahan Starmer, mulai dari kebangkrutan pemerintah daerah, infrastruktur yang hancur, krisis perumahan, hingga meningkatnya jumlah tunawisma dan Layanan Kesehatan Nasional yang berada dalam kondisi krisis.

Dari populasi usia kerja (16 hingga 64 tahun) yang berjumlah sekitar 42,4 juta jiwa, lebih dari 2,8 juta jiwa menganggur karena penyakit kronis. Sekitar 6,7 juta orang mendapat Kredit Universal di Inggris, Skotlandia dan Wales, yang merupakan bantuan untuk biaya hidup.

Tidak mengherankan jika masyarakat Inggris sangat membutuhkan perubahan. Namun kapasitas pemerintah baru untuk mengatasi permasalahan ini akan sangat dibatasi oleh beban utang yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian, yang berarti kenaikan pajak atau pemotongan belanja negara tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, perekonomian Inggris hampir tidak tumbuh tahun lalu, begitu pun dengan pendapatan yang tidak optimal. Jika dibandingkan dengan inflasi, kenaikan upah hanya sedikit sejak tahun 2010, yang berarti masyarakat tidak menjadi lebih baik secara signifikan.

(ily/rrd)

Jakarta -

Partai Buruh dipercaya mayoritas rakyat Inggris dan berhasil memenangkan Pemilu pertamanya dalam dua dekade terakhir. Kepemimpinan baru diharapkan bisa memulihkan perekonomian Inggris yang sedang lesu serta memperbaiki layanan publik yang buruk.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/7/2024), kemenangan Partai Buruh mengakhiri dominasi Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Sejumlah kebijakan diambil Partai Konservatif, mulai dari penghematan, Brexit, hingga pemangkasan pajak yang menghebohkan.

Pendapatan Inggris juga mengalami stagnasi, standar hidup masyarakat memburuk, serta aliran investasi yang menyusut. Kini, di bawah komando Keir Starmer sebagai Perdana Menteri rakyat mengharapkan perubahan.

Starmer merupakan mantan kepala kejaksaan yang masuk parlemen pada 2015. Ia disahkan menjadi Perdana Menteri pada Jumat kemarin, menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri setelah kekalahan Partai Konservatif.

"Perubahan dimulai sekarang," kata Starmer sebelumnya dalam pidato kemenangannya.

Namun kegembiraan Partai Buruh mungkin akan berubah menjadi rasa takut, mengingat tantangan ekonomi yang ada di hadapan. Sejumlah tantangan membayangi pemerintahan Starmer, mulai dari kebangkrutan pemerintah daerah, infrastruktur yang hancur, krisis perumahan, hingga meningkatnya jumlah tunawisma dan Layanan Kesehatan Nasional yang berada dalam kondisi krisis.

Dari populasi usia kerja (16 hingga 64 tahun) yang berjumlah sekitar 42,4 juta jiwa, lebih dari 2,8 juta jiwa menganggur karena penyakit kronis. Sekitar 6,7 juta orang mendapat Kredit Universal di Inggris, Skotlandia dan Wales, yang merupakan bantuan untuk biaya hidup.

Tidak mengherankan jika masyarakat Inggris sangat membutuhkan perubahan. Namun kapasitas pemerintah baru untuk mengatasi permasalahan ini akan sangat dibatasi oleh beban utang yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian, yang berarti kenaikan pajak atau pemotongan belanja negara tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, perekonomian Inggris hampir tidak tumbuh tahun lalu, begitu pun dengan pendapatan yang tidak optimal. Jika dibandingkan dengan inflasi, kenaikan upah hanya sedikit sejak tahun 2010, yang berarti masyarakat tidak menjadi lebih baik secara signifikan.

(ily/hns)

Jakarta -

Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer menunjuk Rachel Reeves sebagai Menteri Keuangan. Ini adalah pertama kalinya posisi Menteri Keuangan Inggris dijabat seorang perempuan.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (6/7/2024), perempuan berusia 45 tahun ini merupakan mantan ekonom di Bank of England. Ia juga menghabiskan waktunya sebagai oposisi di Partai Buruh yang memenangkan Pemilu Inggris.

Selain itu, Starmer menunjuk David Lammy sebagai menteri luar negeri baru Inggris dan John Healey sebagai menteri pertahanan. Sementara Yvette Cooper menjadi menteri dalam negeri yang bertugas mengawasi keamanan dan kepolisian dalam negeri.

Lammy dan Healey mengambil alih kepemimpinan pada saat dua konflik global pecah, dan berjanji terus memberi dukungan kepada Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia, serta mendesak gencatan senjata dalam pertempuran di Gaza.

Starmer telah berjanji membawa perubahan dan memberikan stabilitas politik setelah 14 tahun pemerintahan Konservatif, yang dipimpin oleh lima perdana menteri serta sejumlah pergantian menteri, termasuk 10 menteri pendidikan.

Lalu, Wes Streeting ditunjuk sebagai menteri kesehatan dan mengambil alih portofolio yang akan mengawasi Layanan Kesehatan Nasional (NHS) Inggris yang sedang kesulitan. Masalh ini menjadi tantangan besar Inggris serta menjadi perhatian para pemilih.

Ed Miliband, yang sebelumnya memimpin Partai Buruh, ditunjuk sebagai menteri iklim dan energi. Sementara Shabana Mahmood ditunjuk sebagai menteri kehakiman dan Bridget Phillipson akan menjadi menteri pendidikan.

(ily/hns)